petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

rupiah kilat

masterslot 559Jutaan kata 498606Orang-orang telah membaca serialisasi

《rupiah kilat》

Kemenperin: Ramadhan jadi faktor naiknya IKI Maret ke angka 53,05******

Kemenperin: Ramadhan jadi faktor naiknya IKI Maret ke angka 53,05
Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif (ANTARA/HO-Kemenperin)
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian mengatakan bulan suci Ramadhan menjadi faktor pendorong peningkatan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada bulan Maret naik ke angka 53,05, sedangkan pada bulan lalu di angka 52,56.

Hal tersebut dikarenakan Ramadhan mampu meningkatkan penyerapan industri secara optimal.

"Momen Ramadhan merupakan salah satu pendorong penyerapan produk industri dengan optimal, mengingat sejak awal tahun 2024 ketidakstabilan kondisi perekonomian global menekan pesanan dan produksi industri pengolahan Indonesia,” ujar Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, Rabu.

Ia menyampaikan kenaikan nilai IKI Maret ini dipengaruhi oleh peningkatan nilai pada variabel persediaan produk dan pesanan. Secara rinci angka variabel tersebut meningkat sebanyak 1,35 poin atau mengalami ekspansi yang tinggi, yakni sebesar 55,63.

Selain itu, nilai IKI variabel pesanan baru juga mengalami peningkatan ekspansi sebesar 1,11 poin menjadi 54,25. Peningkatan itu dikarenakan mulai stabilnya kondisi ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok yang merupakan mitra utama perdagangan Indonesia.

Baca juga: Kemenperin majukan IKM motor konvensional dan listrik

Febri menyampaikan, apabila dilihat berdasarkan subsektornya, peningkatan nilai IKI pada Maret ini dipengaruhi oleh 15 subsektor industri pengolahan, serta adanya empat subsektor yang mengalami perubahan level menjadi ekspansi.

“Dengan demikian, jumlah subsektor yang mengalami ekspansi menjadi 21 subsektor dengan kontribusi terhadap PDB tahun 2023 sebesar 96,20 persen. Adapun subsektor yang mengalami kontraksi adalah subsektor industri tekstil dan industri kayu, barang kayu dan gabus,” kata Febri.

Ia menyampaikan untuk nilai ekspansi IKI terbesar masih diperoleh oleh industri minuman, dan disusul oleh industri makanan yang mengalami kenaikan nilai IKI sebesar 0,94 poin. Angka tersebut melampaui industri farmasi, obat kimia, serta obat tradisional.

Sementara itu, kondisi umum kegiatan usaha di bulan Maret sedikit menurun dibanding bulan sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari persentase jawaban responden yang menjawab kondisi usahanya meningkat dan stabil, turun dari 76,8 persen menjadi 76,4 persen.

Meski demikian, Febri menyampaikan pelaku usaha selama kurun waktu enam bulan ke depan mengaku optimistis dengan persentase keyakinan optimisme naik menjadi 72,3 persen dari yang sebelumnya berada di angka 71 persen.

Baca juga: Kemenperin gelar bazar lebaran dukung pertumbuhan industri mamin
Baca juga: Kemenperin: Nilai tambah perekonomian dari HGBT capai Rp157 triliun

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Erick Thohir Ajukan PMN ke DPR Rp57,8 T hingga 2025******

Menteri BUMN Erick Thohir mengajukan PMN 2024 dan 2025 dengan total senilai Rp57,8 triliun untuk sejumlah perusahaan pelat merah kepada Komisi VI DPR RI.
Menteri BUMN Erick Thohir mengajukan PMN 2024 dan 2025 dengan total senilai Rp57,8 triliun untuk sejumlah perusahaan pelat merah kepada Komisi VI DPR RI. (CNN Indonesia/ Muhammad Naufal).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirmengajukan penyertaan modal negara (PMN) 2024 dan 2025 senilai total Rp57,8 triliun untuk sejumlah perusahaan pelat merah kepada Komisi VI DPR RI.

Erick menjelaskan PMN 2024 berasal dari cadangan pembiayaan investasi dengan total Rp13,6 triliun, mulai dari PT Kereta Api Indonesia atau KAI untuk pengadaan kereta melalui retrofit dan pembelian kereta baru Rp2 triliun.

"PT Hutama Karya penyelesaian tugas Tol Palembang-Betung Rp1,6 triliun. Lalu Reasuransi Indonesia Utama untuk penguatan permodalan Rp1 triliun. Lalu, Pelni pembelian tiga kapal perintis yaitu Rp3 triliun. Lalu INKA, peningkatan kapasitas dan kualitas produksi itu kurang lebih Rp2 triliun, lalu penyehatan ID Food untuk penguatan modal Rp1 triliun, dan penguatan permodalan penjaminan KUR yang ada di IFG yaitu Rp3 triliun," tutur Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Selatan, Selasa (19/3).

"Untuk APBN 2025, secara PMN-nya, kita mengusulkan Rp44 triliun, di mana yang terbesar itu dari Hutama Karya, pembangunan JTTS (Jalan Tol Trans Sumatra) fase II dan III, yaitu Rp13,8 triliun," lanjut Erick.

Selain Hutama Karya, PMN 2025 juga akan diberikan kepada Asabri sebesar Rp3,61 triliun, PT PLN Rp3 triliun untuk program listrik desa, IFG Group sebesar Rp3 triliun untuk penguatan permodalan KUR, PT Pelni sebesar Rp2,5 trilin untuk pengadaan kapal baru, dan Biofarma untuk fasilitas capex baru Rp2,2 triliun.

Kemudian BUMN akan memberikan PMN 2025 kepada PT Adhi Karya sebesar Rp2,09 triliun, PT Wijaya Karya sebesar Rp2 triliun, Danareksa sebesar Rp2 triliun, PT KAI Rp1,8 triliun, ID Food sebesar Rp1,62 triliun, PT PP Rp1,56 triliun, Perum Damri Rp1 triliun, Perumnas Rp1 triliun, dan PT INKA Rp976 miliar.

Lebih lanjut, Erick pun memperkirakan perusahaan negara hanya bisa memberi setoran dividen ke negara sebesar Rp279,7 triliun pada 2020-2024. Sementara estimasi kebutuhan suntikan PMN sebesar Rp226,1 triliun pada periode yang sama.

Lihat Juga :
Mengenal LPEI di Tengah Laporan Sri Mulyani soal Korupsi Rp2,5 T

Erick menyebut proporsi dividen BUMN yang lebih besar dari PMN, yakni 55 persen dan 45 persen, mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

"Kumulatifnya tetap antara dividen dan PMN, masih lebih besar dividennya. Kurang lebih proporsinya 55 (persen) dibandingkan 45 persen," kata dia.

Dalam paparannya, Erick menjelaskan sebaran realisasi dan usulan PMN tunai 2020-2024 sebesar Rp226,1 triliun. Rinciannya, R27 triliun pada 2020, Rp68,9 triliun pada 2021, Rp53,1 triliun pada 2022, Rp35,3 triliun pada 2023, dan Rp41,8 triliun pada 2024.

Sementara itu, realisasi dan usulan dividen 2020-2024 sebesar Rp279,7 triliun atau lebih besar dari PMN. Rincian dividen pada 2020 sebesar Rp43,9 triliun, Rp29,5 triliun pada 2021, Rp39,7 triliun pada 2022, Rp81,2 triliun pada 2023, dan Rp85,5 triliun pada 2024.

Selain dividen, Erick menyebut laba konsolidasi BUMN pada 2023 mencapai Rp292 triliun atau lebih tinggi dari 2021 yang sebesar Rp125 triliun dan 2022 sebesar Rp254 triliun.

Ia menyebut total laba konsolidasi BUMN pada 2022 yang mencapai Rp309 triliun dikarenakan ada non-cash senilai Rp55,7 triliun dari hasil restrukturisasi Garuda Indonesia.

"Kalau kita lihat untuk 2023 nanti hasil audit, kita secara cash-nya ini Rp292 triliun, artinya ada kenaikan cukup signifikan hampir Rp38 triliun lebih kalau kita apple to apple secara cash-nya," kata dia.

[Gambas:Video CNN]



(del/sfr)




bab terbaru:joker303

Perbarui waktu:2024-07-01

Daftar bab terbaru
totobarong
slot slot gacor
slot gampang wd 2022
kentucky paito
erek erek buku tafsir mimpi
slot yang bagus malam ini
SIKAT77
cara tarik slot ke dana
situs 777 slot online
Daftar isi semua bab
Bab 1 jualtogel
Bab 2 maxwin bet 400 berapa rupiah
Bab 3 cara pinjam bank bri kur
Bab 4 masterdomino99
Bab 5 penolong 2d togel
Bab 6 dapat uang tanpa modal
Bab 7 dolar777
Bab 8 rtp slot terpercaya
Bab 9 halo4d
Bab 10 wadah4d
Bab 11 slot sniper
Bab 12 pgsoft slot88
Bab 13 rekomendasi slot gacor malam ini
Bab 14 situs slot online terpercaya 2023
Bab 15 rtp bintaro88
Bab 16 pinjam mekar
Bab 17 duit cepat 4d slot
Bab 18 sbclive4d
Bab 19 jam hoki slot hari ini
Bab 20 akun vip jelas maxwin
Klik untuk melihattersembunyi di tengah3380bab
sejarahBacaan TerkaitMore+

Wanita muda terkemuka

daftar pinjol di ojk
Menteri ATR/ Kepala BPN Agus Yudhoyono mencatat nilai tambah ekonomi dari program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap pada 2017 - 2023 mencapai Rp6.076 triliun.
Menteri ATR/ Kepala BPN Agus Yudhoyono mencatat nilai tambah ekonomi dari program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap pada 2017 - 2023 mencapai Rp6.076 triliun. (CNN Indonesia/ Farid).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY) mencatat nilai tambah ekonomi yang diperoleh sejak ditetapkannya Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) pada 2017 hingga 2023 mencapai Rp6.076 triliun.

"Pendaftaran tanah memberikan economic value added (EVA) kepada negara dan masyarakat," kata AHY dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (25/3).

"Sejak dilaksanakannya pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2018 hingga tahun 2023, EVA yang telah dicapai sebesar Rp6.076 triliun yang terdiri dari pajak penghasilan (PPH), bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB), penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan nilai hak tanggungan (HT)," jelasnya lebih lanjut.

Untuk program PTSL, AHY melaporkan 111 juta bidang tanah terdaftar per Maret 2024 atau 88 persen dari target 126 juta bidang tanah terdaftar.

Sementara itu, 90,9 juta bidang tanah atau 72 persen telah bersertifikat.

"Hingga saat ini dari target 126 juta bidang tanah Kementerian ATR/BPN sudah berhasil mendaftar 111 juta bidang tanah, di mana 90,9 juta bidang tanah sudah bersertifikat," imbuhnya lebih lanjut.

AHY pun menjelaskan pada 2024, pihaknya menargetkan bisa mendaftarkan 9 juta bidang tanah, sehingga akan tercapai 120 juta bidang tanah terdaftar pada akhir tahun.

"Insyaallah pada 2025 ada tambahan 6 juta bidang tanah sehingga total terdaftar mencapai 100 persen sesuai dengan target pemerintah," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]



(del/sfr)

Dewa Perang bertanda Naga

nagaslot777
Lokasi utama yang banyak terjadi kecelakaan saat mudik Lebaran adalah jalan nasional dan tempat wisata, bukan jalan tol.
Lokasi utama yang banyak terjadi kecelakaan saat mudik Lebaran adalah jalan nasional dan tempat wisata, bukan jalan tol. Ilustrasi. (Foto: Arsip Polda Banten)
Jakarta, CNN Indonesia--

Jasa Raharja mengungkap ada dua lokasi utama yang banyak terjadi kecelakaan saat mudik Lebaran, yang ternyata bukan jalan tol.

"Kita tahu bahwa daerah-daerah yang masih banyak berpotensi kecelakaan itu Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kenapa, malah bukan jalan tol? Malah jalan nasional dan tempat wisata," ungkap Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono dalam Konferensi Pers di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (27/3).

"Justru bukan jalan tol. Mungkin expose jalan tol besar, tetapi tingkat kematian karena kecelakaan justru (lebih besar di) jalan nasional," tegasnya.

Ia menyebut ada beberapa faktor yang membuat kenaikan tren penyaluran santunan tersebut.

"Kita tahu bahwa 2022 dan 2023 jalan tol dan jalan nasional ini tumbuh hampir 6 persen, kendaran naik menjadi 4 persen, masyarakat atau penduduk naik 1,1 persen. Ini yang harus betul-betul kita jaga. Kemarin rekomendasi terkait penegakan hukum (gakum) dan keselamatan, gakum dijalankan di jalan tol yang over dan berpotensi kecelakaan," jelas Rivan.

Selain dua provinsi di Pulau Jawa yang berpotensi kecelakaan, Jasa Raharja merinci beberapa titik lain yang punya kemungkinan kecelakaan tinggi saat mudik. Ini berdasarkan data koordinasi dengan pihak terkait.

Ia menyebut Jasa Raharja mempersiapkan pengamanan mudik ini dengan beberapa stakeholder terkait, mulai dari Jasa Marga, Korlantas Polri, hingga PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

"ASDP di Merak ada rekomendasi 3 terminal yang akan digunakan. (Pelabuhan) Ciwandan untuk sepeda motor itu ada satu jalan yang berisiko, yaitu jalan lingkar selatan. Ini juga Jasa Raharja memberikan peran untuk mengatur rekomendasi," jelasnya.

"Pada jalan-jalan biasa saja di lingkar selatan ini hampir tiga jam sekali terjadi kecelakaan, terutama untuk sepeda motor," tutup Rivan.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

Lukisan Raja Roh

erek erek kerang
KPK panggil tujuh saksi korupsi gedung kantor Pemkab Lamongan
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil tujuh orang saksi untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2017-2019.

"Hari ini bertempat di Polrestabes Surabaya, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi penyidikan perkara korupsi terkait pengadaan dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2017-2019," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Para saksi tersebut yakni Direktur PT Tangga Batu Jaya Abadi Cabang Surabaya Suhardiono, Operasional Head PT Rodamas Inti Teknika Cab. Surabaya Suryadi, dan General Manager Divisi Regional III di PT Brantas Abipraya, 2015-2019 Herman Dwi Haryanto.

Kemudian Sales Engineer PT Wika Beton Wilayah Penjualan V Regional Surabaya Dodik Tri Setiyawan, Staf Sub Bagian Pembinaan Advokasi ULP Kabupaten Lamongan Rahman Yulianto, Staf Dept Human Capital PT Brantas Abipraya Mohammad Iqbal Yanuar, dan tenaga lepas ahli teknik tenaga listrik Nugroho Arianto.

KPK pada Jumat (15/9/2023) mengumumkan dimulainya proses penyidikan dugaan korupsi pembangunan gedung kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2017-2019.

Tim penyidik KPK juga telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tersebut. Namun KPK belum membeberkan identitas para tersangka. Hal itu akan diumumkan setelah dilakukan upaya paksa penangkapan atau penahanan terhadap tersangka.

Dalam perkara ini, KPK sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat, salah satunya kantor-kantor dinas yang ada di lingkungan Pemkab Lamongan, maupun rumah dinas Bupati Lamongan, serta rumah dan kantor pihak swasta.

KPK memperkirakan kerugian keuangan negara akibat dugaan tindak pidana korupsi tersebut mencapai sekitar Rp151 miliar.

Dalam perkara tersebut KPK telah memeriksa Bupati Lamongan Yuhronur Efendi pada Kamis (12/10/2023) sebagai saksi dalam kasus dugaan pembangunan gedung kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan.

"Saya diperiksa sebagai saksi dan dalam pemeriksaan tersebut ada beberapa kali istirahat," kata Yuhronur usai pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Yuhronur mengaku lupa dengan jumlah pertanyaan yang diajukan penyidik KPK kepada dirinya selama pemeriksaan tersebut. Terkait tersangka dan siapa saja yang dipanggil, dia meminta awak media menunggu pengumuman KPK.

"Adalah nanti. Saya tidak enak untuk mengucapkannya," tambahnya.

Yusronur mengatakan pemanggilan dirinya sebagai saksi dalam kasus tersebut terkait kapasitasnya saat itu sebagai sekretaris daerah Kabupaten Lamongan.
Baca juga: KPK periksa bupati Lamongan jadi saksi dugaan korupsi pembangunan
Baca juga: KPK periksa Bupati Lamongan Yuhronur Efendi delapan jam sebagai saksi
Baca juga: KPK panggil ketua DPRD Lamongan 2014-2018 Kaharudin

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Sistem yang akan diperbaiki

asli777
KPK tetapkan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil tersangka TPPU
Bupati nonaktif Kepulauan Meranti Muhammad Adil usai persidangan pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis (21/12/2023). ANTARA/Annisa Firdausi/pri.
"Karena ditemukannya ada fakta-fakta hukum baru berupa perbuatan menerima gratifikasi dan TPPU dalam jabatannya selaku Bupati Kepulauan Meranti maka KPK kembali tetapkan MA sebagai tersangka,"
Jakarta (ANTARA) - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil (MA) sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Karena ditemukannya ada fakta-fakta hukum baru berupa perbuatan menerima gratifikasi dan TPPU dalam jabatannya selaku Bupati Kepulauan Meranti maka KPK kembali tetapkan MA sebagai tersangka," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ali mengatakan besaran awal penerimaan gratifikasi dan TPPU oleh yang bersangkutan mencapai sekitar puluhan miliar rupiah di antaranya dalam bentuk aset tanah dan bangunan.

Juru bicara berlatar belakang jaksa itu menerangkan proses penyidikannya telah berjalan dan pengumpulan alat bukti melalui pemeriksaan saksi-saksi saat ini mulai terjadwal.

Untuk diketahui, Tim penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil pada Kamis malam (6/6/2023) dan langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik lembaga antirasuah.

Proses hukum perkara tersebut terus berjalan hingga akhirnya majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau, menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara kepada Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil dalam perkara korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp19 miliar lebih.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama sembilan tahun dan denda Rp600 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan," kata Ketua Majelis Hakim M. Arif Nuryanta saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru, Kamis (21/12/2023).

Selain itu, Muhammad Adil juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp17,8 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Apabila hartanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka digantikan dengan pidana kurungan selama tiga tahun.

Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi pada sidang beberapa waktu sebelumnya.

Usai mendengar amar putusan dibacakan, Muhammad Adil dan kuasa hukumnya memutuskan untuk mengajukan banding.

"Tidak apa-apa. Nanti kita mengajukan banding," sebutnya kepada awak media sebelum meninggalkan ruang sidang.

Muhammad Adil yang menjadi pesakitan dalam perkara korupsi ini dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan pemotongan 10 persen uang persediaan dan ganti uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.

Penyerahan uang dari OPD itu dibuat seolah-olah sebagai utang, padahal OPD tidak mempunyai utang kepada terdakwa. Mau tak mau para kepala OPD menuruti perintah Muhammad Adil untuk menyerahkan uang dengan alasan loyalitas.

Dari pemotongan uang tersebut, pada tahun 2022 Muhammad Adil menerima uang sebesar Rp12 miliar lebih. Sedangkan pada 2023 menerima sekitar Rp5 miliar. Total uang pemotongan yang diterima terdakwa selama rentang waktu tersebut sebesar Rp17,28 miliar.

Kedua, Muhammad Adil menerima suap dari Fitria Nengsih selaku Kepala Perwakilan PT Tanur Muthmainah Tour (TMT) di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp750 juta.

PT TMT merupakan perusahaan travel haji dan umrah yang memberangkatkan jamaah umrah program pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Jamaah yang diberangkatkan itu merupakan guru mengaji, imam masjid dan pegawai berprestasi dengan biaya menggunakan APBD tahun 2022. PT TMT memberangkatkan 250 orang jamaah dan Muhammad Adil selaku bupati meminta fee Rp3 juta dari setiap jamaah yang diberangkatkan.

Ketiga, Muhammad Adil bersama Fitria Nengsih pada Januari hingga April 2023 memberikan suap kepada auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Riau Muhammad Fahmi Aressa sebesar Rp1,1 miliar dengan maksud agar Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2022.

Uang yang terima digunakan Adil untuk kebutuhan pribadi, operasional bupati, pembelian minuman kaleng dan lainnya. Selain itu, uang tersebut diketahui juga diberikan kepada istri siri terdakwa, Fitria Nengsih.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Bawa iPad Anda ke dunia lain

lucky cuan77
BI Bali catat penukaran uang di Pantai Kuta capai Rp500 juta
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja bersama pihak terkait saat membuka kegiatan penukaran uang di Pantai Kuta. ANTARA/HO-BI Bali.
Antusiasme masyarakat sangat tinggi dengan jumlah penukar mencapai ratusan orang dan uang yang ditukarkan mencapai lebih dari Rp500 juta
Denpasar (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali mencatat jumlah uang yang ditukarkan masyarakat di Pantai Kuta, Kabupaten Badung, dalam rangkaian kegiatan Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (Serambi) tahun 2024 mencapai lebih dari Rp500 juta.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja di Denpasar, Rabu, mengatakan pada kegiatan penukaran uang di Pantai Kuta itu pihaknya mengusung slogan Bersiul atau Bersih-Bersih Uang Lusuh.

"Antusiasme masyarakat sangat tinggi dengan jumlah penukar mencapai ratusan orang dan uang yang ditukarkan mencapai lebih dari Rp500 juta," ujarnya.

Menurut dia, layanan penukaran uang rupiah tersebut juga merupakan salah satu tugas Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran, yaitu untuk menjamin ketersediaan uang yang beredar di masyarakat dalam jumlah cukup, pecahan sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi layak edar dengan tetap memperhatikan kebijakan nontunai

Pada periode Ramadhan dan libur panjang Idul Fitri 2024, Bank Indonesia Bali tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan uang untuk keperluan Lebaran saja, namun juga untuk memenuhi naiknya wisatawan pada periode libur panjang tersebut.

"Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bendesa Adat (ketua desa adat) Kuta dan pihak terkait lainnya yang telah membantu dalam melayani penukaran uang bagi masyarakat di Pantai Kuta ini," ujar Erwin.

Erwin mengatakan dipilihnya Pantai Kuta sebagai lokasi kegiatan karena merupakan destinasi wisata favorit saat liburan, sehingga ketersediaan uang layak edar di sekitar Pantai Kuta menjadi hal yang sangat penting.

Bank Indonesia Bali memperkirakan kebutuhan uang mencapai Rp3,27 triliun dalam berbagai pecahan atau meningkat 1,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat Rp3,22 triliun.

Pihaknya bekerja sama dengan perbankan di Bali membuka layanan penukaran di 208 titik sekaligus melakukan edukasi Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah pada periode Ramadhan dan Idul Fitri 2024.

"Ke depan, kami akan terus bersinergi dengan perbankan untuk melakukan Bersiul terutama di pusat keramaian antara lain bandara dan pelabuhan penyeberangan," katanya.

Pada 2023, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali mampu tumbuh 5,71 persen (yoy) dan diperkirakan akan terus tumbuh antara 5,0 – 5,8 persen di 2024.

Sektor pariwisata berupa akomodasi dan makan/minum, transportasi, perdagangan dan konstruksi merupakan motor penggerak utama ekonomi di Bali.

"Oleh sebab itu, dukungan masyarakat di sekitar Pantai Kuta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali harus terus dijaga dan dipelihara bersama," ujar Erwin.

Selain kegiatan penukaran uang, juga dilaksanakan edukasi CBP Rupiah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara uang rupiah serta mengenali ciri-ciri keasliannya. Pada kesempatan tersebut dilakukan pula sosialisasi QRIS sebagai alternatif pembayaran secara digital.

Baca juga: BI Bali: Perumda Pangan jadi upaya pengendalian inflasi jangka panjang
Baca juga: BI Bali menyiapkan Rp3,27 triliun untuk penukaran uang tunai Lebaran
Baca juga: BI: Perkuat sektor pertanian untuk akselerasi perekonomian Bali

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Archon misterius

login gacor
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera memanggil tujuh maskapai terkait harga tiket saat Lebaran Hari Raya Idul Fitri 2024.
Ilustrasi. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera memanggil tujuh maskapai terkait harga tiket Lebaran 2024. (Istockphoto/guvendemir)
Jakarta, CNN Indonesia--

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera memanggil tujuh maskapai terkait harga tiketsaat LebaranHari Raya Idul Fitri 2024.

Hal itu disampaikan Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/3).

"Merujuk pada beberapa pemberitaan media terkait dengan temuan Kementerian Perhubungan tentang penjualan harga tiket melebihi tarif batas atas yang dilakukan oleh tiga maskapai, maka dalam waktu dekat KPPU akan menjadwalkan panggilan kepada ketujuh maskapai tersebut," ujar Fanshurullah.

Pilihan Redaksi
  • Tiket Kereta Lebaran Masih Tersedia 2 Juta Lebih Bangku
  • Kemenhub Buka Pendaftaran Mudik Gratis Motor Naik Kapal, Ini Jadwalnya
  • Penumpang Feri Tak Bisa Beli Tiket Online Radius 4 Km dari Pelabuhan

"Untuk tidak menaikkan harga tanpa alasan yang rasional serta memberitahukan kepada KPPU sebelum mengambil kebijakan untuk menaikkan harga tiket kepada konsumen," jelas Fanshurullah.

Ketujuh maskapai yang dimaksud adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT Nam Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi.

Mereka merupakan pihak terlapor dalam perkara Nomor 15/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri atau perkara kartel tiket.

Menurut Fanshurullah, permintaan tersebut sesuai dengan amar putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 1811 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 pada 2023.

Pada perkara kartel tiket yang diputus pada 23 Juni 2020 itu, KPPU membuktikan bahwa para terlapor secara bersama-sama hanya menyediakan tiket subclass dengan harga yang tinggi dan tidak membuka penjualan beberapa subclass harga tiket rendah.

Hal ini mengakibatkan terbatasnya pilihan konsumen untuk mendapatkan tiket dengan harga yang lebih murah.

Selain itu, para terlapor juga meningkatkan pembatalan penerbangan yang dilakukan setelah kartel terjadi sebagai upaya untuk menurunkan pasokan.

Fanshurullah menjelaskan perilaku menurunkan pasokan secara bersama-sama merupakan cara yang efektif untuk menjaga penawaran tiket subclass dengan harga tinggi yang diterapkan bersama-sama pada saat low season terjadi.

"Kesamaan perilaku para terlapor ini sangat efisien dalam mendistorsi kinerja pasar mengingat penguasaan pasar melebihi 95 persen dari para Terlapor secara keseluruhan," kata dia.

Dalam putusannya, KPPU menjatuhkan sanksi berupa berupa perintah kepada para terlapor untuk memberitahukan secara tertulis kepada KPPU setiap kebijakan yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang dibayar oleh konsumen, dan masyarakat selama dua tahun, sebelum kebijakan tersebut diambil.

"Melihat fenomena yang terjadi berulang tiap tahun ini, KPPU menekankan Putusan KPPU yang telah inkracht tersebut harus dipatuhi," tegas dia.

(pop/pua)

[Gambas:Video CNN]