jpcash

Tuan Bintang Bumi

145 Orang Kena PHK Usai Produsen Minuman Alto Tutup Pabrik di Sukabumi******

PT Tri Banyan Tirta Tbk yang merupakan produsen air minum kemasan dengan merek Altomelakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 145 orang karyawan.

Keputusan PHK itu seiring dengan penghentian kegiatan operasional salah satu pabriknya di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat pada 21 November 2022.

"Karyawan yang terkena PHK berjumlah 145 orang," ungkap Corporate Secretary ALTO Januar Pitono seperti dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (23/11).

Sementara itu, Januar mengatakan untuk memperbaiki kinerja keuangan dan operasional perseroan, pihaknya akan memindahkan seluruh produksi pabrik yang di hentikan kegiatan operasionalnya ke pabrik milik group usaha persero yang juga berlokasi di Sukabumi, yakni PT Tirtamas Lestari.

Adapun ALTO memiliki satu pabrik lain yang berlokasi di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. Pabrik ini masih beroperasi dengan baik.

Januar mengatakan penghentian kegiatan operasional pabrik di Sukabumi tidak berdampak material terhadap operasional perseroan.

Pasalnya, seluruh produksi yang ada di pabrik tersebut dipindahkan ke pabrik PT Tirtamas Lestari.

Ia menambahkan dalam penutupan pabrik di Sukabumi, perusahaan tidak menghadapi gugatan PKPU/pailit dan gugatan lainnya.

"Pemegang saham mayoritas/pengendali tetap komit dalam memajukan kinerja perseroan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem budidaya yang tak terkalahkan

Buwas Buka******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso mengungkapkan 500 ton berasdi Gudang Bulog Bittoeng, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan hilang akibat dipinjamkan kepala Bulog di daerah itu kepada mitra swasta.

Buwas, sapaan akrabnya, meyakinkan saat ini ia sedang melakukan penyelidikan internal atas kasus itu. Selain itu, kasus ini juga ditangani oleh pihak kepolisian.

"Sementara ini berasnya dipinjamkan dengan mitra, kita belum tahu, tapi yakin (kasus) itu (akan) selesai," kata Buwas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/11).

"Apapun namanya itu ada pertanggungjawaban secara hukum. Kalau dipinjamkan itu harus segera dikembalikan yang 500 ton itu, saat ini sedang ditangani internal kita. Tapi kita sudah menyiapkan untuk ditangani secara hukum pidana itu," tegasnya.

Lebih jauh, Buwas memaparkan tak akan main-main dengan kasus serupa. Saat ini, menurutnya, kepala gudang tersebut pun telah dipecat.

Sejauh ini, pihak kepolisian telah memeriksa lima orang saksi untuk menyelidiki kasus dugaan penyelewengan 500 ton beras yang raib dari Gudang Bulog Bittoeng.

Kasat Reskrim Polres Pinrang AKP Muhalis menyebutkan bahwa lima orang saksi yang masih dimintai keterangan oleh penyidik saat ini merupakan dari pihak Bulog dan juga rekanan.

Berdasarkan data yang dihimpun CNNIndonesia.com, kasus hilangnya 500 ton beras dari Gudang Bulog di Pinrang diduga telah dijual oleh oknum pejabat Bulog tanpa sesuai prosedur ke salah satu mitra selama dua bulan lalu sejak awal September 2022.

Jumlah stok beras yang ada di gudang sebanyak 1.656.850 kg, namun jumlah yang dilaporkan secara administrasi 2.118.900 kg dengan rincian yakni gudang 1 sebanyak 880.500 kg dan gudang 2 sebanyak 1.238.400 kg. Kemudian beras yang berada di gudang tersebut berkurang sebanyak 462.050 kg.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Timur Dinasti Tang

Pulau Widi Akan Dilelang Situs Asing, Jubir Luhut Ancam Pengelola******

Kepulauan Widi yang terletak di Halmahera Selatan, MalukuUtara, dilaporkan dilelang di salah satu situs penjualan real estatasing.

Melansir CNN, lebih dari 100 pulau di Kepulauan Widi atau yang dalam situs tersebut disebut Widi Reserve tersebar di kawasan 10 ribu hektar.

Hukum Indonesia menyatakan bahwa orang non-Indonesia tidak dapat secara resmi membeli pulau di negara tersebut. Namun, penjualan Widi Reserve disiasati dengan mengakuisisi saham di PT Leadership Islands Indonesia (LII), sebuah perusahaan induk.

Charlie Smith, wakil presiden eksekutif untuk EMEA (Eropa, Timur Tengah, dan Afrika) di Lelang Pramutamu Sotheby mengharapkan tawaran untuk kepulauan ini menjadi signifikan.

"Setiap miliarder dapat memiliki pulau pribadi, tetapi hanya satu yang dapat memiliki kesempatan eksklusif ini yang tersebar di lebih dari 100 pulau," katanya dalam pernyataan pers.

Lelang dimulai pada 8 Desember dan akan berlangsung hingga 14 Desember. Tidak ada harga cadangan, tetapi penawar diminta untuk memberikan deposit sebesar US0 ribu untuk membuktikan bahwa mereka serius.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menegaskan pemerintah Indonesia telah memiliki peraturan perundangan yang menyatakan bahwa pulau-pulau kecil tidak bisa dimiliki oleh pihak mana pun secara utuh.

"Pulau kecil hanya bisa dikelola oleh privat atau individu tertentu dengan batasan area maksimal tertentu," ungkap Jodi dalam keterangan resmi, Rabu (23/11).

Berdasarkan laporan yang diterimanya, Kepulauan Widi tersebut sudah memiliki izin pengelolaan antara pihak swasta dengan pemerintah provinsi setempat. Izin pengelolaan tersebut diberikan kepada PT Leadership Islands Indonesia (LII) sejak lama, namun kabarnya hingga kini belum ada realisasi pembangunannya hingga kemudian muncul kabar lelang tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Jodi menambahkan apabila perizinan pengelolaan pulau kecil telah didapatkan perusahaan atau subjek hukum nasional, maka proses kerja sama investasi dengan pihak asing juga harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Bagi pihak-pihak yang berminat untuk mengelola, bukan memiliki, kawasan pulau kecil harus mendapatkan izin dari pemerintah. Jika sampai ada pelanggaran dari ketentuan perundangan, maka bisa ada sanksi yang bisa dikenakan," tuturnya.

Jodi juga menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia atas semua pulau yang ada di dalam garis pangkal kepulauan Indonesia tidak perlu diragukan dan telah diakui dunia internasional.

Sistem penurunan peti harta karun

Kalah dari Obligor di PTUN, Satgas BLBI Bakal Banding******

Ketua Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) Rionald Silaban mengatakan akan mengajukan banding terhadap kekalahan dalam gugatan yang ditujukan oleh obligor BLBI.

Pekan lalu, Satgas BLBI kalah dalam gugatan yang diajukan oleh Setiawan Harjono, besan eks Ketua DPR Setya Novanto dan saudaranya Hendrawan Harjono terkait dengan penyitaan aset lapangan golf dan properti di Bogor sebagai jaminan utang bos PT Bank Asia Pacific (Aspac).

"Kita banding. Secepatnya," kata Rionald singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (24/11).

"Menyatakan batal keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berupa pencatatan blokir terhadap bidang tanah 1-274," demikian bunyi putusan PTUN Bandung tersebut yang dikutip pada Jumat (18/11).

Sebelumnya, Satgas BLBI memang menyita tanah dengan total luas 89,01 hektare (Ha) di Bogor pada Juni 2022. Penyitaan dilakukan karena Satgas meyakini aset itu milik obligor BLBI duo Harjono.

Penyitaan dilakukan terkait utang dana BLBI Harjono bersaudara kepada negara sebanyak Rp3,57 triliun.

Aset yang disita berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya atas nama PT Bogor Raya Development dan anak usahanya PT Bogor Real Estatindo. Di atas tanah yang disita itu berdiri perumahan, padang golf, hingga beberapa hotel.

Adapun kekalahan gugatan ini tak hanya sekali dialami oleh Satgas BLBI. Sebelumnya, satgas juga kalah dari gugatan yang diajukan oleh Irjanto Ongko, anak obligor BLBI Kaharudin Ongko, karena tidak terima tindakan penyitaan yang dilakukan pemerintah.

PTUN Jakarta memenangkan gugatan Irjanto Ongko pada 2 November setelah mengajukan pada 7 Juli 2022 lalu. Dengan putusan ini, maka PTUN menyatakan aset yang disita oleh Satgas BLBI dari penggugat dengan total luas 2.800 meter persegi batal atau tidak sah.

Adapun aset tanah yang disita sebelumnya dari obligor Kaharudin Ongko dan diakui sudah menjadi milik Irjanto Ongko adalah:

Pertama, sebidang tanah seluas 1.825 meter persegi di Jalan Karang Asem Utara Blok C/6 Kav. No. 15 dan 16, RT. 008, RW. 002, Kelurahan Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan berstatus Sertifikat Hak Milik No. 00553, Surat Ukur Nomor 00176/Kuningan Timur/2018, 30 Juli 2018, NIB 09020206.00045 yang ia klaim sudah menjadi hak miliknya.

Kedua, sebidang tanah seluas 1.047 meter persegi di Jalan Mega Kuningan Timur Blok C.6 Kav. No. 14, RT. 008, RW. 002, Kelurahan Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan berstatus Sertifikat Hak Milik No. 00554, Surat Ukur Nomor 00177/Kuningan Timur/2018, tanggal 30 Juli 2018, NIB 09020206.00128 yang ia klaim sudah menjadi miliknya.

[Gambas:Video CNN]

Raja Jahat, aku tidak cukup mencintaimu!

Kenaikan UMP DKI Jakarta 2023 Diumumkan 28 November******

Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono akan mengumumkan besaran Upah MinimumProvinsi (UMP) DKI Jakarta pada Senin depan (28/11).

Ia menyebut pihaknya bersama sejumlah pihak terkait masih menghitung besaran UMP.

"Mungkin sebelum 28 atau pas tanggal 28 (diumumkan). Lagi dihitung sama-sama," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (24/11).

Apindo mengusulkan kenaikan sebesar 2,62 persen menjadi Rp4,7 juta, angka ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) 36 tahun 2021.

Lalu Kadin mengusulkan kenaikan 5,11 persen menjadi Rp4,8 juta dengan merujuk pada Permenaker Nomor 18 tahun 2022.

Kemudian unsur pekerja mengusulkan kenaikan hingga 10,55 persen menjadi Rp5,1 juta.

Sedangkan Pemprov DKI mengajukan kenaikan sebesar 5,6 persen menjadi Rp4,9 juta dengan merujuk pada Permenaker Nomor 18 tahun 2022.

"Kita kemarin sudah sepakat di dalam sidang dewan pengupahan bahwa baseline untuk penetapan UMP itu adalah (Kepgub)1517," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Kegilaan Perkotaan

Dinilai Terlalu Kecil, Buruh Tolak UMP 2023 DIY Naik 7,65 Persen******

Majelis Pekerja BuruhIndonesia (MPBI) DIY menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 sebesar 7,65 persen yang Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X.

"Menolak UMP DIY 2023 yang ditetapkan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X," tulis Irsad Ade Irawan selaku koordinator MPBI DIY dalam keterangannya, Senin (28/11).

Sekretaris DPD KSPSI DIY itu menyebut seluruh pekerja atau buruh merasa kecewa berat, bahkan sedih karena penetapan UMP yang naik 7,65 persen atau Rp140.866,86 dibanding tahun sebelumnya.

"Kenaikan UMP DIY 2023 yang tak signifikan adalah sesungguhnya cerita lama yang terus berulang-ulang, di mana justru upah buruh tak pernah istimewa di provinsi yang menyandang predikat istimewa," tegasnya.

Menurutnya, upah murah yang ditetapkan secara berulang membawa buruh pada kehidupan tak layak setiap tahunnya lantaran tidak mencukupi Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Dia mengatakan persentase kenaikan yang kurang dari 10 persen tak akan mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan maupun mempersempit jurang ketimpangan ekonomi yang menganga di DIY

"Sekaligus menyulitkan buruh untuk membeli rumah," ucapnya.

MPBI melihat keputusan ini merupakan cerminan Pemda DIY yang tak peka merespons kesulitan dan himpitan ekonomi pada buruh di tengah dampak pandemi covid-19 serta ancaman resesi ekonomi global.

"Keistimewaan DIY tidak berdaya dalam membuat suatu sistem pengupahan daerah yang membawa kehidupan layak bagi buruh dan keluarganya," ucapnya.

Lebih jauh, Irsad memandang penetapan UMP DIY 2023 sebagai suatu penetapan yang tidak demokratis. Pasalnya katanya, peran serikat buruh dalam proses penetapan upah dihilangkan.

Hal ini adalah akibat penetapan upah menggunakan formula yang tak berbasis survei KHL dan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi dari BPS.

[Gambas:Video CNN]

"Dan oleh karena itu, dengan kembali ditetapkan upah murah 2022, MPBI DIY berserta seluruh pekerja/buruh di DIY, kembali menelan pil pahit yaitu belum merasakan manfaat dari keistimewaan DIY," tutup Irsad.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di daerah itu naik 7,65 persen menjadi Rp1.981.782,39 pada 2023 mendatang.

Pengumuman UMP 2023 ini disampaikan oleh Plh Asisten Sekda Bidang Administrasi dan Umum Beny Suharsono, di Gedhong Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Senin (28/11).

"Ditetapkan UMP DIY adalah sebesar Rp1.981.782,39 atau naik 7,65 persen atau sebesar Rp140.866,86," kata Beny.

Beny melanjutkan penentuan kenaikan nominal UMP 2023 ini dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi yang terdiri atas unsur serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

Kenaikan UMP juga dilakukan dengan mempertimbangkan data pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi dari BPS.

"Kemudian ada koefisien-koefisien yang menjadi pertimbangan kami semua," katanya.