cara kredit di kredivo

trik olympus modal receh 736Jutaan kata 996646Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara kredit di kredivo》

Sudin KPKP Jakpus selenggarakan sembako murah untuk tekan harga pangan******

Program tersebut  sudah digelar beberapa kali di sejumlah wilayah

Jakarta (ANTARA) - Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) Jakarta Pusat menyelenggarakan kegiatan penjualan sembako murah untuk menekan harga pangan menjelang bulan Ramadhan.

“Kegiatan ini menggandeng program tanggungjawab sosial perusahaan sehingga harganya bisa menjadi sangat terjangkau dari Rp135 ribu menjadi Rp100 ribu sudah mendapat beberapa barang (items) terdiri atas beras, minyak goreng, terigu, gula,” kata Kepala Suku Dinas, Penty Yunesi Pudyastuti ​​​​​​​ di Jakarta, Senin.

Program tersebut  sudah digelar beberapa kali di sejumlah wilayah. Hari ini, kegiatan sembako murah juga dilakukan kembali di kedai Swadarma, Kecamatan Tanah Abang.

Di samping itu, Penty juga menjelaskan selain dengan program sembako murah, gerakan menanam cabai di wilayah Jakarta Pusat juga dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan mengatasi kenaikan harga.

Sehingga, untuk kebutuhan cabai minimal bisa terpenuhi untuk kebutuhan rumah tangga, lanjut Penty.

Selain itu, Satuan tugas (satgas) pangan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga terus melakukan pemantauan stok, harga, dan mutu beras di Jakarta secara rutin menjelang Ramadhan 2024.

Pemprov DKI Jakarta pun turut menjaga pasokan yang masuk ke DKI Jakarta melalui kerja sama dengan pemerintah pusat dan antar pelaku usaha dengan konsep kerja sama bisnis (business to busienss/ b2b) dengan mengoptimalkan peran PT Food Station Tjipinang Jaya.
Baca juga: Polisi bagikan 350 kantong beras bagi warga di Taman Sari
Baca juga: Wali Kota: Stok dan harga beras di Jakarta Barat terkendali
Baca juga: Meski hujan, warga Jaksel tetap berburu sembako murah

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Putri Maluku Utara 2022 Gusti Chairunissya mangkir dari panggilan KPK******

Jakarta (ANTARA) - Putri Maluku Utara 2022 Gusti Chairunissya Kusumayuda mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).

"Saksi yang dipanggil tim penyidik terkait penyidikan perkara tersangka AGK, tidak hadir dan tanpa konfirmasi kaitan alasan ketidakhadirannya," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Pemeriksaan terhadap Gusti Chairunissya awalnya dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat (1/3). Pada jadwal pemeriksaan tersebut penyidik KPK juga dijadwalkan memeriksa politikus Partai Gelora Elang Kusnandar Prijadikusuma sebagai saksi dalam perkara yang sama. Namun, Elang juga tidak hadir tanpa keterangan.

Sementara itu, Kasubdit Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM RI Cecep Mochamad Yasin yang dijadwalkan diperiksa terkait dengan kasus AGK pada hari Selasa (27/2), juga tidak hadir tanpa memberikan keterangan kepada penyidik.

Penyidik KPK selanjutnya akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap para saksi tersebut. Namun, belum mengumumkan jadwal baru pemeriksaan terhadap ketiga saksi tersebut.

"KPK ingatkan untuk kooperatif hadir pada jadwal pemanggilan berikutnya dan hadir menjadi saksi adalah kewajiban hukum," ujar Ali.

Baca juga: KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba
Baca juga: KPK panggil Gusti Chairunissya Kusumayuda terkait Abdul Ghani Kasuba

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang adalah KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan, antara lain, untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI, dan KW sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001

Tersangka AGK, RI, dan RA sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：menang303、lapor situs slot penipu、mission slot

Terkait：slot agen gacor、erek erek versi baru、slot online、akun demo mahjong ways 3、25 bonus 25 slot、situs togel terpercaya bet 100 perak、garengslot、buku 1000 tafsir mimpi、agbola99、situs slot deposit pakai qris

---

---

bab terbaru：server thailand gacor x500（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07