slot gacor resmi terpercaya

Tuan Pertarungan

Erick Pastikan Kantor BUMN Sudah Dapat Lokasi di IKN******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan kantor BUMN sudah mendapatkan lokasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Meski demikian, Erick tak merinci luas dan lokasi pasti kantor tersebut. Ia hanya menyebut kantor tersebut akan berlokasi di titik yang spesial.

"Insya Allah nanti kantor BUMN ada di sini. Kita nanti sudah dikasih lokasi yang luar biasa," ucap Erick dalam acara Malam Apresiasi Nusantara yang disiarkan secara virtual, Jumat (22/9).

Dengan begitu, kata Erick, IKN Nusantara kana menjadi kota yang bersahabat dengan lingkungan.

"Bapak presiden pesankan bagaimana kota ini menjadi kota yang bersahabat untuk masyarakat yang tinggal, tetapi juga bagaimana memastikan kota yang bersahabat dengan alam yang ditinggali," ucap Erick.

Kementerian BUMN sendiri tidak masuk ke dalam daftar kantor pemerintah yang akan pindah ke IKN Nusantara pada 2024.

Fungsional Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati mengatakan hanya terdapat lima klaster yang akan pindah ke IKN.

"Klaster pertama pemerintahan seharusnya pindah di tahap pertama pada 2024," ujar Hayu beberapa waktu lalu.

Hayu mengatakan klaster pertama tersebut mencakup Presiden dan Wakil Presiden, lembaga tinggi negara yakni MPR, DPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK.

Kemudian Kementerian Koordinator yakni Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK dan Kemenko Marves. Lalu, Kementerian 'Triumvirat' yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan karena dapat menjadi Plt. Kepresidenan dalam kondisi mendesak apabila presiden dan wakil presiden berhalangan menjalankan tugas secara bersamaan.

Klaster pertama pemerintahan juga mencakup kementerian atau lembaga negara yang mendukung kerja presiden dan wapres secara langsung yakni Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kantor Staf Presiden, dan Dewan Pertimbangan Presiden.

Lalu, kementerian atau lembaga negara yang mendukung proses perencanaan, penganggaran dan kinerja pembangunan yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selanjutnya, kementerian yang mendukung penyiapan infrastruktur dasar di IKN yakni Kemenkominfo, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN. Kemudian alat pertahanan dan keamanan serta kementerian/lembaga negara yang mendukung penegakan hukum seperti Kemenkumham, TNI-Polri, Kejaksaan Agung, KPK, dan sebagainya.

Lembaga negara independen dan badan publik juga masuk dalam klaster pertama pemerintahan yang akan pindah ke IKN, diantaranya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]

Meng Po punya janji

Cus, Masih Ada Waktu buat Berburu Diskon di Transmart Full Day Sale******

Transmart Full Day Sale balik lagi bagi-bagi diskon untuk pelanggan setianya hari ini, Minggu (22/10). Kalau kamu baru tahu pesta diskon ini, belum terlambat kok buat berburu diskonnya di Transmart sekarang juga!

Promo Transmart Full Day Sale ini berlangsung dari jam buka toko sampai pukul 22.00 waktu setempat di masing-masing gerai Transmart se-Indonesia.

Lihat Juga : Serbu, Masih Ada Waktu buat Belanja di Transmart Full Day Sale

Ada juga diskon tambahan sebesar 20 persen untuk pembayaran menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Bagi yang belum punya, kamu bisa mengunduh aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store, prosesnya dijamin cepat!

Kamu juga bisa langsung menggunakannya untuk bertransaksi di Transmart. Mumpung masih ada waktu, cus segera ke gerai Transmart terdekat sebelum Full Day Sale berakhir.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Panduan Dewi Bintang

IHSG Diprediksi Tertekan Hari Ini di Tengah Minimnya Sentimen******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) berpeluang melemah pada Rabu (11/10).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya memperkirakan IHSG akan bergerak di rentang konsolidasi wajar di tengah minimnya sentimen.

"Sedangkan terlihat dalam jangka panjang IHSG masih berpeluang untuk naik mengingat kondisi pergerakan IHSG masih berada dalam jalur uptrend jangka panjang," katanya.

Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni UNVR, ICBP, BBCA, ARI, dan TLKM.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memprediksi IHSG berpeluang menguji resisten Fibonacci 7.016 apabila hari ini berhasil tembus ke atas 6.967 sebagai resisten terdekat.

"Level support IHSG berada di 6.840, 6.804 dan 6.747, sementara level resistennya di 6.967, 7.016 dan 7058. Berdasarkan indikator MACD menandakan momentum bearish," katanya.

IHSG ditutup di level 6.992 pada Selasa (10/10). Indeks saham menguat 30,73 poin atau 0,45 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,9 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 291 saham menguat, 234 terkoreksi, dan 222 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Saya adalah perangkat lunak antivirus

KAI Buka Suara soal Penggusuran Puluhan Ruko di Jurnatan Semarang******

PT Kereta ApiIndonesia (KAI) Daop 4 Semarang mengungkap alasan di balik penggusuran puluhan bangunan Ruko di kawasan Jurnatan Semarang yang akan dilaksanakan pada Rabu (18/10) besok.

Manager Humas PT KAI Daop 4 Semarang Franoto Wibowo mengatakan bahwa Ruko di lahan kawasan tersebut memang sejatinya miliki PT KAI. Sebelumnya, Franoto mengatakan lahan tersebut merupakan lahan dibangunnya Stasiun Jurnatan.

"Bukan menggusur, ruko di lahan KAI eks Stasiun Jurnatan itu memang milik PT KAI," kata Franoto saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (17/10).

"Kalau Eksekusi itu oleh Pengadilan Negeri Semarang. KAI sebagai pemilik aset tersebut, melakukan permohonan agar aset tersebut kembali ke KAI," lanjut dia.

Sebelumnya PT KAI dikabarkan bakal menggusur 40 bangunan Ruko di kawasan Jurnatan Semarang setelah berhasil memenangkan gugatan perdata terhadap 30 warga pemilik Ruko di tingkat kasasi Mahkamah Agung.

"Eksekusi akan dilaksanakan pada 18 Oktober 2023 sesuai dengan permohonan dari pemohon eksekusi, dalam hal ini PT KAI. Pengadilan Negeri Semarang hanya menetapkan permohonan eksekusi atas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap," ungkap Juru Bicara PN Semarang Aris Bawono Langgeng.

Rencana eksekusi ini pun ditentang keras oleh para pemilik Ruko, yang merasa tanah dan bangunannya dirampas oleh PT KAI.

Terlebih, warga sempat memenangkan dua kali gugatan perdata di PN Semarang pada 2019, di mana salah satu putusan menyebut bila PT KAI tidak mempunyai hak apapun atas obyek lahan Ruko di kawasan Jurnatan Semarang.

"Kalau ini namanya perampasan ya. Kita menang dua kali gugatan perdata, termasuk saat KAI banding. Bahkan ada putusan PTUN yang menyatakan agar diterbitkan HGB atas nama warga objek yang sama. Tapi ini kok putusan MA justru membalikkan semua, KAI sebagai pemilik lahan dan kami yang sudah 30 tahun disini mau disingkirkan," ujar Yusuf, salah satu pemilik Ruko.

[Gambas:Video CNN]

Menantikan kedatangan Anda kembali

Belanja di Transmart Pakai Allo Bank dan Bank Mega Ekstra Diskon 20%******

Pengguna Allo Prime dari Allo Bank dan kartu kredit Bank Mega serta Mega Syariah bisa dapat diskon 20 persen kalau belanja di Transmart besok, Minggu (8/10).

Soalnya Transmart kembali lagi menggelar pesta diskon seharian bertajuk Full Day Sale yang sayang banget buat dilewatkan!

Lihat Juga : Cuma Hari Ini, Belanja di Transmart Full Day Sale Diskonnya 50%+20%

Diskon ini belum termasuk diskon masing-masing produk yang bisa mencapai 50 persen, loh! Jadi, diskonnya dobel!

Diskonnya pun berlaku untuk aneka produk, mulai dari buah-buah segar, kebutuhan rumah tangga, fesyen, furnitur, elektronik, sampai sepeda listrik.

Makanya, jangan sampai kelewatan ya! Soalnya, diskonnya cuma berlaku satu hari.

Serbu diskonnya besok di gerai Transmart terdekat dan belanja pakai Allo Prime, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah biar bisa dapat diskon tambahan!

Kaisar Dewa Abadi

5 Temuan Sementara Hasil Survei Warga Rempang oleh Ombudsman******

Ombudsman RI mengungkapkan lima hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyek Rempang Eco City.

Pertama, Ombudsman menemukan bahwa sertifikat hak pengelolaan (HPL) atas nama BP Batam belum diterbitkan. Hal ini dikarenakan lahan yang dimohon belum jelas sebab masih dikuasai oleh masyarakat.

"Badan pertanahan akan mengeluarkan sertifikat kalau area itu sudah tidak ada penghuni lagi. Itulah kenapa, mereka sepertinya kemudian tergesa-gesa untuk mendesak warga di kampung-kampung tua itu keluar dari area itu," ucap Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/9).

"Meskipun dapat diperpanjang dengan persetujuan menteri. Kalau dalam jangka waktu ini enggak terbit, ya memang kemudian gugur kalau dia enggak mengajukan perpanjangan. Artinya sertifikat HPL tidak akan pernah terbit," jelas Johanes.

Kedua,program Rempang Eco City memang termasuk proyek strategis nasional (PSN). Dasar hukum ini baru saja keluar tahun ini dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023.

Ketiga,terdapat warga yang tetap menolak relokasi yang dilakukan oleh BP Batam. Johanes menjelaskan bahwa warga di tiga kampung tua di Rempang merasa tempat tinggalnya sudah turun temurun dan tak ada jaminan akan mendapatkan sumber mata pencaharian yang sama.

"Pada dasarnya, beberapa kampung yang kami survei, warga merasa mereka ini sudah turun-temurun, generasi ke generasi di sana. Bahkan ada yang sampai 6-7 generasi sudah di situ dan mereka merasa tidak ada jaminan bahwa mereka kalau dipindahkan akan mendapatkan sumber-sumber mata pencaharian yang sama," lanjut dia.

Selain itu, menurut temuannya, pemerintah belum melakukan sosialisasi secara masif dan menyampaikan informasi yang menyeluruh terkait apa yang direncanakan dan apa yang akan terjadi kepada warga di Pulau Rempang.

"Warga menilai belum ada kepastian, baru janji-janji. Memang secara objektif kita tahu bahwa tempat-tempat untuk memindahkan mereka juga belum siap," ungkap Johanes.

Keempat,belum ada dasar hukum terkait ketersediaan anggaran, pemberian kompensasi dan program yang dijanjikan secara keseluruhan dari BP Batam. Dalam hal ini, terkait dengan pemberian kompensasi berupa rumah pengganti, uang tunggu dan hunian sementara bagi warga terdampak.

"Itu kan tidak serta-merta uangnya ada, ya mesti harus ada dasar hukumnya juga agar program jalan," katanya.

Kelima,seluruh perkampungan tua di Batam belum ditetapkan batasnya oleh Pemkot Pemerintah Kota Batam. Johanes mengatakan hal ini secara langsung dinyatakan oleh Lembaga Adat Melayu yang mewakili komunitas kampung tua.

"Mereka sejatinya menghendaki segera ada penetapan batas-batas kampung tua itu yang pernah dimulai tahun 2004 dengan berbagai kebijakan pemerintah kota saat itu tapi tidak tuntas," ungkap dia lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]