bonus slot 100 di awal 732Jutaan kata 940362Orang-orang telah membaca serialisasi
《jokerbo》
Pemprov Malut Minta BKPM Cabut Izin Pengelola Pulau Widi******Jakarta, CNN Indonesia--
Pemerintah Provinsi Maluku Utara(Malut) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melayangkan surat ke BKPM atau Kementerian Investasi terkait permohonan pencabutan izin pengelolaan Pulau Widi oleh Leadership Islands Indonesia (LII).
Kepala DPMPTSP Provinsi Malut Bambang Hermawan membenarkan bahwa lembaganya telah mengeluarkan surat tersebut. Ia menilai ada beberapa pertimbangan keluarnya surat tersebut.
Pertama, pelanggaran Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemprov Malut dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, dan surat dari Bupati Halmahera Selatan tentang pencabutan MoU.
Kedua, izin pemanfaatan kawasan hutan untuk wisata telah diberikan sampai tiga kali, yakni pada 2015. Kemudian diperpanjang dan berakhir pada 2017, lalu penerbitan lagi pada 2018. LII diberikan waktu selama tujuh bulan, namun yang bersangkutan tidak melakukan pekerjaan atau kegiatan.
Berdasarkan hal itu, DPMPTSP Malut memohon kepada BKPM untuk mencabut pengelolaan Pulau Widi oleh LII, mengingat LII ialah perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang kewenangannya ada di BKPM.
Pemprov Malut melalui DPMPTSP hanya memberikan dukungan terhadap rekomendasi dan perizinan di bawahnya. Antara lain, kesesuaian ruang, UPL UKL, serta izin pemanfaatan wisata untuk kawasan hutan.
Lihat Juga :Kementerian KKP Buka Suara Soal Lelang Kepulauan Widi |
Nah, dengan dibekukannya izin pemanfaatan hutang lindung sebagai kawasan wisata, Bambang melanjutkan maka tidak ada lagi landasan pusat untuk memperpanjang izinnya.
Pemprov Malut, kata Bambang, selama ini tidak pernah menerima pemberitahuan dalam bentuk apapun dari LII terkait rencana lelang pengelolaan wisata Kepulauan Widi di salah satu situs asing.
"Tidak ada pemberitahuan, bersurat juga tidak ada, dan apapun alasannya adalah penyimpangan," tandasnya.
[Gambas:Video CNN]
Jasa Marga Jual 40 Persen Saham Tol MBZ, Dapat Rp4,38 T******Jakarta, CNN Indonesia--
PT Jasa Marga(Persero) Tbk resmi menjual 40 persen sahamanak usaha PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) yang mengelola Jalan Layang MBZ, yakni PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) kepada PT Margautama Nusantara (MUN), dengan nilai transaksi mencapai Rp4,38 triliun.
Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur menjelaskan langkah ini merupakan lanjutan program asset recyclingsebagai bagian dari strategi korporasi.
Tujuan penjualan tol MBZ ini untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan kesinambungan bisnis Jasa Marga serta mengoptimalkan portofolio bisnis perusahaan.
Penjualan 40 persen saham PT Jasamarga Jalanl ayang Cikampek (JJC) sebenarnya sudah diumumkan sejak Oktober lalu. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Akta Jual Beli Saham atau Sales Purchase Agreement (SPA) pada Senin (10/10).
Dengan begitu, saat ini 40 persen kepemilikan saham PT JJC dimiliki PT JTT yang merupakan subholding dari Jasa Marga, kemudian 40 persen dimiliki PT MUN yang merupakan anak usaha dari PT Nusantara Infrastructure Tbk (NI), dan 20 persen lainnya dipegang PT Ranggi Sugiron Perkasa (RSP).
Lihat Juga :Indonesia, Middle Income Trap dan Analisis Profesor Harvard |
Sebelumnya, Direktur Utama PT MUN Danni Hasan mengatakan Jalan Layang MBZ merupakan proyek strategis yang diharapkan dapat menjadi salah satu aset unggulan perusahaan sesuai dengan target investasi.
Menurutnya, akuisisi jalan tol tersebut juga dilakukan guna meningkatkan nilai perusahaan, sekaligus menjadi bukti konkret kontribusi PT MUN dalam hal mendukung penciptaan konektivitas nasional.
[Gambas:Video CNN]
Melihat Aturan yang Membuat Menhub Digugat Rp92,6 M oleh Gapasdap******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi digugat Rp92,6 miliar oleh pengusaha angkutan sungai dan penyeberangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Mengutip berkas gugatan yang di website PTUN Jakarta, gugatan dilayangkan oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo dan Sekretaris Jenderal Gapasdap Aminuddin Rifai.
Gugatan dilayangkan terkait penerbitan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2022 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.
Selain itu, mereka juga meminta kepada pengadilan agar Budi membayar ganti rugi selama proses gugatan sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht) dengan perhitungan kerugian sebesar Rp942,19 juta per hari.
Lantas seperti apa aturan yang membuat Budi Karya digugat Rp92,6 miliar dan bayar Rp942 juta per hari itu?
Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 mengatur tentang besaran tarif penyeberangan kelas ekonomi.
Lihat Juga :Pemerintah Bakal Jual Beras Impor Rp9.450 per Kg |
Dalam beleid yang ditandatangani pada 28 September 2022 itu Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mematok tarif yang lebih rendah dibanding yang sebelumnya telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 tahun 2022.
Kemenhub menilai penurunan tarif ini untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, keberlangsungan industri penyeberangan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran.
Sebagai contoh, tarif penyeberangan kelas ekonomi Merak-Bakauheni dalam Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 adalah Rp16.575. Sementara, dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 tahun 2022 tarifnya adalah Rp20 ribu.
Sebelumnya Khoiri Soetomo selaku ketua umum Gapasdap memprotes penurunan tarif ini. Menurutnya, tarif baru itu masih sangat jauh dari kebutuhan pengusaha.
Lihat Juga :Titah Jokowi, Alokasi Biodiesel 2023 Naik Jadi 13,15 Juta Kl untuk B35 |
Sesuai perhitungan pemerintah sebelumnya, menurut Khoiri ada kekurangan tarif terhadap Harga Pokok Produksi (HPP) angkutan penyeberangan sebesar 35,4 persen.
Apalagi, pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap biaya operasional dapat menaikkan HPP hingga kurang lebih 8 persen. Oleh karena itu, Khoiri menilai seharusnya kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang sesuai adalah 43 persen.
"Dengan ditetapkannya KM 184/2022 itu, kami dengan terpaksa melakukan pemenuhan standar keselamatan dan kenyamanan yang sifatnya darurat dan negotiablesaja. Jika ini dibiarkan terus menerus, ini seolah Kemenhub mendorong pengusaha melakukan penipuan kepada rakyat karena tidak bisa meng-coverstandar keselamatan dan kenyamanan," jelas Khoiri beberapa waktu lalu.
[Gambas:Video CNN]
Label:pinjaman online terbaru、situs poker terpercaya、captin77
Terkait:mmbett、menangjudi、link alternatif login、markas338、slot 123 gacor、cara pinjam ke bank、situs terpercaya slot 2022、situs slot gacor sekarang、kedaicash、slot tanpa deposit awal
bab terbaru:game slot online gacor hari ini(2024-07-09)
Perbarui waktu:2024-07-09
《jokerbo》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,olympus slot gacorHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《jokerbo》bab terbaru。