bonus free chip new member

Li Shifan

Kenapa Jadi Petani di Indonesia Tak Menguntungkan, Siapa yang Salah?******

"Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batujadi tanaman".

Sepenggal lirik lagu 'Kolam Susu' milik grup musik Koes Plus itu acapkali dijadikan gambaran betapa makmurnya Indonesia. Negara agraris, katanya, tersemat untuk tanah air tercinta ini.

Namun miris. Kenyataannya jauh panggang dari api. Pertanian Indonesia nyatanya tak sedigdaya julukannya. Mimpi swasembada pangan ujungnya hanya jadi jargon klasik demi memuluskan nafsu calon penguasa NKRI.

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar membawa diksi petani gurem dalam debat keempat Pilpres 2024. Ia menyebut mereka adalah pemilik lahan pertanian 0,5 hektare.

"Sekitar 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektare, sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500 ribu hektare sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya," ucap Muhaimin dalam debat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1).

Cak Imin tak menyebut secara gamblang siapa tuan tanah yang disindir. Namun, pemilik tanah seluas 500 ribu hektare yang viral belakangan ini adalah sang lawan, yakni capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Kubu sebelah, yakni cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga membeberkan fakta miris soal pertanian Indonesia. Pasangan Ganjar Pranowo itu berucap orang-orang desa tak mau lagi jadi petani imbas kerap merugi.

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari mengungkapkan ternyata pertanian Indonesia tak bergeser dari masa Kolonial Belanda. Ada ketimpangan penguasaan lahan petani kecil dengan para korporasi besar yang awet hingga kini.

Ia mencatat pada 2023 lalu ada 17,24 juta petani gurem alias 62 persen dari total 27,79 juta rumah tangga petani. Ajaibnya, selama dua periode rezim Presiden Joko Widodo, petani gurem meroket 47,41 persen atau 13,17 juta.

"Artinya, dari 10 petani pengguna lahan, 6 di antaranya adalah petani gurem. Dengan demikian, semakin jelas dari tahun ke tahun struktur pertanian rakyat semakin termarginalisasi," ucap Syaiful kepada CNNIndonesia.com, Senin (22/1).

Ia menegaskan petani gurem dipastikan tak memenuhi skala ekonomi dan ujungnya menyumbang catatan kemiskinan para pekerja agraris ini. Ditambah, masalah lahan bukan satu-satunya fakta miris di negeri agraris.

Syaiful menekankan adanya kegagalan negara menciptakan biaya produksi yang rendah. Hampir setiap tahun harga pupuk, obat-obatan, bibit, dan tenaga kerja makin mahal.

"Dengan luasan lahan kecil ditambah biaya produksi semakin mahal, maka usaha bertani semakin menjadi tidak layak. Bentuk intervensi pemerintah sejauh ini hanya sebatas pengaturan harga melalui harga eceran tertinggi (HET) atau pengendalian harga, tanpa mencari solusi tepat bagaimana produksi pertanian semakin efisien dan memberi nilai tambah ekonomi," kritik Syaiful.

Akar persoalan pertanian di Indonesia, menurut Syaiful, ada tiga cabang. Pertama, sengkarut masalah lahan.

Menurutnya, jumlah lahan pertanian yang hanya 7 juta hektare harus bergulat dengan rumah tangga petani yang jumlahnya tembus 27 juta. Ia menegaskan ini sangat tidak layak untuk digadang-gadang menjadi basis ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Jalan keluar yang bisa dilirik adalah reforma agraria, yang mirisnya tidak berjalan meski sejak reformasi dijadikan program unggulan. Dosa ini termasuk janji Jokowi pada 2014, yaitu menyediakan 9 juta lahan bagi para petani.

Kedua, Syaiful menilai lambannya modernisasi pertanian Indonesia, baik di sisi produksi maupun pascapanen di pedesaan. Imbasnya, nilai ekonomi pertanian Indonesia rendah dan tak bisa bersaing dengan negara lain.

Ketiga,nihil komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan reformasi di sektor pertanian secara sistematis, masif, dan konsisten. Ia menyebut Indonesia seharusnya berani selaiknya India, Vietnam, Thailand, dan Kamboja.

"Salah satu political willyang bisa dilihat adalah di politik anggaran. Apakah politik anggaran untuk pertanian dilakukan secara benar, tepat sasaran, dan konsisten," tandasnya.

Food Estate yang Justru Merugikan Petani

Catatan Mencuri Surga

IHSG Ditutup Loyo ke 7.198 Sore Ini******

Indeks hargasahamgabungan (IHSG) ditutup di level 7.198 pada Senin (5/2) sore. Indeks saham melemah 40,1 poin atau minus 0,55 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,29 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 33,21 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 200 saham menguat, 335 terkoreksi, dan 231 lainnya stagnan.

Senada dengan Asia, bursa saham Eropa bergerak bervariasi. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,40 persen, indeks DAX di Jerman naik 0,02 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis melemah 0,07 persen.

Bursa saham AS juga bergerak bervariasi. Indeks S&P 500 menguat 1,07 persen, indeks NYSE Composite melemah 0,08 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 1,74 persen.

[Gambas:Video CNN]

mimpi bintang yang sempurna

Basuki Bocorkan Kesiapan Infrastruktur Jelang HUT RI di IKN Tahun Ini******

Menteri PUPRBasuki Hadimuljono membocorkan progres persiapan upacara HUT RI ke-79 di IKN Nusantara pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Ia menjelaskan penanggung jawab utama 17 Agustus di IKN adalah Kementerian Sekretariat Negara (Setneg). Sementara, Kementerian PUPR bertugas menyediakan sarana dan prasarana.

Basuki pun menargetkan segala sarana dan prasarana untuk menunjang upacara bisa rampung pada Juli mendatang.

Ia menambahkan bahwa Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang juga menjabat kepala sekretariat presiden sudah ikut memantau kesiapan upacara HUT RI di IKN itu.

"Kalau yang pelaksanaannya kemarin kan Pak Heru Pj gubernur kan ke sana sebagai kasetpres," ucap Basuki.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah sejak lama menargetkan bisa melaksanakan upacara HUT RI di IKN Nusantara pada 2024 ini.

Jokowi mengatakan progres pembangunan IKN Nusantara telah berjalan baik. Ia meyakini pembangunan akan sesuai jadwal jika pembangunan terus berjalan baik.

Lihat Juga : Apa Itu Beras SPHP Bulog yang Viral Ditempeli Stiker Prabowo-Gibran?

Pembangunan infrastruktur di IKN pun saat ini terus dikebut. Untuk akses jalan, Jokowi menargetkan pembangunan Tol IKN 3B selesai pada Juni 2024. Tol itu menghubungkan Balikpapan dengan IKN.

berkata tol sepanjang 55 kilometer itu sudah setengah rampung. Ia berharap jalan itu bisa selesai sesuai target.

"Ini progresnya sudah hampir 55 persen, diharapkan pada Juni 2024 sudah bisa dipakai," kata Jokowi di Balikpapan beberapa waktu lalu.

Jokowi berkata selama ini akses ke IKN hanya lewat Tol Samarinda-Balikpapan. Perjalanan dengan tol itu memakan waktu 2 jam 15 menit karena harus memutar lewat Sepaku.

Tol IKN akan memangkas separuh waktu perjalanan dari Balikpapan ke IKN. Total waktu tempuh diperkirakan 50 menit.

"Ini akan mempercepat mobilitas orang dan barang nantinya ke Nusantara," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Selamat jangkar

Respons PUPR soal Basuki Siap Mundur dari Kabinet: Kami Fokus Tugas******

Kementerian PUPR menekankan saat ini sang menteri, Basuki Hadimuljono, tengah fokus bekerja di tengah isu paling siang mundur dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan tidak tahu menahu mengenai isu mundur tersebut. Tapi ia menduga itu adalah bagian dari politik.

"Itu politik, tidak tahu saya. Belum tahu. Saya juga belum ketemu Pak Menteri," ujarnya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (18/1).

Meski begitu, Zainal menuturkan Kementerian PUPR saat ini tetap fokus menjalankan tugas.

"Biasa saja ini tahun politik, yang penting PU kerja, dikasih tugas, kami laksanakan. Seperti harapan teman-teman semua," jelasnya.

Sebelumnya, Faisal Basri mengungkapkan ada dua menteri yang sudah sangat siap untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Para menteri teknokrat ini disebut sudah tak nyaman lagi berada di Kabinet Indonesia Maju. Alasannya karena kepala negara dinilai sudah melanggar aturan dengan menggunakan kekuasaan demi kepentingan politik.

"Saya ngobrol kan dengan petinggi-petinggi partai. Nah munculah, katanya yang paling siap itu Ibu Sri Mulyani, Pak Basuki juga dalam kaitannya dalam Gibran ini ya, karena ini sudah beyond akal sehat gitu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewi Luar Angkasa Kiamat

Kemenkop Panggil 12 Bank 'Akali' KUR, Sanksi di Tangan Airlangga******

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) memanggil 12 lembaga penyalur yang diduga 'mengakali' penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius mengatakan ini adalah tindak lanjut dari survei mereka kepada 1.047 debitur di 23 provinsi. Kemenkop UKM menemukan masih ada lembaga penyalur yang meminta agunan untuk kredit maksimal Rp100 juta yang seharusnya bebas jaminan.

Yulius menyebut pelanggaran soal penarikan agunan itu ditemukan pada 9 dari 12 penyalur. Rinciannya, 3 Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), 5 Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan 1 lembaga keuangan lain.

"Sanksinya, dalam KUR ini kan masyarakat minjam suku bunganya 6 persen. Nah, suku bunga di pasar 18 persen, dikurangi 6 persen berarti 12 persen itu kita subsidi dari pemerintah. Sanksinya itu bagi bank yang melakukan (mengakali KUR) akan kita cabut subsidinya. Itu kita sampaikan ke Komite Kebijakan yang dipimpin Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto)," imbuh Yulius.

Yulius menjelaskan pihaknya sudah menindaklanjuti soal temuan dari hasil survei Kemenkop UKM. Ia menyebut timnya juga telah berdiskusi 12 lembaga penyalur tersebut.

Berdasarkan klarifikasi dari para lembaga penyalur, sejumlah kredit yang ditarik agunan ditetapkan sebelum 2023. Dengan kata lain, jaminan diambil sebelum aturan soal batas maksimal kredit tanpa agunan sebesar Rp100 juta.

"Perbankan laporkan ternyata ada beberapa yang (kredit) 2018 dan itu memang belum di-state (ditetapkan) sampai dengan Rp100 juta tidak gunakan agunan tambahan, karena masih ikuti aturan lama," jelasnya.

"Kebanyakan dari yang kita temukan itu tetap meminta agunan tambahan karena dinamika perubahan. Dulu KUR Mikro Rp25 juta, naik Rp50 juta, lalu Rp100 juta. Jadi, terdapat akad-akad lama dan jadi yang dari sisi aturan memang boleh di mana batas Rp100 juta itu 2023," tutup Yulius.

Pada Desember 2023 lalu, Kemenkop UKM mencatat dari 894 debitur KUR mikro dan super mikro, ada pelanggaran berupa pengenaan agunan 16,1 persen alias 144 orang. Padahal, KUR dengan maksimal Rp100 juta tidak boleh dikenakan jaminan, sesuai Permenko Nomor 1 Tahun 2023.

[Gambas:Video CNN]

Raja Keberuntungan

Pedagang Pasar Desak Satgas Pangan Polri Gerak Atasi Kelangkaan Beras******

Pedagangpasar tradisional meminta Satgas Pangan Polriturun tangan mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga beras.

Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Reynaldi Sarijowan menyebut permintaan itu disampaikan karena harga beras sudah meroket 20 persen pada 2024 ini.

Hal itu melebihi kenaikan tahun lalu. Ia mencatat saat ini harga beras tembus Rp18 ribu per kg, dari yang sebelumnya hanya Rp14 ribu per kg.

"Termasuk, mendorong Satgas Pangan Polri agar memantau stok yang dimiliki oleh pihak-pihak tersebut di atas agar tidak tertahan dan segera dikeluarkan," desak Reynaldi.

Selain itu, IKAPPI menuntut pemerintah menggenjot produksi di 2024. Salah satu jalan yang harus ditempuh adalah pemberian subsidi, termasuk subsidi pupuk yang perlu diperbesar anggaran dan cakupan pemberiannya.

Di lain sisi, Kantor Staf Presiden (KSP) pimpinan Moeldoko meminta Satgas Pangan tak buru-buru bergerak dalam sengkarut masalah beras di tanah air. KSP tak ingin satgas menindak penjual beras di atas harga eceran tertinggi (HET).

Deputi III KSP Edy Priyono mengaku timnya sempat memonitor keberadaan beras premium di 15 minimarket, di mana hasilnya nihil. Namun, beras malah ditemukan di toko online, termasuk milik minimarket tersebut.

Beras-beras yang dijual secara online itu diklaim melebihi HET. Namun, Edy menegaskan temuan itu bukan sebagai saran agar Satgas Pangan menindak penjual beras nakal.

Edy mengaku sudah ada diskusi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) soal kelangkaan beras di sejumlah ritel modern. Meski melebihi HET, ia mengklaim beras-beras tersebut bisa membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Kami berpikir saat ini mungkin jangan ada penindakan dulu ya, termasuk yang di online itu, ya mungkin bapak-bapak Satgas Pangan. Meskipun kita tahu, saya tadi sebutkan harga di online itu lebih tinggi dari HET. Mungkin untuk sementara waktu tidak perlu dipersoalkan dulu karena ini cukup membantu supaya beras ada," ucap Edy dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (19/2).

"Sementara di offline minimarket, ini kita terus menunggu teman-teman dari Bulog (menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan/SPHP ke ritel). Kita tahu perlu waktu untuk mengemas, menyiapkan, kemudian juga harus ada permintaan dari jaringan ritel modern. Ini nanti kalau minggu depan sudah ada jadwal, mungkin kita bisa sama-sama lihat ke lapangan," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]