situs pencarian aman

Bunga mekar di Jinxiang

Imbal Hasil Obligasi AS Melemah, Emas Antam Bertengger di Rp980 Ribu******

Harga jual emasPT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp980 ribu per gram pada Jumat (25/11). Harga emas Antam ini turun Rp1.000 per gram dibandingkan harga pada perdagangan sebelumnya.

Begitu juga harga pembelian kembali (buyback) turun Rp1.000 dari sebelumnya Rp885 ribu per gram menjadi Rp884 per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp540 ribu, 2 gram Rp1,9 juta, 3 gram Rp2,825 juta, 5 gram Rp4,675 juta, 10 gram Rp9,295 juta, 25 gram Rp23,112 juta, dan 50 gram Rp45,145 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX menguat 0,51 persen menjadi US.769 per troy ons. Begitu juga harga emas di perdagangan spot menguat 0,03 persen menjadi US.755 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memperkirakan harga emas berpotensi menguat pada perdagangan hari ini didorong oleh melemahnya imbal hasil obligasi AS.

"Emas diperkirakan masih berpotensi menguat dengan imbal hasil obligasi AS 10 tahun yang turun ke level terendah dalam 1,5 bulan, namun kenaikan akan terbatas dalam perdagangan yang sepi oleh liburan thanksgiving di AS," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.745 per troy ons dan resistance US.765 per troy ons.

Kehidupan ini, waktu itu

Kalah dari Obligor di PTUN, Satgas BLBI Bakal Banding******

Ketua Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) Rionald Silaban mengatakan akan mengajukan banding terhadap kekalahan dalam gugatan yang ditujukan oleh obligor BLBI.

Pekan lalu, Satgas BLBI kalah dalam gugatan yang diajukan oleh Setiawan Harjono, besan eks Ketua DPR Setya Novanto dan saudaranya Hendrawan Harjono terkait dengan penyitaan aset lapangan golf dan properti di Bogor sebagai jaminan utang bos PT Bank Asia Pacific (Aspac).

"Kita banding. Secepatnya," kata Rionald singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (24/11).

"Menyatakan batal keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berupa pencatatan blokir terhadap bidang tanah 1-274," demikian bunyi putusan PTUN Bandung tersebut yang dikutip pada Jumat (18/11).

Sebelumnya, Satgas BLBI memang menyita tanah dengan total luas 89,01 hektare (Ha) di Bogor pada Juni 2022. Penyitaan dilakukan karena Satgas meyakini aset itu milik obligor BLBI duo Harjono.

Penyitaan dilakukan terkait utang dana BLBI Harjono bersaudara kepada negara sebanyak Rp3,57 triliun.

Aset yang disita berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya atas nama PT Bogor Raya Development dan anak usahanya PT Bogor Real Estatindo. Di atas tanah yang disita itu berdiri perumahan, padang golf, hingga beberapa hotel.

Adapun kekalahan gugatan ini tak hanya sekali dialami oleh Satgas BLBI. Sebelumnya, satgas juga kalah dari gugatan yang diajukan oleh Irjanto Ongko, anak obligor BLBI Kaharudin Ongko, karena tidak terima tindakan penyitaan yang dilakukan pemerintah.

PTUN Jakarta memenangkan gugatan Irjanto Ongko pada 2 November setelah mengajukan pada 7 Juli 2022 lalu. Dengan putusan ini, maka PTUN menyatakan aset yang disita oleh Satgas BLBI dari penggugat dengan total luas 2.800 meter persegi batal atau tidak sah.

Adapun aset tanah yang disita sebelumnya dari obligor Kaharudin Ongko dan diakui sudah menjadi milik Irjanto Ongko adalah:

Pertama, sebidang tanah seluas 1.825 meter persegi di Jalan Karang Asem Utara Blok C/6 Kav. No. 15 dan 16, RT. 008, RW. 002, Kelurahan Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan berstatus Sertifikat Hak Milik No. 00553, Surat Ukur Nomor 00176/Kuningan Timur/2018, 30 Juli 2018, NIB 09020206.00045 yang ia klaim sudah menjadi hak miliknya.

Kedua, sebidang tanah seluas 1.047 meter persegi di Jalan Mega Kuningan Timur Blok C.6 Kav. No. 14, RT. 008, RW. 002, Kelurahan Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan berstatus Sertifikat Hak Milik No. 00554, Surat Ukur Nomor 00177/Kuningan Timur/2018, tanggal 30 Juli 2018, NIB 09020206.00128 yang ia klaim sudah menjadi miliknya.

[Gambas:Video CNN]

produser superstar

Buruh Minta Ada Upah Sektoral Supaya Gaji Industri Kerupuk******

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengusulkan agar pemerintah menggunakan upah minimumsektoral selain dengan upah minimum provinsi (UMP) yang sudah ada dalam menentukan penghasilan pekerja.

Menurutnya, upah sektoral dibutuhkan sebab tiap sektor usaha tak bisa disamakan. Misalnya perusahaan mobil tak bisa disamakan dengan perusahaan kerupuk.

"Masa pabrik kerupuk sama pabrik Toyota dengan pabrik Panasonic upahnya sama. Kan kelewatan. Maka selain upah minimum, harus ada upah minimum sektoral," ujar Said dalam konferensi pers daring, Jumat (25/11).

"Nggak ada itu, di negara Pancasila tidak mengenal sama rata sama rasa. Yang berlebih berbagi, yang kurang jangan berlebihan kita mintanya," tuturnya.

Said meyakinkan nantinya upah sektoral di kabupaten/kota ataupun provinsi bisa bersama-sama dihitung dengan mengikutsertakan tripartit yaitu pengusaha, buruh, dan pemerintah.

"Kalau sektoral, pakai besaran dong, ya mobil lebih besar daripada pabrik tekstil. Pabrik pertambangan dan perbankan lebih besar dari teknologi. Saya sangat setuju upah minimum sektoral dihidupkan kembali," tegasnya.

Saat ini, para buruh sedang menunggu pemerintah mengumumkan upah minimum 2023 yang bakal dilakukan Desember besok. Dalam proses penetapan upah minimum itu, pemerintah akan merujuk aturan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 18 tahun 2022 tentang Upah Minimum 2023.

Lewat permen itu, pemerintah memberikan batas maksimum kenaikan upah sebesar 10 persen. Meski demikian, asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) berencana untuk menggugat permen itu ke Mahkamah Agung.

[Gambas:Video CNN]

kerajaan Atlantis

Ahli IPB Kritik Food Estate Era Soeharto sampai Jokowi******

Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB sekaligus Associate Researcher CORE Dwi Andreas Santosa menegaskan program food estate atau lumbung pangan nasional adalah pemborosan dan bukan solusi masalah pangan Indonesia.

"Sering kali saya sebut, food estateini melanggar kaidah-kaidah ilmiah, melanggar 4 pilar pengembangan lahan pangan skala besar, terkait tanah dan agroklimat, infrastruktur, budidaya dan teknologi, serta sosial-ekonomi," katanya dalam CORE Economic Outlook 2023: Harnessing Resilience against Global Downturn, Rabu (23/11).

Andreas lantas menceritakan sejarah membuktikan food estate selalu gagal di Indonesia. Kegagalan bisa dilihat dari dari pengembangan lahan gambut (PLG) satu juta hektare yang terjadi pada masa Orde Baru (Orba) hingga Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kemudian akibat pernyataan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Indonesia mencanangkan lagi program food estate, dan tidak ada ceritanya. Pemborosan dana yang luar biasa besar, berapa puluh triliun dana yang sudah kita gelontorkan untuk food estatedan tidak menghasilkan apapun," tegasnya.

Menurutnya, lebih baik pemerintah fokus kepada satu hal, misalnya memperbaiki lahan gambut 1 juta hektare yang sekarang sudah rusak berat. Andreas mengatakan perlu Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) untuk membangun food estate.

Andreas menegaskan setiap presiden jangan berganti-ganti program. Itu yang membuat food estatebelum menjadi solusi pangan Indonesia sampai saat ini karena tidak fokus membangun dan mengurusnya.

Pemerintah sebelumnya menganggarkan Rp1,595 triliun untuk mendanai food estatepada 2021-2023. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut proyek ini berkaitan dengan pertahanan.

"Ada sinyalemen presiden ingin mengembangkan pertahanan yang kuat berdimensi holistik melalui penguatan pertahanan militer dan nonmiliter sekaligus," kata Prabowo di Dies Natalis Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada pertengahan Oktober 2020.

[Gambas:Video CNN]

Di sisi lain, Presiden Jokowi pun mengapresiasi Kementerian Pertanian dalam pengembangan kawasanfood estatedi Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia berharap proyek di Belu dapat dioptimalkan untuk mendongkrak kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

Jokowi menuturkan pembukaan food estate merupakan salah satu terobosan dalam membangun kemajuan pertanian dengan menggunakan teknologi modern. Menurutnya, diperlukan keberanian mencoba menggunakan teknologi di lahan-lahan yang sulit seperti NTT.

Tuan Surgawi Bintang Kutub

Imbauan Kemnaker ke Pengusaha: Jadikan PHK Jalan Terakhir******

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri mendorong pengusaha dan pekerja/buruh untuk terus melakukan dialog bipartit, supaya badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengintai di sejumlah industri belakangan ini bisa dihindari. 

"PHK merupakan jalan paling akhir bila suatu hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja tidak lagi dapat dipertahankan. Karena sebagai jalan paling akhir, maka semua pihak harus berupaya agar tidak terjadi PHK," kata Putri melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (24/11/2022).

Putri yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua LKS Tripnas Unsur Pemerintah menilai PHK dilakukan sebagai respons perusahaan akibat adanya perubahan ekonomi global yang menuntut mereka melakukan penyesuaian atas bisnisnya dan efisiensi terhadap pekerjanya.

"Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha sehingga tidak terjadi PHK seperti mengurangi fasilitas pekerja tingkat manajerial, penyesuaian shift dan jam kerja, pembatasan kerja lembur yang keseluruhannya itu sekali lagi harus didiskusikan dan dimusyawarahkan secara bipartit baik pelaksanaan maupun jangka waktunya" ujar Putri.

Namun andaikan PHK tak dapat dihindarkan, ia mengingatkan agar PHK yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik secara prosedur maupun hak-hak yang seharusnya diberikan kepada pekerja.

"Berkaitan dengan hal ini, kami akan lakukan pembinaan terlebih dahulu sampai prosedur yang dilakukan benar-benar telah dilaksanakan sesuai aturan," katanya.

Sedangkan untuk pekerja/buruh yang terkena PHK, Putri menyebut bahwa terdapat beberapa bentuk pelindungan yaitu hak atas akibat PHK berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai perat peraturan perundang-undangan.

Kemudian, manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja, serta manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dalam bentuk uang tunai. Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan program bantalan sosial lainnya seperti manfaat Kartu Prakerja.

Lebih lanjut, Putri menjelaskan bahwa Pemerintah saat ini tengah menggodok sejumlah opsi kebijakan yang mendukung resiliensi industri dalam negeri dalam menghadapi gejolak ekonomi global.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Barat: Diary of the Bone Demon

Harga Kripto Masih Lesu, Bitcoin Betah di US Ribuan******

Mayoritas aset kripto masih lesu ditunjukkan dengan penurunan harga baik dalam 24 jam terakhir maupun sepekan terakhir.

Mengutip coinmarketcap.com, Jumat (25/11), harga bitcoin berada di level US.414 per keping, turun 1,45 persen dalam 24 jam dan 2,52 dalam sepekan.

Ethereum dijual US,177 per keping, turun 1,88 persen dalam 24 jam dan 3,61 persen dalam seminggu.

BNB dalam sepekan naik 9,1 persen, tapi melemah 0,8 persen dalam sehari. Kripto itu kini ada di level US6 per keping. XRP berada di level US<句子>,3942 per keping naik 3,83 persen dalam sepekan dan menguat 2,9 persen dalam sehari.

Dogecoin berada di level US<句子>,081 per keping, anjlok 5,25 persen dalam seminggu dan turun 1,09 persen dalam sehari. Cardano dan Polygon keduanya menurun baik dalam sepekan maupun semalam, dengan masing-masing harga US<句子>,310 per keping dan US<句子>,827 per keping.

Saat ini, kripto masih dilarang sebagai alat bayar di Indonesia. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga tidak masalah selama digunakan sebagai investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Selain itu, aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]