indobet138

buku mimpi 4 d 33Jutaan kata 768240Orang-orang telah membaca serialisasi

《indobet138》

KPK benarkan ada OTT di Sidoarjo, 10 orang terjaring******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri membenarkan bahwa pihaknya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Sidoarjo, Jawa Timur dan mengamankan sebanyak 10 orang.

“Terkait dengan kegiatan di Sidoarjo, kami sampaikan memang betul ada kegiatan KPK di sana dan sekarang masih berproses kegiatan dimaksud, sehingga tentu kami belum dapat menyampaikan secara utuh dan lengkap,” ucap Ali saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.

Ali mengatakan OTT tersebut terkait dugaan pemotongan pembayaran insentif pajak dan retribusi daerah. Ia mengungkap, sebagian yang diamankan merupakan aparatur sipil negara (ASN) daerah setempat.

“Yang kami peroleh informasinya beberapa ASN,” ujar Ali.

"Ada sekitar 10 orang yang diperiksa," kata dia.

Namun begitu, Ali belum bisa mengumumkan siapa saja yang terjaring OTT. Ia juga belum menjelaskan bagaimana konstruksi dimaksud karena proses pemeriksaan masih berlangsung.

“Untuk yang Sidoarjo, tadi informasi dari teman-teman ada yang sedang dalam proses pemeriksaan di sana (di Sidoarjo) dan ada juga yang sudah ada di sini (di Jakarta),” bebernya.
Baca juga: KPK dalami penerimaan gratifikasi izin usaha di Pemkab Sidoarjo
Baca juga: KPK panggil VP Indosat jadi saksi kasus gratifikasi di Pemkab Sidoarjo
Baca juga: KPK panggil 14 saksi kasus gratifikasi di Pemkab Sidoarjo

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Jokowi pastikan tiap puskesmas miliki alat USG kehamilan******

Kita harapkan nanti semuanya memiliki (alat) USG sehingga kehamilan ibu, (kondisi) bayi bisa dideteksi lebih dini, dan semuanya data masuk ke pusat data di Jakarta. Ini penting sekali dalam rangka pengentasan stunting

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin memastikan setiap puskesmas telah memiliki alat Ultrasonography(USG) untuk membantu pemeriksaan kehamilan, ketika meninjau Puskesmas Toroh 1, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Selasa.

Menurut Presiden Jokowi, pemerintah telah mendistribusikan alat USG kepada 10 ribu puskesmas di seluruh Tanah Air. Presiden juga menyebut bahwa alat USG tersebut memiliki sistem yang baik, sehingga diharapkan dapat membantu mengentaskan stunting di Indonesia.

"Kita harapkan nanti semuanya memiliki (alat) USG sehingga kehamilan ibu, (kondisi) bayi bisa dideteksi lebih dini, dan semuanya data masuk ke pusat data di Jakarta. Ini penting sekali dalam rangka pengentasan stunting," kata Presiden Jokowi dalam keterangan tertulis Biro Pers Sekretariat Presiden RI.

Selain alat USG, pemerintah juga memberikan alat timbang bayi ke sejumlah posyandu di seluruh Indonesia, sebagai langkah awal penanganan stunting yang akan terus diperbaiki ke depannya.

Baca juga: Kemenkes bekali 10 ribu puskesmas dengan alat USG

"Ada 300 ribu timbangan yang sudah kami berikan, yang sebelumnya tidak ada semuanya sekarang diberikan, sehingga untuk berat badan bayi, panjang balita, semuanya bisa dicek. Ini saya kira penanganan sejak dini seperti ini yang akan terus kita perbaiki," tutur Presiden Jokowi.

Seorang ibu hamil bernama Ria mengaku sangat terbantu dengan adanya alat USG di puskesmas.

Ria mengatakan bahwa pemeriksaan kehamilannya menjadi lebih mudah, dekat, dan lengkap.

"Senang ada USG di puskesmas, jadi tidak jauh-jauh. Bagus, tadi dikasih tahu detak jantung janinnya, berat badan janinnya, ketubannya juga dikasih tahu, posisi bayinya juga," tutur Ria.

Turut mendampingi Presiden Jokowi selama kunjungan tersebut yaitu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, dan Bupati Grobogan Sri Sumarni.

Baca juga: Menkes: USG di Puskesmas bisa deteksi kanker payudara dan kanker hati
Baca juga: Dokter umum puskesmas mulai beri layanan USG ibu hamil

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Label：dolantigel、paito xiamen lottery lx、puncak 888 slot

Terkait：wishbet88、umur kakek zeus、slot yang minimal deposit 5000、rajajp88、pinjam uang bri、air88 slot、limit cicilan akulaku、slotgoal、istanaslot365、pinjaman online syariah ojk

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：situs slot versi thailand（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07

Daftar bab terbaru

slot new member to kecil

slotgacor

cara top up slot lewat dana

slot gacor online hari ini

slot america

slot sering kasih menang

google gimana caranya mendapatkan uang

cara pinjam uang online yang aman

fanta168

takutBacaan TerkaitMore+

Kelahiran Kembali Kaisar Bela Diri Abadi

vip579

KPU sebut tak ada ketentuan mengatur ibu negara berkampanye******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari menyebut tidak ada ketentuan yang mengatur ibu negara jika dia memilih ikut berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).

Hasyim menjelaskan ibu negara bukan jabatan negara dan orang yang menyandang titel sebagai ibu negara bukanlah pejabat publik.

“Gakada (aturannya). Ibu negara bukan jabatan (publik),” kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui selepas melantik anggota kpps se-Indonesia di Jakarta, Kamis.

Sejauh ini, Ibu Negara Iriana Joko Widodo belum mengumumkan secara terbuka bakal terlibat kampanye di Pemilu 2024, meskipun putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka saat ini maju sebagai calon wakil presiden bersama Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden 2024.

Hasyim menjelaskan ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur presiden dan menteri-menteri. Hak politik mereka untuk berkampanye dilindungi dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Artinya, jika Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk ikut kampanye selama pemilihan umum (Pemilu) 2024 maka dia bakal mengajukan cuti kepada dirinya sendiri.

“Dia mengajukan cuti (kepada dirinya sendiri), iya kanpresiden cuma satu,” kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Jakarta, Kamis.

Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur tata cara presiden ikut kampanye, di antaranya wajib ambil cuti karena selama kegiatannya berkampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan dari pasukan pengamanan presiden (paspampres).

Dalam aturan itu, presiden juga cuti di luar tanggungan negara, yang artinya presiden tidak mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan jika dia ikut kampanye.

Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye. “Menteri yang akan berkampanye mengajukan surat izin kepada presiden, dan kemudian presiden memberikan surat izin. Dan, setiap surat yang dibuat para menteri yang akan kampanye, surat izin yang diterbitkan presiden itu, KPU selalu mendapatkan tembusan,” kata Hasyim.

Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1), menyampaikan presiden sebagai warga negara juga mempunyai hak politik, salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silahkan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing," kata Jokowi.

Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak, selama tahapan pemilu 2024. “Ya nanti dilihat,” kata Jokowi.

Baca juga: KPU RI pastikan proses pengemasan logistik pemilu selesai 1 Februari

Baca juga: KPU pastikan ada jaminan sosial dan cek kesehatan buat anggota kpps

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Tahun-tahun ketika aku menjadi Kaisar Langit

tis4d pg soft thailand

Presiden Jokowi terima kunjungan Presiden Tanzania di Istana Bogor******

Bogor (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Presiden Republik Persatuan Tanzania Samia Suluhu Hassan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Agenda pertemuan tersebut dimulai dengan upacara penyambutan Presiden Samia beserta rombongan di halaman depan Istana Presiden sekitar pukul 10.30 WIB dengan memperdengarkan lagu kebangsaan dari masing-masing negara.

Kegiatan berlanjut dengan sesi foto dan penandatanganan buku tamu serta Memorandum of Understanding (MoU), serta dilanjutkan dengan agenda Joint Press Statmentdi Gedung Teratai Istana Presiden.

Selanjutnya, masing-masing Kepala Negara saling memperkenalkan tamu yang hadir di kegiatan tersebut.

Agenda pertemuan bilateral itu ditutup dengan penanaman pohon di halaman belakang Istana Kepresidenan Bogor.

Kunjungan Presiden Samia merupakan balasan atas kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke Tanzania pada Agustus 2023.

Siaran pers Kementerian Luar Negeri RI menginformasikan pertemuan dua Kepala Negara itu berkaitan dengan tindak lanjut beberapa kerja sama potensial pada bidang perdagangan, investasi, migas, mineral, energi, dan ekonomi biru.

Presiden Samia membawa tiga menteri dan 131 delegasi bisnis yang bergerak pada multisektor.

Para delegasi bisnis ini diagendakan hadir pada Forum Bisnis dan Investasi Tanzania-Indonesia hari ini, bertempat di Hotel Mulia. Forum ini merupakan hasil kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan itu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Makanan di Alam Liar Hiburan

pasti slot 77

Asosiasi dan pengusaha temui Menko Luhut bahas penundaan pajak hiburan******

Masih terkait polemik pajak hiburan. Kami menyampaikan bahwa masih ada kendala di lapangan karena dari pihak pemerintah daerah sudah mulai mengeluarkan tagihan dengan tarif baru.

Jakarta (ANTARA) - Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) dan para pengusaha industri hiburan mengunjungi kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) di Jakarta untuk bertemu dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Jumat.

Ketua GIPI Hariyadi Sukamdani menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan rapat bersama Menko Luhut terkait kenaikan tarif pajak hiburan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) sebesar 40 sampai 75 persen.

“Masih terkait polemik pajak hiburan. Kami menyampaikan bahwa masih ada kendala di lapangan karena dari pihak pemerintah daerah sudah mulai mengeluarkan tagihan dengan tarif baru," katanya.

Baca juga: Menteri Bahlil nilai pajak hiburan ganggu iklim investasi

Ia mengatakan, kebijakan menaikkan pajak hingga 75 persen pada industri hiburan dinilai memberatkan pengusaha, di mana jumlah pengunjung semakin sepi imbas kenaikan tersebut.

Selain itu, pihaknya juga tengah mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi agar aturan tersebut dapat dibatalkan demi keberlangsungan industri hiburan di Tanah Air.

Hariyadi mengatakan, Menko Luhut menyatakan akan mengeluarkan surat edaran kepada para kepala daerah untuk memberikan insentif fiskal.

Pada Pasal 101 UU HKPD, pemerintah daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha dan jasa hiburan, berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan atau sanksinya.

Untuk itu, GIPI meminta kebijaksanaan para kepala daerah untuk menggunakan instrumen tersebut sebagaimana arahan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

"Kami memohonkan agar kepala daerah bisa mengeluarkan insentif fiskal berdasarkan kewenangannya, karena dengan tarif yang baru ini betul-betul memberatkan industri diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa yang menampung banyak sekali pekerja," ujarnya.

Baca juga: Heru instruksikan Bapenda tampung keluhan kenaikan pajak hiburan

Sebelumnya, GIPI bersama pengusaha industri hiburan juga mengunjungi kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengadakan pertemuan tertutup dengan Menko Airlangga untuk membahas hal yang sama.

Pemerintah sedang menyiapkan insentif fiskal terhadap pajak penghasilan (PPh) badan untuk penyelenggara jasa hiburan.

Sektor pariwisata akan diberikan insentif berupa pengurangan pajak dalam bentuk pemberian fasilitas ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 10 persen dari PPh Badan, sehingga besaran PPh Badan yang besarnya 22 persen akan menjadi 12 persen.

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu) akan menyampaikan surat edaran kepada seluruh bupati/wali kota terkait dengan petunjuk pelaksanaan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa kesenian dan hiburan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Pengacara Hotman Paris Hutapea, serta Inul Daratista sebagai salah satu pemilik usaha karaoke.

Tuan Surgawi Bintang Kutub

cara daftar slot zeus pakai dana

Airlangga tegaskan dana LPDP tidak disetop melainkan diperluas******

LPDP tidak disetop, hanya LPDP akan diperluas karena Indonesia ini butuh selain pendidikan butuh pelatihan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa dana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tidak disetop, melainkan justru akan diperluas.

Rencananya, LPDP akan dilibatkan dalam Program Kartu Prakerja agar tidak hanya menjalankan program pendidikan, namun juga program pelatihan bagi masyarakat.

“LPDP tidak disetop, hanya LPDP akan diperluas karena Indonesia ini butuh selain pendidikan butuh pelatihan, jadi pelatihannya dilibatkan dengan LPDP dan dilakukan revisi,” kata Menko Airlangga dalam konferensi pers Pengarahan Komite Cipta Kerja dan Mitra Program Kartu Prakerja di Jakarta, Selasa.

Menko Airlangga menjelaskan bahwa dalam revisi program nanti, akan ada penugasan khusus guna mendukung industri pariwisata. Termasuk rencana tourism fund yang akan dikelola oleh LPDP.

Namun kembali ia menyampaikan bahwa revisi program ini masih dikaji oleh pemerintah.

“Jadi ada pengelolaan dana abadi untuk para pekerja. Jadi LPDP akan diperluas,” ujarnya.

Hal ini sejalan dengan usulan Presiden Joko Widodo sebelumnya yang ingin menyempurnakan sistem LPDP. Bahkan, Presiden Jokowi sempat menyebut ingin penerima beasiswa LPDP ditambah untuk periode selanjutnya.

Oleh sebab itu, Airlangga juga mengungkap pilihan lain agar dana LPDP dialihkan ke dalam dana abadi sektor pariwisata.

Adapun Menko Airlangga menilai sejauh ini Program Kartu Prakerja telah membantu masyarakat Indonesia yang ingin memiliki dan meningkatkan keterampilan.

Melalui sejumlah pelatihan di dalamnya, para peserta dapat mengembangkan kompetensi mereka agar siap berwirausaha dan bekerja di suatu tempat.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan bahwa sejak peluncuran perdananya pada April 2020, Kartu Prakerja telah memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. Khususnya untuk kewirausahaan, peningkatan pendapatan serta ketrampilan digital.

Sejak periode April 2020 hingga Desember 2023, Program Kartu Prakerja telah memberikan akses pelatihan bagi 17,5 juta orang penerima dari 514 kabupaten/kota.

"Dari statistik tampak bahwa 40 persen dari peserta Prakerja sudah kerja, 60 persen menganggur, ketika disurvei dalam periode berjalan, jadi kita trackingterus. Tapi dalam waktu satu tahun sebanyak 30 persen sudah bekerja. Dari yang sudah bekerja ini, 50 persen menjadi wirausahawan, 50 persen menjadi karyawan," terang Denni.

Baca juga: Menko Perekonomian: Skema LPDP masih direvisi
Baca juga: Prakerja adalah wujud keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia
Baca juga: Airlangga: Prakerja berhasil persiapkan kemampuan angkatan kerja RI

Sistem pembukaan kunci tertinggi

bo slot online

KPK benarkan ada OTT di Sidoarjo, 10 orang terjaring******

Saya adalah pemimpin Jalan Abadi

tarikan jp paus vip

Menteri Bahlil nilai pajak hiburan ganggu iklim investasi******

Belum saya lihat, tapi feeling saya akan berdampak kurang pas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menilai kenaikan pajak hiburan akan berdampak dan mengganggu iklim investasi. Kenaikan pajak hiburan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKDP), yang menyebutkan bahwa pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen. "Rasa-rasanya begitu (mengganggu investasi), tapi buktinya baru akan diterapkan kan. Belum saya lihat, tapi feelingsaya akan berdampak kurang pas," katanya dalam paparan realisasi investasi 2023 di Jakarta, Rabu. Bahlil mengaku penerapan pajak hiburan tentu akan mengganggu minat investasi. Ia pun menyebut telah meminta agar ketentuan tersebut ditunda agar bisa dikaji lebih lanjut. "Menurut saya yang dulu pernah merasakan fasilitas pajak hiburan, mahal juga. Nggak ada orang yang masuk kalau mahal begini," katanya. Diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan bahwa kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) khususnya pada kategori kesenian dan hiburan dilakukan dalam rangka pengendalian kegiatan tertentu. Namun, karena dinilai memberatkan dan dikeluhkan pelaku usaha, pemerintah memutuskan segera menerbitkan surat edaran yang berisi soal insentif fiskal termasuk keringanan dalam penerapan tarif pajak hiburan khusus sebesar 40-75 persen. "Dapat kami sampaikan bahwa (pemerintah) daerah bisa memberlakukan pajak lebih rendah dari 40 atau 70 persen sesuai dengan daerah masing-masing," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat (19/1). Airlangga menjelaskan bahwa tarif pajak hiburan bisa diterapkan lebih rendah karena sejumlah ketentuan dalam pasal-pasal UU HKPD memberi ruang akan pengurangan itu.
Baca juga: Pemerintah tengah kaji insentif pajak untuk sektor pariwisata
Baca juga: DKI diminta kaji pajak hiburan bagi menengah ke atas
Baca juga: Airlangga: SE Mendagri cukup buat jadi acuan insentif fiskal

《indobet138》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，impian88Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《indobet138》bab terbaru。