judiindo

Senjata kekaisaran

Strategi Industri Pancing Minat Warga Pindah ke Kendaraan Listrik******

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri SepedaMotor ListrikIndonesia (Aismoli) Hanggoro Ananta memaparkan sejumlah strategi dalam memancing minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik.

Hanggoro menilai minat masyarakat masih terhitung minim dalam memanfaatkan program subsidi pembelian kendaraan listrik yang disediakan pemerintah.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi hal tersebut termasuk sejumlah masyarakat masih enggan menyisihkan cukup banyak uang untuk membeli kendaraan listrik kendati mendapatkan bantuan dana.

Maka itu, ia mengungkap bahwa asosiasinya sedang mencari formulasi untuk mendekati harga kendaraan listrik yang diinginkan oleh masyarakat.

Pertama,Hanggoro mengungkap bahwa pihaknya sedang mencoba untuk menggandeng beberapa lembaga pembiayaan.

"Kita mengimbau lembaga pembiayaan dari perbankan baik milik swasta maupun BUMN untuk turut serta untuk menyukseskan ini dengan cara, ya membiayai," lanjut dia.

Hal ini dikarenakan menurutnya, sekitar 80-90 persen penjualan kendaraan listrik ditopang oleh pembiayaan eksternal daripada pembiayaan pribadi.

"Banyak sekali kekhawatiran masyarakat yang disampaikan. Salah satunya itu. Kita coba untuk cari formula bagaimana cara kita untuk memperkecil gap itu, sehingga nantinya masyarakat lambat laun mau berpindah," jelas Hanggoro.

Kedua,Hanggoro juga tengah menggali masalah sosialisasi mengenai program subsidi ini. Ia juga telah berdiskusi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengenai hal itu.

Menurut dia, masyarakat masih kurang tersosialisasikan terhadap program bantuan subsidi ini dan juga terhadap kendaraan listrik itu sendiri.

"Ini kita kemarin juga diskusi bagaimana cari formulasinya nantinya, bagaimana cara memberikan sosialisasi yang cukup efektif untuk masyarakat," ungkapnya.

Pemerintah telah merilis kebijakan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik. Ketentuan ini demi meningkatkan jumlah pengguna kendaraan listrik di Indonesia.

Skema bantuan pembelian motor listrik yang diterapkan sejak 20 Maret, sementara untuk mobil listrik mulai berjalan pada 1 April.

Namun, implementasi program subsidi pembelian motor listrik senilai Rp7 juta per penerima dilaporkan belum berjalan mulus di lapangan meski kriteria penerima telah disederhanakan dan diperluas.

[Gambas:Video CNN]

Seni Bela Diri Paling Suci di Dunia Kuno

Meta Kembali PHK Karyawan, Sasar Unit Pembuat Silikon******

Meta, selaku induk perusahaan Facebook, kembali mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemecatan dilakukan pada Rabu (5/10) terhadap unit divisi Reality Labs yang berfokus pada pembuatan silikon khusus.

Karyawan mengetahui kabar PHK dari unggahan di forum diskusi internal Meta Workplace pada Selasa (3/10). Unggahan itu mengatakan karyawan akan diberitahu tentang status mereka di perusahaan pada Rabu pagi.

Namun, belum diketahui berapa karyawan di unit silikon yang disebut Facebook Agile Silicon Team (FAST) itu yang akan terkena PHK.

Unit FAST sendiri memiliki sekitar 600 karyawan yang berupaya mengembangkan chipkhusus untuk melengkapi perangkat Meta agar dapat melakukan tugas unik dan beroperasi lebih efisien.

Pada Maret lalu, Meta juga telah mengumumkan PHK terhadap 10 ribu karyawan hingga akhir Mei 2023.

"Secara keseluruhan, kami berharap untuk mengurangi ukuran tim kami sekitar 10 ribu orang dan menutup sekitar 5 ribu posisi terbuka tambahan yang belum kami rekrut," kata Mark Zuckerberg di Facebook, dikutip dari CNN Business, Rabu (15/3).

Pada November 2022, Meta juga mengumumkan mem-PHK sekitar 13 persen dari tenaga kerjanya atau 11 ribu karyawan. PHK tersebut menjadi pemangkasan terbesar dalam sejarah perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Benua Kayu Dou

UU Baru: Tanah IKN Dibagi Menjadi 4 Kepemilikan******

Tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) dibagi menjadi empat berdasarkan pemiliknya. Ketentuan itu tertuang dalam revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.

Pada Pasal 15 A, tanah di IKN terdiri dari barang milik negara, barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), tanah milik masyarakat, dan tanah negara.

Dalam beleid itu, tanah yang ditetapkan sebagai barang milik negara merupakan tanah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat dan
diberikan hak pakai.

Sementara itu, tanah milik masyarakat merupakan tanah dengan Hak Atas Tanah (HAT) berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan lahan yang dikuasai oleh pihak yang berhak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Selain itu, revisi UU IKN juga mengatur hak atas tanah yang berbentuk hak guna usaha investor. Dalam beleid itu, investor bisa mendapatkan hak kelolaan tanah sampai 190 tahun.

Hak tersebut diberikan dalam dua kali siklus. Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun.

Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama.

Adapun untuk perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah lima tahun HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menjadi UU.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. Delapan dari sembilan fraksi di DPR menyatakan setuju dengan revisi uu tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Harta Keluarga Istri Jelek

Zulhas Cerita Ditunjuk Jokowi Bereskan 'Badai' di Kemendag******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas bercerita soal kisah di balik pelantikannya sebagai menteri. Ia mengaku mendapat tugas khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurusi sederet 'badai' di Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Saudara-saudara tahu saya jadi mendag sekitar satu tahun lebih yang lalu (Juni 2022). Kemendag ini mengalami badai yang sampai sekarang sedikit-sedikit kita dukung penuh aparat penegak hukum (APH) untuk menuntaskan beberapa kasus yang banyak," jelasnya usai mengunjungi ITC Mangga Dua, Jakarta Utara, Rabu (4/10).

"Makanya saya ditunjuk Pak Presiden (Jokowi) jadi mendag kan? Karena ada badai, banyak masalah, terutama minyak goreng yang dalam distribusi sekarang sudah bisa diatasi," imbuh Zulkifli.

Namun, ia berjanji akan terus mendukung APH untuk menuntaskan kasus-kasus hukum di masa lalu tersebut. Zulkifli pun membeberkan sederet cara untuk memberantas praktik kotor di Kemendag.

"Antara lain yang kami perbaiki itu sekarang impor komoditas harus melalui neraca komoditas, jadi tidak di Kemendag lagi, itu perbaikan-perbaikan. Misalnya, diputuskan bersama itu (impor) gula, jagung, dan garam. Jadi, tidak di Kemendag lagi, tapi diputuskan di neraca komoditas dengan ditunjuk nanti siapa yang dapat itu oleh kementerian terkait," beber Zulhas.

"Itu perbaikan-perbaikan yang dilakukan. Pendek kata, kita dukung agar masalah-masalah penegakkan hukum oleh Kejaksaan Agung bisa diselesaikan sehingga nanti (Kemendag) bisa lebih baik... Itu (tersangka dugaan korupsi impor gula) kita serahkan kepada aparat Kejagung, dipersilakan," tutupnya.

Sebelumnya, Kejagung menggeledah Kemendag terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang impor gula pada Selasa (3/10). Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi menyebut penggeledahan dilakukan penyidik usai resmi menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan.

Berdasarkan hasil penyidikan, diduga tindak pidana korupsi terjadi di Kemendag pada periode 2015-2023. Kuntadi menyebut penyidik menduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan importasi gula terkait pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga.

"Kemendag diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi kristal gula kepada pihak-pihak yang tidak berwenang. Kemendag juga diduga telah memberikan izin impor melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan pemerintah," katanya dalam konferensi pers.

[Gambas:Video CNN]

Dinasti Kaisar Qianyuan

Kronologi Suap Airbus Sampai RI Tuntut Badan Anti******

Pemerintah Indonesia akan menggugat lembaga anti-korupsi Inggrisuntuk meminta bagian dari penyelesaian suap yang dibayarkan oleh perusahaan penerbangan raksasa Airbuskepada pemerintah Inggris.

Airbus menyetujui pembayaran tersebut pada 2020 sebagai bagian dari penyelesaian kasus senilai US miliar dengan Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat setelah penyelidikan kriminal selama 3,5 tahun atas tuduhan suap dan korupsi.

Investigasi tersebut mencakup dugaan korupsi yang dilakukan Airbus di lima negara, termasuk Indonesia.

Berikut kilas balik kasus penyuapan Airbus.

Airbus menyuap pejabat di sejumlah negara termasuk Indonesia sempat menjadi salah satu skandal terbesar beberapa tahun lalu. Peristiwa itu juga melibatkan penerbangan di negara/yuridiski selain Indonesia, seperti di Ghana, Malaysia, Sri Lanka, dan Taiwan.

Airbus telah mengakui perbuatan-perbuatan suap tersebut. Dan, dalam kasus itu, Airbus wajib membayar penalti sejumlah 991 juta euro (sekitar Rp16,24 triliun) kepada SFO Inggris melalui mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA).

DPA merupakan konsep perjanjian penangguhan penuntutan dalam perkara pidana yang lazim digunakan di sejumlah negara penganut sistem hukum common lawseperti Inggris dan Amerika Serikat.

DPA adalah salah satu tindak penyelesaian perkara pidana di sektor bisnis dengan menggunakan pendekatan analisis ekonomi. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan korporasi tertentu melalui penalti keuangan yang cukup signifikan.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R Muzhar pada 2020 silam juga sempat meminta Airbus memenuhi kompensasi melalui DPA kepada negara-negara korban penyuapan.

"Penyuapan itu sangat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga hasil keputusan menjadi tidak objektif dan merugikan negara," ujar Cahyo, Jakarta, Minggu (27/12).

Menurut Cahyo, sejumlah kesepakatan DPA itu seringkali belum memperhitungkan kompensasi kepada negara korban penyuapan. Dia pun mencontohkan DPA antara Airbus dengan SFO Inggris yang belum memperhitungkan peran negara-negara korban yang membantu penyidikan hingga berhasil menguak skandal itu.

Padahal, kata dia, dalam DPA Code of Practice pada bagian Terms, langkah-langkah untuk mengembalikan ganti rugi bagi korban sangat dikedepankan SFO, seperti pembayaran kompensasi.

Pembayaran kompensasi korban dalam kasus korupsi atau suap terdapat dalam pasal-pasal pada DPA, di mana perseroan (pelaku) memiliki kewajiban untuk membayar kompensasi kepada negara korban, mengembalikan setiap keuntungan dari tindak pidana korupsi, membayar biaya perkara termasuk jaksa, dan perusahaan harus ikut ambil bagian dalam proses investigasi.

[Gambas:Video CNN]

Jika menelisik Konvensi PBB Anti-korupsi (UNCAC) juga mewajibkan negara pihak untuk memberikan kompensasi kepada negara korban kejahatan korupsi, termasuk penyuapan. UNCAC adalah Konvensi PBB yang merupakan instrumen antikorupsi internasional pertama yang mengikat secara hukum.

Sementara itu, dalam kasus penyuapan Airbus ini yang diselesaikan dengan mekanisme DPA, sejumlah negara korban telah mempertanyakan kompensasi tersebut.

Dilansir dari The Guardian, Airbus mengakui lima dakwaan karena gagal mencegah penyuapan dan telah menggunakan jaringan agen rahasia untuk membayar uang sogokan berskala besar kepada para pejabat di negara-negara asing untuk mendapatkan kontrak-kontrak bernilai tinggi.

SFO memulai penyelidikannya pada 2016 setelah mereka menemukan bukti hal yang tidak beres yang melibatkan agen rahasia Airbus. Penyelidikan Prancis dan Amerika dimulai setelahnya.

Sejumlah petinggi maskapai negara seperti mantan direktur maskapai nasional SriLankan Airlines Kapila Chandrasena dan juga dua bos AirAsia Tony Fernandes dan Kamarudin Meranun ikut terseret ke dalam perkara tersebut.

Airbus diketahui menyuap direktur dan karyawan maskapai SriLankan Airlines (SriLankan) sebesar US,84 juta melalui perusahaan milik istri mantan CEO SriLankan Kapila Chandrasena, Priyanka Niyomali Wijenayaka, di Brunei.

Oleh karena itu, Dirjen AHU Kemenkumham RI meminta hak kompensasi dari Airbus bagi Indonesia sebagai korban dalam kasus suap terhadap pejabat asing (bribery of foreign officials) yang seharusnya dipenuhi juga.

"Kasus skandal suap tersebut juga sangat merugikan Indonesia dan Garuda sebagai maskapai nasional Indonesia. Skandal suap tersebut telah mendorong pengambilan keputusan yang tidak tepat dan merugikan dalam proses pengadaan pesawat," kata Cahyo.

Siswa Lurus A

Pengusaha Berharap MotoGP Mandalika Kerek Okupansi Hotel di Bali******

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya berharap gelaran MotoGP Mandalika 2023 di Kabupaten Lombok Tengah, pada 13-15 Oktober 2023 berdampak positif ke tingkat keterisian (okupansi) hotel di Bali.

"Mudah-mudahan kalau mendekati (perhelatan) akan ada peningkatan okupasi nanti. Kalau diadakan di Mandalika biasanya tidak begitu banyak, tapi tetap ada, karena banyak suplai dari sana mereka berlanjut berlibur di Bali. Paling peningkatan 5 persen (okupansi hotel)," ujar Suryawijaya saat dihubungi Kamis (5/10).

Pihaknya juga menyebutkan pihak hotel juga bekerjasama dengan travel agent dan event organizer atau EO untuk mempromosikan gelaran itu.

Selain itu, pihaknya juga menyambut Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023 yang bisa meningkatkan okupansi hotel di wilayah Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, ke atas 80 persen.

KTT AIS rencananya digelar pada 10 hingga 11 Oktober 2023 mendatang.

"Sudah mulai banyak bookingan. Itu kan ada delapan negara yang ikut. Untuk (hotel) di Nusa Dua areal khususnya meningkat. Kalau Nusa Dua area sangat bagus di atas 80 persen (okupansi hotel) untuk saat ini," ujarnya.

Kemudian, untuk tingkat okupansi hotel di luar kawasan Nusa Dua juga terus meningkat rata-rata mencapai 78 persen. Hal itu tak lepas dari kedatangan turis mancanegara ke Pulau Dewata yang mencapai 19 ribu per hari.

"Kalau okupansi hotel di Bali, lumayan menanjak terus karena kunjungan wisatawan per hari sudah mencapai 19 ribu wisatawan asing. Rata-rata hampir 78 persen," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]