pinjaman online legal tanpa bi checking
togel hk4d keluaran hari ini 2022 1Jutaan kata 800117Orang-orang telah membaca serialisasi
《pinjaman online legal tanpa bi checking》
BSI Dorong UMKM Naik Kelas Lewat 1.000 Sertifikat Halal Gratis******
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), bank syariah terbesar di Indonesia, berkomitmen untuk mendorong kemajuan UMKM dan peningkatan ekosistem halal melalui program inovatif Sertifikasi Halal Tanpa Bayar (Selasar). Untuk tahap awal program ini, BSI membuka pintu bagi 1.000 UMKM di sektor makanan & minuman, kosmetik, dan fashion untuk mendapatkan sertifikat halal secara gratis.
Direktur Sales & Distribution BSI, Anton Sukarna mengatakan, Selasar merupakan program khusus BSI untuk segmen UMKM yang mencakup penempatan dana sekaligus pemberian sertifikasi halal self-declare secara gratis.
"Program Selasar ini merupakan salah satu inovasi dari BSI untuk mempermudah para pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal menjadi sangat penting karena gaya hidup syariah saat ini sudah menjadi banyak pilihan hidup masyarakat," kata Anton dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/3).
Anton menyebut, program ini dilakukan untuk memberikan stimulus bagi UMKM agar bisa segera naik kelas. Program Selasar ini juga sejalan dengan ketentuan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang mewajibkan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha hingga 17 Oktober 2024.
"Tahun ini, BSI menargetkan transaksi pembayaran sertifikasi halal menggunakan BSI mencapai 80%," tutur Anton.
Adapun, kata Anton, kesiapan juga telah dilakukan BSI dalam hal e-channel pembayaran sertifikasi halal lewat BSI Mobile dan pemberian konsultasi sertifikasi halal kepada para pelaku usaha.
Selain itu BSI juga melakukan optimalisasi proses hulu hingga hilir di mana BSI memfasilitasi dari sisi akses pendampingan financial capacity, penyediaan tempat untuk pemasaran, serta mengikutsertakan UMKM dalam pameran-pameran di dalam maupun luar negeri.
(ory/ory)Itera lakukan pengamatan hilal dengan teleskop robottik OZT ALTS******
"OAIL telah melaksanakan pengamatan hilal sejak tahun 2017 dan jadi salah satu pusat pengamatan hilal di Indonesia dan selalu berkomitmen untuk tetap melayani permintaan masyarakat mengenai adanya pengamatan hilal di Itera," kata Kepala Pusat OAIL Itera Dr. Moedji Raharto, di Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Sabtu.
Dia menerangkan pada pengamatan hilal itu, Itera akan menggunakan Teleskop OZT-ALTS yang merupakan teleskop robotik bantuan Pemerintah Arab Saudi kepada Itera dan resmi digunakan sejak Tahun 2021.
"Teleskop tersebut digunakan sebagai pusat pengamatan bulan internasional dan hanya ada 14 di dunia, dan salah satunya di kampus Itera," kata dia.
Baca juga: BRIN sebut bulan masih sangat rendah pada 10 Maret 2024
Baca juga: Kementerian Agama ungkap kemajuan hisab dan rukyat di Indonesia
Teleskop OZT- ALTS dilengkapi refraktor triplet apokromat dengan diameter 152 mm dengan panjang fokus 1200 mm dan detektor kamera CCD monokrom berkecepatan tinggi dengan filter inframerah, dan kamera CMOS berwarna.
"Selain menggunakan teleskop OZT-ALTS, OAIL juga menyediakan 3 teleskop portable Barride Optics A-102 (diameter 102 mm, fokus 900 mm) untuk digunakan oleh peserta kegiatan selama proses pengamatan hilal," kata dia.
Moedji mengatakan bahwa untuk keperluan penelitian hilal, OAIL Itera juga melakukan pengamatan tertutup di rooftop Labtek OZT dengan menggunakan teleskop hilal portabel pengembangan dari OAIL (OjanScope dan Utopia-Scope).
"Penanggalan awal bulan Hijriah ditandai dengan terlihatnya (atau terhitung dapat terlihatnya) bulan sabit muda (hilal) pada saat Matahari tenggelam pada tanggal 29 bulan Hijriah. Jika pada Tanggal 29 tersebut tidak teramati hilal atau terhitung tidak mungkin teramati, maka tanggal pada bulan Hijriah akan digenapkan menjadi 30 hari," kata diam
Menurutnya, dengan menggunakan titik lokasi OZT-ALTS, tim OAIL menghitung bahwa konjungsi toposentrik terjadi pada tanggal 10 Maret 2024 pada pukul 17.30 WIB, saat matahari terbenam di Itera pada pukul 18:15 WIB di mana bulan akan berada di horizon barat dengan umur Bulan 0 jam 45 menit.
"Dari perhitungan yang dilakukan oleh tim OAIL, ketinggian bulan pada saat matahari tenggelam adalah +00°:01':47" dan azimut bulan sebesar +264°:49':16", dengan beda azimut-01°:14':24" dari lokasi Matahari terbenam, dengan elongasi sebesar +01°:42':19," kata dia.
Sehingga, kemungkinan memang hilal penentuan awal Ramadahan kali ini akan sangat sulit untuk diamati, dan di bawah kriteria visibilitas hilal Neo MABIMS (ketinggian bulan 3 derajat, elongasi 6,4 derajat).
"Meski begitu, OAIL tetap melakukan pengamatan untuk melakukan konfirmasi apakah hilal dapat dilihat atau tidak,” kata dia.Dr. Moedji Raharto.
Dia menambahkan, dengan ketinggian hilal yang rendah dan di bawah kriteria visibilitas hilal, kemungkinan ada perbedaan awal Ramadhan cukup besar.
"Namun, hasil pengamatan yang dilaksanakan oleh OAIL, baik hilal dapat terlihat maupun tidak, akan dilaporkan ke Kementerian Agama untuk digunakan sebagai pertimbangan penentuan awal bulan Ramadhan 1445 melalui sidang isbat," kata dia..
OAIL akan membuka pengamatan hilal untuk umum, dan bagi masyarakat yang berminat untuk hadir, dipersilahkan mengisi formulir pendaftaran di bit.ly/hilal-ramadhan-1445h-itera untuk mendaftar.
"Kami juga akan melakukan streaming kondisi pengamatan melalui kanal YouTube OAIL: https://tinyurl.com/youtube-oail, dan juga melalui media sosial instagram: @oail.itera. Semoga pengamatan berjalan dengan lancar, dan langit yang cerah dapat menyertai kegiatan ini, serta dapat mengabadikan citra hilal," kata dia.*
Baca juga: BRIN ungkap perbedaan awal puasa dan persamaan Lebaran
Baca juga: Waketum PBNU: Ekonomi juga bagian dari akidah
Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024
Mengintip Anggaran Pendidikan DKI di Tengah Polemik Data Beasiswa KJMU******
Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tengah menjadi sorotan karena kabar pembatalan penerimaan secara sepihak oleh Pj Gubernur DKI JakartaHeru Budi Hartono.
KJMU merupakan beasiswa dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang ditujukan bagi siswa SMA/MA/SMK sederajat kelas 12 untuk melanjutkan pendidikan tinggi.
Bantuan ini diberikan kepada calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program diploma atau sarjana atau jenjang D3, D4, dan S1 sampai selesai dan tepat waktu.
Sementara terkait kabar penerima diputus sepihak, Heru mengatakan ada proses sinkronisasi data penerima KJMU dan KJP.
Menurutnya, data yang digunakan untuk pemberian KJMU dan KJP merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Heru menyebut data tersebut telah disinergikan dengan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) milik Kemensos, sehingga ada penyesuaian. Selain itu, pemberian bantuan juga disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemprov DKI Jakarta.
"Data itu juga sudah disinergikan dengan Regsosek sehingga DKI menggunakan data dasarnya, data utamanya adalah data DTKS. Bisa desil satu, dua, tiga, empat dan tentunya melihat kemampuan keuangan DKI," katanya.
Lantas berapa anggaran pendidikan DKI?
Berdasarkan situs resmi Pemprov DKI Jakarta, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 ditetapkan sebesar Rp81,71 triliun. Postur APBD 2024 DKI Jakarta terbagi seimbang antara penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.
Untuk pendidikan, anggaran ditetapkan sekitar Rp6,2 triliun. Rinciannya, Rp2 triliun untuk dana Kartu Jakarta Pintar (KJP), Rp143 miliar untuk Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Lalu, Rp40 miliar dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kesetaraan dan Rp82 miliar untuk dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan PAUD (BOSP).
Selanjutnya, Rp1,12 triliun berupa dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Negeri (BOSP) dan Rp24 miliar untuk Sertifikat SMK.
Kemudian Rp1 triliun untuk program rehab sekolah dan fasilitas pendidikan serta Rp1,18 triliun untuk APBD SD, SMP, SMA, SMK, SLB, PAUD, dan kesetaraan.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Label：melati188 slot、slot lego login、dewaslot99 deposit pulsa tanpa potongan
Terkait：nama situs gacor hari ini、cara mendapatkan voucher hotel gratis 2022、nama situs gacor hari ini、kesawanbola、cara dapat uang di neo+ tanpa undang teman、situs yang sering maxwin、situs slot ug terbaru、marettoto、erek erek kadal 2d、hikaribet
bab terbaru：info situs slot gacor（2024-07-06）
Perbarui waktu：2024-07-06
- Bab 1 situs slot sering jp
- Bab 2 basic 4d slot
- Bab 3 slot 88 id
- Bab 4 senang77
- Bab 5 m slot4d net
- Bab 6 cinta777
- Bab 7 situsslot77
- Bab 8 slot modal
- Bab 9 m3toto
- Bab 10 kode alam udang
- Bab 11 terjebak pinjaman online
- Bab 12 angka pelarian
- Bab 13 slot online paling gacor
- Bab 14 poker slot online
- Bab 15 traveloka gift voucher
- Bab 16 julo ojk
- Bab 17 juragan89
- Bab 18 alternatif slot
- Bab 19 situs jual beli hp second terpercaya
- Bab 20 link slot internasional
- Klik untuk melihattersembunyi di tengah1399bab
Petani terkuat
situs yang bagus buat slot
Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja) mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan tren investasi menyusul penerbitan UU Cipta Kerja. Pada 2023, Indonesia melampaui target investasi dengan pencapaian Rp1.418 triliun.
Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Tina Talisa optimis, Indonesia akan dapat mencapai target investasi 2024 yang meningkat jadi Rp1,6 triliun.
"Dulu sebelum adanya UU Cipta Kerja, penerbitan NIB ini per hari hanya lima ribu, sekarang di tahun 2023-2024 penerbitan NIB mencapai sebelas ribu per hari. Ini sesuatu yang harus kita apresiasi," kata Tina dalam rapat koordinasi perdana bertema Pelayanan Perizinan Berusaha dalam Kewenangan Pemerintah Daerah pada akhir Februari lalu di Jakarta.
Namun, pada implementasi di lapangan, masih ada banyak masalah dan tumpang tindih peraturan. Tina kemudian mendorong para peserta rapat untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi.
Merespons hal tersebut, Perwakilan Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, Rohili, menyampaikan bahwa teknis sistem UI/UX pada situs kerap membingungkan pengguna dan kadang mengalami error.
Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Yogyakarta, Nuri mengatakan bahwa banyak modus yang tak sesuai peraturan pada sektor verifikasi.
"Misalnya izin untuk usaha karaoke, ketika di cek ke lapangan, usaha tersebut ternyata berdampingan dengan sekolah atau tempat ibadah, ini secara izin sudah muncul tetapi pas di lapangan tidak sesuai, hal seperti ini yang membingungkan kami di daerah," katanya.
Sementara, perwakilan Dinas PUPR Jambi, Dian, menyarankan agar pengawasan terkait verifikasi perizinan menjadi poin utama yang segera diselesaikan, karena setiap daerah mengalami hal yang serupa. Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur, Arief, membenarkan pernyataan tersebut.
"Salah satu kasus yang terjadi di daerah kami, ada pelaku usaha yang mengaku sebagai usaha mikro kecil, tetapi dia menguasai ¾ wilayah pertambangan. Hal ini kan jadi kontradiktif dalam jenis usahanya," kata Arif.
Pada rapat itu, seluruh perwakilan daerah sepakat mendorong revisi PP 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha berdasarkan Tingkat Risiko Kegiatan Usaha.
"Koordinasi antara pusat dan daerah pun seharusnya tidak berhenti sampai di sini. Kami harap akan ada tindak lanjut atau pertemuan selanjutnya untuk membahas perbaikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat," ujar perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Sumatera Selatan, Yossy.
Pada sesi penutup rapat, Tina yang juga Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah Kementerian Investasi/BKPM menyebut, ada tiga hal yang akan diperbaiki oleh pemerintah pusat, yaitu regulasi, sistem serta tata kelola.
"Ke depannya akan ada sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga tidak ada komunikasi yang terputus dan secara sistem dapat terintegrasi dengan lebih baik," katanya.
Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, mengatakan bahwa penyelenggaraan rapat bertujuan untuk mendiskusikan berbagai masalah terkait pelayanan perizinan berusaha di berbagai daerah, sekaligus mencari upaya penyelesaiannya.
"Sehingga nantinya akan dilakukan perbaikan-perbaikan seperti revisi peraturan pemerintah demi mendapatkan regulasi terbaik dan implementasi di masyarakat semakin bagus," ujar Arif saat membuka rapat.
(rea/rir)[Gambas:Video CNN]
Saya ingin merasuki iblis
slot dana 66Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja) mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan tren investasi menyusul penerbitan UU Cipta Kerja. Pada 2023, Indonesia melampaui target investasi dengan pencapaian Rp1.418 triliun.
Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Tina Talisa optimis, Indonesia akan dapat mencapai target investasi 2024 yang meningkat jadi Rp1,6 triliun.
"Dulu sebelum adanya UU Cipta Kerja, penerbitan NIB ini per hari hanya lima ribu, sekarang di tahun 2023-2024 penerbitan NIB mencapai sebelas ribu per hari. Ini sesuatu yang harus kita apresiasi," kata Tina dalam rapat koordinasi perdana bertema Pelayanan Perizinan Berusaha dalam Kewenangan Pemerintah Daerah pada akhir Februari lalu di Jakarta.
Namun, pada implementasi di lapangan, masih ada banyak masalah dan tumpang tindih peraturan. Tina kemudian mendorong para peserta rapat untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi.
Merespons hal tersebut, Perwakilan Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, Rohili, menyampaikan bahwa teknis sistem UI/UX pada situs kerap membingungkan pengguna dan kadang mengalami error.
Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Yogyakarta, Nuri mengatakan bahwa banyak modus yang tak sesuai peraturan pada sektor verifikasi.
"Misalnya izin untuk usaha karaoke, ketika di cek ke lapangan, usaha tersebut ternyata berdampingan dengan sekolah atau tempat ibadah, ini secara izin sudah muncul tetapi pas di lapangan tidak sesuai, hal seperti ini yang membingungkan kami di daerah," katanya.
Sementara, perwakilan Dinas PUPR Jambi, Dian, menyarankan agar pengawasan terkait verifikasi perizinan menjadi poin utama yang segera diselesaikan, karena setiap daerah mengalami hal yang serupa. Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur, Arief, membenarkan pernyataan tersebut.
"Salah satu kasus yang terjadi di daerah kami, ada pelaku usaha yang mengaku sebagai usaha mikro kecil, tetapi dia menguasai ¾ wilayah pertambangan. Hal ini kan jadi kontradiktif dalam jenis usahanya," kata Arif.
Pada rapat itu, seluruh perwakilan daerah sepakat mendorong revisi PP 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha berdasarkan Tingkat Risiko Kegiatan Usaha.
"Koordinasi antara pusat dan daerah pun seharusnya tidak berhenti sampai di sini. Kami harap akan ada tindak lanjut atau pertemuan selanjutnya untuk membahas perbaikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat," ujar perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Sumatera Selatan, Yossy.
Pada sesi penutup rapat, Tina yang juga Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah Kementerian Investasi/BKPM menyebut, ada tiga hal yang akan diperbaiki oleh pemerintah pusat, yaitu regulasi, sistem serta tata kelola.
"Ke depannya akan ada sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga tidak ada komunikasi yang terputus dan secara sistem dapat terintegrasi dengan lebih baik," katanya.
Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, mengatakan bahwa penyelenggaraan rapat bertujuan untuk mendiskusikan berbagai masalah terkait pelayanan perizinan berusaha di berbagai daerah, sekaligus mencari upaya penyelesaiannya.
"Sehingga nantinya akan dilakukan perbaikan-perbaikan seperti revisi peraturan pemerintah demi mendapatkan regulasi terbaik dan implementasi di masyarakat semakin bagus," ujar Arif saat membuka rapat.
(rea/rir)[Gambas:Video CNN]
Teknik Penciptaan Bintang
angka jitu naga mas
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan sampai saat ini TikTok masih melanggar aturan perdagangan pemerintah terkait pemisahan media sosial dan e-commerce.
Adapun aturan perdagangan tertuang dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Di mana, setiap perusahaan harus memiliki perizinan berusaha dalam melakukan usaha di bidang digital.
Artinya, TikTok yang izinnya hanya untuk media sosial masih melanggar karena masih bertransaksi di TikTok Shop meski TikTok sudah mengakuisisi e-commerce Tokopedia.
Teten mengungkapkan ada kemungkinan izin usaha TikTop dicabut. Namun, pemerintah masih mempertimbangkan beberapa alasan belum merealisasikannya.
Pertama, karena kepentingan investasi. Sebab, UMKM dan pembeli yang ada di TikTok cukup besar.
"Tapi kan tentu kita inikan kepentingan investasi juga, jadi lebih baik mereka diajak supaya comply terhadap aturan kita. Mereka pasti butuh jualan di Indonesia, pasar kita 270 juta, mana ada yang sebesar ini, pasti mereka mau lah," kata dia.
"Cuma masalahnya kita berani tegas tidak? Kalau pemerintah tidak konsisten, ya kita tidak akan dihargai penegakan hukum kita," imbuhnya.
Kedua, terkait harga yang sudah diatur tidak boleh memukul UMKM. Ia melihat beberapa pedagang yang ada di TikTok Shop menjual produk lokal.
"Apalagi saya sudah menjajaki ada platform lain yang memproduksi barang sendiri, padahal kan white label nggak bisa jualan. Platform nggak boleh punya produk sendiri, kalau nggak algoritmanya akan mengarahkan ke produk dia, kan itu yang harus ditegaskan," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)Penyihir penyakit aneh
contoh voucher
Menteri PertanianAmran Sulaiman meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk berikan legalitas 7,4 juta lahansawahdi Indonesia.
Amran menyebut pemberian legalitas sertifikat terhadap lahan-lahan yang ada di wilayah sentra produksi.
"Saya berharap kepada Pak Menteri AHY untuk memberi sertifikat kepada 7,4 juta hektare sawah Indonesia," tutur Amran dalam keterangan resmi, Kamis (7/3).
"Kedua, saya nitip sertifikat kepada saudara kita yang tinggal di hutan (LMDH)," imbuhnya.
Ia menyebut pemberian legalitas terhadap lahan persawahan dalam rangka mewujudkan swasembada. Apalagi saat ini Indonesia dan negara lain sedang menghadapi cuaca ekstrem El Nino panjang sehingga berdampak langsung pada produktivitas.
"Kita harus mengantisipasi bersama karena El Nino hari ini adalah El Nino gorila yang paling berat," katanya.
Menanggapi itu, AHY memastikan akan menyelesaikan sertifikasi tanah di seluruh Indonesia. ATR/BPN sudah berkoordinasi dengan pihak berwajib untuk menghadapi para mafia tanah yang merugikan negara dan masyarakat.
"Kemudian, kita juga terus melakukan mitigasi dan pencegahan sengketa pertanahan dalam rangka membangun ekonomi yang lebih baik. Oleh karena itu mari kita tunjukkan kinerja terbaik kita pada bangsa dan rakyat," tuturnya.
[Gambas:Video CNN]
Keluar dari Bintang Neraka
situs slot gacor maxwin hari ini
Laporan keuangan yang teraudit meningkatkan kepercayaan publik dan swasta terhadap BUMDesJakarta (ANTARA) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendorong setiap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diaudit oleh akuntan publik. Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kemendes PDTT Ivanovich Agusta dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan laporan keuangan BUMDes yang telah diaudit oleh akuntan publik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pihak swasta terhadap BUMDes terkait. "Laporan keuangan yang teraudit meningkatkan kepercayaan publik dan swasta terhadap BUMDes," ujar Gus Ivan, sapaan akrab Ivanovich Agusta. Hal tersebut dia sampaikan dalam kegiatan Kick-OffAudit Badan Usaha Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa (BUMDesma LKD) Kabupaten Serang 2024, di Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Serang, Banten, Jumat.
Dalam kesempatan tersebut laporan keuangan lima BUMDesma LKD di Kabupaten Serang mulai diaudit oleh akuntan publik.
Baca juga: Pemda-bumdes diminta kolaborasi optimalkan penerimaan pajak ranmor
Pada kesempatan yang sama, Gus Ivan pun mengingatkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, disebutkan bahwa Unit Pengelola Keuangan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Perdesaan wajib bertransformasi menjadi BUMDesma LKD.
Gus Ivan menyampaikan sampai saat ini, terdapat 17.231 BUMDes berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Lalu, terdapat 1.487 BUMDesma berbadan hukum. "Juga terdapat 2.366 UPK eks-PNPM sudah bertransformasi menjadi BUMDesma LKD dan 1.228 di antaranya sudah berbadan hukum," kata dia. Selain itu, dia menyampaikan pula bahwa pembinaan yang dijalankan Kemendes PDTT menunjukkan bahwa sebanyak 786 BUMDes telah mendapatkan nomor induk berusaha (NIB) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Meski begitu, kata dia melanjutkan masih ada Unit Pengelola Keuangan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Perdesaan yang justru berubah menjadi lembaga keuangan privat, seperti koperasi, perkumpulan badan hukum dan perseroan terbatas. Akibatnya, dana publik kemudian berubah menjadi dana privat yang menjadi milik pemegang saham atau anggota. Menurutnya, hal itu perlu segera dibenahi karena berpotensi membahayakan dari sisi regulasi ataupun akuntabilitas publik.
Baca juga: Desa-desa di Aceh telah salurkan Rp229,6 miliar dana desa tahap awal
Baca juga: Mendes PDT dorong koperasi BUMDes dapatkan pendamping dari OJK
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024
Hati Naga dan Ambisi
kingbet138
kami langsung eksekusi dengan membeli cabai dari koperasi di Sleman, dengan harga yang lumayan jauh kalau dibandingkan di wilayah JambiJambi (ANTARA) - Pemerintah Kota Jambi mendatangkan komoditas cabai dari Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai implementasi kerja sama antardaerah dalam memenuhi kebutuhan pangan di daerah tersebut dalam rangka pengendalian inflasi.
Penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih di Jambi, Sabtu, mengatakan pembelian dan pengiriman perdana cabai siaga inflasi Kota Jambi sebanyak 4,5 ton tersebut merupakan implementasi dan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama Pemerintah Kota Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Sleman.
Pembelian cabai perdana dilakukan oleh Koperasi Pegawai Negeri Kota Jambi (KPN-KPKJ), untuk selanjutnya didistribusikan kepada agen dan penjual di Kota Jambi.
Menurutnya, setelah sebelumnya melakukan penandatangan perjanjian kerja sama, Pemkot Jambi langsung mengeksekusi perjanjian tersebut dengan pembelian cabai pada Jumat (8/3).
"Usai penandatangan, kami langsung eksekusi dengan membeli cabai dari koperasi di Sleman ini, dengan harga yang lumayan jauh kalau dibandingkan di wilayah Jambi. Jadi kita bawa 4,5 ton dari Kabupaten Sleman cabai merah besar untuk kemudian nanti distribusinya di Kota Jambi," kata dia.
Baca juga: BI mengapresiasi kerja sama Kota Jambi dan Sleman kendalikan inflasi
Baca juga: Tol Bayung Lencir-Tempino Seksi 3 Jambi ditargetkan selesai Juni 2024
Sri sampaikan bahwa pembelian ini juga didukung penuh oleh Bank Indonesia Provinsi Jambi yang membantu pembiayaan distribusi dan pengangkutan cabai dari Sleman hingga ke Kota Jambi.
"Mulai dari bongkar muat dan pengangkutannya dibiayai dari Bank Indonesia Perwakilan Jambi dan sampai di Kota Jambi, supaya harga tidak naik, maka kepada distributor maupun agen serta pengecer harus kami beri subsidi dengan dana BTT (belanja tak terduga) kami supaya di Kota Jambi harga tetap sama dengan harga di Sleman ini," kata dia.
Dia berharap langkah konkret yang dilakukan oleh Pemkot Jambi tersebut berdampak positif pada upaya pengendalian inflasi, terutama menjaga ketersediaan pasokan dan pengendalian harga komoditas yang cukup bergejolak di Kota Jambi, seperti cabai merah.
Selanjutnya selain cabai merah, Kota Jambi juga siap mendatangkan komoditas penyumbang inflasi dari daerah penghasil lainnya seperti bawang merah dari Brebes dan maupun beras dari Purworejo.
Ke depan kerja sama antardaerah penghasil akan diperbanyak untuk menjaga ketersediaan pangan, keterjangkauan harga dan pengendalian inflasi di Kota Jambi.
Kerja sama antardaerah yang dilakukan Kota Jambi dengan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sleman dengan ruang lingkup meliputi kerja sama antar pemerintah maupun antar dunia usaha.
Baca juga: Pemerintah segera pasok 7.000 ton beras ke Jambi
Baca juga: Jalan Nasional Jambi-Padang lumpuh total akibat banjir
Pewarta: Tuyani
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024
《pinjaman online legal tanpa bi checking》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，nama situs slot gacorHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pinjaman online legal tanpa bi checking》bab terbaru。