slot paling gacor sekarang

Buku Misteri Tokyo

Imigrasi Longgarkan Syarat Investor Asing di IKN Dapat Golden Visa******

Pemerintah RI melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberi kemudahan berupa pemberian fasilitas golden visabagi investorluar negeri yang hendak menanamkan modal di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Persyaratan bagi perusahaan asing yang akan melakukan penanaman modal di IKN diturunkan, dari penanaman modal minimal US juta menjadi minimal US juta untuk masa tinggal selama 5 tahun. Sedangkan untuk masa tinggal 10 tahun, diturunkan dari US juta menjadi US juta," ujar Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim melalui siaran pers, Kamis (1/2).

Silmy menyatakan perusahaan asing yang akan membuka cabang atau anak perusahaan di IKN dikecualikan dari syarat turnover (nilai penjualan) pada perusahaan induknya sebagaimana disyaratkan kepada perusahaan asing yang akan membuka cabang atau anak perusahaan di luar IKN.

Dokumen persyaratan yang dilampirkan antara lain paspor dengan masa berlaku minimal enam bulan, pas foto serta pernyataan komitmen untuk membangun perusahaan di IKN dengan nilai investasi paling sedikit US juta (untuk masa tinggal 5 tahun), atau paling sedikit US juta (untuk masa tinggal 10 tahun).

Pada Januari 2024, terang Silmy, tercatat sebanyak 62 golden visa telah diterbitkan. Menurut dia, kemudahan golden visa bagi investor merupakan wujud komitmen Imigrasi dalam menjalankan salah satu fungsinya yaitu sebagai fasilitator pembangunan masyarakat.

"Kita harapkan masuknya investor asing ini menjadi stimulus perekonomian di IKN dan wilayah sekitarnya," kata Silmy.

Golden visa merupakan jenis visa yang diberikan sebagai dasar pemberian izin tinggal dalam jangka waktu lima sampai dengan 10 tahun dengan tujuan mendukung perekonomian nasional.

Landasan pemberlakuan kebijakan ini yaitu pada saat Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 22 Tahun 2023 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2023 diundangkan.

Chief Executive Officer (CEO) OpenAI Samuel Altman menjadi orang asing pertama yang mendapatkan golden visa pasca-diundangkan akhir Agustus tahun lalu.

Altman menerima golden visa dengan sub kategori tokoh dunia dengan masa tinggal 10 tahun yang ditandatangani langsung oleh Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim.

[Gambas:Video CNN]

Pemanggil Loli-ku

Harga Cabai Merah dan Rawit Kompak Turun******

Harga cabai merah dan cabai rawit terpantau turun pada Senin (15/1).

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga cabai merah yang pekan lalu rata-ratanya secara nasional Rp57.950 per kilogram (kg), selama sepekan ini berangsur turun jadi Rp55.100 per kg.

Untuk cabai merah besar, harga turun dari Rp60.850 per kg menjadi Rp59.300 per kg. Sementara untuk cabai merah keriting, harga turun dari Rp57.850 per kg menjadi Rp53.700 per kg.

Sementara untuk cabai rawit merah harga turun dari Rp75.550 per kg menjadi Rp61.650 per kg. Selain cabai, penurunan juga dialami harga daging ayam dari Rp37.400 menjadi Rp37 ribu per kg.

Di sisi lain, secara umum harga bahan pokok selain cabai cenderung naik.

Untuk daging sapi misalnya, harga naik dari Rp134.400 per kg menjadi Rp134.500 per kg. 

Kemudian untuk harga bawang putih naik dari Rp41.200 per kg menjadi Rp41.350 per kg.

Harga beras terpantau masih stabil di Rp14.750 per kg. Harga minyak goreng pun stabil di Rp18.750 per kg. Sementara harga bawang merah turun dari Rp42.050 per kg menjadi Rp41.700 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Berhenti, biarkan aku pelan-pelan

Bali Turunkan Pajak Hiburan Diskotek Cs di Bawah 40 Persen******

Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah (pemda) Bali bakal memberikan insentif agarpajak hiburanuntuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa di bawah 40 persen.

Hal itu sesuai dengan pasal 101 Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Yang di Bali mereka sudah melakukan itu (insentif) karena saya kan zoom meeting dengan gubernur, bupati walikota se-Bali, mereka sudah rapat mengundang pengusaha tempat hiburan. Mereka akan memberikan Pasal 101, memberikan insentif, berapa insentifnya ya yang jelas di bawah 40 persen," katanya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (29/1).

Tito pun mendorong pemda lainnya untuk memberikan insentif pajak hiburan.

"Saya mendorong daerah-daerah lain unuk kesinambungan lapangan pekerjaan dan kesulitan usaha pasca covid, kita mendorong untuk mereka menggunakan kewenangan diskresi yang diberikan dari UU itu Pasal 101," katanya.

Pemberian insentif pajak hiburan oleh pemda tertuang dalam Pasal 99 PP PDRD Nomor 35 tahun 2023 yang menyatakan bahwa pemda bisa memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya sebagai upaya mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.

"Insentif fiskalnya berupa apa? pengurangan. Jadi kalau saat ini memang belum mampu dengan tarif 40 persen silahkan berdasarkan assesment daerahnya, melakukan pengurangan pokok pajaknya, memberikan keringanan, memberikan pembebasan ataupun penghapusan dari pokok pajak," jelas Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Lydia Kurniawati dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Selasa (16/1).

Namun, ia menekankan tidak semua pelaku usaha bisa mendapatkan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen. Sebab, pemberiannya harus berdasarkan assesment dari pemerintah atas pengajuan dari pengusaha.

Ada empat faktor yang harus dipertimbangkan untuk bisa memberikan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen kepada pelaku usaha. Pertama, kemampuan membayar wajib pajak/ wajib retribusi.

"Jika memang pelaku usaha dalam kategori wajib pajak yang belum mampu secara usaha ditetapkan dengan tarif 40 persen, maka kepala daerah berapa bisa memberikan insentif," ujarnya.

Kedua, mempertimbangkan kondisi tertentu wajib pajak. Misalnya usaha terdampak bencana alam, mengalami kebakaran, dan kondisi yang tidak menguntungkan lainnya.

Ketiga, pelaku usaha mikro dan menengah yang bisa dibuktikan dengan izin usaha sebagai pelaku UMKM, maka bisa diberikan insentif.

Keempat, mempertimbangkan kemampuan daerah untuk mendukung kebijakan pemda mencapai program prioritas daerah atau yang terkait dengan nasional.

"Memberikan kemudahan insentif ini tentu harus di-assessment dulu ya jika itu pengajuannya dari wajib pajak. Jika itu merupakan prioritas daerah, ya silahkan diberikan secara massal," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Memasak Satu Pukulan

Perusahaan Gim Riot Games PHK 530 Karyawan******

Pengembang video permainan Amerika Serikat (AS), Riot Games, memutus hubungan kerja (PHK) 11 persen atau 530 orang karyawan secara global.

Dalam memo yang ditujukan ke karyawan, perusahaan yang dikenal dengan gim League of Legends dan Valorant itu melakukan pemangkasan karyawan karena meningkatnya beban biaya.

"Kami harus berbuat lebih banyak untuk memfokuskan bisnis kami dan memusatkan upaya kami pada hal-hal yang paling mendorong nilai pemain, hal-hal yang benar-benar bernilai bagi para pemain," tulis CEO Riot Games Dylan Jadeja, dikutip CNN, Selasa (23/11).

PHK yang dilakukan Riot Games menambah daftar perusahaan teknologi, media, serta bank di AS yang melakukan pemangkasan karyawan di bulan ini.

Dalam dua pekan terakhir, Google, Amazon, dan perusahaan teknologi terkemuka lainnya telah mengumumkan PHK terhadap lebih dari 5.500 karyawan.

Ada juga Citigroup yang melakukan PHK terhadap 20 ribu pegawainya imbas rugi US,8 miliar atau sekitar Rp27,96 triliun (asumsi kurs Rp15.533 per dolar AS).

Bank raksasa asal AS itu harus memangkas sekitar 8 persen dari total karyawannya mulai 2024 hingga 2026. Saat ini, Citigroup punya sekitar 239 ribu pegawai.

Kerugian yang dialami Citigroup disebabkan bengkaknya biaya hingga US,8 miliar yang terungkap dalam keterbukaan Bursa AS.

Biaya itu mencakup beban reorganisasi perusahaan, cadangan terkait devaluasi mata uang dan ketidakstabilan di Argentina dan Rusia, serta pembayaran US,7 miliar untuk mengisi kembali dana asuransi simpanan pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Crape Myrtle Yunani

Alasan Guru Besar IPB Tega dan Berani Sebut Food Estate Gagal Total******

Guru BesarIPB University Dwi Andreas Santosa menyatakan food estate atau lumbung pangan yang dilaksanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dieksekusi Menteri Pertahanan Prabowo gagal total.

Menurutnya, tak ada satupun pembangunan food estate yang sudah direncanakan berhasil. Termasuk food estatedi Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang diklaim Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi yang sekaligus calon wakil presiden pendamping Prabowo, dalam debat cawapres Minggu (21/1) lalu berhasil.

"Iya gagal semua," katanya dalam acara CORE Economic Outlook 2024, Selasa (23/1).

Pasalnya, lahan bukan tanah berpasir tapi tanah pasir atau pasir sebetulnya.

"Jadi gimana mau ada yang tumbuh," ujarnya 

Ia mengungkapkan jika ditemukan ada tanaman jagung tumbuh di wilayah tersebut, itu bisa terjadi karena dipaksakan. Hal ini tercermin dari temuan banyak pihak bahwa jagung di tanam di dalam polybag.

"Tapi supaya seakan-akan berhasil ditanam jagung pake polibag, ya saya juga bisa tanam padi di jalan tol," jelasnya.

Lebih lanjut, Andreas menjelaskan untuk menentukan program food estateberhasil atau tidak itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya, lahan yang dipilih harus bisa ditanam secara berkelanjutan hingga hasil panennya memberikan keuntungan bagi petani.

"Jadi kan keberhasilan itu tidak ditentukan oleh itu (asal tanam), apakah nanti itu bisa berlanjut, apakah feasibilitydari sisi ekonomi sudah feasible, kan di sana kalau kita bicara keberhasilan kan," ungkapnya.

Ia mengatakan syarat itu tidak ditemukan di food estate Jokowi. Pihaknya pernah melakukan pengujian di Blok A2 lahan food estatedi Kalteng.

Dari hasil pengujian, ia tak menampik di sana memang ada petaninya dan hasil panennya.

Namun, hasil panennya hanya 0,8 ton per hektare dari 93 hektare. Padahal seharusnya paling sedikit mencapai 4 ton per hektare agar petani untung.

"Ini 1 ton pun enggak sampai. Jadi itu yang terjadi. Jadi ketika berhasil atau tidak harus bicara di sana (data), bukan ini bisa menanam jagung kemudian panen, bisa ya bisa tapi kan bukan seperti itu. Kita tanpa tanah juga bisa hidroponik," pungkasnya.

Isu Food Estate Jokowi kembali mengemuka belakangan ini setelah Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut satu Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan cawapres nomor urut tiga Mahfud MD kompak mengkritik proyek itu.

Cak Imin menilai program tersebut merugikan petani hingga memicu konflik agraria sehingga perlu dihentikan. Sementara Mahfud menyebut program food estateadalah program gagal dan merusak lingkungan yang dapat merugikan negara.

Menanggapi kritikan dari Cak Imin dan Mahfud, cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka mengakui bahwa program food estatememang ada yang gagal. Namun, ia menyebut ada juga yang berhasil dan sudah sukses panen.

Senada dengan Gibran, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga kemudian membantah kritikan tersebut. Menurut Amran, food estatesedang dikerjakan di beberapa dengan baik dan sesuai target, bahkan ada yang sudah panen.

[Gambas:Video CNN]

"Food estate ini bukan proyek instan, butuh proses. Kenyataannya kita memiliki 10 juta hektare yang sebelumnya tidak dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Kami sekarang menggarap itu, butuh proses, butuh teknologi agar menjadi lahan produktif," katanya dalam keterangan resmi, Senin (22/1).

Amran mencontohkan food estatedi Temanggung dan Wonosobo, Jawa Tengah, seluas 907 hektare (ha) yang telah panen komoditas hortikultura. Kemudian food estate di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah panen jagung seluas 500 ha.

"Food estatetersebut sudah berhasil panen. Food estate Gunung Mas juga sudah panen jagung seluas 10 hektare dan singkong seluas 3 hektare. Kita pantau terus lahan tersebut," katanya.

Iblis leluhur dari dunia penyihir

Luhut Respons Cak Imin Soal Hilirisasi Jokowi Ugal******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menanggapi cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menyebut hilirisasi dilakukan ugal-ugalan.

Pernyataan Cak Imin itu dilontarkan dalam debat jilid 4, Minggu (21/1) malam. Saat itu, ia mengatakan hilirisasi ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap merusak lingkungan hingga dominasi tenaga kerja asing (TKA).

Cak Imin juga mengatakan perkembangan hilirisasi maupun pertambangan tak berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat sekitar.

"Sulteng pertumbuhan ekonominya 14 persen, tapi rakyatnya masih miskin. Hilirisasi apa yang mau akan kita lakukan? Sementara ilegal masih terus berlanjut," kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Luhut menuturkan jumlah TKA dalam proyek hilirisasi mineral hanya berkisar 10 persen hingga 15 persen saja. Jumlah itu mau tidak mau harus diterima karena Indonesia belum memiliki sumber daya manusia (SDA) yang mampu melakukan pekerjaan khusus di sektor mineral.

Namun, Luhut mengatakan jumlah TKA itu bakal terus berkurang. Hal itu seiring dengan pelatihan yang diberikan pemerintah kepada tenaga kerja Indonesia.

"Itu suatu proses yang harus dilalui. Jangan kita munafik, membohongi publik kita dengan menyebarkan berita-berita palsu. Apalagi Anda (Cak Imin) mau jadi pemimpin, karakter menurut saya itu nomor satu, bukan soal pintar," ujar Luhut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Rabu (24/1).

Luhut lantas mengatakan dirinya ingin mengajak Cak Imin langsung ke proyek hilirisasi di Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Maluku Utara hingga Morowali, Sulawesi Tengah untuk melihat langsung aktivitas di sana.

"Dari pada Anda berbohong kepada publik yang menurut saya itu karakter yang gak bagus, untuk mencapai satu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi," imbuh Luhut.

Terkait klaim Cak Imin hilirisasi tak berdampak pada warga sekitar, Luhut memaparkan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah mencapai 14,7 persen. Sementara pada 2023 angka kemiskinan itu turun menjadi 12,4 persen.

Menurut Luhut, penurunan angka kemiskinan itu tak lepas dari geliat aktivitas ekonomi di Sulawesi Tengah.

Luhut juga menyebut angka kemiskinan di Morowali mencapai 15,8 persen pada 2015. Sementara pada 2023 turun menjadi 12,3 persen.

Tak hanya itu, Luhut juga mengklaim pemerintah telah membangun politeknik di sana. Dengan begitu warga sekitar pun bisa menimba ilmu.

"Dan guru-gurunya juga kelas-kelas, ada dari ITB, UI yang kita ajak mengajar di sana. Dan mereka (masyarakat) langsung praktik di industrinya dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi," kata Luhut.

"Proses suatu industri itu tidak lepas dari kualitas pendidikan, kita mana pernah ada politeknik bermutu di luar Jawa. Ayo tunjukan coba, jangan bohong, pergi lihat sana," sambung Luhut.

[Gambas:Instagram]

Cak Imin mengkritik perkembangan hilirisasi maupun tambang tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah (Sulteng) sebesar 13 persen, tetapi jumlah rakyat miskin tetap, serta tidak bisa menikmati dari pertumbuhan ekonomi tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Sulteng pada kuartal III-2023 mencapai 13,06 persen secara tahunan (yoy).

Sementara, jumlah warga miskin di Sulteng pada 2023 mencapai 395,66 ribu jiwa. Angka ini naik dibandingkan jumlah warga miskin pada 2022, yaitu 388,36 ribu jiwa.

Jumlah penduduk Sulteng pada 2022 adalah 3,066 juta jiwa, sehingga persentase warga miskin adalah 12 persen. Angka ini di atas persentase penduduk miskin nasional sebesar 9,36 persen.

[Gambas:Video CNN]