inter303

tujuh belas lagi

Anwar Ibrahim Blak******

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyinggung soal kerja sama kedua negara dalam bentuk 'OPEC' kelapa sawit.

Anwar mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara pemberi sumbangsih kelapa sawit terbesar di dunia, disusul dengan Malaysia. Karena itulah menurutnya apabila kerja sama ini dapat berjalan, 'OPEC' kelapa sawit bisa terbentuk.

"Common-concerted effort, satu strategi bersama. Umpamanya kelapa sawit, Indonesia sekitar 68 persen pengeluarannya (produksi CPO), kedua Malaysia. Kalau kita ada kesepakatan itu, 'OPEC' dalam kelapa sawit," jelasnya dalam CT Corp Leadership Forum di Menara Bank Mega, Senin (9/1).

"Cuma, sudah diwujudkan sejak 2015, tapi tidak berkembang karena masing-masing (Indonesia dan Malaysia) lembab sedikit dalam tindakannya," sambung Anwar.

Indonesia dan Malaysia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia memang sempat membentuk Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) pada 2015 lalu. Hal ini dilakukan sebagai upaya bersama kedua negara untuk menguasai pasar produk hilir kelapa sawit di Asia.

CPOPC beranggotakan Indonesia dan Malaysia ditambah 4 negara pengamat alias observer countries, yakni Kolombia, Ghana, Honduras, dan Papua Nugini.

Terlepas dari menguapnya kolaborasi Indonesia dan Malaysia tersebut, Anwar Ibrahim menegaskan saat ini Indonesia harus bersatu dengan Malaysia, termasuk dalam menjalankan carbon trading dan energi baru terbarukan (EBT).

Anwar pede jika kekuatan Indonesia dan Malaysia digabung, kedua negara serumpun ini bisa menjadi yang terdepan di kawasan. Bahkan, PM Malaysia tersebut siap mendukung penuh kepemimpinan RI di ASEAN untuk 2023.

"ASEAN ini agak sedikit muram, tapi giliran Indonesia mengurus, mengetuai, chairman ASEAN. Jadi saya berikan jaminan. Malaysia, kita akan berikan seluruh dukungan supaya kepemimpinan Indonesia, giliran Indonesia tahun ini, akan cukup berkesan dan apa yang perlu kita lakukan, akan kita lakukan bersama. Itu maksimum yang kita bikin," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Cinta rahasia itu membuat ketagihan, menyayangi istrimu itu beracun

El Salvador Sahkan UU Baru Soal Kripto: Bisa Buat Bayar Utang******

Parlemen El Salvadorresmi mengesahkan undang-undang untuk melindungi transfer atau masalah pembayaran utang dengan cryptocurrency, termasuk Bitcoin, pada Rabu (11/1).

Laporan AFP menyatakan UU dengan 47 pasal tersebut mendapat dukungan 62 suara dari 84 kursi di kongres.

"Majelis Legislatif El Salvador baru saja menyetujui, dengan suara mayoritas, Undang-Undang Sekuritas Digital yang baru! Maju, selalu terdepan," tulis Presiden El Salvador Nayib Bukele di Twitter, Kamis (12/1).

Dengan disahkannya UU ini, Kantor Bitcoin Nasional El Salvador bakal mulai menerbitkan obligasi. Obligasi tersebut ditargetkan bisa mengumpulkan sekitar US miliar untuk negara.

"Tujuan undang-undang ini adalah untuk menetapkan kerangka hukum yang memberikan kepastian hukum untuk mengalihkan operasi ke setiap judul aset digital yang digunakan dalam penawaran penerbitan publik," menurut undang-undang tersebut, dikutip dariReuters.

UU tersebut juga menetapkan pembentukan Komisi Nasional untuk Aset Digital dan Badan Administrasi Dana Bitcoin. Kedua lembaga tersebut akan bertugas mengelola, mengamankan, dan menginvestasikan dana dari penawaran umum aset digital yang dilakukan oleh pemerintah.

Sebelumnya, pada November 2021, Bukele mengumumkan pembangunan Kota Bitcoin di timur El Salvador, tepatnya di Departemen La Union. Nantinya, kota ini akan menggunakan energi panas bumi dari gunung berapi di wilayah tersebut.

El Salvador memang penuh gebrakan. Mereka menjadi negara pertama yang mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang legal pada September 2021. Penggunaan Bitcoin disandingkan dengan dolar AS yang diadopsi El Salvador sebagai mata uangnya sejak 2001.

Bahkan, Bukele telah membeli 2.381 bitcoin seharga US7 juta. Bukele juga sempat mengumumkan bahwa pemerintahannya akan membeli satu bitcoin sehari, meski tidak menyebutkan sampai berapa lama.

Namun, Bitcoin saat ini diperdagangkan di bawah US ribu per keping. Padahal sebelumnya sempat mencapai US ribu per keping pada November 2021.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Keselamatan

Badai PHK Terjang Raksasa Manajemen Aset Global BlackRock******

BlackRock, perusahaan manajemen aset terbesar di dunia, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 500 karyawan setelah periode perekrutan besar-besaran dalam beberapa tahun terakhir.

Juru bicara BlackRock mengatakan jumlah karyawan yang terkena PHK tidak sampai 3 persen dari total tenaga kerja perusahaan. PHK disebut terjadi saat perusahaan menghadapi "lingkungan pasar yang belum pernah terjadi sebelumnya".

Melansir CNN Business, Kamis (12/1), BlackRock belum melakukan PHK besar-besaran sejak 2019 dan telah meningkatkan jumlah karyawannya sekitar 22 persen selama tiga tahun terakhir.

Awal pekan ini, Goldman Sachs disebut memangkas hingga 5.200 pekerja di tengah ketidakpastian ekonomi. Kemudian, Amazon minggu lalu telah merumahkan sekitar 18 ribu karyawan dan Salesforce memangkas 10 persen dari sekitar 73 ribu karyawannya.

Tahun lalu menandai pertumbuhan pekerjaan terbaik kedua dalam sejarah Amerika Serikat. Namun, semakin banyak perusahaan justru mengungkapkan rencana untuk memberhentikan pekerja.

Kondisi beberapa perusahaan teknologi yang berada di Silicon Valley bahkan diprediksi makin memburuk pada tahun ini, ditandai dengan tidak adanya perekrutan hingga PHK besar-besaran.

Kondisi tersebut dipicu oleh permintaan yang menurun seiring longgarnya aturan Covid-19, dan orang-orang kembali ke kehidupan normal.

Selain itu, kondisi itu diperburuk pada ancaman resesi di 2023, dan ketidakpastian ekonomi masih membebani pikiran konsumen dan pembuat kebijakan. Kenaikan suku bunga pun diperkirakan akan terus berlanjut.

Namun terlepas dari peningkatan PHK, banyak perusahaan lain tampaknya enggan untuk memangkas pekerjaan di tengah kekurangan pekerja yang sedang berlangsung.

Pekan lalu, Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan klaim pengangguran awal tiba-tiba turun ke level terendah tiga bulan.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Jahat Surga yang Melahap

Krisdayanti Persoalkan Urgensi Penerbitan Perppu Ciptaker******

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mempertanyakan alasan kegentingan yang memaksa sehingga pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja).

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP Krisdayanti mengatakan penyusunan Perppu tersebut seharusnya melibatkan banyak pihak, termasuk DPR. Ia menekankan pentingnya komunikasi agar kegaduhan publik terkait regulasi ini bisa diredam.

"Karena yang kami tahu bahwa (UU Ciptaker) inkonstitusional bersyarat dua tahun kan waktunya. Lalu tiba-tiba yang tadi digaungkan adalah kegentingan. Kegentingan seperti apa yang mendasari itu?" kata Krisdayanti kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Rabu (11/1).

"Kami tuh di daerah pemilihan (dapil) belum selesai reses, tiba-tiba di 30 Desember muncul Perppu (Cipta Kerja). Ini jelas kami juga yang di Komisi IX artinya benar-benar tidak dilibatkan, yang bahkan (DPR) paling dicari duluan,"

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris berharap sosialisasi Perppu Ciptaker dilakukan lebih baik agar tidak muncul kekhawatiran masyarakat hingga hoaks yang beredar.

Ia juga menegaskan pentingnya keterbukaan pembuatan aturan turunan Perppu Cipta Kerja, yakni peraturan pemerintah (PP).

"Ini kan kalau bicara Perppu, DPR sebetulnya tidak punya hak untuk membahas. Cuma bisa menolak atau menerima. Ini salah satu proses yang sedang dijalankan untuk mencari tahu ini seperti apa," tegasnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem Irma Suryani menegaskan Perppu Cipta Kerja perlu dikaji dari berbagai sudut pandang. Ia tidak ingin aturan ini hanya menguntungkan salah satu pihak.

Irma sadar Perppu merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi, asalkan tidak bertentangan dengan aturan perundangan. Namun, dalam penerapan kebijakan ini setiap pihak melalui DPR bisa memberikan sejumlah catatan melalui turunan dalam peraturan menteri agar tidak timpang.

"Perppu ini bisa jalan, itupunkalau tidak ditolak oleh DPR. Kemudian DPR harus memberikan catatan-catatan melalui turunan di peraturan menteri. Di peraturan menteri itulah ada detail-detail yang (nantinya) bisa memuaskan pekerja, jangan sampai malah menimbulkan masalah-masalah akibat tidak (dibahas) detail (dalam) peraturan menteri," katanya, dikutip dari situs resmi DPR RI.

Di lain sisi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengklarifikasi kenapa meminta rapat digelar tertutup. Ida menegaskan pemerintah sudah menyampaikan Perppu Cipta Kerja ke DPR dan pemerintah telah menunjuk beberapa menteri yang akan menjadi wakil untuk menjelaskan Perppu ini.

Menaker merinci wakil pemerintah tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopulhukam) Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Lihat Juga : VIDEO: Perppu Cipta Kerja untuk Siapa?

"Khusus untuk klaster ketenagakerjaan (Kemnaker) juga dilibatkan karena memang perubahan perppu itu terkait klaster ketenagakerjaan dan menteri agama terkait penetapan halal," kata Ida usai raker dengan Komisi IX DPR RI.

Ida sekaligus membantah tudingan yang beredar bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak dilibatkan dalam perancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) tersebut.

Selain itu, Menaker menegaskan bahwa cuti melahirkan dan haid tidak dihapus di Perppu Ciptaker. Ida menegaskan hal tersebut masih diatur sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]

cinta sup teh

Menaker Bantah Perppu Ciptaker Hapus Cuti Melahirkan dan Haid******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) tidak menghapuscuti melahirkandan haid bagi pekerja wanita.

Ida menerangkan kedua cuti tersebut masih diatur sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Ketentuan-ketentuan di UU Nomor 13 Tahun 2003 yang tidak diatur di UU Ciptaker maupun Perppu Ciptaker berarti tetap berlaku, misalnya tentang cuti melahirkan," ujar Ida di Kompleks DPR RI, Rabu (11/1).

"Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid," bunyi aturan itu.

Sementara itu, cuti melahirkan dimuat dalam Pasal 82 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

"Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan," bunyi pasalnya.

Jaminan bagi pekerja perempuan yang mengambil dua hak cuti tersebut tetap menerima gaji dijamin dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b untuk cuti haid, dan Pasal 84 untuk cuti melahirkan.

Jawaban Ida ke DPR

Hari ini, Ida menjelaskan substansi pembahasan saat dipanggil Komisi IX DPR RI untuk membahas Perppu Cipta Kerja.

Rapat kerja (raker) tersebut sejatinya dilakukan terbuka, tetapi Ida meminta rapat dilanjutkan secara tertutup untuk pendalaman dari para anggota DPR terkait isi Perppu Ciptaker tersebut.

"Mereka (DPR) sebenarnya berharap agar nanti pada proses penetapan peraturan pemerintah (PP) memperluas dialog dan diskusi. Mereka juga ingin diajak berdiskusi bersama tentang konten yang akan diatur dalam 2 PP, yakni PP tentang pengupahan dan PP tentang outsourcing atau alih daya," ujarnya.

Ia mengklarifikasi kenapa meminta rapat digelar tertutup karena pemerintah sudah menyampaikan Perppu Ciptaker tersebut ke DPR. Selain itu, Ida menegaskan pemerintah sudah menunjuk beberapa menteri yang akan menjadi wakil untuk menjelaskan perppu ini.

Ida merinci wakil pemerintah tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopulhukam) Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Ia sekaligus membantah tudingan yang beredar bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak dilibatkan dalam perancangan Perppu Ciptaker tersebut.

"Khusus untuk klaster ketenagakerjaan (Kemnaker) juga dilibatkan karena memang perubahan perppu itu terkait klaster ketenagakerjaan dan menteri agama terkait penetapan halal," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Jalan spiritual yang kekal

Jack Ma Nongkrong Bareng Bos Charoen Pokphand di Bangkok******

Pendiri Alibaba Group Jack Ma dilaporkan bertemu dengan Ketua Dewan Charoen Pokphand Group (CP Group) dan Charoen Pokphand Foods PCL (CPF.BK) Supakit Chearavanont saat berkunjung ke Thailand baru-baru ini.

Penampakan Ma di Bangkok ini semula muncul pada unggahan pada akun Instagram koki bintang Michelin Supinya "Jay Fai" Junsuta, yang mengunggah foto bersama Ma pada Jumat pekan ini.

Ia mengaku sangat terhormat untuk menyambut Ma dan keluarga.

Media setempat melaporkan Ma juga sempat menghadiri pertandingan tinju di Stadion Rajadamnern Bangkok di mana dia berpose dengan tangan terkepal untuk berfoto dengan juara tinju Thailand Sombat "Buakaw" Banchamek.

Yayasan milik Jack Ma belum berkomentar ketika dikonfirmasi langsung oleh Reuters.

Ma tengah diisukan tak lagi menjadi memegang kendali raksasa fintech China Ant Group. Hal itu dipicu kegagalan IPO US miliar dua tahun lalu.

Kegagalan ini diduga lantaran perusahaannya, termasuk Alibaba dan Ant, tengah mengalami masa sulit usai regulator di China meluncurkan tindakan keras terhadap kerajaan bisnisnya sejak akhir 2021.

[Gambas:Video CNN]