situs yang mudah menang

Catatan Mencuri Surga

doinobet

Melihat Teknologi Kebanggaan Anak Negeri di Proyek LRT Jabodebek******

Jakarta, CNN Indonesia--

MasyarakatJakarta, Bogor, Depok dan Bekasi(Jabodebek) mendapatkan harapan baru untuk menunjang mobilitas mereka sehari-hari;LRT Jabodebek.

Setelah beberapa tahun berjalan, proyek senilai Rp32 triliun ini akhirnya selesai juga Agustus ini. Jika tidak ada aral melintang, Kemenhub menyebut akhir bulan ini moda transportasi itu akan dioperasikan. 

Nah, sebelum menikmati operasi LRT ini, ada baiknya masyarakat tahu beberapa hal tentang proyek ini. Presiden Jokowi beberapa waktu lalu cukup membanggakan proyek ini. Kenapa?

Pasalnya, rangkaian LRT termasuk sistem dioperasikan tanpa masinis. Ini berkat kolaborasi INKA, PT Industri Kereta Api atau INKA, PT LEN Industri (Persero) dan perusahaan top multinasional di bidang teknologi dunia.

Kolaborasi menghasilkan sistem persinyalan dan Operation Control Centre (OCC). OCC ini berfungsi sebagai sistem monitor sistem persinyalan, kelistrikan dan pusat telekomunikasi berbasis CCTV.

Teknologi inilah yang kemudian membuat LRT Jabodebek bisa melaju tanpa harus dikemudikan masinis.

Alasan lain, kecanggihan konstruksi yang dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Kecanggihan ini tercermin dari pembangunan kereta box beton lengkung bentanglong spanyang berada di Jalan Rasuna Said dan Jalan Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Pusat.

Asal tahu saja, lengkung bentang ini membentang sepanjang 148 meter dengan radius lengkung 115 meter dengan menggunakan beton seberat 9.6888,8 ton. Lengkung ini merupakan karya rancangan Arvilla Delitriana beserta tim dari ITB. 

Karena kecanggihan itu, pembangunan itu mendapatkan catatan rekor MURI.

Jokowi mengatakan meski dibuat anak negeri, secara kualitas LRT Jabodebek tak kalah dari buatan asing.

"Ya saya tadi nyaman cepat dan tidak berisik. Saya kira pas belokan saja tadi ada bunyi kecil sekali," ujarnya di Stasiun TMII beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]

Lalu siapa yang mendesain kereta LRT-nya?

Kereta LRT didesain oleh Dosen Departemen Desain Produk Industri (Despro) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Agus Windharto.

Dalam mendesain armada ini, Agus mempertimbangkan banyak aspek. Salah satunya, ergonomis dan kenyamanan penumpang disabilitas yang menggunakan kursi roda.

Memperhatikan kebutuhan itu, ia mendesain jalan di armada yang lebar. 

Aspek lain, aksesibilitas menuju pintu keluar. Agus turut mempertimbangkan tata letak akomodasi serta aksesibilitas menuju pintu keluar.

Tata letak dirancang sebagai salah satu aspek keselamatan penumpang bila terjadi kecelakaan. Yang lain, terkait penggunaan material aluminium extrusionpada car body.

Lihat Juga : Jokowi Sebut MRT hingga Kereta Cepat Solusi Polusi Udara Jakarta

Penggunaan material itu diharapkan bisa mengurangi beban hingga 20 ton dibanding penggunaan material stainless steel.

Desain LRT tersebut telah mendapatkan penghargaan Good Design Indonesia atau penghargaan karya desain terbaik di Indonesia pada 2022 dari Kementerian Perdagangan RI.

Selain itu, LRT juga memiliki teknologi lain.

Pertama,U-Shapped Girder yang diadopsi oleh Adhi Karya dari Prancis. Teknologi diterapkan demi menyiasati keterbatasan ruang di Jakarta karena memang desainnya ramping.

U-Shape Girder merupakan pondasi struktur bangunan LRT Jabodebek dengan cetakan beton berbentuk huruf "U". Teknologi ini pertama kali digunakan di Indonesia dan lahir di Pabrik Beton Pracetak milik ADHI. Teknologi ini diadopsi dari Prancis.

Lihat Juga : Tiket Gratis Kereta Cepat Kembali Dibuka 8-10 Oktober

U-Shape Girder memiliki beberapa keuntungan. Salah satunya adalah kecepatan dalam proses pembangunan.

Hal tersebut membuat proyek efisien dalam segi waktu dan biaya, sehingga dalam proses pembangunan tidak perlu memakan waktu terlalu lama. Bentuknya yang tipis dan ramping dapat mengurangi biaya serta dapat meningkatkan unsur estetika, tanpa sedikit pun mengurangi fungsi strukturnya.

Kedua,LRB atau lead core rubber bearing. Teknologi ini diterapkan untuk mengisolasi struktur jembatan LRT dari pergerakan tanah akibat gempa.

Ketiga, SDAS atau seismic detector alarm system yang bisa digunakan untuk mendeteksi terjadinya gempa.

Keempat,sandwich panel. Teknologi ini diterapkan dalam desain stasiun yang futuristic dengan inovasi bahan baku ramah lingkungan yang aman bagi manusia. 

Lihat Juga : Asa Baru Meredam Polusi Ibu Kota dari Kehadiran LRT Jabodebek

Kecanggihan teknologi dan desain LRT ini pun menggugah Saeful. Pegawai swasta di Jakarta ini mengaku sudah tak sabar ingin mencoba menjajal LRT.

"Sepertinya tertarik, ingin mencoba bagaimana rasanya," katanya. 

Ia berharap upaya masyarakat menyediakan sarana transportasi nyaman seperti LRT ini ke depan didukung masyarakat supaya kemacetan di ibu kota yang telah menimbulkan kerugian sampai puluhan triliun per tahun bisa diatasi. 

"Harapannya jelas. Semoga dengan adanya LRT ini bisa mengurangi kemacetan di Jakarta. Tapi ya balik lagi, kalau tidak didukung sama masyarakatnya sama saja bohong," katanya.

Lihat Juga : Dishub Sebut 7 Negara Minat Biayai Proyek LRT di Bali

(mrh/agt)

Cang Lei Zhi Yu

kayaqq

Gubernur sebut bantuan pangan sangat penting tekan inflasi di Sumut******

Terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan berbagai bantuan pangan untuk masyarakat Sumut.

Medan (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin menyebut kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan bantuan pangan di Kabupaten Padang Lawas, sangat penting dalam upaya menjaga stabilitas dan menekan inflasi di daerah ini.

“Terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan berbagai bantuan pangan untuk masyarakat Sumut. Bantuan ini sangat penting bagi masyarakat Sumut, terutama dalam upaya menjaga stabilitas pangan dan menekan inflasi, serta mengantisipasi krisis pangan," ujar Hassanudin, usai mendampingi Presiden Jokowi menyalurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada ratusan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), di Kabupaten Padang Lawas, Jumat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Sumut mengalami inflasi 0,57 persen pada Desember 2023 secara bulan ke bulan (month to month).

Harga beras menjadi salah satu penyumbang inflasi di Sumut yakni 0,12 persen, lalu bawang merah 0,08 persen, dan harga minyak goreng 0,04 persen.

Untuk itu, kata dia lagi, dengan bantuan pangan yang diberikan pemerintah pusat sangat bermanfaat bagi Sumut karena sangat berguna mendorong upaya penguatan ketahanan pangan khususnya saat Ramadhan 1445 Hijriah.

"Sehingga Pemprov Sumut bersama seluruh pihak terkait juga akan terus memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pasokan bahan pokok dan pangan yang cukup," kata dia lagi.

Selain itu, kata dia, bantuan beras itu juga merupakan upaya pemerintah dalam menghadapi musim kemarau panjang yang diakibatkan El Nino.

"Bantuan beras merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi musim kemarau panjang yang diakibatkan badai El Nino, dan berharap bantuan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat," kata dia pula.

Presiden Jokowi menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Gudang Bulog GDT (Gudang Daerah Tertinggal) Huta Lombang, Kabupaten Padang Lawas, Jumat.

Dalam sambutan penyerahan bantuan pangan tersebut, Jokowi mengatakan bahwa bantuan itu merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi kenaikan harga beras

"Jadi, bapak ibu sekalian, beras ini diberikan kepada bapak ibu, karena harga beras sekarang naik," ujar Jokowi.

Presiden mengatakan bahwa bantuan tersebut akan dilanjutkan apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencukupi.

"Nanti kalau APBN kita ada ruang untuk anggaran ini, akan dilanjutkan, tapi janji dari pemerintah sampai bulan Juni dulu," kata Presiden Jokowi.
Baca juga: BI: Perekonomian Sumut 2024 bertumbuh tapi tetap harus berjaga
Baca juga: Pemprov Sumut siap jalankan arahan Mendagri kendalikan Inflasi

Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Karier Pesawat Dandy

slot798

Komnas Perempuan: Mulurnya peraturan pelaksana UU TPKS berefek domino******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memandang penerbitan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mulur berefek domino pada penanganan kasus kekerasan seksual.

"Tidak optimalnya upaya penguatan lembaga layanan berbasis pemerintah dan berbasis komunitas. Pemantauan juga belum jalan, penguatan kapasitas aparat masih kurang," kata Anggota Komnas Perempuan Rainy Hutabarat dalam webinar bertajuk "Diskusi Hari Perempuan Sedunia 2024" di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan pembahasan peraturan pelaksana UU TPKS membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk lembaga HAM, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Dijanjikan tahun lalu disahkan, tapi sampai sekarang belum," katanya.

Tahun 2024 yang merupakan tahun politik juga ditengarai memiliki andil dalam membuat penerbitan peraturan pelaksana UU TPKS semakin mulur.

Komnas Perempuan saat ini sedang menyiapkan draf pemantauan pelaksanaan UU TPKS yang prosesnya melibatkan lembaga-lembaga layanan.

Baca juga: KemenPPPA: Pembahasan RPP Dana Bantuan Korban masih butuh waktu

Langkah ini sebagaimana amanat Pasal 83 Ayat 1 dan 4 UU TPKS.

"Komnas Perempuan menggerakkan tiga lembaga, Komnas HAM, Komisi Nasional Disabilitas (KND), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)," katanya.

Pemerintah menyepakati pembentukan tiga peraturan pemerintah dan empat peraturan presiden sebagai peraturan pelaksana UU Nomor 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yakni Rancangan Perpres tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; Rancangan Perpres tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan di Pusat; dan RPP tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan penanganan Korban TPKS, saat ini masih menunggu paraf persetujuan.

RPP tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan RPP tentang Pencegahan TPKS serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban TPKS dalam tahap harmonisasi.

Rancangan Perpres Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS masih akan dirapatkan kembali.

Selain itu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Diklat Pencegahan dan Penanganan TPKS telah diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 14.

Baca juga: Menteri PPPA: Perkuat SDM penyedia layanan implementasikan UU TPKS
Baca juga: KND minta APH tak gunakan keadilan restoratif untuk perkara TPKS
Baca juga: LNHAM dorong percepatan pengesahan peraturan pelaksanaan UU TPKS

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Setan Panah

slot online paling gacor

Alami Kendala, Program Sertifikasi Halal Baru Tercapai 4 Juta******

Jakarta, CNN Indonesia--

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui target 10 juta sertifikasi halalmasih jauh dari harapan.

Ma'ruf menuturkan pihaknya belum menerima laporan secara detail mengenai capaian target dan juga kendala-kendala yang dihadapi. Namun, ia akan terus mendorong penuntasan target ini.

"Menurut informasi, sudah 4 juta, ya artinya memang belum mencapai target. Nah, itu yang akan kita coba bagaimana (menuntaskan target)," tuturnya dikutip dari keterangan resmi, Jumat (15/3).

Menurut Ma'ruf, pemerintah selama ini terus berkomitmen mendorong sertifikasi halal ini. Adapun upaya itu antara lain dengan menyiapkan berbagai infrastruktur pendukungnya.

"Karena itu, kalau ada kendala-teknis teknis, nanti kita akan cari kita akan terus [atasi] supaya layanan sertifikasi ini terus cepat dilakukan," ujarnya.

Ia pun mengungkapkan optimismenya bahwa target 10 juta sertifikasi halal dapat diwujudkan.

"Optimisme tercapai," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/agt)

Kelahiran kembali! Dewa yang jatuh

bisnis cepat dapat uang

Faisal Basri Sebut TKA China di Smelter Nikel Tak Punya Visa Kerja******

Jakarta, CNN Indonesia--

Ekonom Senior Faisal Basri mengungkap banyak tenaga kerja asing (TKA) asal China di smelter nikel Indonesia yang tak memiliki visa kerja.

Dalam Kajian Tengah Tahun INDEF bertemakan Menolak Kutukan Deindustrialisasi, Faisal mengungkapkan banyak skandal yang harus dibongkar di balik kebijakan hilirisasi nikel.

Skandal mulai dari masalah TKA nonskill asal China yang masuk tanpa visa/paspor kerja hingga keuntungan dari hilirisasi yang didominasi oleh Negeri Panda itu.

Selain masalah tenaga kerja, Faisal juga menyinggung soal keuntungan dari hilirisasi ekspor nikel yang didominasi oleh China.

Ia menyebut kebijakan hilirisasi nikel adalah sebuah ketololan yang luar biasa.

Pasalnya, harga nikel yang dibeli oleh perusahaan smelter jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga di Shanghai.

"Kenapa saya bilang tolol? Pertama,harga yang dibeli perusahaan smelter itu ditetapkan pemerintah pakai HPM (harga patokan mineral). Di Shanghai, harganya US,7 per ton, tapi smelter nikel di RI itu belinya dengan patokan hanya US,9 per ton. Tapi yang dinikmati penambang nikel hanya US," jelasnya.

Lihat Juga : KCIC Jelaskan soal Isu Subkontraktor Tak Dibayar

Kedua,trader hingga surveyor ditentukan oleh pihak smelter.

"Karena tambang enggak bisa dijual langsung ke smelter harus lewat trader, tradernya dia yang menentukan. Lalu sebelum menentukan trader harus lewat surveyor, surveyornya dia yang menentukan," katanya.

Faisal mengungkapkan hampir semua modal dalam proses hilirisasi dilakukan oleh pemerintah.

"Modalnya dari mereka, keuntungannya ke China semua dan dia mengeruknya luar biasa, cadangan kita 12 juta ton, sungguh ketololan yang luar biasa. Mereka gak tolol tapi mereka bersiasat tapi mereka berkolaborasi," katanya.

Sebab itu, Faisal berharap skandal ekspor nikel itu harus dibongkar usai selesainya rezim Presiden Joko Widodo.

"Kalau pak Jokowi sudah enggak berkuasa, dan penerusnya bukan orangnya dia, ini skandal wajib dibongkar," tukasnya.

Sementara itu Dirjen Imigrasi Silmy Karim membantah pernyataan Faisal Basri soal TKA China yang tak memiliki visa kerja tersebut. Ia mengatakan sejauh penelusuran Ditjen Imigrasi TKA China yang bekerja di proyek smelter masuk sesuai aturan.

Sejauh yang saya tahu sudah sesuai dengan aturannya. Jika ada yang melanggar tentu kami tindak," katanya. 

[Gambas:Video CNN]

(dzu/agt)

Berubah menjadi peri

dwv138

Pengusaha Sebut Ada Industri Berpotensi Tak Mampu Bayar THR 100 Persen******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pengusaha menyebut masih ada industriyang berpotensi untuk bisa membayar THR karyawan mereka pada Lebaran 2024 ini 100 persen.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pembangunan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengatakan  yang punya potensi itu adalah industri padat karya. Hal itu dipicu oleh lemahnya permintaan ekspor imbas goncangnya ekonomi dunia belakangan ini.

Ia karena itu meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mewaspadai kemampuan industri padat karya dalam memberikan tunjangan hari raya (THR). 

"Ya syukur-syukur kita harapkan mereka punya kemampuan memberikan 100 persen, tapi kalau tidak mampu apakah mungkin 50 persen misalnya ," imbuhnya.

Ia menambahkan jika perusahaan tidak mampu memberikan THR 100 persen, maka pekerja diharapkan memaklumi kondisi industri yang sedang sulit.

Di luar industri padat karya, Kadin berharap dunia usaha mampu memberikan THR secara penuh dan cair paling lambat H-7 Lebaran. Kalau bisa, sambungnya, pengusaha memberikan THR lebih cepat sehingga pekerja bisa mempersiapkan kebutuhan mereka menjelang Idul Fitri.

"Itu menjadi pertimbangan agar pengusaha lebih cepat lebih baik memberikan THR," katanya.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pengusaha wajib membayar THR paling lambat H-7 Lebaran. Ia juga mengingatkan THR harus diberikan secara penuh dan tidak boleh dicicil.

Untuk memastikan hal itu, pemerintah katanya akan membuka posko khusus yang disiapkan pekan depan.

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)