rtp gacor hari ini

Sistem Superstar Seni Bela Diri

Luhut di Depan Pejabat Australia: We're Not a Banana Republic******

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan Indonesia bukanlah negara 'republik pisang'. Pasalnya, Indonesia dinilai sudah jauh lebih berkembang daripada sebelumnya.

Banana republicmerupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan negara yang kondisi politiknya tidak stabil serta kondisi ekonominya hanya mengandalkan pada ekspor mentah dan sumber daya alam (SDA) tertentu.

Adapun pernyataan itu disampaikan Luhut saat bertemu dengan sejumlah peneliti terkemuka di Australia National University baru-baru ini.

[Gambas:Instagram]

Luhut menyinggung bagaimana pandemi virus corona (Covid-19) dan gejolak perekonomian global yang tak kunjung usai itu tak begitu berdampak signifikan di Indonesia. Menurutnya, Indonesia tetap tumbuh dan resilien meski banyak negara lain tertekan karena kedua krisis tersebut.

Luhut selanjutnya mengundang para peneliti Australia itu untuk ikut berkunjung bersama Menteri Perindustrian Australia ke Indonesia, untuk melihat bagaimana saat ini Indonesia mampu membangun industri hilirisasi dari hulu ke hilir.

Luhut berharap agar mereka bisa melihat langsung perkembangan Indonesia berdasarkan pengamatan sendiri, tak hanya berdasarkan ceritanya ataupun informasi-informasi yang beredar di media.

Lihat Juga : Luhut Banggakan SDM RI di Industri, Singgung Biaya Tinggi TKA China

Luhut ingin Australia melihat sendiri bagaimana transfer teknologi yang dilakukan lewat dibangunnya beberapa politeknik industri terkait sangat bermanfaat untuk pengembangan SDM.

Ia menyebut tujuan dari hilirisasi industri di Indonesia itu adalah untuk membuat warga lokal mendapatkan 'berkah' dari aktivitas yang dilakukan di lingkungan mereka. Selain itu, Luhut berharap tenaga kerja lokal mampu mengelola sendiri SDA Indonesia sehingga pemerintah tak perlu lagi mendatangkan TKA.

"Because the industry needs qualified people to run the machines. Because if they bring employees from China, the cost is higher. They understand for a while that Indonesian fingers are very good," ujar Luhut.

Aku bukan Zhong Kui

Boy Thohir Mengundurkan Diri dari Kursi Komisaris Merdeka Copper Gold******

Garibaldi Thohir atau yang dikenal dengan sapaanBoy Thohirmengundurkan diri dari posisinya sebagai komisaris di perusahaan tambang emasMerdeka Copper Gold Tbk (MDKA).

Berdasarkan pengumuman MDKA yang disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan Adi Adriansyah Sjoekri, kakak dari Menteri BUMN Erick Thohir tersebut mengajukan surat pengunduran diri pada 17 Februari 2023.

"Bersama ini kami sampaikan keterbukaan informasi bahwa berdasarkan surat pada 17 Februari 2023 yang juga telah diterima perseroan pada tanggal yang sama, Bapak Garibaldi Thohir telah mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan," tulis pengumuman tersebut yang dikutip pada Senin (20/2).

Namun, dalam surat tersebut tidak dijelaskan apa alasan Boy Thohir mundur dari posisinya saat ini.

Boy Thohir tercatat sebagai salah satu pemegang saham terbesar MDKA dengan porsi sebanyak 7,35 persen atau 1,77 miliar lembar saham.

.

Cara menarik bintang dengan login di awal

Menaker Gandeng China Kembangkan Pelatihan Perawatan Mobil Listrik******

Indonesia dan China akan bekerja sama di bidang pelatihan vokasi untuk mengembangkan program pelatihan di bidang perawatan mobil listrik. Rencana itu sejalan dengan upaya Indonesia membangun industri kendaraan listrik.

Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah usai menerima Kunjungan Kehormatan Duta Besar RRT Lu Kang di Kantor Kemnaker Jakarta, Senin (20/2).

Dalam pertemuan itu, keduanya membahas sejumlah isu dan kerja sama bidang ketenagakerjaan.

Kemnaker sendiri telah memiliki kerja sama dengan beberapa perusahaan Tiongkok, khususnya dalam hal pengembangan kapasitas dan peningkatan kompetensi.

Beberapa perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) bergerak di bidang pengolahan biji nikel serta di bidang jasa telekomunikasi.

"Saya harap, dalam waktu dekat, kerja sama dengan Pemerintah RRT di bidang pelatihan vokasi dapat ditingkatkan dengan mengembangkan program pelatihan di bidang perawatan mobil listrik," ujar Ida.

Ida juga berharap China dapat mendukung pemetaan sektor industri perusahaan Tiongkok di Indonesia dan bekerja sama dalam peningkatan dan pengembangan fungsi dan kejuruan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di Indonesia.

"Sehingga BPVP dapat menyediakan SDM berkompetensi dan sesuai dengan kebutuhan pasar industri," terangnya.

Dalam kesempatan ini, Ida juga menyebut bahwa pihaknya tengah menjajaki kerja sama dengan dengan Pemerintah RRT untuk menggelar joint Job Fair, di mana joint job fair ini melibatkan perusahaan-perusahaan Tiongkok yang ada di Indonesia.

Selain pengembangan SDM dan informasi pasar kerja, pertemuan ini juga membahas knowledgeand information exchange; pembinaan dan pengawasan tenaga kerja; serta pemberdayaan masyarakat di sekitar proyek-proyek tersebut.

"Saya harap pertemuan ini dapat memperkuat hubungan dan kerja sama Pemerintah RRT dan Indonesia di bidang ketenagakerjaan," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa pejuang pertanian

Investasi RI Kencang, Pengangguran Kok Masih 8,42 Juta Orang?******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pengangguranIndonesia tembus 5,86 persen atau 8,42 juta orang pada Agustus 2022.

Untuk daerah dengan pengangguran terbanyak di Indonesia, BPS melaporkan urutan satu ada Jawa Barat (8,31 persen), Kepulauan Riau (8,23 persen), Banten (8,09 persen), DKI Jakarta (7,18 persen), dan Maluku (6,88 persen).

Kemudian, Sulawesi Utara (6,61 persen), Sumatra Barat (6,28 persen), Aceh (6,17 persen), Sumatra Utara (6,16 persen), dan Kalimantan Timur (5,71 persen).

Jumlah ini naik dari Februari 2022 sebesar 5,83 persen atau 8,40 juta orang.

Angka pengangguran di Indonesia pada 2022 sebenarnya cenderung turun dibanding tahun sebelumnya. Pada 2021, angka pengangguran tembus 6,26 persen atau 8,7 juta orang pada Februari dan 7,07 persen atau 9,7 juta orang pada Agustus.

Kemudian pada 2020, 4,94 persen atau 6,9 juta orang pada Februari dan 7,07 persen atau 9,7 juta orang pada Agustus.

Jika melihat ke belakang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan penciptaan 10 juta lapangan kerja baru pada 2015-2019. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) lalu mengklaim target itu telah tercapai dengan total penciptaan lapangan kerja baru mencapai 10,34 juta sepanjang 2015-2018.

"Janji Bapak Presiden (Joko Widodo) penempatan lapangan kerja kan 2 juta lapangan kerja per tahun. Sampai akhir 2018 ini, ternyata target penciptaan lapangan kerja sudah tercapai sebesar 10.340.690 orang," ujar Hanif Dhakiri, menteri ketenagakerjaan saat itu, ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Ketenagakerjaan 2019 di Hotel Bidakara Jakarta, 2019 silam.

Namun jika melihat data BPS, tingkat pengangguran pada 2015-2019 tidak banyak berubah. Pada Agustus 2015, tingkat pengangguran mencapai 6,18 persen atau 7,5 juta orang. Kemudian turun tipis menjadi 5,61 persen atau 7,03 juta orang pada Agustus 2016.

Kemudian naik menjadi 7,04 juta orang pada Agustus 2017 dan 7 juta orang pada Agustus 2018. Lalu naik menjadi 7,05 juta orang pada Agustus 2019.

Di lain sisi, penyerapan tenaga kerja diklaim meningkat seiring dengan investasi yang bertambah besar. Data Kementerian Investasi mencatat realisasi investasi pada 2022 mencapai Rp1.207 triliun atau melampaui target Rp1.200 triliun.

Namun, di tengah meningkatnya jumlah investasi yang masuk ke Indonesia mengapa tingkat pengangguran masih tinggi?

Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengatakan tingkat pengangguran sebanyak 8,4 juta orang pada Agustus 2022 sebenarnya cenderung membaik dibanding periode-periode sebelumnya seiring pemulihan pandemi covid-19.

Namun ia menilai tingkat pengangguran Indonesia yang rendah adalah sebuah kewajaran, bukan prestasi.

"Karena sebagian besar masyarakat kita adalah kelas bawah maka bekerja adalah keharusan, bukan karena banyaknya ketersediaan pekerjaan yang layak," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Kualitas Investasi Turun

Petualangan dimulai dari reruntuhan Kota Raksasa

Menteri Basuki Sebut Tanah Jakarta Anjlok 18 Cm per Tahun******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljonomengungkapkan tanahdi DKI Jakarta anjlok 12 hingga 18 centimeter (cm) per tahun imbas eksploitasi air tanah oleh masyarakat dan pebisnis di ibu kota.

Namun, di tengah masalah itu, pemerintah belum bisa melakukan apa-apa. Basuki menyebut pemerintah tidak bisa melarang masyarakat Ibu Kota untuk menggunakan air tanah karena hingga kini belum bisa menyediakannya.

Saat ini katanya, pemerintah masih dan sedang berusaha dengan menjalankan tiga proyek untuk mengatasi permasalahan air bersih di Jakarta.

Basuki mengklaim jika tiga proyek itu bisa diselesaikan, maka dapat mengatasi permasalahan air bersih di DKI Jakarta. Dengan begitu, pemerintah bisa meminta masyarakat untuk berhenti menggunakan air tanah pada 2023.

"Kalau itu semua bisa kami selesaikan dan bisa menyuplai area Jakarta, maka pada 2030 pasti bisa menyampaikan kepada rakyat setop pakai air tanah. Hanya dengan itu penurunan air tanah bisa dihentikan, seperti di Bangkok dan Tokyo," kata Basuki saat menyaksikan penandatanganan Fasilitas Kredit Antara PT Air Bersih Jakarta dan Kreditur Sindikasi, Senin (20/2).

[Gambas:Video CNN]

Penurunan tanah di DKI Jakarta memang terjadi di Jakarta. Penurunan terjadi akibat empat faktor yang terdiri dari alam dan buatan atau yang berkaitan dengan manusia.

Peneliti muda Pusat riset Geoteknologi-BRIN Dwi Sarah mengatakan untuk penyebab alami, penurunan tanah di Jakarta disebabkan dua hal, yakni proses tektonik yang aktif dan kompaksi alamiah tanah Jakarta. Kompaksi alamiah adalah proses pengurangan lapisan sedimen tanah akibat beban sedimen di atasnya.

Sedangkan untuk faktor antropogenik atau yang melibatkan campur tangan manusia, penurunan tanah di Jakarta disebabkan eksploitasi berlebihan pada air tanah dan pembebanan.

Penurunan tanah di Jakarta terjadi secara bervariasi. Beberapa wilayah mengalami penurunan 1-15 sentimeter per tahun dan beberapa lokasi lainnya dapat mengalami penurunan hingga 20-28 sentimeter per tahun.

Dalam sebuah jurnal penelitian oleh Hasanuddin Z. Abidin dan rekannya, dari keempat faktor penurunan tanah tersebut, aktivitas tektonik tampak menjadi faktor yang paling tidak signifikan, mengingat aktivitas tektonik wilayah Jakarta yang tidak terlalu sering.

Sementara itu, eksploitasi berlebihan air tanah disebut menjadi faktor paling bertanggung jawab menyebabkan penurunan tanah Jakarta.

Eksploitasi berlebihan tanah, kompaksi alamiah tanah, dan beban bangunan menjadi faktor saling berkaitan menurunkan tanah Jakarta.

Pasalnya, ketiga faktor tersebut berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk yang terjadi di wilayah ibu kota.

Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi akan menghadirkan bangunan-bangunan baru untuk tempat tinggal atau sejumlah fasilitas lain.

Kehadiran bangunan tersebut akan semakin membebani tanah Jakarta. Selain itu, kehadiran bangunan baru juga kemungkinan besar bakal meningkatkan konsumsi air tanah.

Mall League of Legends dari Dunia Lain

PUPR 'Seret' OJK, Minta Awasi Perbankan di Kasus Hunian Mangkrak******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, termasuk di Meikarta.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto. Ia mengatakan OJK harus mengawasi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) hingga rasio kecukupan modal bank alias capital adequacy ratio.

"Menurut kami seharusnya OJK turut mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, khususnya dalam hal BMPK kepada pihak terkait dan rasio kecukupan modal bank dalam penyaluran kredit atau pinjaman, bagi bank yang terlibat dalam proyek perumahan tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).

"Namun, PUPR perlu dibantu oleh OJK untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan untuk penyelesaian pembangunan apartemen di Meikarta," ungkap Iwan.

Kesiapan PUPR tersebut adalah langkah keenam yang akan dan sudah dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi kasus apartemen mangkrak seperti Meikarta. Iwan menjelaskan ada lima langkah lain yang dilakukan PUPR.

Pertama, pihaknya mengaku sudah mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan bantuan teknis.

Lihat Juga : Lippo Cikarang 'Lepas Tangan' soal Meikarta, Serahkan Semua ke PT MSU

Kedua, Iwan menyebut pihaknya mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Harapannya kebijakan, pengawasan, serta pembangunan bisa termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Keempat, PUPR bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberikan masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK atau penegak hukum.

Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

[Gambas:Video CNN]