rupiah138 rtp

1001 tafsir mimpi togel 4d 152Jutaan kata 925600Orang-orang telah membaca serialisasi

《rupiah138 rtp》

PM Malaysia ketuai delegasi ke pertemuan tahunan dengan Australia******

Kuala Lumpur (ANTARA) - Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim mengetuai delegasi ke pertemuan tahunan Pemimpin Malaysia-Australia (ALM) sekaligus mengikuti KTT Khusus ASEAN-Australia yang akan diadakan di Melbourne pada 5-6 Maret 2024.

Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra) dalam keterangan pers dikeluarkan di Putrajaya, Minggu, mengatakan dalam pertemuan ALM pada 4 Maret itu, PM Anwar dan PM Australia Anthony Albanese akan meningkatkan kerja sama di bawah kerangka Kerja sama Komprehensif Strategik, termasuk dalam sektor perdagangan dan pelaburan, pendidikan, ekonomi digital, dan keamanan siber.

Pertukaran sejumlah Nota Kesepahaman (MoU) rencananya akan dilaksanakan dalam pertemuan tersebut, di antaranya MoU mengenai kerja sama dalam bidang pendidikan tinggi, pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional (TVET) dan penelitian.

Selain itu, ada pula MoU mengenai kerja sama dalam bidang pemuda dan olah raga, kerja sama dan keamanan siber, serta kerja sama praktis antara pemerintah Malaysia dan pemerintah Australia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam pelaksanaan Perjanjian Larangan Uji Coba Nuklir Komprehensif (CTBT).

Sementara itu, Wisma Putra menyebutkan KTT khusus ASEAN-Australia dilaksanakan dalam rangka 50 tahun peringatan Hubungan Dialog ASEAN-Australia, menyusul terbentuknya Kemitraan Strategis Komprehensif ASEAN-Australia pada 2021.

ASEAN dan Australia akan menilai status kerja sama yang sudah ada, serta membincangkan memperkuat kerja sama itu dalam berbagai bidang, di antaranya transisi energi, pengembangan sumber daya manusia, integrasi ekonomi, konektivitas dan kerja sama maritim.

Para pemimpin negara ASEAN dan Australia akan bertukar pandangan mengenai isu regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama. KTT khusus itu dijadwalkan akan mendukung Pernyataan Visi Pemimpin ASEAN-Australia dan Deklarasi Melbourne sebagai dokumen panduan untuk terus memajukan arah kerja sama strategis.

PM Anwar selama, menurut Wisma Putra, juga akan meresmikan Kompleks Olah raga Al-Taqwa,memimpin Pertemuan Meja Bundar dengan para pemimpin industri lokal, sesi pertemuan dengan calon investor potensial, sesi wawancara dengan organisasi media internasional, dan menyampaikan pidato utama di Invest ASEAN Melbourne 2024.

Sejumlah pertemuan juga akan dilakukan di antaranya dengan Gubernur Jenderal Persekutuan Australia (Purn) Jenderal David Hurley AC DSC, diaspora Malaysia di Melbourne dan menyampaikan kuliah umum di Australia National University di Canberra.

Wisma Putra mengatakan partisipasi Malaysia dalam ALM dan KTT khusus ASEAN-Australia mencerminkan komitmen tinggi negara tersebut dalam memperkokoh lagi kerja sama yang sudah ada dengan Australia di bawah kerangka Kerja sama Komprehensif Strategik, melalui platform bilateral dan multilateral.

Baca juga: Malaysia ingin lihat ASEAN menjadi organisasi yang lebih aktif
Baca juga: Australia berkomitmen dukung ASEAN dalam jangka panjang
Baca juga: Jokowi: ASEAN hargai dukungan Australia terhadap Pandangan ASEAN
 

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024

Din Syamsuddin: Jangan beri justifikasi pada perampas hak rakyat******

Seperti tampil dengan merampas hak rakyat dalam Pemilu 2024, Muhammadiyah tidak tinggal diam, juga terhadap kemungkaran menampilkan kelaliman, nir-etika dan nir-kenegarawanan

Jakarta (ANTARA) - Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin mengingatkan kepada seluruh anggota organisasi itu jangan pernah memberi justifikasi kepada para perampas hak rakyat pada Pemilu 2024.

“Seperti tampil dengan merampas hak rakyat dalam Pemilu 2024, Muhammadiyah tidak tinggal diam, juga terhadap kemungkaran menampilkan kelaliman, nir-etika dan nir-kenegarawanan,” kata Din Syamsuddin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menurutnya, sikap demikian merupakan salah satu bentuk pengamalan Muhammadiyah dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran atau yang dikenal dengan beramar makruf nahyi munkar.

Pengamalan itu mesti dijalankan, kata dia, mengingat merupakan amanat Muktamar Muhammadiyah Yogyakarta pada 2010 dan amanat Al Quran Surah Ali Imran Ayat 104 sebagaimana yang sering dibacakan dalam forum-forum Muhammadiyah.

Baca juga: Muhammadiyah Sumut tegaskan LBH-AP layani seluruh masyarakat

Din Syamsuddin tidak menginginkan organisasi keagamaan yang pernah ia pimpin itu permisif dan legitimatif, meninggalkan kebenaran, dan kejujuran. Karena bila demikian maka akan berujung menjadi malapetaka besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Jangan karena ada yang datang membawa janji materi ataupun janji posisi tinggi, lidah kita kelu, kaki kita kaku. Tapi justru inilah saatnya kemungkaran struktural dihadapi dengan amar makruf-nahyi munkaryang bersifat struktural pula,” ujarnya dalam Tabligh Akbar yang bertema “Strategi Dakwah Muhammadiyah pasca-Pemilu” yang turut dihadiri jamaah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tangerang.

Sari kondisi itulah, menurut Din, yang mengharuskan Muhammadiyah meluruskan kembali arah pergerakan bangsa dari kemungkaran yang bahkan berjalan secara terstruktural. Sebab di mata Muhammadiyah, kata dia, kemungkaran struktural ialah penyimpangan dan penyelewengan terhadap nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara yang telah disepakati oleh para pendiri, termasuk di dalamnya sejumlah tokoh Muhammadiyah.

Baca juga: Muhammadiyah imbau pihak keberatan hasil pemilu ambil jalur konstitusi
Baca juga: Ketum Muhammadiyah sebut capres harus beretika luhur dan siap kalah

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Peneliti: Putusan ambang batas parlemen perlu didorong di DPR******

Menurut saya, ini (putusan MK) perlu didorong agar DPR membuka ruang untuk merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Jakarta (ANTARA) - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas parlemen perlu didorong agar DPR merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
 "Menurut saya, ini (putusan MK) perlu didorong agar DPR membuka ruang untuk merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," kata Anto, panggilan akrabnya, ketika dihubungi di Jakarta, Minggu. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Baca juga: Fraksi PKB DPR RI masih kaji angka ambang batas parlemen yang tepat

Baca juga: Peneliti harap putusan ambang batas parlemen bisa wakili suara rakyat Anto mengatakan, apabila putusan MK tersebut menghasilkan besaran ambang batas parlemen yang baru, angka itu diharapkan dapat merepresentasikan suara rakyat, tidak membuang suara rakyat, dan juga bisa mendorong agar kinerja legislatif lebih baik lagi ke depannya. Ia menilai, besaran batasan angka yang tepat adalah di bawah empat persen agar ada semakin banyak fraksi partai politik (parpol) di parlemen. "Karena kalau melihat komposisi sekarang itu hanya terbatas di 8-9 fraksi. Dengan melihat performa dari parlemen kita, seharusnya fraksi-fraksi-nya bisa ditambah lagi, bukan diperkecil, agar lebih beragam pandangannya dan pola pengawasannya juga lebih kuat," ujar dia. Maksud dari pola pengawasan, lanjutnya, adalah partai pendukung pemerintah tidak boleh sekadar “memberikan cap stempel” untuk kebijakan yang dihasilkan atau diusung oleh pemerintah. "Partai koalisi dengan legislatif seharusnya menjalankan perannya. Ada fungsi check and balanceyang itu sangat penting. Makanya, dengan adanya keputusan MK ini, menurut saya seharusnya angka ambang batasnya itu lebih rendah dibanding hari ini," tegasnya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：mojobet89、slot modal 5000 dana、mahjong rules and strategy

Terkait：kakek zeus x500、pinjaman adakami、kta online mandiri、zentaurus slot demo、gacor slot online、megajp88、voucher shopee pengguna baru 2022、situs nuke gaming terbaru、trik slot 2022、pepe4d com

---

---

bab terbaru：utama88 demo（2024-07-02）

Perbarui waktu：2024-07-02