gacor slot terbaru

Ketuhanan Otak Ringan

Mudik, Konsumsi Avtur Bandara Kualanamu Diprediksi Melonjak 36 Persen******

Konsumsi avturdi Bandara Kualanamudiperkirakan naik 36 persen di atas rata-rata harian pada puncak arus mudikyang diprediksi jatuh pada Minggu (7/4).

"Selain itu pada puncak arus balik yakni pada 15 April 2024 proyeksi kenaikan sebesar 14 persen di atas rata-rata konsumsi harian Februari 2024," kata Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Freddy Anwar, Selasa (26/3).

Menurut Freddy, perserian telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2024. Satgas RAFI ini bertugas untuk memastikan stok dan distribusi BBM, LPG dan avtur dalam kondisi aman saat Ramadan dan Idul Fitri 1445 H.

Selain memastikan keamanan stok dan distribusi, perusahaan juga turut memastikan kehandalan sarana dan prasarana di wilayah-wilayah operasinya dapat berjalan secara baik.

"Aspek kehandalan sarana dan prasarana aspek HSSE pun menjadi hal prioritas kami dalam menjalankan Satgas RAFI 2024. Hal tersebut tentu dilakukan agar pendistribusian energi kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan lancar," tambah Freddy.

Untuk konsumsi produk Gasoline (Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo) di Sumut diperkirakan meningkat 9 persen bila dibandingkan rata-rata harian normal Januari 2024 atau 4.975 Kilo Liter (KL) menjadi 5.426 KL.

Sementara, konsumsi produk Gasoil (Biosolar, Dexlite, Pertamina Dex) diprediksi mengalami penurunan 9 persen bila dibandingkan rata-rata harian normal Januari 2024 atau 3.349 KL menjadi 3.054 KL.

"Penyebab penurunan konsumsi Gasoil ini di antaranya disebabkan karena kegiatan transportasi logistik dan industri mengalami penurunan kegiatan jelang hari raya Idul Fitri," pungkasnya.

Selain itu, tambahnya, penyaluran LPG di Sumut saat Satgas RAFI tahun ini diprediksi mengalami kenaikan sebesar 8% bila dibandingkan rata-rata harian normal Januari 2024 atau 1.625 Metrik Ton (MT) menjadi 1.762 MT.

"Beberapa upaya Pertamina Patra Niaga dalam pengamanan penyaluran BBM dan LPG diantaranya, peningkatan stok BBM dan LPG di Terminal BBM dan lembaga penyalur, menambah mobil tangki, membentuk posko Satgas, serta menyediakan layanan khusus," urainya.

Dalam mendukung mobilitas masyarakat ketika mudik, lanjut Freddy Pertamina Patra Niaga menyediakan berbagai layanan khusus berupa 18 motoris, 31 mobil tangki stand by (SPBU Kantong).

"Kemudian 6 Modular yang ditempatkan di jalur tol yang merupakan jalur mudik dan wisata, 381 SPBU Siaga, 813 Agen LPG Siaga, 81 SPPBE Siaga dan 7 posko kesehatan di wilayah Sumbagut," jelas Freddy.

Sementara itu, Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria menambahkan, khusus di Sumut, layanan khusus berupa motoris tersedia di Kabupaten Simalungun, Karo, Deli Serdang, Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, Asahan, dan Toba.

"Sementara itu, untuk layanan khusus berupa posko kesehatan berlokasi di Kabupaten Simalungun, Karo dan Serdang Bedagai," paparnya.

Ia mengimbau agar masyarakat tidak melakukan panic buying atau pembelian secara berlebihan terhadap BBM. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum untuk mendukung kelancaran distribusi energi kepada masyarakat.

"Masyarakat tidak perlu panik untuk mendapatkan BBM, belilah BBM sesuai kebutuhan dan peruntukannya. Dengan dukungan dan kerja sama seluruh stakeholder,Pertamina siap melayani masyarakat Sumut yang mudik tahun ini," bebernya.

[Gambas:Video CNN]

Selir gila tidak mudah untuk diculik

Luhut Pastikan Pemerintah Bayar Utang Minyak Goreng ke Pengusaha******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemerintah bakal membayar utangdana talangan (rafaksi) minyak gorengkepada peritel senilai Rp474,8 miliar.

Utang rafaksi minyak goreng ini tak lepas dari kelangkaan komoditas tersebut pada dua tahun lalu. Luhut mengatakan pemerintah sepakat membayar utang tersebut setelah melakukan rapat bersama instansi terkait.

"Jadi BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) akan membayarkan sejumlah Rp474,8 miliar kepada pedagang yang dulu membantu masalah kelangkaan minyak goreng," kata Luhut seperti dikutip dari Instagram pribadinya, @luhut.padjaitan, Senin (25/3).

Di sisi lain, tunggakan utang itu pun bisa membuat pemerintah malu.

"Jadi rakyat kira, 'pemerintah ini, pemerintah apa, dia punya utang tapi gak bayar'. Jadi rapat kita ini klarifikasi," imbuh Luhut.

Luhut menegaskan utang rafaksi kepada peritel itu harus dibayar karena itu kewajiban. Dari sisi peritel, mereka juga berhak mendapat haknya karena modal pun terbatas.

"Saya mohon kita harus paham mereka (peritel) itu kan modalnya terbatas juga. Kalau dokumen yang belum beres dibantu lah dibereskan," ucapnya.

Polemik utang rafaksi minyak goreng sudah memasuki tahun kedua. Permasalahan ini bermula ketika pemerintah meluncurkan program penugasan kepada produsen minyak goreng dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

[Gambas:Video CNN]

Selir gila tidak mudah untuk diculik

Luhut: Semua Proyek Pemerintah Ada Studi, Nyimpang Sedikit Diperbaiki******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menjamin hampir semua proyek pemerintah era Presiden Joko Widodo pasti berlandaskan studi.

"Saya bisa pastikan hampir semua proyek-proyek yang dikerjakan pemerintah sekarang atau semua proyek-proyek di mana saya terlibat, saya maaf nih, itu pasti ada studinya," pamer Luhut di akun Instagram @luhut.pandjaitan, Selasa (19/3).

"Tapi, dari studi kalau ada yang nyimpang kiri kanan sedikit, ya itu yang kita perbaiki, ndak mungkin juga sempurna. Saya pikir semua pemerintah ndak ada yang pengin rakyatnya rugi, ndak ada itu," sambungnya.

Akan tetapi, Luhut menegaskan jangan sampai kritik tersebut malah merusak negara. Ia lantas menyindir pihak yang mengatakan Indonesia di era Jokowi ugal-ugalan.

"Kritik saja pemerintah, enggak apa-apa, kita senang kok dikritik. Tapi kritik itu untuk membangun negara ini, bukan untuk merusak negara ini. Ndak mungkin lah kita sempurna," ucapnya.

"Jadi kalau ada yang kemarin bilang kita ugal-ugalan, pergi lihat dulu deh, baru ngomong," sindir Luhut.

Menko Marves Luhut mengklaim banyak yang ingin berinvestasi di Indonesia, terutama sejak setahun belakangan. Bahkan, Luhut mengatakan niat penanaman modal asing itu banyak datang dari industri yang tak berkaitan dengan nikel.

"Para investor asing ini melihat transformasi ekonomi Indonesia yang luar biasa. Ditambah lagi hasil pemilu kali ini juga menjadi pertimbangan mereka bahwa ada keberlanjutan dari apa yang dikerjakan oleh Presiden @jokowi saat ini," tegas Luhut.

"Kami percaya, jika terus konsisten melakukan perbaikan, re-industrialisasi Indonesia akan berjalan semakin cepat dan membawa kemakmuran untuk rakyat Indonesia," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Fagositosis gen tanpa batas

Luhut Pastikan Pemerintah Bayar Utang Minyak Goreng ke Pengusaha******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemerintah bakal membayar utangdana talangan (rafaksi) minyak gorengkepada peritel senilai Rp474,8 miliar.

Utang rafaksi minyak goreng ini tak lepas dari kelangkaan komoditas tersebut pada dua tahun lalu. Luhut mengatakan pemerintah sepakat membayar utang tersebut setelah melakukan rapat bersama instansi terkait.

"Jadi BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) akan membayarkan sejumlah Rp474,8 miliar kepada pedagang yang dulu membantu masalah kelangkaan minyak goreng," kata Luhut seperti dikutip dari Instagram pribadinya, @luhut.padjaitan, Senin (25/3).

Di sisi lain, tunggakan utang itu pun bisa membuat pemerintah malu.

"Jadi rakyat kira, 'pemerintah ini, pemerintah apa, dia punya utang tapi gak bayar'. Jadi rapat kita ini klarifikasi," imbuh Luhut.

Luhut menegaskan utang rafaksi kepada peritel itu harus dibayar karena itu kewajiban. Dari sisi peritel, mereka juga berhak mendapat haknya karena modal pun terbatas.

"Saya mohon kita harus paham mereka (peritel) itu kan modalnya terbatas juga. Kalau dokumen yang belum beres dibantu lah dibereskan," ucapnya.

Polemik utang rafaksi minyak goreng sudah memasuki tahun kedua. Permasalahan ini bermula ketika pemerintah meluncurkan program penugasan kepada produsen minyak goreng dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Menelan Surga Kuno Lin Han

Basuki Sebut Prabowo Akan Dilantik Sebagai Presiden RI di IKN******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljonomenjawab teka-teki di mana Prabowo Subianto akan dilantik sebagai presiden 2024-2029.

Pertanyaan ini mencuat karena Jakarta sudah tak lagi berstatus ibu kota, menyusul kepindahan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sedangkan pelantikan Kepala Negara harus dilakukan di ibu kota.

"Pelantikan presiden (Prabowo Subianto) rencananya sih di sana (IKN Nusantara), di IKN," kata Basuki usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (2/4).

Komisi V DPR RI juga sempat mempertanyakan di mana nanti presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto, dilantik. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw menanyakan hal tersebut kepada Basuki, terlebih usai disahkannya UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Roberth meminta Basuki menanyakan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Pasalnya, sang menteri dinilai dekat dengan Jokowi.

"Karena masih tertulis itu (di konstitusi) ditulis (presiden dilantik) di ibu kota negara yang sekarang bukan lagi Jakarta," tegas Roberth dalam Raker dengan Kementerian PUPR di Jakarta Pusat, Senin (1/4).

"Siap gak IKN itu untuk melantik presiden? Saya sampaikan karena Bapak (Basuki) juga dekat sama Pak Presiden (Jokowi), tolong lihat ini," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Prabowo Subianto resmi memenangkan Pilpres 2024 versi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ia dan Gibran Rakabuming Raka mengantongi 96.214.691 suara. Pasangan calon nomor urut 2 tersebut unggul di 36 provinsi dari 38 provinsi.

Meski begitu, kemenangan mereka masih mendapatkan perlawanan dari paslon satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta paslon nomor tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kemenangan Prabowo-Gibran masih dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kaisar Api Es

Disnaker Sulsel Siapkan Sanksi Bagi Perusahaan Tak Beri THR******

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Selatanakan mengawasi dan memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerja paling lambat H-7 lebaran nantinya.

"Perusahaan yang memperkerjakan atau ada hubungan kerja itu wajib. Jika misalnya tidak diberikan (THR) tentu ada sanksi," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Selatan Ardiles Saggaf pada Selasa (26/3).

Menurut Ardiles, pihaknya mengawasi perusahaan untuk memberikan THR kepada pekerja sebelum Idulfitri nantinya.

Ardiles mengungkapkan pihaknya akan membentuk posko pengaduan di beberapa titik untuk membantu para pekerja yang tidak mendapatkan haknya pada lebaran nantinya.

"Nanti teman teman pekerja bisa melapor ke posko yang kami bentuk," katanya.

Kemudian, pekerja yang bekerja pada hari libur lebaran tetap akan dihitung sebagai lembur dengan kesepakatan antara pekerja dan pihak perusahaan.

"Tentu dihitung lembur, itupun juga harus dengan persetujuan pekerja. Kalau masuk, perusahaan harus menyiapkan uang lembur untuk pekerja sesuai dengan ketentuan," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]