cara dapat uang dari dailymotion

link slot gacor thailand 385Jutaan kata 602744Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara dapat uang dari dailymotion》

Mendagri minta seluruh gubernur sigap wujudkan pangan murah******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian minta ke seluruh gubernur  agar bergerak cepat melakukan pengendalian pangan sehingga bisa terjangkau oleh masyarakat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah.

“Buat kepala daerah, kami minta setelah rapat koordinasi ini dan kembali ke daerah, para Gubernur bisa mengendalikan rapat untuk mengendalikan inflasi di daerah masing-masing sesuai dengan permasalahan masing masing di wilayah,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Jakarta, Senin.

Tito meminta para gubernur amankan harga pangan,  usai mengikuti rapat koordinasi yang diinisiasi oleh Badan Pangan Pangan Nasional (Bapanas), langsung melalukan rapat koordinasi dalam pengendalian pangan, sehingga bisa menekan inflasi yang ditargetkan bisa mencapai 2,5 persen di 2024.

Baca juga: Mendagri sebut impor jadi alasan harga beras Singapura murah

“Yang intinya masyarakat tersedia barang pokok penting, yang kedua harganya juga dapat terjangkau, tujuannya itu apa ? supaya masyarakat tenang,” ucap Tito.

Ia menyebut gubernur sebagai Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sehingga harus bergerak cepat dalam memastikan ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Hal serupa juga ditekankan ke pada bupati dan wali kota se-Indonesia agar juga melakukan pengendalian pangan dengan berkoordinasi dengan sejumlah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di wilayah masing-masing.

“Rekan-rekan bupati dan wali kota juga silahkan koordinasi dengan forkopimda, dengan pengusaha semuanya,” Tutur Tito.

“Di situasi politik yang cukup sensitif seperti sekarang ini, masalah pangan, masalah ekonomi juga menjadi hal yang penting, kita harus kendalikan agar masyarakat kita juga tenang, mereka saudara saudara kita umat Muslim bisa merayakan, melaksanakan ibadah Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri dengan baik, lancar semua, Indonesia juga tetap aman,” kata Tito.

Baca juga: Mendagri minta kepala daerah antisipasi inflasi menjelang Ramadhan

Badan Pangan Nasional menggelar rapat koordinasi bersama lintas kementerian dan lembaga serta pengusaha di bidang pangan untuk mewujudkan pangan yang terjangkau bagi masyarakat menjelang HBKN Idul Fitri 1445 Hijriah.

Rapat secara hybrid tersebut dipimpin langsung Mendagri Tito Karnavian dan dihadiri sejumlah perwakilan Kemendag, Kemenkeu, Kemenhub, Kementan, Kementerian BUMN, Kemenko Perekonomian, Kepala Bulog, Kepala BPS, Kabareskrim Polri, Gubernur BI, Ombudsman, gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia, sejumlah pengusaha dan asosiasi di bidang pangan dan pihak terkait lainnya.

“Yang intinya masyarakat tersedia barang pokok penting, yang kedua harganya juga dapat terjangkau, tujuannya itu apa? supaya masyarakat tenang,”

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

OJK luncurkan panduan manajemen risiko iklim bagi perbankan******

Konsep CRMS, jelas Dian, berupaya menemukan keseimbangan dengan menerapkan kebijakan transisi yang sesuai sehingga risiko transisi dan risiko fisik lebih terkendali

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan buku panduan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS), yang diharapkan dapat membantu bank dalam mengembangkan kerangka manajemen risiko iklim untuk mengukur dampak iklim pada kinerja dan keberlanjutan bisnis bank.

"Kami berharap seluruh pelaku usaha jasa keuangan nantinya memiliki suatu perangkat kebijakan dan pengaturan yang berlaku efektif di dalam sektornya masing-masing, sehingga bisa untuk lebih lanjut bagaimana pemenuhan kewajibannya tidak hanya sebagai organisasi perusahaan jasa keuangan, tetapi juga dalam memberikan pelayanan sebagai fungsi intermediasinya pada nasabah, investor, klien, dan mitra," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa CRMS merupakan kerangka atau alat untuk menilai ketahanan model bisnis dan strategi bank dalam menghadapi perubahan iklim, tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga jangka menengah dan panjang.

CRMS meliputi aspek tata kelola, strategi bisnis, manajemen risiko, pengukuran dan target serta pengungkapan dan pelaporan mengenai dampak risiko iklim dan emisi karbon industri perbankan kepada OJK.

Konsep CRMS, jelas Dian, berupaya menemukan keseimbangan dengan menerapkan kebijakan transisi yang sesuai sehingga risiko transisi dan risiko fisik lebih terkendali.

CRMS mempertimbangkan skenario perubahan driver utama risiko iklim, yaitu risiko fisik seperti potensi bencana serta risiko transisi seperti kebijakan harga atau pajak karbon, perkembangan teknologi, sentimen pasar sebagai pemicu utama perubahan kondisi debitur.

Atas dasar itu, bank diharapkan dapat secara dini mengetahui sensitivitas setiap skenario tersebut terhadap perubahan kinerjanya. Pada akhirnya, bank dapat menentukan strategi bisnis serta mitigasi risiko di masa depan termasuk alokasi pembiayaan pada sektor intensif karbon.

Panduan CRMS terdiri dari enam buku yang merupakan satu kesatuan yang saling mendukung. Dalam penyusunan panduan tersebut, Dian mengatakan bahwa OJK telah memperhatikan praktik umum (common practice) dan standar internasional yang telah disesuaikan dengan konteks Indonesia.

Buku pertama atau panduan utama menjelaskan prinsip-prinsip tentang pengelolaan risiko yang terkait iklim. Sementara lima buku lainnya merupakan panduan yang mendukung implementasi CRMS termasuk panduan teknis pelaksanaan stress testdampak risiko perubahan iklim terhadap kinerja perbankan.

"Tentunya panduan CRMS ini akan bersifat living documentyang akan kami perbaharui secara berkala sesuai dengan global policies direction, praktik terbaik di industri keuangan dan tuntutanstakeholders," kata Dian.

Pada tahap implementasi awal, OJK akan melakukan pilot project CRMS pada Juli 2024 untuk 18 bank besar dengan kelompok bank modal inti (KBMI) III dan IV. Hasil pilotingtersebut diharapkan dapat memberikan gambaran dampak iklim pada kinerja keuangan perbankan sebagai dasar Regulatory Climate Impact Studiesuntuk Perbankan Indonesia.

"Ke depan, kami berencana untuk mengintegrasikan aspek risiko iklim ke dalam kerangka manajemen risiko dan menjadi bagian dari supervisory actionuntuk industri perbankan, tentunya disejalankan dengan standar Internasional yang akan diterapkan oleh The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)," kata Dian.

Baca juga: OJK: Bursa Karbon RI Terbaik di Asia
Baca juga: OJK kerja sama dengan Otorita IKN bangun kantor di IKN
Baca juga: OJK: Pembiayaan perbankan sektor UMKM di Lampung capai Rp30,98 triliun

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Kepala BKKBN ingatkan Provinsi Aceh optimalkan bonus demografi ******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengingatkan agar Provinsi Aceh terus mengoptimalkan bonus demografi, mengingat di beberapa provinsi sudah mulai meninggalkan bonus demografi ini.   

"Untuk skala nasional, kita sudah meninggalkan bonus demografi, karena puncak bonus demografi saat rasio ketergantungan (dependency ratio) 44,33," kata Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Senin.  

Hasto menyampaikan, Aceh saat ini masih menuju bonus demografi karena usia produktif ada di angka 67,56 persen, tetapi rasio ketergantungan du tahun 2023 masih cukup berat, yakni 48,01.  

"Dengan kondisi seperti itu, artinya setiap 100 orang bekerja di Aceh harus menanggung 48 orang, dan puncak bonus demografi itu terjadi apabila yang bekerja dan yang ditanggung proporsinya kecil," ujar dia.

Untuk itu, ia mengingatkan agar bonus demografi mesti dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena apabila menginginkan pendapatan per kapita naik, maka seluruh pihak harus memperjuangkan peningkatan angka tersebut meski berat.  

"Jadi secara nasional, kita sudah meninggalkan puncak bonus demografi, maka kalau stunting enggak turun, sedih, kita akan terjebak dalam pendapatan kelas menengah atau middle income trap," ucapnya.  

Kondisi pendapatan kelas menengah yakni saat sebuah negara sulit meningkatkan posisi mereka ke pendapatan tinggi.

Provinsi Aceh, lanjut dia, mempunyai prospek di tahun 2027 karena angka ketergantungannya rendah, tetapi setelah 2027, Aceh akan meninggalkan puncak bonus demografi sehingga harus tetap waspada, karena akan dipenuhi oleh penduduk usia tua atau aging population, mengingat angka harapan hidup meningkat, sehingga mereka harus diberdayakan agar produktif.

"Kalau balitanya terlalu banyak, bisa digeber melalui pasang kondom, pasang kontrasepsi IUD, terapi kalau lansianya terlalu banyak, bagaimana menurunkannya?" tuturnya.

Ia menegaskan, program menurunkan jumlah lansia tidak ada, oleh karena itu, beban lansia tidak akan bisa ditolak, dan apabila tidak dioptimalkan, maka pada tahun 2035 akan banyak lansia yang panjang umur tetapi rata-rata pendidikan dan ekonominya rendah.

"Untuk menyikapi hal tersebut, saya mengimbau data kependudukan harus dihidupkan, dan visi ke depan harus berbasis data, itu harus dihidupkan. Penting sekali untuk mengupas data," kata Hasto.

Baca juga: Kepala BKKBN: Remaja penentu kualitas SDM dan bonus demografi

Baca juga: Presiden minta Forum Rektor siapkan SDM unggul agar RI tak tertinggal

Baca juga: Pemerintah siapkan pendidikan vokasi hadapi bonus demografi

Baca juga: Kepala BKKBN: Posyandu remaja kunci produktif hadapi bonus demografi


 

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：mpo138 slot、dewiku88、buku mimpi 97

Terkait：senja777、limit kredivo tidak kembali、siputri 88 slot、togel ular masuk rumah、kredit di lazada tanpa kartu kredit、hoki 777 slot login、slot gacor hari ini、limpulbet、pinjol paling mudah cair、slot777 online

---

---

bab terbaru：pinjaman online resmi ojk（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07