slot gacor sekarang ini

Dewa Binatang Misterius

RI Masih Bisa Impor Pangan Meski 'Kuasai' 11 Bahan Pokok******

Indonesia masih bisaimpor bahan pangan dari negara lain meski pemerintah telah berkomitmen mengelola dan menguasai 11 bahan pokok(bapok).

Penguasaan bapok tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 125 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Oktober.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan impor bisa dilakukan dengan syarat terlebih dahulu mengoptimalkan produksi dari dalam negeri.

Dalam PP 125/2022, 11 jenis bahan pokok yang harus diutamakan dari produksi dalam negeri adalah beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.

"Jadi nomor satu utamakan produksi dalam negeri. Misalnya kalau kedelai bisa diproduksi dalam negeri tiga juta ton, ya kenapa impor. Jadi gitu, kita utama dari dalam negeri yang kita genjot," imbuhnya.

Arief menjelaskan dalam menyusun neraca pangan, Bapanas akan menghitung berapa kemampuan produksi dalam negeri dan kebutuhan yang diperlukan. Nah dari saat perhitungan tersebut kalau ditemukan ada bahan pangan yang tidak bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri, maka akan diimpor.

"Kalau ketersediaannya kurang ya itu mesti pengadaan dari luar. Tapi kita sudah koordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) pangan agar optimalkan penyerapan dalam negeri. Impor opsi terakhir," jelasnya.

"Jadi aturan ini tidak serta merta tidak memperbolehkan impor. Tetap bisa, tapi dengan syarat tadi saya sampaikan, optimalkan serap dari dalam negeri dulu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Karakter ikan asin

Investor China Lari Kocar******

Investor Chinalari kocar-kacir setelah Presiden China Xi Jinping kembali terpilih memimpin pemerintahan untuk periode ketiga.

Hal tersebut tercermin dari jatuhnya saham di bursa efek China dan melemahnya mata uang yuan terhadap dolar AS.

Saham China yang terdaftar di Hong Kong dan New York jatuh pada Senin (24/10), tepat sehari setelah Xi terpilih sebagai pemimpin China untuk ketiga kalinya dalam Kongres Partai Komunis China.

"Pasar jelas kecewa dengan tujuh orang Komite Tetap Politbiro baru yang diisi sekutu Xi (Jinping), kata Pengelola Strategic China Panda Fund Lilian Co, dikutip dari CNN, Kamis (26/10).

"Karena ideologi Xi (Jinping) tidak ramah pasar dalam beberapa tahun terakhir. Tim kepemimpinan yang setia kepada Xi berarti tidak ada perubahan arah kebijakan selama dia berkuasa," lanjutnya.

Beberapa nama yang hilang dalam tim baru Xi Jinping adalah pejabat senior yang telah mendukung reformasi pasar. Antara lain, Perdana Menteri (PM) China Li Keqiang, Wakil Perdana Menteri Liu He, dan Gubernur bank sentral China Yi Gang.

Investor khawatir kekuasaan Xi berarti melanjutkan kebijakan beberapa strategi mencengkram, seperti nol-covid dan tindakan keras terhadap sektor swasta yang diklaim telah menyebabkan kerusakan serius pada ekonomi China selaku kedua terbesar di dunia.

Profesor di Universitas Bocconi dan ekonom China Sonja Opper menyoroti tradisi Xi Jinping yang tidak berubah dengan memprioritaskan loyalitas pribadi daripada kompetensi dan produktivitas seseorang.

"Risikonya adalah kepemimpinan China menjadi terisolasi dan kehilangan pandangan alternatif, cara yang mungkin lebih baik untuk mendekati banyak tantangan yang dihadapi negara itu," imbuhnya.

Bank Dunia baru-baru ini memangkas perkiraan pertumbuhan China menjadi 2,8 persen pada 2022, pertama kalinya memproyeksikan ekonomi China tertinggal di belakang negara-negara Asia lain sejak 1990 silam. Sedangkan target resmi Beijing adalah tumbuh 5,5 persen untuk tahun ini.

Analis mengatakan jika Xi menutup pintu pada liberalisasi pasar, kebijakan dapat semakin didorong oleh ideologi yang selanjutnya akan merugikan industri swasta dan memperburuk ketegangan AS-China.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan luar biasa komik Amerika

Ajaib Buka Suara Soal Disanksi BEI karena Tak Taat Aturan******

PT Ajaib Sekuritas Asiabuka suara terkait sanksi teguran yang dilayangkan oleh PT Bursa EfekIndonesia (BEI).

Manajemen Ajaib membenarkan sanksi teguran tersebut dijatuhkan karena belum belum sepenuhnya menerapkan ketentuan Pedoman Fasilitas Pesanan Langsung dan Automated Ordering, Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi Operasional Brokerage Office System (BOFIS) Anggota Bursa Efek dan Pedoman Penilaian Kelayakan Implementasi BOFIS Anggota Bursa.

Karenanya, Ajaib akan menjalankan komunikasi dengan regulator dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajemen juga mengungkapkan Ajaib secara aktif menerapkan dan memperbarui berbagai fitur keamanan agar pengguna dapat terus bertransaksi secara aman dan nyaman. Hal ini sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk memberikan layanan terbaik kepada pengguna.

Sebelumnya, BEI menjatuhkan sanksi teguran kepada Ajaib dan PT Stockbit Sekuritas Digital. Hal itu disampaikan lewat dua surat pengumuman terpisah tertanggal 26 Oktober 2022.

Sanksi kepada Ajaib diumumkan lewat Surat Pengumuman Nomor Peng-00029/BEI.ANG/10-2022 yang diteken oleh dua direktur BEI yakni Irvan Susandy dan Kristian S Manulang.

"Dengan ini diumumkan bahwa PT Bursa Efek Indonesia telah mengenakan Sanksi Teguran Tertulis kepada PT Ajaib Sekuritas Asia (Perusahaan)," tulis surat pengumuman itu.

Kedua perusahaan ini juga diberikan sanksi karena belum sepenuhnya memenuhi ketentuan pengendalian internal terkait dengan teknologi informasi secara konsisten.

[Gambas:Video CNN]

Orang yang paling berkuasa sepanjang masa

PHK Hantui Pabrik Tekstil dan Sepatu, Banyak Orderan Batal dari Buyer******

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit menyebut perusahaan garmen (tekstil) dan sepatu(alas kaki) terpaksa menempuh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pasalnya, order atau pesanan berkurang. Bahkan, ada pembeli yang membatalkan pesanan, meski produksi sudah dilakukan.

"Sudah produksi disuruh hold. Sehingga, PHK mulai terjadi sejak saat ini dan diperkirakan hingga 2023 mendatang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

Saat ini, ia melanjutkan sejumlah perusahaan yang mengalami problem order berkurang atau kena pembatalan sedang melakukan antisipasi.

"Itu (PHK) tergantung perusahaan. Tidak semua. Ada yang melakukan antisipasi seperti PHK. Ada yang sedang merencanakan dan seterusnya," kata Anton.

Ia mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam pembahasan tersebut, berbagai pihak mengklaim tengah mencari kemungkinan mengurangi jumlah PHK.

"Meminimalisir jumlah PHK, antara lain dengan mengurangi jam kerja (karyawan) dengan prinsip no work no pay (tidak bekerja tidak ada bayaran). Karena pilihan hanya ada PHK atau kebijakan yang bisa menahan laju PHK. Tidak bisa dihindari sama sekali," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja membenarkan bahwa industri tekstil dan produk tekstil telah merumahkan 45 ribu karyawan di sepanjang tahun ini.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," tutur dia.

Ia mengatakan kondisi ini terjadi karena permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil.

Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Melihat kondisi seperti itu, Jemmy berharap pemerintah melindungi pasar dalam negeri dari gempuran produk impor, sehingga bisa diisi oleh produsen dalam negeri.

[Gambas:Video CNN]

Sistem ortodoksi terkuat

Bio Farma Siapkan Vaksin Covid******

PT Bio Farma sedang menyiapkan vaksin covid-19 IndoVac untuk anak berusia 12-17 tahun. Mereka menargetkan use emergency authorization (EUA)atau izin penggunaan darurat ini untuk vaksin ini bisa diterbitkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) awal Desember 2022 mendatang.

Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan target dibuat setelah Bio Farma menerima persetujuan pelaksanaan uji klinik (PPUK) dari BPOM pada 30 September 2022.

"Uji klinis untuk kelompok usia itu telah berlangsung sejak 6 Oktober 2022," terang Basyir dalam acara Media Gathering di Jakarta Pusat, Rabu (26/10).

Honesti menegaskan portofolio IndoVac semakin luas demi menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam mendapatkan vaksin.

"Dari uji klinis hasil kerja sama para ilmuwan Bio Farma yang bekerja dengan peneliti dari berbagai universitas di Indonesia, terlihat data ilmiah IndoVac memiliki keamanan yang baik, memiliki efektivitas yang lebih bagus dari vaksin pembanding dengan efikasi di atas 80 persen, serta halal," paparnya.

Mengutip pernyataan Presiden Jokowi saat peluncuran vaksin IndoVac di Bandung Kamis (13/10) lalu, Honesti menegaskan vaksin IndoVac adalah produksi dalam negeri karya putra-putri terbaik bangsa, khususnya kaum muda.

Vaksin dikembangkan dengan platform subunit protein dikembangkan oleh PT Bio Farma dan Baylor College of Medicine. Vaksin Indovac telah mendapatkan izin penggunaan darurat (EUA) dari BPOM pada 28 September 2022. EUA diberikan untuk sasaran usia 18 tahun ke atas.

[Gambas:Video CNN]

pengamat dunia

Kementerian ATR soal HGB Investor IKN Bisa 160 Tahun: Tak Menyalahi UU******

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjelaskan soal pemberian izin hak guna bangunan (HGB) bagi investor di Ibu Kota Nusantara (IKN) selama 80 tahun dan dapat diperpanjang hingga 160 tahun tak menyalahi aturan.

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengungkapkan pemberian izin HGB hingga 80 tahun dan dapat diberikan siklus kedua selama 80 tahun berikutnya sudah sesuai dengan UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960.

"Tidak menyalahi UU PA. Karena diberikan secara bertahap," kata Suyus, Rabu (26/10).

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto sempat menyampaikan bahwa pemerintah memberikan izin HGB bagi investor di IKN selama 80 tahun, dengan pemberian izin pertama 30 tahun, perpanjangan 20 tahun, dan pembaruan 30 tahun.

Hadi mengklaim jika pemberian izin HGB benar-benar dipergunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, pemerintah bisa memberikan pertimbangan untuk pemberian izin pada siklus yang kedua hingga 80 tahun berikutnya. Tujuannya adalah menarik penanam modal agar bisa berinvestasi sebaik-baiknya.

"Langkah tersebut akan bermanfaat buat semua pihak, baik kesejahteraan mereka yang bermukim di sana, ataupun oleh pelaku usaha itu sendiri," kata Hadi Tjahjanto.

Di lain kesempatan, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati menyampaikan bahwa peraturan pemerintah (PP) terkait pemberian izin HGB 80 tahun hingga 160 tahun di IKN sedang dalam pembahasan di Kementerian ATR/BPN.

PP tersebut ditargetkan selesai pada Oktober 2022 sebagai upaya mempercepat pembangunan IKN.

"PP-nya sedang dibahas untuk pelaksanaannya. Insyaallah bulan ini selesai," katanya.

Langkah Kementerian ATR ini sempat dikritisi oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Berbeda dengan pernyataan Suyus, Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menyebut tawaran itu melanggar UUPA 1960.

Kata Dewi, dalam UUPA juga tidak ada ketentuan soal pembaruan hak atas tanah dan tidak mengenal pembagian siklus dalam pemberian hak atas tanah.

Dewi berpendapat jika tawaran tersebut mengacu pada UU Cipta Kerja, maka tetap tidak sah. Sebab, UU Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menegaskan aturan HGB mesti merujuk pada UUPA 1960 sebagai payung hukum agraria nasional, yang tak lain merupakan terjemahan dari Pasal 33 UUD 1945.

Dalam pasal tersebut, kata Dewi, dijelaskan bahwa tanah dan air harus digunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan melarang adanya monopoli tanah oleh segelintir kelompok.

Atas dasar itu, Dewi mengkritik pemerintah berambisi membangun proyek di IKN sampai rela melakukan penyimpangan terhadap UU dan konstitusi.

[Gambas:Video CNN]