slot situs 777

Tahta Tuhan

Binance Hentikan Sementara Penarikan USDC******

Bursa pertukaran kripto, Binance, mengumumkan akan menghentikan sementara penarikan stablecoin utama USD Coin (USDC).

Kepala Eksekutif Binance Changpeng Zhao mengatakan terjadi peningkatan penarikan pada USDC.

Menukar Koin USDC dengan dua token kripto lainnya, Paxos Standard dan Binance USD, membutuhkan penggunaan dolar tradisional di bank New York.

Binance mengatakan dalam kesempatan terpisah bahwa penghentian itu karena "pertukaran token" di mana pemegang token digital menukar koin kripto mereka, biasanya melalui blockchain yang berbeda.

Binance mengatakan pada September lalu bahwa perusahaan kan secara otomatis mengonversi saldo pengguna dan setoran baru Koin USD dan stablecoin lainnya Pax Dollar dan True USD menjadi stablecoinnya sendiri, Binance USD.

Sementara itu Binance sebelumnya sempat diretas dan kehilangan sekitar US0 juta atau setara Rp8,7 triliun (asumsi kurs Rp15.275 per dolar AS).

Dikutip dari CNN Business, Senin (10/10), perusahaan mengatakan jumlah tersebut setara dengan dua juta token kripto BNB. Akibatnya, perusahaan sempat menangguhkan sementara BNB Chain.

Changpeng Zhao awalnya men-tweet bahwa kripto senilai US0 juta telah dicuri. Meski begitu, ia mengklaim dana milik investor masih aman.

"Dana Anda aman. Kami minta maaf atas ketidaknyamanannya," ujarnya seraya menambahkan bahwa dana yang tersisa telah dibekukan di BNB Chain.

[Gambas:Video CNN]

Penjahat penjelajah waktu

MTI: Subsidi Motor Listrik untuk Ojol Kurang Tepat******

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprioritaskan ojek online(ojol) sebagai penerima subsidi motor listrik kurang tepat.

Ketua MTI Pusat Tory Darmantoro menegaskan rencana pemerintah salah sasaran dan tidak menyelesaikan masalah transportasi di Indonesia.

"Kalau rujukannya Inpres Nomor 7 Tahun 2022, sangat jelas bahwa yang disasar peraturan tersebut adalah kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah," ujar Damantoro dalam keterangan tertulis, Selasa (13/12).

Saat ini, ekosistem transportasi Indonesia didominasi kendaraan pribadi sebesar 80 persen - 90 persen dibandingkan angkutan umum. Pada akhirnya kemacetan, pemborosan BBM, pembengkakan subsidi, dan polusi udara perkotaan terus meningkat.

"Angkutan onlineterutama sepeda motor yang akan diprioritaskan mendapat subsidi kendaraan listrik sesungguhnya tidak lebih membutuhkan subsidi ketimbang angkutan umum perkotaan lain yang berbasis bus atau rel," jelas Darmantoro.

"Bahkan sampai saat ini menurut undang-undang, sepeda motor bukan angkutan umum dikarenakan isu keselamatan yang tingkat fatalitasnya tinggi ketika terjadi kecelakaan dan belum adanya pengaturan perannya dalam tatanan transportasi nasional," sambungnya.

MTI menganggap penggunaan sepeda motor sebagai sarana transportasi di Indonesia merupakan anomali sistem transportasi. Anomali ini malah menjadi kewajaran, ditambah adanya celah regulasi yang dimanfaatkan pengusaha untuk menciptakan angkutan online berbasis teknologi.

Darmantoro meminta pemerintah melalui Kementerian ESDM lebih baik mendukung subsidi infrastruktur kendaraan listrik, seperti stasiun pengisian baterai, tempat penukaran baterai, dan proses sambungan listrik yang mudah dan murah bagi fasilitas pengisian daya kendaraan listrik.

"Subsidi produksi atau subsidi harga jual yang bisa mencapai triliunan rupiah tersebut sebaiknya dialihkan ke pembangunan infrastruktur kendaraan listrik untuk angkutan umum atau paling tidak sebagian dialihkan ke subsidi bus listrik untuk mewujudkan angkutan umum yang berkualitas, terjangkau, dan ramah lingkungan," tegasnya.

Hingga saat ini belum ada kejelasan soal anggaran subsidi motor listrik meski Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan sempat menyebut pemerintah sedang menyelesaikan skema subsidi sebesar Rp6,5 juta per pembelian sepeda motor listrik.

Menteri ESDM Arifin Tasrif sebelumnya menyebut pemerintah akan memprioritaskan ojek online (ojol) sebagai penerima subsidi kendaraan listrik.

Di lain sisi, Arifin mengusulkan besaran subsidi motor listrik mencapai Rp7,5 juta per unit. Besaran itu mempertimbangkan mahalnya harga baterai.

"Biaya untuk konversi (motor listrik) itu kan Rp15 juta, yang paling mahal itu Rp7,5 juta baterainya. Jadi bisa enggak nih baterainya dipikirkan untuk 'digendong' biar separuh harganya," jelasnya kepada wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (2/12).

[Gambas:Video CNN]

Akulah Kaisar Dewa Sembilan Surga

100 Ribu Perawat di Inggris Raya Bakal Mogok Kerja Tuntut Gaji Naik******

100 ribu perawatdi Inggris Rayaanggota Royal College of Nursing (RCN) bakal mogok kerja di Inggris, Wales, dan Irlandia Utara pada Kamis (15/12) dan Selasa (20/12) untuk menuntut kenaikan gaji. Sementara, kelompok perawat Skotlandia sedang menegosiasikan kenaikan gaji secara terpisah.

Krisis biaya hidup telah memangkas daya beli perawat hampir tiga tahun sejak pandemi covid-19.

RCN selaku serikat perawat telah mencoba bernegosiasi dengan pemerintah soal kenaikan gaji. Namun pemerintah tak kunjung mengabulkan permintaan para perawat.

RCN menolak tawaran pemerintah untuk menaikkan gaji perawat minimal £1,400 atau setara Rp26,94 juta per tahun. Mereka mengklaim penawaran kenaikan sebesar 4,3 persen itu masih jauh di bawah tingkat inflasi.

Serikat pekerja menginginkan kenaikan gaji 19 persen yang diukur dengan indeks harga eceran (RPI) Oktober lalu. Di bulan tersebut, inflasi menyentuh level tertinggi 41 tahun sebesar 11,1 persen.

Mengutip CNN Business, aksi mogok kerja ini menjadi yang pertama kalinya dalam 106 tahun sejarah RCN sebagai serikat perawat terbesar di Inggris.

RCN sebelumnya memiliki kebijakan tidak ada mogok kerja. Namun, pada 1995, serikat pekerja ini mengubah aturannya dan mengizinkan pemogokan selama tidak mengganggu perawatan pasien.

"Keselamatan pasien selalu yang terpenting," tegas RCN.

[Gambas:Video CNN]

Setan menerangi surga

Mengintip Pesangon Pekerja Korban PHK JD.ID******

E-commerce JD.ID melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 30 persen atau 200 karyawan. Mereka lantas berjanji memberikan hak-hak karyawan terdampak.

Head of Corporate Communications & Public Affairs JD.ID Setya Yudha Indraswara mengatakan PHK dilakukan sebagai langkah adaptasi untuk menghadapi tantangan bisnis saat ini.

Setya menuturkan JD.ID bakal terus memberikan dukungan kepada karyawan yang terkena PHK. Dukungan yang dimaksud antara lain dengan tetap memberikan asuransi,talent promoting, dan hak-hak lain.

Pemerintah telah menetapkan aturan terkait pesangon buruh atau pekerja yang terkena PHK. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja.

Dalam beleid tersebut, pesangon yang berhak diterima korban PHK dirinci melalui pasal 40 ayat (2). Berikut besaran pesangon berdasarkan aturan tersebut:

a. pekerja yang mengalami PHK dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, mendapatkan pesangon sebesar 1 bulan upah.
b. pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, mendapatkan pesangon 2 bulan upah.
c. pekerja dengan masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, mendapatkan pesangon 3 bulan upah.
d. pekerja dengan masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, mendapatkan pesangon 4 bulan upah.
e. pekerja dengan masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, mendapatkan pesangon 5 bulan upah.
f. pekerja dengan masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, mendapatkan pesangon 6 bulan upah.
g. pekerja dengan masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, mendapatkan pesangon 7 bulan upah.
h. pekerja dengan masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, mendapatkan pesangon 8 bulan upah.
i. pekerja dengan masa kerja 8 tahun atau lebih, mendapatkan pesangon 9 bulan upah.

[Gambas:Video CNN]

Roh Kudus kelas satu

Pabrik Tekstil Mulai Gunakan Jasa Robot untuk Jahit Pakaian Jadi******

Industri manufaktur global termasuk Levi Strauss & Co mulai memperkerjakan robotuntuk memproduksi pakaian jadi.

Kepala proyek di laboratorium Siemens di San Francisco Eugen Solowjow mengatakan sektor pakaian jadi adalah industri bernilai triliunan dolar AS yang hingga kini belum menggunakan otomasi.

"Pakaian adalah industri bernilai triliunan dolar AS terakhir yang belum terotomatisasi," kata Eugen Solowjow yang telah mengerjakan otomatisasi pembuatan pakaian jadi sejak 2018.

Meski demikian, banyak pelaku usaha pakaian jadi bungkam saat disinggung tentang rencana penggunaan otomasi. Sebab, rencana otomasi jelas menimbulkan kekhawatiran pekerja di negara berkembang.

Jonathan Zornow, yang telah mengembangkan teknik untuk mengotomatisasi beberapa bagian pabrik jin, mengatakan bahwa dia telah menerima kritik online dan satu ancaman pembunuhan.

Sementara itu, seorang juru bicara Levi's mengonfirmasi perusahaannya berpartisipasi dalam fase awal proyek otomasi, tetapi menolak berkomentar lebih lanjut.

Dalam proyek otomasi tersebut, Siemens bekerja sama dengan Advanced Robotics for Manufacturing Institute di Pittsburgh, yang didanai oleh Departemen Pertahanan untuk membantu pabrikan lama menemukan cara menggunakan teknologi baru.

Mereka mengidentifikasi startup San Francisco dengan pendekatan yang menjanjikan untuk masalah floppy fabric.

Alih-alih mengajari robot cara menangani kain, perusahaan rintisan bernama Sewbo Inc., mengeraskan kain dengan bahan kimia sehingga dapat ditangani lebih seperti bemper mobil selama produksi. Setelah selesai, pakaian jadi dicuci untuk menghilangkan zat yang kaku.

"Hampir setiap potongan denim dicuci setelah dibuat, jadi ini cocok dengan sistem produksi yang ada," kata Zornow, penemu Sewbo.

Upaya penelitian ini akhirnya berkembang hingga mencakup beberapa perusahaan pakaian, termasuk Levi's dan Bluewater Defense LLC pembuat seragam militer kecil yang berbasis di AS.

Mereka menerima hibah US,5 juta dari Institut Robotika Pittsburgh untuk bereksperimen dengan teknik tersebut.

Upaya lainnya seperti dilakukan Software Automation Inc, sebuah perusahaan rintisan di Georgia, yang telah mengembangkan mesin yang dapat menjahit kaus dengan menarik bahannya ke atas meja yang diperlengkapi secara khusus.

[Gambas:Video CNN]

penyihir penuh waktu

Tak Indahkan Pasal Zina, Wisatawan Asing Berbondong******

Wisatawan asing tetap datang berbondong-bondong ke Balidi tengah pasal zina UU KUHP yang viral diperbincangkan belakangan ini.

Hal ini sekaligus menjawab kabar hoaks yang menyebut bahwa wisatawan asing 'takut' ancaman pidana bila pasangan tinggal bersama dengan status belum menikah seperti tertuang dalam KUHP terbaru.

Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi mengatakan sejauh ini turis masih ramai mendatangi Bali. Tercatat, kunjungan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali malah meningkat dari 8.000 penumpang per hari pada Mei 2022 menjadi 26 ribu per hari saat ini.

Faik pun menegaskan sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait pembatalan turis yang akan datang ke Indonesia.

"Nggak ada. Belum ada. Meningkat, malah (kunjungan) meningkat," terang dia.

Hal senada juga dikemukakan oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun. Ia bahkan meminta agar turis mancanegara tak takut dengan ancaman hukuman dalam KUHP yang baru disahkan.

"Iya jangan salah tafsir. Jangan khawatir datang ke Bali. Karena memang sekarang ini, seperti biasa wisatawan yang datang, seperti sekarang ini tidak perlu harus takut," ungkap Tjok Bagus saat dihubungi, Rabu (7/12).

Dia menjelaskan bahwa pasal pidana mengenai pasangan belum menikah tinggal bersama hanya bisa diterapkan jika ada yang melaporkan.

Adapun, pihak yang bisa melaporkan ialah suami atau istri resmi.

KUHP terbaru, kata Tjok Bagus, juga baru berlaku tiga tahun mendatang atau 2025. Oleh karena itu, dia berharap turis asing tidak cemas untuk datang ke Bali.

Tjok Bagus juga menyebut para pelaku pariwisata akan memperlakukan turis seperti sekarang ini. Tidak ada perlakuan berbeda meski KUHP yang baru sudah disahkan.

"Teman-teman di pariwisata dan hotel komitmen, sekarang tidak ada perlakuan apa pun terhadap wisatawan, iya seperti sekarang ini saja. Kita memperlakukan wisatawan iya seperti sekarang ini," imbuh dia.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Australia khawatir warga negaranya yang berwisata ke Bali terkena hukuman pidana imbas KUHP yang baru.

Saat ini, Australia meminta penjelasan dari otoritas Indonesia mengenai penerapan KUHP secara lebih rinci. Australia tak mau warga negaranya menanggung risiko.

[Gambas:Video CNN]