situs ter gacor

Perjalanan Waktu: Gadis Petani Itu Sulit

KPPU Sebut Barang Impor Murah Belum Tentu Akibat Predatory Pricing******

Ketua KPPUM Afif Hasbullah menyebut banjir barang impormurah yang belakangan ini  banyak membunuh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Indonesia tak selalu terjadi akibat praktik predatory pricing.

Dalam bahasa ekonomi, predatory pricing sama dengan praktik jual rugi. Ini merupakan strategi bisnis yang dilakukan pelaku usaha dengan menjual produk mereka semurah mungkin demi menyingkirkan atau menutup celah masuknya pesaing ke bisnis mereka.

Setelah usaha itu berhasil, mereka akan menaikkan harga guna mendapatkan keuntungan. 

"Karena salah satu unsur (predatory pricing) adalah upaya atau niat menyingkirkan pesaing di dalam pasarnya. Oleh karena itu, memang harus juga didalami terkait ini," imbuh Afif.

Ia mengatakan harga barang murah yang diduga predatory pricingbisa saja muncul karena efisiensi dari pelaku usaha. Afif menyebut beberapa efisiensi tersebut, seperti pajak rendah atau tidak kena pajak hingga tidak perlu gudang penyimpanan barang.

Meski begitu, ia mengusulkan skema untuk memberantas banjir barang murah yang masuk ke tanah air. Harapannya, usulan KPPU ini bisa menghambat masuknya barang-barang impor yang mematikan UMKM.

"Contoh kita berikan safe carduntuk dumping, seperti hambatan tarif dan seterusnya yang bisa kita kenakan. Kemudian, persyaratan lain, misal standar nasional Indonesia (SNI) serta pelaku usaha terlibat di sana harus berbadan hukum Indonesia," tandasnya.

Di lain sisi, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki gencar melawan predatory pricing, khususnya yang dilakukan TikTok Shop. Pasalnya, barang-barang yang dijual sangat murah dan merupakan produk luar negeri.

Teten menyebut produk-produk tersebut mematikan napas pelaku UMKM. Pada akhirnya, banyak pelaku usaha di tanah air yang gulung tikar karena tidak mampu bersaing.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan juga tengah merevisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Mendag Zulkifli Hasan mengatakan pembahasan di pihaknya sudah selesai dan tinggal menunggu harmonisasi.

[Gambas:Video CNN]

Ning Zhanyan Qiao Cang

Pekerja Desak UMP Naik Minimal 15 Persen pada 2024******

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menuntut kenaikan upah minimum 15 persen pada 2024.

Besaran itu mempertimbangkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dan juga hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang harus dilakukan oleh Dewan Pengupahan di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota di seluruh Indonesia.

"Kebutuhan Hidup Layak yang harus disurvei, minimal menggunakan 64 komponen KHL, didasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak," ujar Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat dalam keterangan tertulis, Selasa (12/9).

Sementara untuk kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023, Kementerian Ketenagakerjaan justru menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, di mana kenaikan UMP dibatasi tidak boleh melebihi 10 persen. Secara rata-rata, kenaikan UMP 2023 hanya 7,50 persen.

Selama berkuasa, menurut Mirah, Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pengupahan yang semakin rendah dan merugikan pekerja.

Jika berdasarkan Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, kenaikan upah minimum harus dihitung berdasarkan survei KHL, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Namun pada 2015, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang menghilangkan mekanisme survey KHL, sehingga formula kenaikan upah minimum hanya berdasarkan akumulasi tingkat inflasi dan angka pertumbuhan ekonomi.

Kemudian pada 2021, Jokowi menerbitkan PP 23/ 2021 yang kembali mengurangi dasar perhitungan kenaikan upah minimum hanya berdasarkan variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi (bukan akumulasi).

Menurut Mirah, perubahan formula perhitungan upah minimum yang terus berkurang ini membuktikan pemerintah hanya berpihak pada kepentingan pengusaha dan tunduk pada intervensi kelompok pengusaha.

Oleh karena itu, ASPEK Indonesia meminta pemerintah untuk menetapkan kenaikan upah minimum 2024 dengan tetap menggunakan formula perhitungan kenaikan upah minimum berdasarkan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Kenaikan Upah Minimum harus berdasarkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL), produktivitas dan pertumbuhan ekonomi," pungkas Mirah.

[Gambas:Video CNN]

Dewa agung palsu

Erick Janji Bakal Tutup Lagi Anak Cucu BUMN yang Tak Diperlukan******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir berjanji bakal kembali menutup anak cucu perusahaan pelat merah, tidak hanya berhenti di 173 perusahaan.

"Tentu kita terus komitmen menutup anak cucu BUMN yang tidak diperlukan. Jumlah 173 ini (yang sudah ditutup) saya rasa Pak Sesmen (Sesmen BUMN Rabin Indrajad Hattari) harus kita reviewlagi," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (14/9).

"Para wamen, saya rasa waktunya masih ada kalau kita bisa menutup lagi anak cucu (BUMN) yang kita sepakati jangan jadi gantolan dari perusahaan holdingsehat," imbuh Erick.

"Nanti saya coba commitke situ karena keterkaitan dari proyek-proyek itu kalau terus dianakcucukan tidak efisien juga. Kalau diperlukan oke, tapi kalau tidak sebaiknya kita kurangi ya pak sesmen," tutupnya.

Erick memang tengah bersih-bersih BUMN. Ia mengatakan anak cucu BUMN kerap mengandalkan proyek perusahaan induknya sehingga perputaran keuntungan hanya dirasakan di lingkup perusahaan pelat merah, tidak berdampak ke bisnis UMKM daerah.

"Jangan sampai jeruk makan jeruk lakukan ini yang suplainya BUMN juga. Ini yang kita terus mau dorong supaya pengusaha-pengusaha juga bisa tumbuh. Dia (anak cucu BUMN) ingin menjadi menara gading. Bikin jalan tol yang suplai aspalnya BUMN, pasirnya BUMN, jadi gak sehat akhirnya membunuh pengusaha daerah," kata Erick, dikutip dari Antara.

[Gambas:Video CNN]

Raja Tianjiu

Kemenhub Tegur Keras Batik Air Buntut AC Pesawat Mati Saat Mendarat******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberi teguran keras kepada PT Batik Airbuntut insiden matinya pendingin udara (air conditioning) dan padamnya lampu kabin pesawat rute Makassar - Jakarta pada Kamis (7/9) lalu.

Pesawat Batik Air PK-LAT dengan nomor penerbangan BTK 6293 itu mengalami insiden pada proses penurunan penumpang sesaat setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta.

Pesawat mengalami tidak berfungsinya air conditioning dan padamnya lampu kabin, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan penumpang.

Ia menegaskan keselamatan dan keamanan penerbangan seluruh penumpang serta awak pesawat adalah prioritas utama. Kristi juga memahami kekhawatiran dan ketidaknyamanan penumpang imbas peristiwa itu.

"Untuk itu selaku regulator kami telah memberikan teguran keras kepada Batik Air dan secara paralel melakukan investigasi atas kejadian tersebut," ujar Kristi melalui keterangan resmi, Kamis (14/9).

Kristi dalam surat teguran kerasnya meminta kepada PT Batik Air Indonesia untuk segera melakukan tiga hal.

Pertama,menyampaikan langkah-langkah penanganan keluhan penumpang yang dilakukan oleh PT Batik Air dan langkah-langkah perbaikan dengan melakukan root cause analysis.

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan guna menemukan penyebab masalah tersebut kepada Ditjen Perhubungan Udara.

Kedua,meningkatkan kapabilitas komunikasi pada personil terkait dengan kegiatan penerbangan penumpang dan unit kerja terkait di bandar udara.

Ketiga,meningkatkan kesiapan personil, prosedur, dan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan penerbangan.

Lebih lanjut, berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub, pesawat Batik Air PK-LAT mengalami kendala operasional saat proses menurunkan (disembark) penumpang.

Proses penerbangan berjalan normal. Namun, ketika melakukan proses menurunkan penumpang terdapat kendala tidak berfungsinya Ground Power Unit (GPU).

GPU adalah peralatan pendukung pesawat ketika di darat yang berfungsi sebagai alat penyuplai kelistrikan pesawat telah disiapkan sesuai dengan kebutuhan pesawat.

Kristi mengatakan tidak berfungsinya GPU ini mengakibatkan sistem kelistrikan dan air conditioning(pendingin udara) di dalam kabin tidak berfungsi.

Ia menyebut pihak ground handlingsudah mendatangkan GPU pengganti namun tidak mampu menyuplai aliran listrik ke pesawat udara.

Terhadap kondisi dimaksud, sambuh Kristi, Pilot in Command(PIC) memutuskan untuk segera dilakukan penurunan penumpang tanpa menggunakan GPU mempertimbangkan waktu menunggu penumpang yang terlalu lama. Namun, proses menurunkan penumpang harus dalam kondisi mesin pesawat dimatikan.

Sesuai dengan prosedur, PIC segera melakukan koordinasi dengan awak pesawat, personil Ground Handling, dan mekanik pesawat, untuk menggunakan flash light dalam proses penurunan penumpang mengingat tidak terdapat supply kelistrikan untuk menerangi kabin.

Kristi menuturkan PIC juga sudah memberi tahu penumpang bahwa mesin pesawat akan dimatikan untuk proses penurunan penumpang dalam kondisi gelap di kabin pesawat.

Setelah itu, diinformasikan juga kepada seluruh penumpang terhadap kondisi yang sedang terjadi. Maskapai juga menyiapkan langkah mitigasi untuk dapat menurunkan penumpang secara aman dan selamat meskipun dalam kondisi cabin gelap.

Tetapi, hal tersebutlah yang mengakibatkan penumpang panik.

Kristi kembali menegaskan bahwa aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kepatuhan (safety, security, services, and compliance) adalah prioritas dalam penerbangan.

"Apabila terdapat pelanggaran aturan baik keselamatan maupun keamanan penerbangan, maka Ditjen Hubud akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga kejadian serupa tidak terulang," jelas Kristi.

Dalam hal insiden ini, Batik Air selaku maskapai penerbangan harus selalu mematuhi ketentuan keselamatan keamanan dan pelayanan yang berlaku dalam pelaksanaan operasionalnya.

Adapun setiap pelanggaran atas ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

"Selain itu kami juga mengingatkan kepada masyarakat dan seluruh pengguna jasa transportasi udara pada saat dalam, dan setelah penerbangan agar mematuhi segala instruksi yang diberikan oleh awak pesawat guna menjaga keselamatan dan keamanan penerbangan," kata Kristi.

Bersambung ke halaman berikut...

Respons Batik Air

Sistem Krisis Raja Kemuliaan Naruto

DPR Sindir Kepala BP Batam Rangkap Jabatan Wali Kota: Anggaran Dobel******

Komisi VI DPRRI menyentil rangkap jabatan kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dirangkap oleh wali kota daerah tersebut.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Khilmi mengatakan BP Batam dulunya badan terpisah dengan pemerintah setempat. Namun, akhirnya wali kota juga merangkap jabatan kepala BP Batam yang mengurus pengembangan wilayah tersebut.

"Jadi di situ terjadi anggaran dobel, di samping Bapak (Wali Kota dan Kepala BP Batam Muhammad Rudi) dapat pendapatan asli daerah (PAD) dari (jabatan) wali kota, juga dapat tiap tahun anggaran belanja dari APBN," katanya dalam rapat kerja dengan BP Batam di DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

Ia tak menampik adanya kemajuan infrastruktur dan pembangunan Batam dalam beberapa tahun terakhir. Namun, Khilmi menyayangkan terjadinya konflik belakangan ini imbas proyek strategi nasional (PSN) Rempang Eco City.

Menurutnya, Muhammad Rudi selaku Wali Kota dan Kepala BP Batam harus paham betul bagaimana keinginan masyarakat Rempang. Khilmi mengatakan Rudi kudu bisa melakukan pendekatan yang cermat kepada warga lokal, bukan berujung demo.

"Orang itu kan mata pencahariannya dan kultur sosial sudah melekat di situ. Kalau misal dipindah ke tempat lain, tapi kultur dan mata pencahariannya mati, itu kan penghasilannya berhenti," kritik Khilmi.

Membalas hal tersebut, Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan relokasi bakal diutamakan kepada 700 kepala keluarga (KK) dari 3 kampung adat di Rempang untuk kepentingan PT Makmur Elok Graha (MEG) membangun pabrik kaca dan solar panel hasil investasi Xinyi Group. Lalu, ada 1 kampung lain di luar Rempang yang akan dibangun tower PT MEG.

Ia menegaskan tidak semua warga terdampak di kawasan 17.600 hektare Rempang Eco City akan direlokasi. Kendati, Rudi menyebut ada provokator yang menyulut emosi warga hingga terjadi bentrokan.

"Jadi pimpinan Komisi VI, sebetulnya sosialisasi sudah berjalan. Saya kira ini ada internal pemerintah dan mungkin ada eksternal. Karena awalnya bagus-bagus saja, tapi setelah ketika kita mau masuk kembali sepertinya banyak sekali provokator dari luar sehingga masyarakat sudah mulai berpikiran lain," ungkap Rudi.

"Karena dari luar banyak pengusaha menguasai lahan di atas 17.600 hektare, ada 100 hektare, 200 hektare. Karena statusnya hutan lindung dan hak pengelolaan atas tanah (HPL), dia tidak akan diganti rugi, maka kita mau ambil kembali. Ini jadi pro kontra sehingga mereka gunakan alasan masyarakat 16 kampung di atas 17 ribu. Sehingga mereka mengumpulkan kekuatan untuk meminta agar kampung tua tidak dipindahkan," imbuhnya.

Ia juga membedah soal dua demonstrasi di Rempang belakangan ini. Rudi mengakui demo pertama memang dilakukan oleh 80 persen warga Rempang terdampak, tetapi tidak dengan demo kedua.

Menurutnya, demo kedua yang pecah di Rempang bukan dilakukan warga lokal. Rudi mengatakan mungkin hanya 10 persen warga Rempang yang berdemo, di mana sisanya orang dari luar wilayah tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Dari koordinator umum sampai ke bawah, mereka bukan orang Rempang. Ini menjadi masalah. Pengalaman (demo) pertama mungkin agak bereaksi para aparatnya, tapi tidak ada sampai luka. Yang dikirim berita hoaks terjadi di tempat lain," tandasnya.

Terlepas dari itu, rangkap jabatan kepala BP Batam dan wali kota ditetapkan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan dualisme di wilayah tersebut. Ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Berdasarkan beleid tersebut jabatan kepala BP Batam dirangkap secara ex-officio oleh wali kota Batam.

jalan dewa permainan

DPR Sindir Kepala BP Batam Rangkap Jabatan Wali Kota: Anggaran Dobel******

Komisi VI DPRRI menyentil rangkap jabatan kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dirangkap oleh wali kota daerah tersebut.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Khilmi mengatakan BP Batam dulunya badan terpisah dengan pemerintah setempat. Namun, akhirnya wali kota juga merangkap jabatan kepala BP Batam yang mengurus pengembangan wilayah tersebut.

"Jadi di situ terjadi anggaran dobel, di samping Bapak (Wali Kota dan Kepala BP Batam Muhammad Rudi) dapat pendapatan asli daerah (PAD) dari (jabatan) wali kota, juga dapat tiap tahun anggaran belanja dari APBN," katanya dalam rapat kerja dengan BP Batam di DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

Ia tak menampik adanya kemajuan infrastruktur dan pembangunan Batam dalam beberapa tahun terakhir. Namun, Khilmi menyayangkan terjadinya konflik belakangan ini imbas proyek strategi nasional (PSN) Rempang Eco City.

Menurutnya, Muhammad Rudi selaku Wali Kota dan Kepala BP Batam harus paham betul bagaimana keinginan masyarakat Rempang. Khilmi mengatakan Rudi kudu bisa melakukan pendekatan yang cermat kepada warga lokal, bukan berujung demo.

"Orang itu kan mata pencahariannya dan kultur sosial sudah melekat di situ. Kalau misal dipindah ke tempat lain, tapi kultur dan mata pencahariannya mati, itu kan penghasilannya berhenti," kritik Khilmi.

Membalas hal tersebut, Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan relokasi bakal diutamakan kepada 700 kepala keluarga (KK) dari 3 kampung adat di Rempang untuk kepentingan PT Makmur Elok Graha (MEG) membangun pabrik kaca dan solar panel hasil investasi Xinyi Group. Lalu, ada 1 kampung lain di luar Rempang yang akan dibangun tower PT MEG.

Ia menegaskan tidak semua warga terdampak di kawasan 17.600 hektare Rempang Eco City akan direlokasi. Kendati, Rudi menyebut ada provokator yang menyulut emosi warga hingga terjadi bentrokan.

"Jadi pimpinan Komisi VI, sebetulnya sosialisasi sudah berjalan. Saya kira ini ada internal pemerintah dan mungkin ada eksternal. Karena awalnya bagus-bagus saja, tapi setelah ketika kita mau masuk kembali sepertinya banyak sekali provokator dari luar sehingga masyarakat sudah mulai berpikiran lain," ungkap Rudi.

"Karena dari luar banyak pengusaha menguasai lahan di atas 17.600 hektare, ada 100 hektare, 200 hektare. Karena statusnya hutan lindung dan hak pengelolaan atas tanah (HPL), dia tidak akan diganti rugi, maka kita mau ambil kembali. Ini jadi pro kontra sehingga mereka gunakan alasan masyarakat 16 kampung di atas 17 ribu. Sehingga mereka mengumpulkan kekuatan untuk meminta agar kampung tua tidak dipindahkan," imbuhnya.

Ia juga membedah soal dua demonstrasi di Rempang belakangan ini. Rudi mengakui demo pertama memang dilakukan oleh 80 persen warga Rempang terdampak, tetapi tidak dengan demo kedua.

Menurutnya, demo kedua yang pecah di Rempang bukan dilakukan warga lokal. Rudi mengatakan mungkin hanya 10 persen warga Rempang yang berdemo, di mana sisanya orang dari luar wilayah tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Dari koordinator umum sampai ke bawah, mereka bukan orang Rempang. Ini menjadi masalah. Pengalaman (demo) pertama mungkin agak bereaksi para aparatnya, tapi tidak ada sampai luka. Yang dikirim berita hoaks terjadi di tempat lain," tandasnya.

Terlepas dari itu, rangkap jabatan kepala BP Batam dan wali kota ditetapkan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan dualisme di wilayah tersebut. Ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Berdasarkan beleid tersebut jabatan kepala BP Batam dirangkap secara ex-officio oleh wali kota Batam.