dunia hoki99 slot

Kaisar Dewa Monster

Jokowi Ingatkan Masyarakat Wajib Hati******

SOLO —Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat agar melakukan penghitungan cermat sebelum menggadaikan sertifikat tanah untuk meminjam uang dari bank.

Menurut Jokowi, praktik menggadaikan sertifikat tanah ke bank sangat umum di kalangan masyarakat, apalagi yang baru diterima dari pemerintah.

Promosi Catat! Ini Daftar Desa BRILian Terbaik yang Siap Bersaing di Nugraha Karya 2023

“Mboten nopo-nopo disekolahke(tidak apa-apa digadaikan), ini dipakai untuk agunan mboten nopo-nopo, tetapi dihitung kalau mau pinjam bank saget nyicil mboten bulanane(bisa membayar cicilannya tidak setiap bulan)?” kata Presiden Jokowi ketika membagikan 3.000 sertifikat tanah bagi warga di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Presiden merasa perlu mengingatkan masyarakat agar betul-betul mengkalkulasi sebelum menggadaikan sertifikat guna mencegah tunggakan utang di bank.

Menurut dia, dana yang dipinjam masyarakat dari bank harus digunakan seluruhnya untuk modal usaha atau kerja, bukan malah dibelikan barang konsumsi seperti kendaraan bermotor.

“Jadi kalau pinjam (dari bank), saya titip pesan agar dipakai semua untuk modal usaha. Jangan dipakai untuk barang konsumsi. Nanti kalau usahanyasampun mlaku(sudah berjalan), kalau dapat untung mau beli motor atau mobil monggo(silakan), dibeli dari keuntungan bukan dari pokok pinjaman,” kata dia sebagaimana dilansir Antara. 

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengatakan program pembagian sertifikat tanah, yang hingga tahun 2023 telah mencapai 110 juta sertifikat untuk masyarakat, merupakan solusi dalam menyelesaikan sengketa lahan.

Dia juga menegaskan bahwa sertifikat sangat penting sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Harta Keluarga Istri Jelek

Debat Cawapres 2024, Mahfud Md: Banyak Mafia, Tambang Ilegal Sulit Diberantas******

SOLO —Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud Md, menyebut backing aparat membuat tambang ilegal yang menyebabkan kerusakan lingkungan sulit diberantas. Hal itu disampaikan pada Debat Cawapres 2024, Minggu (21/1/2024) malam.

Mahfud menyebut penyelesaian masalah korupsi pertambangan, perikanan ilegal, pembalakan liar, hingga pertambangan ilegal yang menyebabkan kerusakan ekologis harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Masalahnya, lanjut dia, tidak ada keterbukaan informasi terkait masalah tersebut.

Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

“Pengalaman saya, informasinya tertutup. Ketika ditanyakan baru ditunjukkan. Jadi penyelesaiannya tidak menyeluruh. Atas nama keterbukaan informasi publik, ini semua disebut rahasia. Engga bisa dong hal seperti ini. Data menjadi basis penyelesaian,” katanya.

Senada dengan Mahfud Md, cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, menyebut keberadaan 2.500 tambang ilegal pada data Kementerian ESDM sangat memprihatinkan. Dia menambahkan, dalam bisnis pertambangan, hilirisasi justru dilakukan secara ugal-ugalan.

“Tambang legal saja tidak membawa kesejahteraan. Bisnis tambang kita saat ini, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, tenaga asing mendominasi. Perkembangan hilirasi tambang tidak sejalan dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Hilirisasi apa yang mau dilakukan ketika yang ilegal terus berlanjut?” tanya Muhaimin.

Sementara itu, cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menyebut masalah di atas bisa diselesaikan dengan simpel, yaitu mencabut izin yang diberikan kepada pelaksana proyek.

“Simpel saja solusinya, izinnya dicabut. Sesuai UUD 1945 pasal 33 ayat 3 dan 4 serta Pancasila, kita ingin SDA dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Kita ingin perusahaan besar menggandeng UMKM dan pengusaha lokal. Tidak besar sendiri, tapi membesarkan mereka juga,” jelas Gibran.

Pernyataan Gibran lantas ditanggapi oleh Mahfud Md tentang sulitnya mencabut izin tambang ilegal karena banyak mafia yang berkepentingan.

“Yang menjadi persoalan, mencabut IUP itu banyak mafianya. Saya kirim tim ke lapangan sulit. KPK bahkan menyebut tambang itu di-backingaparat,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, KPU menggelar Debat Pilpres 2024 putaran keempat malam ini yang mempertemukan para cawapres. Adapun tema yang diangkat malam ini adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

Saya memiliki Kuil Dewa Kota

PDIP Buka Pintu Maaf Buat Jokowi, Ini Syaratnya******

SOLO —PDI Perjuangan (PDIP) membuka pintu maaf apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin berdamai. Meski demikian, ada syarat yang harus dipenuhi Jokowi.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan, Jokowi harus terlebih dahulu meninggalkan kepentingan pribadi. Jokowi harus kembali mendahulukan kepentingan rakyat.

Promosi Dukung Indonesia Emas 2045, Holding Ultra Mikro BRI Group Jangkau Jaringan Luas

“Selama pemimpin itu dekat dengan rakyat, lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan keluarga, pasti dekat, pasti enggak ada jarak dengan kami,” ujar Hasto kepada wartawan di kediaman Megawati, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2024).

Dia mengeklaim, PDIP merupakan partai wong cilikalias rakyat kecil. Oleh sebab itu, lanjutnya, Jokowi juga harus mementingkan rakyat daripada keluarga atau golongan apabila ingin berdamai dengan PDIP.

“Oh iya [buka pintu damai jika Jokowi berpihak ke rakyat]. Itu kan, tujuan berpolitik adalah itu. Maka kami membuka diri di dalam berpolitik dengan mengedepankan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat,” katanya.

Sebagai informasi, belakangan hubungan antara PDIP dan Jokowi tampak renggang. Meski demikian, muncul isu Jokowi ingin menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

PDIP kerap menarasikan adanya tekanan dari penguasa hingga ketidaknetralan aparat dalam Pilpres 2024. Apalagi, Jokowi semakin buka-bukaan menampakkan kedekatannya dengan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Terlebih, calon wakil presiden pendamping Prabowo merupakan putra sulung Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka.

Sementara itu, PDIP mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “PDIP Buka Pintu Maaf untuk Jokowi, Tapi Ada Syaratnya” 

Pedang mendominasi gunung dan sungai

Respons Jokowi, PSI: Keberpihakan Presiden di Pemilu Bukan Dosa******

SOLO —Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, sependapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa kepala negara maupun menteri boleh berkampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres maupun partai politik, sehingga keberpihakan presiden pada pemilu bukan sebuah dosa.

Promosi Indeks Bisnis UMKM BRI Q3-2023 Ungkap Pelaku UMKM Masih Kuat dan Prospektif

“Pak Jokowi benar. Presiden dan menteri sebagai tokoh publik adalah warga negara yang punya hak politik untuk mendukung capres dan parpol yang ia suka. Pagarnya adalah tidak mempergunakan fasilitas publik untuk kampanye. Keberpihakan presiden terhadap capres dan parpol bukan sebuah dosa,” katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Ia mencontohkan pada Pemilu 2004, Megawati Soekarnoputri yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden RI maju sebagai calon presiden dan berkeliling Indonesia mengampanyekan dirinya sekaligus PDI Perjuangan.

“Tidak ada masalah. Ibu Megawati sebagai tokoh politik ketika itu bisa membedakan dengan baik kapan berlaku sebagai presiden, calon presiden, dan ketua umum partai. Ibu Mega saat itu, tampaknya, berhasil tidak mempergunakan fasilitas dan uang negara untuk kampanye,” tutur dia sebagaimana dilansir Antara.

Negara lain pun begitu, kata Raja, seraya mencontohkan mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, yang kala itu mendukung dan berkampanye untuk memenangkan Hillary Clinton sebagai calon presiden dari Partai Demokrat.

“Sekali lagi, ini sebuah praktik yang lazim di dunia politik yang tidak perlu dipersoalkan dan disesalkan,” kata Raja menegaskan.

Ia menambahkan idealnya Presiden Jokowi menindaklanjuti pernyataan tersebut dengan menyatakan dukungan terbuka.

“Saya kira pernyataan Pak Jokowi ini idealnya beliau follow updengan memberikan dukungan terbuka kepada pasangan calon (presiden dan wakil presiden) nomor (urut) 2 dan parpol nomor 15, PSI, partai Jokowi. Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik,” katanya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

Guru Surgawi yang Tersembunyi

Turun Gunung, Megawati Ingin Ganjar******

SOLO —Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, turun gunung menghadiri kampanye akbar Ganjar-Mahfud di Lapangan Tegalega, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (21/1/2024). Dalam kesempatan itu, Megawati menyampaikan harapannya agar Pilpres 2024 bisa dimenangkan oleh Ganjar-Mahfud dengan satu kali putaran saja.

“Nah kita berdoa, berdoa dan berjuang, putarannya satu kali saja, bisa apa enggak satu kali? Benar nih? Karena nanti di penghitungan suara, kalau melehek, melehektahu enggak? Kempes,nah kalian sih bohong sama ibu,” tuturnya.

Promosi "BRI Menanam Grow & Green" Salurkan 15.000 Tanaman Produktif di Sulawesi

Pada kesempatan yang sama, Megawati Soekarnoputri pun mengingatkan agar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bisa dilaksanakan secara Luber Jurdil atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Presiden ke-5 RI itu juga berpesan agar Jawa Barat bisa memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud. Dia berpesan bahwa sosok ayahnya, Presiden Soekarno, merupakan sosok yang dekat dengan Jawa Barat.

Kampanye akbar Ganjar-Mahfud itu diselenggarakan di Lapangan Tegallega, Bandung. Beberapa tokoh pun turut menghadiri kampanye tersebut yakni Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri serta keluarga dari Ganjar, yakni istri Siti Atikoh dan anaknya Alam Ganjar.

Adapun beberapa tokoh lain yang hadir di antaranya yaitu Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang; Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono; Menteri Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Bintang Puspayoga; Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Arsjad Rasjid; dan Wakil Ketua TPN Andika Perkasa.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Ganjar-Mahfud Kampanye di Bandung, Megawati Turun Gunung Ingin Pilpres Satu Putaran”

Senjata pamungkas sihir dan sains

Survei Populix: 28% Gen Z Cari Info Kandidat Pilpres 2024 di Medsos******

SOLO —Populix, lembaga riset dan penyedia data, meluncurkan studi bertema Ekspektasi Pemilih Muda pada Pemilihan Presiden 2024. Hasil penelitian itu menyimpulkan bahwa 28% Generasi Z (Gen Z) mencari informasi tentang kandidat Pilpres 2024 di media sosial (medsos).

“Platform media sosial merupakan sumber informasi utama bagi sebagian besar masyarakat. Ranah online ini tidak hanya memfasilitasi diskusi yang dinamis, tetapi juga wadah untuk bertukar wawasan politik, di mana masyarakat secara aktif berinteraksi untuk mencari informasi dan menilai karakter para kandidat,” kata Head of Social Research Populix Vivi Zabkie di Jakarta, Rabu (24/1/2024), sebagaimana dilansir Antara. 

Promosi HUT BRI ke-128, BRI Solo Slamet Riyadi Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Berdasarkan hasil survei Populix, gen Z memang paling banyak mengakses media sosial untuk mencari informasi tentang kandidat. Tetapi generasi milenial (8%) paling banyak mendominasi di forum diskusi online. Selain itu, sebanyak 4% dari generasi milenial juga mendominasi di situs kampanye kandidat.

Sumber informasi kandidat juga didapatkan dari publikasi media massa (16%), diskusi panel atau debat (13%), survei opini publik (9%), percakapan dengan teman atau keluarga (8%), baliho atau poster di jalan (6%), papan iklan atau billboard (4%), serta buku dan artikel seputar politik (3%).

Adapun sebanyak 24% gen Z mengaku bahwa kampanye politik dalam Pilpres 2024 dapat mengubah keputusan pilihan mereka terhadap kandidat tertentu.

Sedangkan sebanyak 70% responden mengaku bahwa kampanye politik dalam Pilpres 2024 memiliki dampak positif karena mampu membantu mencari lebih banyak informasi tentang kandidat.

Namun, 64% responden mengaku mendapatkan dampak negatif dari adanya kampanye politik dalam Pilpres 2024 karena membuat mereka ragu dengan banyaknya janji yang diberikan.

Penelitian Populix ini dilakukan pada 31 Agustus hingga 12 September 2023 melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui 16 diskusi kelompok terpumpun kepada milenial dan Gen Z berusia 17 tahun ke atas di kota besar dan kecil di Indonesia.

Sedangkan untuk pendekatan kuantitatif, dilakukan melalui survei dalam jaringan melalui aplikasi Populix terhadap total 1.000 responden laki-laki dan perempuan berusia 17-39 tahun di Indonesia, dengan durasi pengerjaan survei sekitar 15 menit.