cicilan 0 persen tanpa kartu kredit

Sistem guru pengalaman profesional

id maxwin slot

Protes petani Eropa tanda solusi iklim jangan hanya dibahas para elite******

... berbagai keluhan yang dilancarkan petani terkait dengan melonjaknya harga produksi pertanian seperti pupuk, bahan bakar, persaingan pangan impor, serta berbagai regulasi dari birokrat ...

Jakarta (ANTARA) - Eropa pada medio Januari hingga awal Februari 2024 ini terguncang oleh berbagai unjuk rasa yang digerakkan oleh kalangan petani di berbagai negara di benua biru tersebut.

Bu tani dan pak tani di berbagai negara Eropa melakukan aksi protes terutama karena mereka selama ini telah terbebani oleh berbagai hal, mulai dari biaya utang operasional dalam bertani, tekanan dari beragam perusahaan multinasional besar terkait sektor pertanian, dampak cuaca ekstrem, hingga derasnya pangan impor selama bertahun-tahun.

Media asal Jerman, DW, memberitakan bahwa para petani di negaranya melakukan demonstrasi menentang pemotongan subsidi bahan bakar untuk pertanian. Unjuk rasa itu dilakukan para petani dengan membawa ribuan traktor dan truk sehingga mengganggu konektivitas beberapa kota di sana.

Aksi para petani tidak hanya terjadi di Jerman, tetapi juga menyebar hingga ke berbagai negara lain di Eropa seperti Polandia, Belgia, Rumania, Portugal, Spanyol, dan Prancis. Para petani di negara-negara itu menyuarakan ketidakpuasan mereka akan dampak reformasi kebijakan lingkungan dan beban biaya tinggi.

Sementara di Belanda, aksi serupa telah terjadi selama beberapa tahun terakhir ini. Gerakan di Negeri Kincir Angin itu bahkan melahirkan sebuah partai politik yang beraliran populis terhadap keinginan para petani, yaitu partai Gerakan Warga Negara Petani (BBB).

Partai BBB itu dalam pemilu legislatif yang terakhir digelar pada 22 November 2023, berhasil meraih tujuh kursi, dari sebanyak 150 kursi yang diperebutkan di Tweede Kamer der Staten-Generaal atau DPR Belanda.

Menurut media Amerika Serikat, Politico, berbagai unjuk rasa yang memiliki beragam tuntutan di berbagai negara tersebut sebenarnya memiliki kesamaan, yaitu keberatan atas menurunnya kesejahteraan para petani.

Analisis yang dilakukan Politico menunjukkan bagaimana margin keuntungan petani tergerus oleh volatilitas harga tidak hanya pada harga produk mereka, tetapi juga pada biaya produksi pertanian.

Di 11 negara Uni Eropa yang dilakukan analisis, ditemukan bahwa tingkat harga yang dibayarkan kepada petani turun lebih dari 10 persen dari tahun 2022 hingga 2023.

Dari berbagai negara tersebut, ternyata hanya Yunani dan Siprus yang mengalami peningkatan pendapatan penjualan dari petani, yang dibantu oleh lonjakan permintaan atas komoditas minyak zaitun.


Mengancam bisnis petani

Dapat disimpulkan bahwa berbagai keluhan yang dilancarkan petani adalah terkait dengan melonjaknya harga untuk produksi pertanian seperti pupuk dan bahan bakar hingga persaingan pangan impor serta berbagai regulasi dari birokrat yang mengancam bisnis mereka.

Sejumlah penerapan konsep regulasi yang dikeluarkan Uni Eropa, seperti program Green Deal dan Farm to Fork, meski terlihat bagus karena ingin mendorong produksi pangan yang ramah lingkungan sekaligus mengurangi emisi karbon, tetapi dalam penerapannya dapat meningkatkan risiko gulung tikar bisnis para petani.

Media asal Spanyol, El Pais, mengingatkan bahwa ketidakpuasan para petani dapat sangat berdampak kepada pemilihan parlemen Eropa pada Juni mendatang.

Menurut El Pais, di berbagai negara di Eropa, gerakan atau partai politik yang terkait dengan sektor pertanian terdiri atas beragam spektrum politik.

Namun pada saat ini, umumnya para petani, termasuk kepada mereka yang skeptis terhadap Uni Eropa, cenderung masuk pada gerakan populis sayap kanan.

Sejumlah politikus sayap kanan seperti Wakil Perdana Menteri Italia Matteo Salvini, memuji para petani karena dianggap berani menentang elite Uni Eropa yang berpusat di Brussels.

“Komisi Eropa menarik usulan legislatif mengenai pestisida. Hidup para petani, yang traktornya memaksa Eropa untuk berbalik dari kegilaan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dan sayap kiri!,” tulis Salvini di media sosial.


Mereda

Pada medio Februari, aksi unjuk rasa petani memang berangsur-angsur mulai mereda, seperti di Prancis setelah Perdana Menteri Gabriel Attal menjanjikan kepada petani bahwa pihaknya akan mendukung regulasi yang pro-swasembada pangan serta akan memperketat arus impor.

Attal menjanjikan bahwa pemerintah Prancis akan berhenti menerapkan regulasi yang lebih ketat yang memberatkan beban para petani.

Tidak hanya di sejumlah pemerintahan sendiri di beberapa negara Eropa, bahkan pihak Uni Eropa sendiri juga mulai mengoreksi kebijakan yang bakal dibuatnya.

Misalnya, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada Selasa (7/2) menyatakan bahwa pihaknya akan mencabut rancangan undang-undang tentang pengurangan penggunaan pestisida di Uni Eropa di tengah protes para petani Eropa.

Menurut von der Leyen, usulan Komisi Eropa terkait Peraturan Penggunaan Produk Perlindungan Tanaman Berkelanjutan yang merupakan tujuan yang baik untuk mengurangi risiko produk produksi pabrik kimia, saat ini telah menjadi simbol polarisasi sehingga proposal tersebut perlu ditarik.

Namun, von der Leyen memastikan bahwa topik terkait larangan pengurangan penggunaan pestisida akan tetap dibahas pada masa mendatang, tetapi untuk bergerak maju maka perlu lebih banyak dialog dan pendekatan yang berbeda.

Langkah tersebut merupakan hal yang bijak karena berbagai kebijakan sektor pertanian, tentu saja harus erat melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terkait, terutama para petani.

Hal ini agar berbagai langkah yang sebenarnya bagus guna mengatasi dampak krisis iklim yang semakin parah dari tahun ke tahun, juga dapat diterima dengan baik oleh berbagai kalangan.

Apalagi, rencana Uni Eropa dalam mengatasi dampak perubahan iklim saat ini tengah menyentuh sektor yang sensitif, yaitu bidang pertanian yang menyerap banyak tenaga kerja.

Untuk itu, perlu adanya pendekatan yang lebih holistik dan seimbang dalam melihat manfaat dan mudarat dari berbagai aspek, terutama terkait mata pencaharian banyak orang.


Dukungan publik

Uni Eropa juga selama ini telah fokus dalam membangun industri dengan "teknologi bersih", tetapi hal itu juga disadari perlu adanya dukungan dari publik.

Dukungan dari masyarakat penting dalam rangka mencapai sejumlah tujuan seperti agar menjaga negara-negara di Uni Eropa dapat menjaga target sasaran iklim 2030, serta mencapai net-zero emissionpada 2050.

Tidak dapat dimungkiri bahwa keberadaan umat manusia kini sangat terancam oleh dampak perubahan iklim.

Kajian yang dilakukan kelompok ilmuwan internasional di World Weather Attribution menyatakan bahwa perubahan iklim adalah penyebab utama dari terjadinya rekor kekeringan di hutan hujan Amazon yang mengakibatkan sejumlah aliran sungai mengering, membunuh spesies terancam, serta membahayakan keberlangsungan kehidupan dari jutaan orang di kawasan tersebut.

Padahal, perlindungan terhadap Amazon sebagai kawasan hutan hujan terluas di dunia sangatlah penting dalam mengatasi dampak perubahan iklim karena banyak pepohonan yang tersebar luas di Amazon vital untuk menyerap gas rumah kaca.

Di negara tetangga Brasil, Chili, juga baru-baru ini terjadi kebakaran hutan yang meluas dan mengakibatkan sedikitnya 131 warga tewas. Menurut para ilmuwan, kebakaran hutan mahadahsyat itu terjadi karena suhu yang memanas.

Selain itu, menyebarnya api juga karena angin akibat gelombang panas yang disebabkan perubahan iklim dan dampak fenomena El Nino, serta akibat kekeringan yang kerap melanda Chili sekitar 1 dekade terakhir.

Bahkan di Australia, juga pada Januari 2024, mencatat hujan deras yang memicu terjadinya banjir bandang di negara bagian Queensland.

Oleh karena itu, harus disadari pentingnya mengambil langkah mengatasi dampak perubahan iklim. Akan tetapi lebih elok bila pembahasan itu melibatkan berbagai pihak terkait, bukan hanya dilakukan para elite di tempat mewah dengan hanya memakai cara pandang klan atau kelompok tertentu.

Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Suci yang Bangga

bonus new member to x5

Polisi kirim ratusan personel kawal distribusi logistik di Asmat******

Kabupaten Asmat (ANTARA) - Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan mengirimkan 168 personel untuk membantu mengawal pendistribusian logistik pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 ke sejumlah distrik atau kecamatan di daerah tersebut.

"Untuk pengamanan tempat pemungutan suara (tps), kita melibatkan 168 personel yang akan bertugas mengamankan 352 titik di Kabupaten Asmat," kata Kapolres Kabupaten Asmat AKBP Agus Hariadi di Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Sabtu.

AKBP Agus menyebutkan 352 tps itu tersebar di 224 kampung (desa). Selain itu, Polres setempat juga menyiapkan personel cadangan guna mengantisipasi kemungkinan terburuk apabila terjadi insiden saat berlangsungnya pesta demokrasi.

Agus mengatakan khusus pendistribusian logistik ke distrik yang sulit dijangkau, polisi ikut terjun langsung mengawal pengiriman menggunakan perahu motor (speed boat).

Hingga H-5 pencoblosan pihaknya mengatakan belum menemukan masalah signifikan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polres setempat. Hanya saja, faktor cuaca menjadi tantangan tersendiri.

"Sekarang masalahnya lebih kepada cuaca yang berubah-ubah, gelombang tinggi hingga angin kencang," ujarnya.

Untuk mencegah atau mengantisipasi terjadinya konflik di masyarakat terkait dengan pemilu, AKBP Agus mengatakan telah melakukan sosialisasi secara masif.

Tujuannya agar penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan tersebut berjalan dengan baik tanpa adanya kericuhan atau pertikaian di kalangan akar rumput.

"Pilihan masyarakat boleh berbeda namun setelah pemilihan selesai kita bersatu lagi dan menjaga ketertiban dan keamanan Kabupaten Asmat yang kondusif," ajak dia.

Tambahan informasi untuk jumlah daftar pemilih tetap (dpt) Kabupaten Asmat ialah sebanyak 80.122 orang dengan 352 tps yang tersebar di 224 kampung.

KPU Provinsi Papua Selatan menetapkan dpt tingkat provinsi untuk pemilu serentak 2024 sebanyak 367.269 pemilih dengan 1.770 tps yang terdiri atas empat kabupaten.

Rinciannya Kabupaten Merauke memiliki 162.942 dpt, 774 tps yang tersebar di 22 distrik, Kabupaten Boven Digoel memiliki dpt 43.765 jiwa, 285 tps di 20 distrik. Selanjutnya Kabupaten Mappi 80.440 pemilih dengan jumlah tps 359 yang tersebar di 15 distrik, serta Kabupaten Asmat 80.122 pemilih dan 352 tps.

Baca juga: KPU Asmat mulai distribusikan logistik ke distrik terluar

Baca juga: KPU siapkan opsi distribusi logistik pemilu gunakan helikopter

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Cahaya Suci Wilayah Bintang

voucher mola tv gratis

Empat langkah proaktif lindungi data pribadi di ponsel******

Jakarta (ANTARA) - Pada era serba internet ketika data terus dikumpulkan dan dianalisis, maka risiko pelanggaran data, pelanggaran privasi sampai pencurian data menjadi lebih besar dibandingkan zaman sebelumnya.

Setiap negara memiliki aturan tentang keamanan siber, ada kalanya aplikasi tertentu dibatasi di sebuah negara meskipun ia populer di negara lain. Tapi, tidak semua orang mau berhenti menggunakan sebuah aplikasi, mereka mencari cara alternatif misalnya menggunakan aplikasi pengganti atau bahkan yang tidak resmi.

Perusahaan keamanan siber Kaspersky melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu, membagikan empat langkah proaktif untuk melindungi data pribadi, terutama di ponsel.

Baca juga: Aftech sebut pentingnya perlindungan data pribadi dan keamanan siber

Baca juga: Perlindungan data pribadi jadi isu utama pekan keamanan siber di China

1. Tidak terburu-buru memasang aplikasi

Ketika ada wacana sebuah aplikasi sedang disoroti, tidak berarti aplikasi tersebut akan segera dilarang. Terburu-buru mencari aplikasi alternatif, apalagi yang tidak resmi, bisa saja membahayakan data pribadi.

Sebelum memasang apa pun yang belum terverifikasi pada perangkat apapun, sebaiknya pertimbangkan pro dan kontra. Toko aplikasi menjadi pilihan yang paling aman untuk memasang aplikasi.

2. Pelajari hak privasi

Cara terbaik untuk melindungi data pribadi adalah dengan mempelajari aturan yang berlaku di dalam negeri tentang hak konsumen dan pemrosesan data pribadi. Selain itu, baca juga kebijakan privasi aplikasi.

Hal-hal yang perlu diperiksa antara lain ialah apakah penyelenggara aplikasi menghormati hak pengguna dan data apa saja yang mereka kumpulkan.

3. Tidak berbagi data secara berlebihan

Salah satu pilihan terbaik adalah meminimalisasi jumlah data yang dibagikan kepada aplikasi karena ada risiko pengungkapan tidak sengaja atau penyalahgunaan data pribadi karena keamanan tidak memadai. Selain itu, ketika data pribadi dibagikan, seringkali sulit untuk mengontrol distribusi dan penggunaannya sehingga berpotensi menimbulkan masalah privasi pada jangka panjang.

Oleh karena itu, pertimbangkan data apa saja yang diberikan dan pastikan data yang dibagikan sesuai dengan fungsi aplikasi.

4. Solusi keamanan

Memasang solusi keamanan pada perangkat membantu aplikasi tidak mengakses informasi pribadi, mengingatkan pengguna jika data bocor dan memberi tahu pengguna jika mengunduh berkas berbahaya.

Baca juga: Google Search hadirkan fitur deteksi dan penghapus data pribadi

Baca juga: Pakar keamanan siber ingatkan bahaya kebocoran data pribadi
 

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

kehidupan abadi

cnn slot gacor

Kemensos beri tongkat canggih dan modal usaha bantu disabilitas netra******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Sentra Budi Perkasa di Palembang memberikan bantuan berupa tongkat penuntun adaptif (TPA) dengan teknologi mutakhir serta bantuan modal usaha kepada seorang penyandang disabilitas netra asal Kabupaten Musi Rawas Utara Busro (55). Dalam keterangan yang disiarkan oleh Kemensos di Jakarta, Kamis, Busro menghubungi Kementerian Sosial di nomor 171 atas saran seorang rekannya. Langkah tersebut ia lakukan karena pendapatannya dari pijat kian tidak menentu akibat lokasi tempat tinggal yang agak jauh dari jalan raya, ditambah usaha penjualan tabung gas miliknya sudah berhenti, karena kehabisan modal.

Baca juga: Kemensos bantu penderita kelainan syaraf mata agar bisa melihat lagi Merespons panggilan Busro, Kepala Sentra Budi Perkasa Palembang Gini Toponindro mengatakan pihaknya segera melakukan asesmen dan intervensi sesuai kebutuhannya. “Dari hasil asesmen, Pak Busro ini bekerja sebagai tukang pijat, tapi kemana-mana membutuhkan bantuan istrinya. Makanya, kami berikan tongkat penuntun adaptif atau TPA yang canggih, ” kata Gini Toponindro dalam keterangannya. Gini menjelaskan tongkat tersebut, selain gampang dilipat oleh penggunanya, juga sangat canggih, karena dilengkapi alarm bahaya yang bisa mendeteksi adanya genangan air, kobaran api serta kebocoran gas. Ia menerangkan Kementerian Sosial menyalurkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) berupa penambahan dan pengembangan modal usaha kios pulsa dan tabung elpiji. Selain ATENSI, Busro juga terdata sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau sembako. Pada 2010, Busro mengalami kecelakaan yang menyebabkan penglihatannya terganggu. Ia sempat berobat dan mengikuti operasi katarak pada tahun 2016, namun operasinya gagal dan menyebabkan kebutaan total. Sejak saat itu, ia berhenti menjadi petani dan lebih banyak di rumah.

Baca juga: Kemensos beri bantuan ATENSI bayi pengidap penyakit otak

Baca juga: Mensos serahkan bantuan Atensi untuk anak penderita penyumbatan usus Oleh karena itu, bantuan tongkat canggih dan modal usaha dari Kementerian Sosial sangat membantu Busro untuk meningkatkan kesejahteraannya, apalagi Busro masih memiliki anak usia sekolah yang harus dibiayai. “Saya dan keluarga besar mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Sosial yang telah memberikan tongkat sensor dan bantuan usaha untuk kami sekeluarga. Mudah-mudahan bantuan ini bisa bermanfaat dan saya bisa mandiri seperti teman-
penyandang disabilitas lainnya,” ujar Busro.

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali dan Mimpi

daftar slot gacor terbaru

Kemenkes: 95 persen anak Indonesia harus sudah imunisasi******

Vaksin HPV ini akan diberikan secara gratis dan sangat penting untuk melindungi anak perempuan dari kanker serviks atau kanker leher rahim

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan mengatakan, 95 persen anak-anak di Indonesia harus sudah imunisasi, karena itu pihaknya menambah jumlah vaksin dalam imunisasi rutin, dari 11 menjadi 14 jenis.

“Karena saya lihat ada beberapa kabupaten/kota yang bisa mendekati -target- nasional, tapi ada kabupaten/kota yang sangat jauh sekali imunisasi dasar lengkapnya,” kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) dr Maxi Rein Rondonuwu D H S M MARS dalam keterangan dari Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Maxi menjelaskan, penambahan jumlah vaksin tersebut selaras dengan program utama Kementerian Kesehatan, yaitu transformasi kesehatan dalam akses layanan primer. Hal tersebut bertujuan untuk menguatkan upaya preventif pada layanan primer.

Tiga vaksin tambahan tersebut, katanya, yaitu Human Papillomavirus Vaccine (HPV) untuk penyakit kanker, Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV) untuk penyakit pneumonia, dan Rotavirus Vaccine (RV) untuk penyakit diare.

Berdasarkan data Kemenkes, sebanyak lebih dari 103 juta perempuan berusia 15 tahun ke atas di Indonesia berisiko terkena penyakit kanker serviks. Selain itu, sekitar 36.000 perempuan terdiagnosis kanker serviks setiap tahunnya, dan sekitar 70 persen di antaranya berada pada stadium lanjut. Angka kematian akibat kanker serviks pun tergolong tinggi, yakni sekitar 21.000 kematian pada 2020.

Adapun data Globocan mencatat pada 2021 terdapat 36.633 kasus kanker serviks di Indonesia, dengan angka kematian yang semakin meningkat.

Menurutnya, imunisasi merupakan upaya pencegahan yang paling murah. Karena itu anak perempuan berusia 11 dan 12 tahun perlu segera mendapatkan vaksin tersebut.

“Vaksin HPV ini akan diberikan secara gratis dan sangat penting untuk melindungi anak perempuan dari kanker serviks atau kanker leher rahim. Tingkat kematian akibat kanker ini mencapai 50 persen, karena mereka datang sudah terlambat,” katanya.

Adapun pneumonia dan diare, ujarnya, merupakan dua dari lima penyebab kematian balita yang tertinggi di Indonesia. Hal itu dapat dicegah dengan imunisasi PCV dan Rotavirus.

Pada 2022, cakupan imunisasi PCV diperluas secara nasional dan diberikan dua kali saat anak berusia 0-11 bulan, dan satu kali saat anak usia 12-24 bulan. Sementara itu, pemberian imunisasi Rotavirus (RV) direkomendasikan sebanyak 3 kali, yakni saat bayi berusia 2, 3, dan 4 bulan, guna memberikan perlindungan yang tinggi dan merata.

Awalnya, imunisasi tersebut hanya mencakup 21 kabupaten dan kota di RI. Namun, untuk mempercepat penurunan kesakitan dan kematian akibat diare, Kementerian Kesehatan memperluas pemberian imunisasi RV di seluruh Indonesia sejak 2023.

“Introduksi imunisasi Rotavirus memang sudah dilakukan sejak 2022, namun kita lakukan pencanangan dan perluasan secara nasional,” kata Maxi.

Kemenkes juga memberikan imunisasi polio suntik dosis kedua atau IPV2 untuk memperkuat perlindungan dari polio.

Dengan tambahan tersebut, 14 jenis vaksin yang diberikan pada imunisasi rutin meliputi BCG (Bacillus Calmette-Guérin) untuk penyakit tuberkulosis (TB), DPT-Hib untuk penyakit difteri, tetanus, pertusis (batuk rejan), hepatitis B, dan infeksi Haemophilus influenzae tipe b.

Kemudian, imunisasi hepatitis B, MMR dan MR untuk campak rubella, OPV atau vaksin polio tetes serta IPV dan IPV2 atau vaksin polio suntik, vaksin TT, DT, dan TD untuk penyakit difteri tetanus, vaksin Japanese Encephalitis (JE) untuk penyakit radang otak, serta HPV, PCV, dan Rotavirus.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

Dewa laki-laki Gao Xiaoleng

emas189 slot gacor

Menko PMK bantah presiden politisasi bansos******

Kalau yang dimaksud itu adalah karena presiden ikut membagi-bagi bansos, itu kan sebetulnya sejak dulu juga begitu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy membantah bahwa Presiden Joko Widodo memolitisasi bantuan sosial (bansos), karena sejak dulu presiden suka membagi-bagikan bantuan pada awal tahun. "Kalau yang dimaksud itu adalah karena presiden ikut membagi-bagi bansos, itu kan sebetulnya sejak dulu juga begitu," ujar Muhadjir di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Kemensos bantu keluarga anak pengidap penyakit genetik thalasemia Muhadjir mengatakan presiden selalu mengawali tahun anggaran dengan merencanakan berbagai macam bantuan, salah satunya bansos, kepada masyarakat. Presiden akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek penyaluran. Distribusi bantuan harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. "Itu sebagai bentuk menandai bahwa sekarang bansos sudah mulai bergulir, sekaligus beliau akan mengecek apakah semuanya sudah disiapkan kalau masih ada kekurangan di bagian mana, dan seterusnya. Dan itu sudah sejak dulu juga begitu," katanya. Muhadjir bercerita saat masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan, dirinya kerap mendampingi Jokowi membagi-bagikan kartu Indonesia pintar (KIP) pada awal tahun.

Baca juga: KPK rekomendasikan bansos dilsalurkan via transfer "Memastikan bahwa KIP itu telah siap untuk didistribusikan, disampaikan, di-deliverkepada mereka yang berhak," kata dia. Disinggung mengenai Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak ikut mendampingi presiden saat membagikan bansos, menurut dia, mantan Wali Kota Surabaya tersebut memiliki urusan-urusan lain yang mesti dijalankan seperti program PENA. "Bu Risma, kan, juga punya program dan Presiden memang tidak mengharuskan menteri teknis mendampingi ketika beliau turun ke lokasi," kata dia.
Baca juga: Dinsos Tangerang: Bansos sudah tersalurkan ke 2.866 penerima

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024