buku tafsir mimpi 2d terlengkap

Tian Xing Zhan Ji

Kereta Cepat Jakarta******

Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Mohamad Risal Wasal mengatakan kereta cepat Jakarta-Bandungakan diresmikan pada 1 Oktober 2023.

"Insyaallah," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (4/9).

Juru bicara Kemenhub Adita Irawati menambahkan jika pengujian berjalan lancar dan sesuai target, pada awal Oktober proyek tersebut bisa diresmikan dan beroperasi.

"Kami bersama KCIC terus berupaya melakukan penyempurnaan dengan melakukan serangkaian uji coba. Mudah-mudahan uji coba berjalan lancar dengan hasil yang baik, sehingga sudah bisa digunakan masyarakat pada bulan Oktober 2023," ujar Budi usai mengikuti uji coba KCJB pada Sabtu (2/9), dikutip dari keterangan resmi.

Selain mencoba kereta cepat, Budi juga mencoba kereta pengumpan (feeder) yang menghubungkan Stasiun Padalarang dengan Stasiun Bandung.

Ia memastikan integrasi antara kereta cepat dengan moda transportasi lainnya sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan akses.

Sejumlah pembangunan tengah dilakukan untuk mengoptimalkan perjalanan kereta feeder.

Secara keseluruhan akan ada pembangunan Skybridge di Stasiun Padalarang, Cimahi, dan Bandung, serta pembangunan Flyover Ciroyom dan Pusdikpom. Semuanya ditargetkan selesai pada 2023 ini.

[Gambas:Video CNN]

Aku benar-benar iblis

Arsjad Rasjid: ASEAN Berpotensi Mitigasi Perubahan Iklim******

Ketua ASEAN-Business Advisory Council (ASEAN-BAC) Arsjad Rasjid menyebut negara-negara ASEAN memiliki potensi untuk memitigasi perubahan iklimdan mencapai net zero emission. Namun, untuk mencapainya, perlu kolaborasi kolektif dan inklusif dari berbagai pihak.

"Negara-negara ASEAN tentunya memiliki potensi luar biasa untuk melakukan mitigasi perubahan iklim dan mencapai net zero," kata Arsjad dalam acara ASEAN Climate Forum di Ritz Carlton Jakarta, Sabtu (2/9).

"Kami mengumpulkan sektor bisnis, lembaga penelitian, akademisi, dan sektor nirlaba untuk mendorong agenda berkelanjutan di ASEAN untuk mendorong agenda berkelanjutan di ASEAN," lanjutnya.

Kedua,perusahaan-perusahaan di negara-negara ASEAN semakin berupaya mengembangkan strategi dan solusi iklim untuk meningkatkan kinerja mereka dan memastikan akses jangka panjang terhadap pendanaan.

"Oleh karena itu, mekanisme pembagian untuk mengumpulkan pemangku kepentingan yang berpikiran sama sangat penting dalam perjalanan ini," kata Arsjad.

ASEAN Net Zero Hub bertujuan untuk menyediakan platform yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik, seiring mereka berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai net zero.

Platform ini akan mempertemukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil untuk membentuk semangat kolaborasi seiring dengan upaya dekarbonisasi industri di seluruh ASEAN.

Sementara ASEAN Carbon Centre of Excellence bertujuan untuk menyediakan platform yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik mengenai solusi berbasis alam dan perdagangan karbon.

Program ini bermaksud membangun jaringan kuat para pelaku pasar yang berupaya memajukan tujuan iklim ASEAN dan ekonomi hijau melalui solusi berbasis alam.

[Gambas:Video CNN]

Aroma dingin kamar kerja musim semi

RI Buka Kembali Kran Impor Sapi Australia usai Kasus Virus LSD******

Pemerintah membuka kembali impor sapi bakalanasal Australia pascatemuan virus Lumpy Skin Disease (LSD).

Penyakit ini ditularkan melalui serangga dan sangat menular pada sapi dan kerbau, tapi tidak menimbulkan risiko bagi manusia atau non-zoonosis.

"Jadi pada Jumat 8 September 2023, sapi impor asal tujuh fasilitas peternakan di Australia yang telah ditangguhkan, kita buka kembali," kata Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian Bambang, dalam konferensi pers daring, Sabtu (9/9).

Bambang mengatakan kebijakan ini diambil sebagai tindak lanjut rapat teknis dengan Pemerintah Australia yang telah berlangsung selama dua hari yakni pada 7 dan 8 September 2023 di Jakarta.

"Jadi sebelumnya yang ditutup ini cuma tujuh dari 60 fasilitas peternakan sapi Australia. Karena tujuh fasilitas ini ditemukan kasus, tapi tujuh fasilitas itu meliputi 70 persen sapi yang diimpor atau peternakan besar. Sedangkan yang peternakan kecil tetap rutin mengekspor ke Indonesia," ujarnya.

Pemerintah Indonesia sebelumnya menangguhkan impor sapi asal 7 dari 60 fasilitas peternakan di Australia akibat terdeteksi secara klinis LSD atau penyakit kulit berbenjol pada hewan sapi.

Terhadap hewan sapi impor yang terdeteksi penyakit ini, pemerintah melakukan pemotongan bersyarat di bawah pengawasan dokter hewan karantina.

Bambang menyebutkan Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (DAFF) yang merupakan perwakilan dari Pemerintah Australia telah memutuskan reharmonisasi persyaratan impor sapi dan kerjasama untuk LSD, akan dijadikan sebagai landasan bagi kelanjutan perdagangan sapi yang saling menguntungkan.

"Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak telah menetapkan langkah-langkah untuk melakukan reharmonisasi persyaratan impor sapi dan kerjasama dalam LSD," pungkasnya.

Adapun langkah reharmonisasi persyaratan impor sapi dan kerjasama dalam LSD tersebut antara lain Australia akan melakukan deteksi dini LSD di seluruh fasilitas peternakan dan memenuhi semua persyaratan protokol kesehatan hewan dari negara pengimpor.

"Australia akan memastikan kondisi kesehatan sapi sebelum diekspor ke Indonesia. Indonesia dan Australia, dalam waktu 3 bulan, akan meninjau ulang health requirement," urainya.

Bambang menambahkan Australia akan memberikan laporan berkala kepada Indonesia mengenai hasil pengawasan yang ditargetkan sebagai bagian dari program Pengawasan LSD nasional Australia.

"Tak hanya itu, Australia menyetujui untuk berbagi informasi dengan Indonesia terkait perlakuan biosekuriti pada kapal untuk ekspor ternak," jelasnya.

Bambang mengatakan Indonesia akan menerapkan sistem prior notice Barantan untuk impor hewan hidup, dimana eksportir memberikan informasi setiap pengapalan atau shipment-nya.

"Australia akan menyampaikan proposal program investigasi bersama terhadap tujuh fasilitas peternakan (premises) yang ditangguhkan," urainya.

Kemudian, Australia secara rutin melakukan pengawasan penyakit hewan untuk memberi jaminan terhadap status kesehatan hewannya dan melaporkan kepada Organisasi Kesehatan Hewan Dunia serta Pemerintah Indonesia, dan mempublikasikan laporan hasil pengawasan per triwulan.

"Lalu Indonesia akan segera mencabut penangguhan tujuh premises, setelah penandatanganan perjanjian dan Indonesia akan memberikan informasi kepada Australia apabila ada hewan yang dikirim dari Australia positif LSD serta apabila ada ketidak patuhan lainnya terhadap protokol hewan hidup," paparnya.

"Barantan memastikan komoditas pertanian yang dilalulintaskan, termasuk impor telah sesuai dengan protokol dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Komoditas yang masuk harus dipastikan sehat, aman dan bebas dari hama penyakit," kata dia.

Sementara itu, Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Wisnu Wasisa Putra menyampaikan bahwa ke depan akan dijajaki kerjasama terkait peningkatan kapasitas dan kerjasama laboratorium.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan segala bencana

Menko Airlangga Tekankan Peran Penting Swasta Perkuat Ekonomi ASEAN******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan peran penting sektor swasta untuk bisa berkontribusi dalam memperkuat perekonomian ASEAN, terutama dalam menghadapi agenda-agenda global.

Indonesia sendiri telah mengambil beberapa inisiatif dalam memperkuat perekonomian ASEAN. Inisiatif Indonesia itu antara lain memperkuat integrasi pasar regional melalui peningkatan Free Trade Agreement ASEAN-Australia-Selandia Baru, memperkenalkan Transaksi Mata Uang Lokal dan interoperabilitas pembayaran digital, serta mempromosikan ASEAN Industry Project Based Initiative.

Hal itu diungkapkan Airlangga dalam ASEAN Business and Investment Summit 2023 Plenary Session yang mengangkat tema 'Aligning ASEAN's Private Sector Priorities to the Global Agenda', Minggu (3/9).

Perekonomian ASEAN kemudian mencapai tingkat pertumbuhan sebesar 5,7% pada 2022 yang didorong oleh tingkat konsumsi domestik, perdagangan, dan investasi yang tinggi. Industri seperti elektronik, kendaraan listrik, dan ekonomi digital mengalami peningkatan investasi pada tahun lalu, dengan total arus masuk FDI tumbuh sebesar 5,5 persen.

"Saat ini, kami adalah salah satu dari sedikit titik terang untuk pertumbuhan ekonomi, meskipun perjalanan ke depan masih diselimuti ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan melambat di tahun-tahun mendatang," ucap Airlangga.

"Sudah ada tanda-tanda melambatnya kinerja ekonomi negara-negara utama ASEAN, meningkatnya inflasi pangan, dan berlanjutnya ketidakpastian pasar akibat fragmentasi geopolitik," tambahnya.

Lebih lanjut Airlangga menyebut, upaya inklusif dan kolaboraitf dari sektor swasta ASEAN menjadi kunci dalam menghadapi agenda global. Sebab, proyek kerja sama ASEAN turut dipengaruhi dinamika global sehingga memerlukan peran aktif dari sektor publik maupun sektor swasta.

Untuk itu, lanjut Airlangga, ada tiga bidang prioritas yang dapat dikontribusikan oleh sektor swasta untuk memperkuat perekonomian ASEAN dalam menghadapi agenda global. Pertama, ASEAN memerlukan peran sektor swasta yang lebih besar untuk mengurangi risiko serta biaya fragmentasi rantai pasokan global dan regional yang didorong oleh situasi geopolitik.

"Sektor publik dan swasta perlu bekerja sama, termasuk dengan mitra dan platform lain, untuk menegakkan arsitektur perdagangan dan ekonomi multilateral yang terbuka, inklusif, tidak diskriminatif, dan berbasis aturan," ujar Airlangga.

Kedua, sektor swasta secara aktif dapat memanfaatkan peluang pertumbuhan baru. Menurutnya, sektor swasta ASEAN harus bekerja sama dengan dewan bisnis lainnya untuk menjajaki potensi kolaborasi. Sektor swasta ASEAN juga harus menerapkan model bisnis inklusif, memaksimalkan hubungan pembangunan ekonomi lokal termasuk dengan UMKM.

Terakhir, sektor swasta ASEAN perlu memanfaatkan sumber daya, jaringan, teknologi, dan keahlian untuk menemukan solusi terhadap tantangan sosio-ekonomi dan perubahan iklim di kawasan. Inovasi, difusi dan adopsi teknologi juga perlu didukung dan dipercepat untuk meningkatkan ketahanan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

ASEAN juga perlu mengoptimalkan kontribusi inovasi dan teknologi untuk meningkatkan perekonomian kawasan dan mengatasi tantangan sosio-ekonomi yang sudah maupun akan terjadi.

"Saya ingin mengimbau kepada sektor swasta ASEAN dan komunitas bisnis secara lebih luas untuk berkontribusi aktif dalam mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2025. Terutama untuk ABAC harus bisa membuat ASEAN lebih kuat dengan menguatkan juga perdagangan dan kolaborasi antar negara anggota ASEAN," pungkas Airlangga.

Pembuat mimpi

Satgas Disiapkan, Teten Singgung TikTok Medsos dan Shop di China Beda******

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyebut Presiden Jokowi tengah menyiapkan satgas transformasi digital terkait rencana pelarangan TikTok Shop di Indonesia.

Teten mengatakan selama ini pengaruh transformasi digital dalam perekonomian negara itu memang sangat besar dan tak terhindarkan. Sehingga perlu perlindungan untuk pasar domestik. 

Dalam rapat dengar pendapat di Komisi VI DPR, Teten mengatakan agar Indonesia mencontoh China yang berhasil melakukan akselerasi digital, melahirkan ekonomi baru sekaligus melindungi pasar domestik dengan ketat.

"Di China platform digital tidak boleh monopoli. Media sosial dan dagang dipisah. TikTok sendiri di Tiongkok dipisah antara TikTok medsosnya dan TikTok Shop-nya. Nah, di Indonesia dibolehkan. Yang bodoh siapa?" sambungnya.

Maka itu, Teten menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengatur ekonomi digital secepatnya. Jika tidak, transformasi digital bisa menjadi ancaman bagi ekonomi domestik sehingga dapat membunuh ekonomi lama.

"Harus melahirkan ekonomi baru, bukan membunuh investor lama, membunuh warung lama. Karena itu Pak Presiden saat ini sedang menyiapkan satgas transformasi digital," kata dia.

Teten mengatakan akan membahas persoalan ini lebih lanjut dengan Menteri Perdagangan dan Menteri Investasi pada Kamis (14/9) besok.

Sebelumnya, Teten sudah memanggil pihak TikTok Indonesia untuk melarang para penjual dalam melakukan praktik predatory pricing atau memberikan harga yang tidak masuk akal. Namun hingga kini panggilan tersebut belum berbuah hasil.

"Sebelumnya saya juga memanggil Shopee, karena Shopee pernah melakukan menjual produk dari China dengan harga predatory pricing yang enggak masuk akal. Dan mereka sepakat meng-drop produk-produk pakaian muslim, waktu itu, untuk tidak dijual lagi," lanjut dia.

Teten pun berpendapat jika pemerintah berani memberikan aturan, para pelaku penjual e-commerce seperti di TikTok tentu akan mau berkompromi.

Lihat Juga : TikTok Respons Rencana Pemerintah Larang TikTok Shop di RI

"Menurut saya pengaturannya bukan pengaturan secara elektronik aja, tapi bea masuk juga harus diatur," ucap Teten.

"Jadi ini sedang kita siapkan, Pak Presiden sudah menugaskan, kami juga sedang menyiapkan. Jadi memang kita perlu, Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) enggak cukup, kita perlu ada national policy mengenai digital economy," tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menyatakan hal ini telah menjadi persoalan prioritas dan sedang dalam proses harmonisasi.

"Memang ada harmonisasi terkait dengan Permendag 50 (Tahun 2020). Jadi Permendag 50 itu sedang dibicarakan secara detail dan komprehensif. Terkait detail baik itu dari mulai sisi perizinannya, harganya, barangnya, sampai juga kepada mekanisme membeli dan menjual," kata Jerry.

Sementara itu, TikTok Indonesia meminta pemerintah mengkaji ulang rencana larangan TikTok Shop beroperasi di Indonesia.

Head of Communications TikTok Indonesia Anggini Setiawan menyebut hampir 2 juta bisnis lokal di tanah air tumbuh dan berkembang berkat hadirnya social commerce.

"Memisahkan media sosial dan e-commerce ke dalam platform yang berbeda bukan hanya akan menghambat inovasi, namun juga akan merugikan pedagang dan konsumen di Indonesia," kata Anggini kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/9).

"Kami berharap pemerintah dapat memberikan kesempatan yang sama bagi TikTok," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Shenwutu

Satgas Disiapkan, Teten Singgung TikTok Medsos dan Shop di China Beda******

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyebut Presiden Jokowi tengah menyiapkan satgas transformasi digital terkait rencana pelarangan TikTok Shop di Indonesia.

Teten mengatakan selama ini pengaruh transformasi digital dalam perekonomian negara itu memang sangat besar dan tak terhindarkan. Sehingga perlu perlindungan untuk pasar domestik. 

Dalam rapat dengar pendapat di Komisi VI DPR, Teten mengatakan agar Indonesia mencontoh China yang berhasil melakukan akselerasi digital, melahirkan ekonomi baru sekaligus melindungi pasar domestik dengan ketat.

"Di China platform digital tidak boleh monopoli. Media sosial dan dagang dipisah. TikTok sendiri di Tiongkok dipisah antara TikTok medsosnya dan TikTok Shop-nya. Nah, di Indonesia dibolehkan. Yang bodoh siapa?" sambungnya.

Maka itu, Teten menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengatur ekonomi digital secepatnya. Jika tidak, transformasi digital bisa menjadi ancaman bagi ekonomi domestik sehingga dapat membunuh ekonomi lama.

"Harus melahirkan ekonomi baru, bukan membunuh investor lama, membunuh warung lama. Karena itu Pak Presiden saat ini sedang menyiapkan satgas transformasi digital," kata dia.

Teten mengatakan akan membahas persoalan ini lebih lanjut dengan Menteri Perdagangan dan Menteri Investasi pada Kamis (14/9) besok.

Sebelumnya, Teten sudah memanggil pihak TikTok Indonesia untuk melarang para penjual dalam melakukan praktik predatory pricing atau memberikan harga yang tidak masuk akal. Namun hingga kini panggilan tersebut belum berbuah hasil.

"Sebelumnya saya juga memanggil Shopee, karena Shopee pernah melakukan menjual produk dari China dengan harga predatory pricing yang enggak masuk akal. Dan mereka sepakat meng-drop produk-produk pakaian muslim, waktu itu, untuk tidak dijual lagi," lanjut dia.

Teten pun berpendapat jika pemerintah berani memberikan aturan, para pelaku penjual e-commerce seperti di TikTok tentu akan mau berkompromi.

Lihat Juga : TikTok Respons Rencana Pemerintah Larang TikTok Shop di RI

"Menurut saya pengaturannya bukan pengaturan secara elektronik aja, tapi bea masuk juga harus diatur," ucap Teten.

"Jadi ini sedang kita siapkan, Pak Presiden sudah menugaskan, kami juga sedang menyiapkan. Jadi memang kita perlu, Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) enggak cukup, kita perlu ada national policy mengenai digital economy," tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menyatakan hal ini telah menjadi persoalan prioritas dan sedang dalam proses harmonisasi.

"Memang ada harmonisasi terkait dengan Permendag 50 (Tahun 2020). Jadi Permendag 50 itu sedang dibicarakan secara detail dan komprehensif. Terkait detail baik itu dari mulai sisi perizinannya, harganya, barangnya, sampai juga kepada mekanisme membeli dan menjual," kata Jerry.

Sementara itu, TikTok Indonesia meminta pemerintah mengkaji ulang rencana larangan TikTok Shop beroperasi di Indonesia.

Head of Communications TikTok Indonesia Anggini Setiawan menyebut hampir 2 juta bisnis lokal di tanah air tumbuh dan berkembang berkat hadirnya social commerce.

"Memisahkan media sosial dan e-commerce ke dalam platform yang berbeda bukan hanya akan menghambat inovasi, namun juga akan merugikan pedagang dan konsumen di Indonesia," kata Anggini kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/9).

"Kami berharap pemerintah dapat memberikan kesempatan yang sama bagi TikTok," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]