permatabet88

Pak, saya akan bertengkar di rumah

LKPP Minta 'Jemaah Korupsi' Tak Kebagian Jatah Lapor******

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meminta kepada 'jemaah korupsi' yang tidak mendapatkan jatah dari kejahatan yang mereka lakukan lapor ke penegak hukum. 

Permintaan disampaikan oleh Plt Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP Yulianto Prihandoyo di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (28/7).

Pelaporan ia minta karena sampai saat ini masih ada saja pejabat yang tega mengkorupsi uang negara. Pernyataan Yulianto itu ada dalam diskusi Road to Business Matching Tahap VI - Indonesia Catalogue Expo and Forum (BM VI - ICEF) pada Agustus nanti.

Ia mengatakan dunia sekarang ini sudah transparan. Semua kejahatan bisa dilacak dengan mudah.

Makanya, LKPP kata Yuliantor heran sampai saat ini masih ada saja pejabat negara yang nekat korupsi. Pasalnya, celah untuk korupsi sekarang ini sudah diawasi dengan ketat.

Selain itu, celah sedikit demi sedikit juga sudah ditutup. Salah satunya oleh LKPP dengan penerapan sistem pengadaan barang dan jasa dengan e-katalog. 

Tak hanya itu katanya, proses belanja barang dan jasa kementerian/lembaga juga diawasi oleh inspektorat hingga auditor. 

"Saya sampaikan pesan, jangan coba main-main! Mudah sekali teman-teman aparat tahu siapa, ke mana, dan seterusnya. Di katalog kita sudah siapkan fitur lapor. Kami mengundang teman-teman pengguna katalog untuk rajin melaporkan, dari sana kita dapat macam-macam. Jadi, ini berita satu dua hari kemarin (OTT) ini cukup apa ya?" katanya.

Yulianto tak menyebut OTT mana yang ia sebut. Tapi kalau berkaca dari waktu satu dua hari ini, OTT itu merujuk pada kasus korupsi peralatan pendeteksi korban reruntuhan yang menjerat sejumlah pentolan Basarnas belakangan ini.

Berkaitan dengan kasus ini, KPK menetapkan Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi sebagai tersangka. Ia diduga menerima suap Rp88,3 miliar dari berbagai proyek sepanjang 2021-2023.

[Gambas:Video CNN]

Suap itu diduga diterima Henri melalui Letkol Adm Afri Budi Cahyanto yang terjaring OTT KPK bersama 7 orang lainnya pada Selasa (25/7). Afri juga sudah menjadi tersangka, di mana proses hukum keduanya kini diserahkan ke Puspom TNI.

Yulianto mengatakan seharusnya korupsi tak selayaknya dilakukan.

"Karena uang negara, uang kita semua yang harusnya bisa sebanyak-banyaknya kita belanjakan untuk perekonomian lokal jadi tumbuh. Kedua, kalau belanja bisa lebih efisien, plus tidak bocor sana-sini," katanya.

Perbaikan abadi

Cerita Kemenkeu Dukung Produk Lokal dengan Beli Hasil Petani RI******

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi menuturkan salah satu bentuk dukungannya terhadap produk lokal adalah dengan membeli buah hasil petani Indonesia.

"Saya selalu rewel kalau rapat-rapat. Mari kita beli buah lokal saja. Staf bilang, 'Pak, kecut Pak'. Itu kan hari pertama, kalau sebulan biasanya sudah berubah manis. Belilah buah lokal, kecut dikit ditahan-tahan saja," katanya di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (28/7).

Pernyataan Heru muncul dalam diskusi Road to Business Matching Tahap VI - Indonesia Catalogue Expo and Forum yang rencananya digelar pada Agustus.

Namun, ia tak menutup mata bahwa pemerintah harus terus membina usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tujuannya, agar kualitas produk-produk lokal bisa lebih baik dan sanggup membentuk pasar mandiri.

"Kalau misal semua rapat itu buahnya dari lokal, petani dan pekebun di kampung saya bisa hidup. Kalau kue-kue dibikin dari bahan-bahan lokal, rasanya kita akan melihat kampung atau desa semarak dengan kegiatan bisnis, ekonomi berkembang. Itu harapan dan tanggung jawab kita," tutur Heru.

Heru lantas meminta pengusaha, termasuk Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) untuk mencarikan solusi atas masalah administratif.

Pasalnya, ia mendapat laporan bahwa pedagang buah di Pasar Senen, Jakarta Pusat kerap keberatan saat dimintakan bon.

Lihat Juga : Daftar 23 Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Kripto Indonesia

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Odo RM Manuhutu heran dengan tingkah orang Indonesia yang doyan pamer tas branded impor.

"Selama ini kita lihat ada yang bangga bawa tas logonya 'H' (Hermes) gede-gede. Jadi, harusnya yang lebih ditonjolkan adalah produk dalam negeri. Karena tidak ada negara atau bangsa lain yang mempromosikan Indonesia. Bagi saya agak janggal jika kita mempromosikan produk asing," komentarnya.

Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi (OBTI) Kemenkeu Sudarto menyebut uang negara disumbang setoran pajak masyarakat Indonesia, mulai dari pajak penghasilan (PPh) hingga pajak pertambahan nilai (PPN). Ia heran jika masih ada K/L yang bangga gunakan produk impor.

"Kok dibelikan produksi luar negeri? Aneh kan, logikanya di mana? Harusnya kita beli produk sendiri yang diproduksi rakyat. Ini logika (beli produk impor) gak masuk akal sama sekali. Kita dipungut pajak, tapi oleh pejabat-pejabat kita dibelikan produk luar negeri," kritik Sudarto.

[Gambas:Video CNN]

tukang sampah pesawat

Indonesia Rugi Rp551 T Imbas Makanan Terbuang 48 Juta Ton per Tahun******

Kepala Badan Pangan Nasional(NFA) Arief Prasetyo Adi menyoroti pemborosan makananyang dilakukan di Indonesia.

Mengutip studi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, ia mengungkapkan total sampah makanan Indonesia mencapai 23 juta hingga 48 juta ton per tahun selama periode 2000-2019.

Seharusnya, apabila tidak terbuang, sampah makanan itu bisa menghidupi 61 juta - 125 juta orang atau setara 29 hingga 47 persen populasi rakyat Indonesia.

"Dengan estimasi kerugian yang ditimbulkan dari adanya sampah pangan tersebut, tentunya harus kita cegah dengan memanfaatkan pangan yang berpotensi terbuang melalui gerakan setop boros pangan," ujar Arief saat menghadiri Forum United Nation Food Systems Summit (UNFSS) +2 Stocktacking Moment di Roma, Italia, seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (27/7).

Menurut Arief, Indonesia menaruh perhatian serius pada masalah penyusutan pangan (food loss) dan sampah makanan (waste) yang bisa berdampak pada ketahanan pangan dan gizi. Terlebih, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) telah mengingatkan soal ancaman krisis pangan global.

"Sangat penting bagi setiap negara untuk mencegah dan mengurangi food loss and waste. Sekitar 14 persen dari total produksi pangan global mengalami penyusutan (food loss) , dan 17 persen pangan terbuang percuma karena perilaku boros pangan (food waste)," ungkapnya.

Karenanya, ia menilai perlu kolaborasi global demi menekanfood loss and waste.

Berdasarkan mata rantai produksi pangan, poin terbesar yang berpengaruh dalam food loss and wasteterjadi pada tahap konsumsi. Hal ini menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pemerintah dalam menangani food loss and wastesecara efektif.

"Dalam menghadapi isu food loss and waste, Indonesia telah mengidentifikasi beberapa kebijakan, antara lain dengan mengubah perilaku, peningkatan support system,penguatan regulasi, optimalisasi pendanaan, pemanfaatan food loss and waste, pengembangan kajian, serta pendataanfood loss and waste," ujarnya.

Arief memaparkan sejumlah strategi mencegahfood loss and wasteantara lain dengan membuat platform dan berkolaborasi lintas sektor yang melibatkan tiga kelompok pelaku.

Kelompok pertama adalah penyedia makanan/donator yang meliputi restoran, hotel dan retail dan penjual makanan lainnya. Kelompok kedua adalah organisasi sosial yang menjadi foodhub yang bertugas dalam menghubungkan penyedia/donor makanan dengan kelompok penerima, seperti FoodBank of Indonesia, Yayasan Surplus, Badan Amil Zakat Nasional, dan lain-lain.

"Kelompok terakhir adalah kelompok penerima manfaat yang tengah menghadapi masalah kekurangan pangan di antaranya anak-anak, lansia, panti asuhan dan pihak-pihak yang membutuhkan," ungkapnya.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga menyediakan dan memfasilitasi kendaraan logistik pangan untuk pendistribusian pangan berlebih dari pendonor ke penerima manfaat.

"Tidak kurang dari 27 ton pangan berlebih telah didistribusikan kepada kelompok penerima manfaat di Jakarta sepanjang Desember 2022-Februari 2023. Ini tentunya akan kita perluas ke berbagai wilayah sehingga gerakan ini terus bergulir dan berdampak positif pada ketahanan pangan kita," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Yuan Zun

Erick Thohir Rombak Susunan Direksi Jamkrindo******

MenteriBUMNErick Thohir merombak susunan jajaran komisarisdan direksi di PT Jamkrindo dengan mengangkat Angger P. Yuwono sebagai komisaris.

Selain perubahan susunan jajaran komisaris, ia juga melakukan perubahan pada susunan serta nomenklatur jajaran direksi PT Jamkrindo dengan mengangkat Akhmad Purwakajaya sebagai Direktur Utama PT Jamkrindo menggantikan almarhum Hendro Padmono.

Akhmad sebelumnya tercatat sebagai executive vice president PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dia telah berkarir sebagai bankir BRI sejak 1999.

Dengan perombakan itu, berikut susunan jajaran komisaris dan direksi Jamkrindo terbaru:

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Krisna Wijaya
Komisaris Independen: Hernita Alius
Komisaris: Desty Arlaini
Komisaris Independen: M. Muchlas Rowi
Komisaris: Ari Wahyuni f.
Komisaris: Angger P. Yuwono

[Gambas:Video CNN]

Direktur Utama: Akhmad Purwakajaya
Direktur Bisnis Penjaminan: Henry Panjaitan
Direktur Operasional dan Jaringan: Suwarsito
Direktur Kelembagaan dan Layanan: Abdul Bari
Direktur Manajemen SDM, Umum dan Kepatuhan serta Manajemen Risiko: Achmad Ivan Sutrisna
Direktur Keuangan dan Investasi: Alia Nur Fitri

"Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi yang diberikan Bapak Hendro Padmono dan juga Bapak Kadar Wisnuwarman. Segenap manajemen IFG juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Angger P. Yuwono, Akhmad Purwakajaya dan Ibu Alia Nur Fitri dalam jajaran Komisaris dan Direksi PT Jamkrindo. IFG mempunyai harapan tinggi kepada jajaran Komisaris dan Direksi Jamkrindo saat ini untuk melakukan peningkatan kinerja serta melanjutkan proses transformasi yang sudah berjalan baik di Jamkrindo," ujar Sekretaris Perusahaan IFG Oktarina Dwidya Sistha dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Senin (31/7).

Ia mengatakan perubahan komisaris dan direksi Jamkrindo merupakan langkah dalam meningkatkan tata kelola dan memastikan efektivitas operasional serta strategi bisnis yang berkelanjutan di anak perusahaan.

Sistem transformasi dimensi

Modus Kelicikan Konsultan di Proyek BUMN yang Diungkap Anak Buah Luhut******

Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo RM Manuhutu membongkar dugaan kelicikan konsultan di tender proyekyang dilaksanakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ia mengatakan kelicikan dilakukan oleh konsultan dalam tender dengan mengarahkan BUMN agar membeli barang-barang 'nyeleneh' titipan produsen di luar negeri, sehingga para perusahaan pelat merah itu terpaksa impor.

Dugaan kelicikan itu ia dapat dari pengakuan pejabat BUMN. Dugaan ia ungkap dalam diskusiRoad to Business MatchingTahap VI -Indonesia Catalogue Expo and Forum(BM VI - ICEF) yang rencananya digelar Agustus nanti.

"Ini riil case, kebetulan kami di pariwisata. Ada satu BUMN, pejabat itu menceritakan, kuncinya (tender proyek) salah satu ada di konsultan. Konsultan itu kalau sudah ada titipan dari produsen, nanti pada saat dia merekomendasi akan spesifik ke produksi-produksi tertentu," tutur Odo.

"Si konsultan mengatakan untuk hotel ini cocoknya pohon palem ini, yang tidak ada di Indonesia. Jadi, terpaksa impor. Kemudian, lampunya harus begini, look, dan warnanya begini dan itu (barang) tidak ada di Indonesia," sambungnya.

Agar kelicikan itu tak merugikan BUMN dan Indonesia, Odo meminta jajaran direksi perusahaan pelat merah lebih tegas mengamati proses tender supaya tak kecolongan dengan permainan para konsultan.

Odo meminta untuk setiap pengadaan barang dan jasa di tender BUMN harus jelas spesifikasinya sedari awal sehingga tidak terkecoh oleh rekomendasi konsultan.

"Harus dikontrol konsultan ini. Kalau di BUMN, direksinya harus lihat detail. Jangan mudah percaya apa yang ditulis konsultan karena mereka ada kerja sama," sarannya.

"Bukan dilarang, tapi kalau kita memang pro produk dalam negeri harus detail melihat satu per satu. Contoh kecil, bunga (harus) seperti ini, eh ada di luar negeri (terpaksa impor)," tambah Odo.

Bahkan, ia menuturkan pengusaha anggrek di Indonesia menyebut saat ini 70 persen bunga yang dipakai tersebut adalah impor. Salah satu contohnya, bunga anggrek besar berwarna putih.

[Gambas:Video CNN]

Ia mengatakan bunga itu sudah dipastikan impor dari Taiwan.

Di lain sisi, Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi (OBTI) Kementerian Keuangan Sudarto menyebut uang negara disumbang setoran pajak masyarakat Indonesia, mulai dari pajak penghasilan (PPh) hingga pajak pertambahan nilai (PPN).

Ia heran jika masih ada K/L yang malah berbangga membeli produk impor.

"Kok dibelikan produksi luar negeri? Aneh kan, logikanya di mana? Harusnya kita beli produk sendiri yang diproduksi rakyat. Ini logika (beli produk impor) gak masuk akal sama sekali. Kita dipungut pajak, tapi oleh pejabat-pejabat kita dibelikan produk luar negeri," kritik Sudarto.

Raja Jahat, aku tidak cukup mencintaimu!

Jokowi Minta Mendag Era SBY Godok Pendanaan Global hingga Harga Karbon******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan mantan menteri perdagangan era Susilo Bambang Yudhoyono, Mari Elka Pangestu, ke Istana Presiden, Jakarta, Selasa (1/8).

Dalam pertemuan itu, Luhut menjelaskan Jokowi memberikan tugas kepada Mari berkaitan dengan forum Global Blended Finance (GBF) Alliance yang diluncurkan Indonesia saat KTT G20 di Bali akhir tahun lalu.

Menurut Luhut, eks direktur pelaksana Bank Dunia itu ditugaskan untuk mengorganisir forum pendanaan campuran tersebut.

Dalam mengorganisir forum GBF, Mari Elka juga mendapat tugas menjadi utusan khusus Jokowi pada forum antar negara tersebut. Selain itu, Mari juga akan menangani isu harga karbon.

"Nanti sekaligus dari Global Blended Finance juga nanti juga merangkap pada carbon pricing, teknologi hasil G20 juga nanti di masukan ke situ," kata Luhut.

GBF Alliance diluncurkan untuk bisa membangun kapasitas pembiayaan campuran yang lebih baik di seluruh wilayah, baik antar negara, sektor swasta, dan filantropi.

Selain itu, GBF juga diperkenalkan dalam G20 Development Working Group sebagai sebuah inisiatif dari Pemerintah Indonesia untuk mendukung tujuan-tujuan kebijakan yang berbasis Prinsip G20.

Selanjutnya, GBF diposisikan untuk membantu meningkatkan pembiayaan campuran di negara berkembang, termasuk negara yang masih kurang berkembang, dan negara-negara kepulauan kecil yang sedang berkembang.

"Nanti akan kami atur segera ratas (rapat terbatas) untuk menyiapkan itu, sehingga dengan cepat Bu Mari bisa bekerja dengan tim nya," tandas Luhut.

[Gambas:Video CNN]