cara dapat uang 500 juta

Menuju Jalan Menuju Dewa Makanan

depo 100 jadi 200

Tsunami akibat gempa Jepang sapu 190 hektar lahan di tiga kota******

Kanazawa, Jepang (ANTARA) - Gelombang tsunami akibat gempa dahsyat yang mengguncang Semenanjung Noto dan sekitarnya di Jepang tengah pada Hari Tahun Baru telah menyapu sekitar 190 hektar lahan di tiga kota, demikian diumumkan pemerintah pada Senin.

Sementara itu jumlah korban jiwa dari bencana gempa telah naik menjadi 222 pada Senin sore, dua minggu setelah gempa bermagnitudo 7,6, menurut pemerintah prefektur Ishikawa.

Tsunami menyebabkan sebagian besar kerusakan di bagian timur laut semenanjung, termasuk Suzu dan Noto di pesisir Laut Jepang, menghancurkan rumah-rumah dan fasilitas pelabuhan, sedangkan tingkat kerusakan sepenuhnya belum dapat diperkirakan.

Wilayah seluas 190 hektar tersebut termasuk kota pesisir Shika di tengah prefektur, menurut pemerintah pusat.

Kepala Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi dalam konferensi pers mengatakan bahwa pemecah gelombang rusak setidaknya di tujuh pantai yang dilanda gelombang tsunami.

Luasnya genangan diketahui berdasarkan gambar yang diambil oleh helikopter Kementerian Pertanahan dan pemerintah prefektur, serta informasi peta dari Otoritas Informasi Geospasial negara tersebut.

Pemerintah Wajima yang dilanda bencana mengatakan bahwa siswa sekolah menengah pertama di kota utara Ishikawa akan dievakuasi ke fasilitas prefektur di kota selatan Hakusan pada Rabu.

Sumber: Kyodo
Baca juga: Angin kencang diprediksi akan terjang daerah dilanda gempa di Jepang
Baca juga: Jepang mulai bangun perumahan sementara bagi korban gempa
Baca juga: Jepang tingkatkan subsidi untuk bantu komunitas yang terdampak gempa

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Remaja yang merindukan penyakit cinta

peluru4d

PDI Perjuangan terima pengunduran diri Maruarar Sirait******

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan DPP partainya telah menerima pengunduran diri dari politikus senior Maruarar Sirait.

"DPP partai telah menerima laporan dari Pak Utut Adianto (wakil sekjen PDI Perjuangan) bahwa Pak Ara Sirait telah mengajukan pengunduran diri dengan menyerahkan KTA (kartu tanda anggota) partai," kata Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Hasto mengatakan Maruarar atau Ara menjadi anggota PDI Perjuangan berdasarkan prinsip kesukarelaan. Sehingga, Ara pun mengundurkan diri dari partai berlambang banteng moncong putih itu secara sukarela.

Menurut Hasto, pengunduran diri Ara tersebut merupakan bagian dari konsolidasi kader partai, mengingat hal itu terjadi saat partai sedang berjuang untuk menempatkan kedaulatan rakyat sebagai hukum tertinggi dalam menentukan pemimpin.

Baca juga: Ikuti langkah Jokowi, Maruarar Sirait keluar dari PDI Perjuangan

"Dan sekaligus melakukan koreksi terhadap berbagai upaya yang mencoba untuk melanggengkan kekuasaan sampai harus terjadi pelanggaran etik berat oleh Anwar Usman (hakim konstitusi) melalui manipulasi hukum di MK (Mahkamah Konstitusi)," ujar Hasto.
​​​​​​​
Sebelumnya, Senin (15/1), Maruarar Sirait memutuskan keluar dari PDI Perjuangan setelah puluhan tahun menjadi kader partai berlambang banteng moncong putih itu.
​​​​​​​
"Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mega (Ketua Umum Megawati Soekarnoputri), Pak Hasto, dan jajaran partai karena selama ini sudah mengizinkan saya berbakti melalui PDI Perjuangan," ujar Maruarar di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin.

Dia pun berterima kasih kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Hasto Kristiyanto, dan elite partai lainnya selama dia bergabung di partai tersebut.

Baca juga: Maruarar bagikan foto bertemu Jokowi di medsos seiring pamit dari PDIP

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Saya yang terkuat dalam sistem perjalanan waktu dalam sejarah

sumobet88

Bawaslu Sumut telusuri rekaman suara ajakan memilih salah satu paslon******

Medan (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu(Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara(Sumut) melakukan penelusuran terkait rekaman suara ajakan memilih salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024 yang diduga dilakukan pejabat Kabupaten Batubara.

Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Bawaslu Sumut, Saut Boangmanalu, di Medan, Senin menjelaskan pihaknya mulai melakukan penelusuran dengan meminta klarifikasi kepada sejumlah pihak-pihak terkait .

"Jadi, setelah kita menerima video sebenarnya audio yang viral itu. Ada stiker mencantumkan foto, ada foto dan lainnya. Mendapatkan informasinya itu, langsung kita perintahkan Bawaslu Batubara, melakukan tindak lanjut untuk melakukan penelusuran," ujar Saut Boangmanalu.

Ia menjelaskan Bawaslu Sumut telah memerintahkan Bawaslu Kabupaten Batubara untuk menjadwalkan dan meminta klarifikasi kepada pihak- pihak terkait.

"Tadi sekitar dari Jam 10 ke jam 11 siang ini. Sudah ada yang datang ke Bawaslu Batubara. Tapi, apa hasilnya saya belum tahu," kata dia.

Ia menjelaskan bahwa sampai saat ini, pihaknya belum dapat menyimpulkan karena masih melakukan penelusuran terkait rekaman suara tersebut.

"Karena, kita memproses itu kita belum bisa mengeluarkan statement apa-apa. Kita masih melakukan pendalaman dan penelusuran, kita lihat hasilnya dulu," ujarnya.

Di sisi lain, Saut mengimbau seluruh aparatur dan penyelenggara negara untuk bersama-sama menjaga netralitas selama tahapan Pemilu 2024.

"Jadi, kami dari Bawaslu Sumut, mengajak semua pihak dan penegakan hukum. Seharusnya, menjadi salah satu tonggak, penyelenggaraan pemilu supaya sesuai dengan aturan, supaya pro aktif. Apa yang terjadi, tidak mau berasumsi, ayo kita buktikan dengan perilaku dan keputusan kita, kita benar-benar pemilu ini bisa berjalan dengan damai, berjalan sesuai aturan," ujarnya.
Baca juga: Bawaslu Sumut sebut peserta pemilu wajib patuhi zonasi pemasangan APK

Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Sejarah perjuangan perempuan yang membanggakan

cuan138

Jubir Luhut: tidak ada rencana naikkan pajak motor BBM******

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi menegaskan bahwa tidak ada rencana pemerintah untuk menaikkan pajak sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat.

Jodi menjelaskan bahwa pernyataan yang diungkapkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Kamis (18/1) itu merupakan salah satu wacana yang dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait upaya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek beberapa hari lalu.

"Pak Menko kemarin bukan berbicara soal menaikkan pajak sepeda motor dalam waktu dekat. Itu adalah wacana dalam rangkaian upaya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek yang juga sudah sempat dibahas dalam Rakor lintas K/L beberapa hari lalu," katanya di Jakarta, Jumat.

Usulan pajak kendaraan bermotor itu sendiri muncul dalam rakor tersebut sebagai upaya memberikan faktor pendorong untuk mempersulit penggunaan kendaraan pribadi dan membuat masyarakat terdorong menggunakan angkutan umum. Usulan lain yang dibahas dalam rakor tersebut juga termasuk insentif, seperti diskon tarif bagi pengguna angkutan umum.

Baca juga: Menko Luhut: Kendaraan listrik bagian penting mitigasi perubahan iklim

"Jadi itulah yang dimaksud oleh Pak Menko. Tidak ada rencana untuk menaikkan pajak terkait kendaraan bermotor dalam waktu dekat. Semua ini adalah wacana yang masih berada dalam tahap kajian mendalam, terutama untung ruginya terkait dengan manfaat dan beban yg akan ditanggung masyarakat. Pemerintah tentu akan berhati hati dalam menerapkan pajak baru dan memastikan bahwa dampaknya tidak memberatkan masyarakat," jelas Jodi.

Diketahui sebelumnya, dalam sambutannya lewat sebuah video yang diputar pada peresmian peluncuran sebuah jenama dan produk kendaraan berbasis baterai di Jakarta, Kamis (18/1), Luhut mengungkapkan wacana untuk menaikkan pajak kendaraan sepeda motor non-listrik guna mensubsidi transportasi umum seperti LRT atau kereta cepat. Di sisi lain, wacana tersebut juga dinilai akan mampu mendukung upaya untuk menurunkan polusi udara sekaligus mendukung daya saing Indonesia dalam pengembangan industri kendaraan listrik.

"Kami tadi rapat dan berpikir untuk menaikkan pajak untuk kendaraan sepeda motor non-listrik sehingga nanti itu bisa memberikan subsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau kereta cepat. Dengan demikian, kita mencoba melihat ekuilibrium dan juga dalam konteks menurunkan polusi udara," papar Luhut.

Menurut Luhut, pihaknya telah merumuskan sejumlah langkah-langkah mitigasi mengenai perubahan iklim, ketahanan energi, dan beberapa hal lain yang kemudian akan dibicarakan bersama dalam rapat terbatas untuk mendapatkan keputusan dari Presiden Joko Widodo pada pekan mendatang.

Baca juga: Luhut minta Pemprov DKI perluas cakupan layanan kendaraan listrik

"Dalam beberapa bulan ini kami sudah menemukan simpul-simpul masalah dan saya pikir ini kesempatan yang bagus untuk membuat Jakarta lebih bersih, lebih sehat, dan bisa mengurangi subsidi berobat yang mencapai Rp10 triliun. Kita cari ekuilibrium untuk membuat ekonomi tetap berjalan dengan baik, seperti waktu penanganan COVID, sehingga ekonomi bisa jalan dan penanganan polusi udara juga berjalan," tegas dia.

Masalah polusi udara, Luhut melanjutkan, tidak mengenal pangkat dan jabatan, tidak mengenal posisi, suku, serta agama. Problematika tersebut dapat berdampak kepada siapa pun sehingga masyarakat harus menjadikannya sebagai musuh bersama.

"Kita melawan satu polusi udara yang kita bikin sendiri. Sekarang kita tangani supaya bisa berjalan. Saya minta semua bekerja sama, silakan ada masukan, kami sangat senang untuk bisa nanti dimasukkan dalam bagian peraturan-peraturan. Kami akan melakukan rapat lagi tanggal 22 bulan ini dan selanjutnya bila sudah selesai, kami akan minta rapat kabinet terbatas dengan presiden. Nanti presiden memutuskan karena menyangkut pajak dan lain-lain untuk kepentingan kita semua," kata Luhut pada penghujung penjelasannya.


 

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Peri dokter ajaib

siagabet

Presiden Jokowi lantik anggota KPPU di Istana Negara******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis.

Sembilan anggota KPPU yang dilantik oleh Presiden yaitu M. Fanshurullah Asa, Aru Armando, Rhido Jusmadi, Gopprera Panggabean, Hilman Pujana, Moh Noor Rofieq, Mohammad Reza, Eugenia Mardanugraha, dan Budi Joyo Santoso.

"Demi Allah saya bersumpah/Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya, akan setia kepada UUD Negara RI tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Presiden Jokowi, yang diikuti oleh para anggota KPPU.

Kesembilan anggota KPPU juga bersumpah bahwa dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Akan bertugas selama lima tahun, mereka dilantik berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang ditetapkan pada 8 Januari 2024.

KPPU adalah lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan UU Nomor 5/1999 dan UU Nomor 20/2008, terdiri dari Anggota KPPU yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Seluruh anggota KPPU berkomitmen untuk menyejahterakan rakyat melalui penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan kemitraan UMKM yang sehat di Indonesia.
Baca juga: Presiden Jokowi lantik Arsul Sani jadi Hakim Konstitusi
Baca juga: KPPU putuskan 105 perkara persaingan usaha sejak 2018 hingga 2023
Baca juga: KPPU catat pelaksanaan atas putusan tahun 2018-2023 naik 7,2 persen

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Penyelamat Pesawat

aplikasi buat kredit barang

Asosiasi kesehatan soroti absennya paslon yang tak hadir dalam dialog******

"Kehadiran dari para pasangan calon pada acara hari ini adalah sekali lagi mempertegas komitmen dari pasangan calon terkait dengan kesehatan,"

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi kesehatan dan organisasi profesi bidang kesehatan yang tergabung ke dalam Komunitas Profesi dan Asosiasi Kesehatan (KOMPAK) menyoroti absennya pasangan calon (paslon) yang absen dalam dialog Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) yang diadakannya. Kegiatan yang berjudul Dialog Nasional KOMPAK dengan Capres dan Cawapres RI Tentang Pembangunan Kesehatan Indonesia hanya dihadiri oleh Capres nomor urut satu Anies Rasyid Baswedan secara virtual. "Kehadiran dari para pasangan calon pada acara hari ini adalah sekali lagi mempertegas komitmen dari pasangan calon terkait dengan kesehatan," kata Koordinator KOMPAK Moh. Adib Khumaidi di sela-sela kegiatan tersebut di Jakarta, Selasa. Adib mengemukakan kegiatan dialog ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya, di mana sebelumnya KOMPAK mengundang perwakilan dari tim sukses (timses) masing-masing paslon untuk dapat berdiskusi terkait program masing-masing paslon di bidang kesehatan. "Dua kali fase yang kita lakukan, yang pertama pertemuan dengan timses. Konteksnya adalah menjelaskan tentang terms of referencedari kegiatan yang kita lakukan, sehingga pasangan calon, baik capres maupun cawapres itu sudah punya konsep dari apa yang sudah kita diskusikan bersama timses," paparnya. Adib menilai timses yang telah diajak berdiskusi mempunyai peran di dalam membuat, membantu, mendefinisikan, dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan kesehatan serta masukan yang sudah diberikan oleh pihaknya. "Sehingga kita berharap di timses itu juga bisa melakukan sebuah pengawalan-pengawalan terkait dengan masukan-masukan yang bisa kita lakukan," ucapnya yang juga menjabat Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI). "Nah, inilah yang kemudian kita tekankan di sini. Jadi, kita tidak bicaranya bahwa, oh ini kan kemarin sudah disampaikan ke timses saja. Tapi dengan kehadiran beliau, dengan disampaikan secara langsung, maka buat kami dan seluruh anggota tentunya bisa memberikan sebuah gambaran tegas bahwa 'oh inilah visi-misi kesehatan dari masing-masing pasangan calon'," tambahnya. Meski demikian, Adib menyatakan pihaknya netral dan tidak memihak kepada paslon tertentu pada Pemilu 2024 ini. "Perlu kami tegaskan, secara institusi, kami organisasi yang ada di KOMPAK tetap akan menjunjung tinggi netralitas, tetap akan menjunjung tinggi independensi," tutur Moh. Adib Khumaidi.  

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024