trik slot gacor hari ini modal receh

pewaris keluarga

Pemudik Diramal Melonjak, Pelindo Perbanyak Terminal Penumpang******

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 3 menyiapkan 20 terminal penumpang dan kapal roll-on/roll-off (RoRo) untuk melayani arus mudik Lebaran 2024, yang diprediksi akan mencapai 713.449 penumpang atau naik 15 persen dari tahun lalu.

Pada 2023, penumpang embarkasi maupun debarkasi di Pelindo Regional 3 mencapai 620.291 orang.

Senior Manajer Hukum dan Humas Pelindo Regional 3 Karlinda Sari penambahan ini untuk mengatasi potensi lonjakan pemudik melalui jalur laut usai ada penambahan hari libur Lebaran dan cuti bersama.

Menurut Karlinda, sejumlah pelabuhan utama diprediksi akan mengalami lonjakan penumpang yang signifikan dibandingkan hari biasa, seperti Tanjung Perak, Kumai, Batulicin, Sampit, Tenau Kupang hingga Tanjung Emas Semarang.

"Tak hanya persiapan dan koordinasi dengan internal perusahaan, namun kami juga terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan seperti otoritas pelabuhan dan perusahaan pelayaran untuk memastikan seluruh layanan untuk pemudik siap melayani," ujarnya.

Lihat Juga : CNN Indonesia AwardsSukses Pelindo Regional 4 Kerek Pertumbuhan Penumpang di Atas 100%

Pelindo pun diakui telah melakukan persiapan lebih awal untuk mengantisipasi lonjakan pemudik kendaraan dan orang.

"Kami telah memastikan seluruh terminal penumpang di wilayah kerja kami fasilitas umum baik fasilitas ruang tunggu, ruang menyusui, mushola hingga ruang kesehatan dipastikan siap melayani arus mudik lebaran tahun ini mulai sekarang," ujar Regional Head 3 Pelindo Ardhy Wahyu Basuki.

Bunuh yang abadi dan bunuh Tao

IHSG Bangkit ke 7.336 Berkat Penguatan 257 Saham******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 7.336 pada Selasa (19/3). Indeks saham menguat 34,29 poin atau plus 0,47 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,56 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,38 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 257 saham menguat, 251 terkoreksi, dan 262 lainnya stagnan. Terpantau tujuh dari sebelas indeks sektoral menguat, dipimpin sektor non-cyclical yang naik 1,08 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia dominan lesu. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang naik 2,67 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong minus 1,38 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan turun 1,10 persen.

Tak beda jauh, bursa saham Eropa mayoritas melemah. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,03 persen, indeks CAC 40 di Prancis mandek, dan indeks DAX di Jerman naik 0,11 persen.

Namun, bursa Amerika serempak ditutup hijau. Indeks S&P 500 tumbuh 0,63 persen, indeks NYSE melemah 0,19 persen, dan indeks NASDAQ Composite plus 0,82 persen.

[Gambas:Video CNN]

Peralatan dari dunia lain

Mentan Sebut Pupuk Subsidi 9,55 Juta Ton Segera Dibagikan******

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut tambahan pupuk subsidi untuk petani akan diberikan dalam waktu dekat. Pemerintah bakal mengeluarkan surat keputusan (SK) sesegera mungkin karena Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sudah rampung.

Amran menyebut Presiden Joko Widodo sudah menyetujui jumlah penambahan dan anggaran pupuk subsidi yang naik dua kali lipat. Semula hanya untuk 4,7 juta ton kemudian dinaikkan hingga 9,55 juta ton.

"SK nya akan diturunkan dalam waktu dekat," kata Amran usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2024).

"Alhamdullilah, produksi jagung saat ini sudah naik. Bahkan menurut BPS surplus Bulan Januari, Februari, Maret sebanyak 1 juta ton dibanding tahun sebelumnya," kata dia.

Tak hanya itu, Amran juga memastikan pemerintah akan memperbanyak pompanisasi pada lahan tadah hujan di sejumlah wilayah di Indonesia. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menekan dampak dari El Nino sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

Untuk merealisasikan kebijakan ini, lanjut Amran, pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,8 triliun.

"Karena ada El Nino yang berkepanjangan, khusus Pulau Jawa kita rencana 500 ribu hektare kita daerah-daerah upland, daerah-daerah tadah hujan, kita akan melakukan pompanisasi seluas 500 ribu hektare Pulau Jawa, kemudian 500 ribu hektare di luar Jawa," ujar Amran.

[Gambas:Video CNN]

Gadis di seberangnya tidak khawatir untuk menikah

BKN Sentil Arogansi PNS Mudik: Pelat Khusus hingga Serobot Antrean******

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkap sejumlah arogansi oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat mudik lebaran.

Direktur Pengawasan dan Pengendalian I BKN Respanti Yuwono mengatakan banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan aparatur sipil negara (ASN) ketika pulang kampung. Pelanggaran ini terkait dengan etika serta fungsi PNS sebagai pelayan publik.

Respanti mencontohkan beberapa pelanggaran PNS yang umum ditemukan saat mudik lebaran, antara lain memakai pelat khusus, meminta jalur prioritas, hingga menyerobot antrean penyeberangan kapal. Bahkan, ia mengaku pernah menemukan langsung kejadian serobot antrean kapal dan adu fisik saat mudik ke Lampung.

"Dan ternyata beberapa kejadian menimbulkan satu benturan apapun, terutama fisik. Dan ketika viral dilakukan salah satunya oleh ASN. Jangan sampai perilaku kita yang seperti itu menjadi citra buruk keseluruhan (ASN)," wanti-wanti Respanti.

Selain menyerobot antrean kapal hingga berujung adu fisik dengan pemudik lain, Respanti mengungkap ada beberapa arogansi lain yang umum ditemukan. BKN menyoroti pelanggaran ini umumnya terjadi di jalan raya.

"Banyak sekali arogansi-arogansi lain juga, terutama misal ketika lebaran pakai pelat khusus atau meminta jalur-jalur khusus," tuturnya.

"Ini kan menjadi satu perbincangan di mata masyarakat. Rata-rata mereka (masyarakat) menyampaikan 'Itu mobil dibayari oleh rakyat kok dipakai untuk menyupremasi di jalan raya'. Jangan sampai hal tersebut menjadi bumerang negatif terhadap kinerja pemerintah," imbuh Respanti.

Selain mengungkapkan arogansi PNS saat mudik lebaran, Respanti berpesan jangan sampai para abdi negara itu memperpanjang libur terlalu lama. Pada akhirnya, pelayanan publik yang menjadi korban, bahkan terbengkalai.

Ia menilai banyak pemberitaan setelah mudik, di mana masyarakat mengeluh pelayanan publik yang diberikan para PNS di kementerian/lembaga (K/L) terhambat. Respanti menyebut banyak dari ASN tersebut mangkir kerja pasca-lebaran.

"Ada yang mangkir pasca-lebaran dan sebagainya. Jadi jangan sampai momen luar biasa terkait mudik ini menjadikan kita objek yang disinggung secara kurang baik di pemberitaan media massa. Sehingga kami BKN selalu berharap pada setiap tradisi mudik baik kepulangan maupun setelah kepulangan, kita tetap berpegang teguh pada aturan main terkait disiplin PNS," tegas Respanti.

"Pasca-mudik, pastikan juga karena ini banyak sekali banyak pemberitaan yang masif ketika awal masuk kerja kantor masih kosong, layanan belum berjalan. Itu tentu menyakiti masyarakat sebagai salah satu pembayar pajak di negeri ini," pesannya.

Jika memang ada keperluan tambahan di kampung halaman, Respanti menyarankan PNS memproses cuti kepada pimpinan. Ia mengatakan banyak pelanggaran terkait ketidakhadiran ASN usai lebaran karena tidak mengurus cuti.

Respanti paham cuti memang hak para PNS. Akan tetapi, ia mengingatkan dalam aturan disebutkan bahwa pimpinan K/L boleh menolak usulan cuti ASN jika ada target-target penyelenggaraan pemerintah dengan urgensi tinggi.

[Gambas:Video CNN]

Biografi pejabat wanita Dayun

Ratusan Karyawan Smelter Timah Dirumahkan******

Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitungmengungkapkan ratusan karyawansmeltertimahdirumahkan karena banyak perusahaan pengolahan bijih timah tidak beroperasi.

"Saat ini ratusan karyawan smelter dirumahkan, dampak dari tidak beroperasinya perusahaan smelter tersebut," kata Kepala Disnaker Provinsi Kepulauan Babel Elius Gani di Pangkalpinang, Rabu (27/3).

Ia mengatakan kondisi pertimahan di Kepulauan Babel yang mengalami kemerosotan tidak hanya menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri sektor pertimahan tetapi juga berdampak kepada perekonomian masyarakat di provinsi penghasil bijih timah nomor dua terbesar dunia tersebut.

Menurut dia, kemerosotan produksi dan ekspor timah ini dapat mengancam PHK dan dapat meningkatkan pengangguran di daerah ini.

"Kondisi pertimahan saat ini cukup mengkhawatirkan, karena dapat membuka pintu pengangguran semakin terbuka," ujarnya.

Ia menyatakan penyerapan tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan di Provinsi Kepulauan Babel pada 2023 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 23,13 persen.

Sektor pertambangan dan penggalian sebesar 19,61 persen, perdagangan besar dan eceran 16,96 persen, industri pengolahan 7,66 persen, administrasi pemerintahan 6,29 persen, akomodasi dan makan minum 5,54 persen, kontruksi 4,46 persen, jasa pendidikan 4,21 persen, jasa lainnya 3,49 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial 2,38 persen, pengangkutan dan pergudangan 1,96 persen dan lainnya.

"Lapangan usaha perdagangan dan pertanian menjadi sektor tertinggi penyerap tenaga kerja yaitu mencapai 16.909 orang," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Orang kaya yang saleh

Satgas UU Cipta Kerja Gelar FGD, Dorong Perizinan Bangunan Satu Pintu******

Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Serap Aspirasi Implementasi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Sebagai Amanat UU No. 6 Tahun 2023 dan Aturan Turunannya" di Surakarta, awal pekan ini. FGD digelar untuk mempercepat proses perizinan bangunan dan mendorong investasi di Indonesia.

Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta dalam sambutannya, menegaskan bahwa proses perizinan bangunan harus dilakukan secara cepat dan mudah dengan basis digital.

"UU Cipta Kerja hadir untuk mereformasi seluruh perizinan yang sebelumnya banyak pintu, menjadi cukup satu pintu saja, salah satunya perizinan dasar terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)," kata Arif, dalam keterangan tertulisnya.

Dengan menggerakan perekonomian nasional melalui instrumen investasi, Arif menegaskan bahwa harus ada modal yang dikembangkan. Tak hanya modal materi, tetapi juga sumber daya manusia (SDM) dan peralatan seperti mesin.

"Nah, SDM dan mesin ini membutuhkan gedung untuk bekerja dan memproduksi suatu barang, sehingga perizinan gedung ini harus mudah," tutur Arif.

Arif pun menjelaskan bahwa bangunan gedung ini menyangkut aspek lingkungan, keselamatan kerja, dan keselamatan orang yang tinggal di dalamnya. Sehingga selain perizinan yang mudah, dibutuhkan juga pengawasan yang cukup ketat.

Arif mendorong agar ke depannya seluruh perizinan bisa berada di dalam satu pintu, sehingga pelaku usaha tidak perlu membuka banyak aplikasi dan registrasi.

"Oleh sebab itu, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja secara lisan menampung proses intergrasi dari sistem OSS, SIMBG, dan Amdalnet, agar perizinan hanya berada pada satu pintu," terang Arif.

Lebih lanjut Arif menjelaskan FGD ini diharapkan bisa terjalin interaksi secara terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penerima manfaat. Sehingga jika terjadi kendala bisa segera diselesaikan.

"Pada intinya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada dukungan dari pemerintah daerah." Jelas Arif.

Pada akhir sambutannya, Arif menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak menginginkan adanya pending issue dalam UU Cipta Kerja, khususnya dalam perizinan dasar.

"Selesaikan di masa pemerintahan sekarang, kalau ada yang kurang bisa diperbaiki, sehingga di pemerintahan berikutnya sudah selesai." Tutup Arif.

Terkait perubahan dalam perizinan bangunan, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti menjelaskan, semenjak adanya UU Cipta Kerja waktu perizinan yang dikeluarkan menjadi terukur.

"Saat ini PBG hanya melalui satu pintu, yaitu melalui aplikasi SIMBG. Di sana kami bisa memonitor secara langsung setiap permohonan yang masuk, dan sudah ada jangka waktu yang ditentukan," ujar Diana.

Lebih lanjut, Diana mendorong sinergitas bersama pemerintah daerah agar semakin kuat. Karena PBG ini tidak lepas dari peran daerah dalam melayani pemohon di wilayahnya masing-masing. "Seperti fungsi pengawasan, itu tanggung jawabnya pemerintah daerah. Semisal ada masalah, bisa langsung dikomunikasikan ke pusat melalui call center kami," ujar Diana.

Diana menjelaskan seluruh daerah di Indonesia sudah memiliki akun SIMBG, termasuk bahkan Otorita IKN. "Melalui akun SIMBG ini, standar teknisnya sudah ada, waktunya lebih singkat, proses lebih mudah, dan pembuatan SLF pun bisa sekaligus di sana," tambah Diana.

Sebagai informasi, SLF atau Sertifkat Laik Fungsi merupakan sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan.

SIMBG ini pun mendapat apresiasi dari perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Karanganyar, Farid Achmadi yang menyatakan bahwa sistem sangat membantu dalam membuat database terkait permohonan PBG.

"Di Karanganyar sendiri per harinya ada 21 pemohon PBG. Kami berterimakasih banyak akan adanya sistem ini," kata Farid dalam sesi diskusi.

Adapun FGD ini dihadiri oleh Dinas PUPR Jawa Tengah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) BPP Jawa Tengah, dan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI).

Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Jawa Tengah, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) BPD Jawa Tengah, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APRESI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Properti Syariah (APSI) DPW Jawa Tengah, DPN Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Tengah.

Tidak hanya perwakilan dari asosiasi pelaku usaha, agenda tersebut juga diselenggarakan dengan melibatkan akademisi di bidang hukum dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Universitas Muhammadiyah Surakarta.