game slot offline pragmatic 653Jutaan kata 23584Orang-orang telah membaca serialisasi
《gacor situs slot》
TKN nilai skor buruk menhan dari Ganjar******Jakarta (ANTARA) - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menilai skor buruk kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang diberikan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo tidak sesuai sikap partai politik yang mengusung Anies dan Ganjar sebagai calon presiden.
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Meutya Hafidz, saat ini juga aktif menjabat Ketua Komisi I DPR RI, menyebut sejauh ini belum ada anggota Komisi I DPR, termasuk dari partai politik pengusung Anies dan Ganjar, yang tidak menyetujui program-program dan kebijakan menteri pertahanan.
“Kami belum pernah dengar bahwa ada satu pun fraksi yang apa namanya tidak setuju dengan program-program dan fungsi pertahanan. Jadi ngakada yang bilang nilainya 5, semua bilang bagus, semua setuju anggaran harus naik. Tiba-tiba hari ini menjelang debat memberikan nilai 5,” kata Meutya Hafidz menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers selepas acara debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu malam.
Oleh karena itu, Meutya menilai skor rendah yang diberikan Ganjar dan Anies kepada Prabowo, selaku menteri pertahanan dan calon presiden nomor urut 2, tidak sejalan dengan sikap partai politik pengusung mereka di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Meutya juga berkeyakinan sepatutnya jika ada ketidakpuasan partai politik pengusung Ganjar dan Anies sebaiknya menyampaikan itu dalam forum-forum yang mempertemukan Komisi I DPR RI dan Menhan RI. Alasannya, Meutya menyebut pemilihan presiden itu juga menyangkut partai politik yang mengusung para pasangan calon.
“Orang selama ini mengatakan baik, di DPR yang kami dengar di Komisi I, tiba-tiba karena mau debat jadi nilainya 5,” kata Meutya.
Tiga calon presiden yaitu Anies Baswedan (capres nomor urut 1), Prabowo Subianto (capres nomor urut 2), dan Ganjar Pranowo (capres nomor urut 3) mengikuti debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar oleh KPU RI di Istora Senayan, Jakarta, Minggu. Debat ketiga itu mengangkat isu-isu pertahanan, keamanan, geopolitik, hubungan internasional, dan globalisasi.
Prabowo, meskipun diyakini banyak pihak mampu tampil unggul karena posisinya sebagai menteri pertahanan aktif, pada debat ketiga justru menjadi sasaran kritik dua capres lainnya. Keduanya, dalam sesi debat, menyampaikan secara terbuka penilaian mereka terhadap kinerja Prabowo sebagai menhan. Ganjar, misalnya, memberi skor 5 dari 10 untuk kinerja Prabowo, sementara Anies memberi skor 11 dari 100.
Terkait skor rendah itu, Prabowo selepas debat menyampaikan beberapa pencapaian Kementerian Pertahanan selama dipimpin oleh dirinya.
“Saya kira prestasi Kemhan sangat jelas di bawah kepemimpinan saya. Industri pertahanan kita, di dalam negeri, mendapat kontrak paling besar selama sejarah Republik Indonesia, mendekati 11 miliar dolar AS. Kemudian, industri pertahanan juga mulai mendapatkan laba yang juga cukup tersebar di republik ini. Kita punya terobosan-terobosan banyak. Kita bangun 25 rumah sakit di seluruh Indonesia dalam kurun waktu masa kepemimpinan saya, kemudian kita bangun empat fakultas di bidang sains, teknologi, engineering, matematika, fisika, kimia, biologi,” kata Prabowo saat jumpa pers selepas debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu.
Oleh karena itu, dia menilai narasi yang dibangun dua capres lainnya, yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, saat debat tidak pas, karena beberapa narasi tidak berbasis data-data yang tepat.
Baca juga: Ganjar tolak ajakan temu Prabowo untuk bahas data pertahanan
Baca juga: Pengamat Unej nilai Anies dan Ganjar kuasai materi debat ketiga
Baca juga: Prabowo kecewa atas narasi 2 capres lainnya saat debat ketiga
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
KPK periksa PPK Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Budy Silvana******Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pusat Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan tahun 2020 Budy Silvana sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri di Kemenkes.
"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi PPK Pusat Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan tahun 2020 Budy Silvana," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Selain itu, penyidik KPK hari ini juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Biro Keuangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tavip Joko dan advokat Admiral Herdi Pratama sebagai saksi terkait perkara yang sama.
Baca juga: KPK cegah lima orang ke luar negeri terkait penyidikan di Kemenkes
Meski demikian, Ali belum memberikan penjelasan lebih lanjut soal keterangan yang akan didalami penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.
Sebelumnya, pada Kamis, 9 November 2023, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan.
Informasi soal penyidikan ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (9/11/2023) malam.
"Pengadaan APD, apakah sudah ada tersangka? Ya, sudah ada. Sprindik juga sudah kita tanda tangani," kata Alex.
Baca juga: KPK sebut korupsi APD di Kemenkes rugikan negara ratusan miliar rupiah
Perkara korupsi tersebut diduga terjadi pada pengadaan APD di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.
Akan tetapi, Alex belum bisa mengumumkan siapa saja pihak yang telah ditetapkan penyidik lembaga antirasuah sebagai tersangka dalam kasus ini. Nilai proyek pengadaan APD di Kemenkes tersebut mencapai Rp3,03 triliun untuk lima juta set APD.
Dugaan sementara kerugian negara dalam kasus ini mencapai ratusan miliar rupiah dan sangat mungkin berkembang.
KPK menyayangkan gelontoran dana besar dari pemerintah untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 justru disalahgunakan melalui praktik-praktik korupsi.
Baca juga: Menkes: Terburu-buru belanja APD di awal pandemi picu dugaan korupsi
Baca juga: KPK geledah sejumlah lokasi terkait korupsi pengadaan APD
Baca juga: Kemenkes: Dugaan korupsi APD jadi evaluasi pencegahan KKN
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
KPK periksa PPK Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Budy Silvana******Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pusat Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan tahun 2020 Budy Silvana sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri di Kemenkes.
"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi PPK Pusat Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan tahun 2020 Budy Silvana," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Selain itu, penyidik KPK hari ini juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Biro Keuangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tavip Joko dan advokat Admiral Herdi Pratama sebagai saksi terkait perkara yang sama.
Baca juga: KPK cegah lima orang ke luar negeri terkait penyidikan di Kemenkes
Meski demikian, Ali belum memberikan penjelasan lebih lanjut soal keterangan yang akan didalami penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.
Sebelumnya, pada Kamis, 9 November 2023, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan.
Informasi soal penyidikan ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (9/11/2023) malam.
"Pengadaan APD, apakah sudah ada tersangka? Ya, sudah ada. Sprindik juga sudah kita tanda tangani," kata Alex.
Baca juga: KPK sebut korupsi APD di Kemenkes rugikan negara ratusan miliar rupiah
Perkara korupsi tersebut diduga terjadi pada pengadaan APD di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.
Akan tetapi, Alex belum bisa mengumumkan siapa saja pihak yang telah ditetapkan penyidik lembaga antirasuah sebagai tersangka dalam kasus ini. Nilai proyek pengadaan APD di Kemenkes tersebut mencapai Rp3,03 triliun untuk lima juta set APD.
Dugaan sementara kerugian negara dalam kasus ini mencapai ratusan miliar rupiah dan sangat mungkin berkembang.
KPK menyayangkan gelontoran dana besar dari pemerintah untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 justru disalahgunakan melalui praktik-praktik korupsi.
Baca juga: Menkes: Terburu-buru belanja APD di awal pandemi picu dugaan korupsi
Baca juga: KPK geledah sejumlah lokasi terkait korupsi pengadaan APD
Baca juga: Kemenkes: Dugaan korupsi APD jadi evaluasi pencegahan KKN
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
Label:maxwin89、kitab tafsir mimpi、bitly slot
Terkait:suara4d、sakura188、situs gampang menang、erek erek 99 2d、tafsir mimpi olah jiwa raga、rating situs slot、situs slot 603、kiosgamer、situs slot online deposit pulsa tanpa potongan、slot demo zeus gacor maxwin
bab terbaru:the slot777(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
《gacor situs slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,ini777Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《gacor situs slot》bab terbaru。