situs slot gacor maxwin hari ini

Kegilaan Evolusi Liar

Sebab Sukanto Tanoto Tak Ada di Daftar Investor IKN yang Dibuka Jokowi******

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengatakan Sukanto Tanoto tidak masuk dalam konsorsium investor lokal diIKN yang dipimpin oleh Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan perusahaan Sukanto baru mengajukan surat pernyataan minat (letter of intent/ LOI) untuk berinvestasi di ibu kota baru.

Sementara itu, konsorsium Aguan sudah melakukan peletakan batu pertama (ground breaking) pada Kamis (21/9) kemarin.

Agun menambahkan investasi Sukanto di IKN saat ini sedang diproses dan akan mengikuti alur seperti dunia usaha lainnya.

"Diharapkan bisa segera melakukan gr breaking dalam waktu dekat," imbuhnya.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengatakan Sukanto Tanoto akan berinvestasi di IKN. Sukanto Tanoto disebut akan bergabung dalam konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang dipimpin Aguan.

"Ada Agung Sedayu, kemudian Sukanto Tanoto juga akan masuk, banyak lah banyak," kata Bahlil di Bahlil di sela-sela acara ASEAN Economic Ministers (AEM) di Semarang, Jawa Tengah, dikutip dari detikfinance, Senin (21/8).

Bahlil merinci beberapa proyek yang akan dibangun Tanoto dan Aguan, seperti hotel, cafe, pusat olahraga, dan lainnya. Ia menyebut pembangunan dan groundbreaking bakal dilakukan September 2023 mendatang.

Presiden Jokowi merinci 10 perusahaan yang masuk dalam konsorsium itu adalah Agung Sedayu Group, Indofood, Sinarmas, Pulauintan, Adaro, dan Barito Pacific. Kemudian, Astra, Mulia Group, Kawan Lama Group, dan Alfamart Group.

Jokowi berterima kasih atas investasi yang dilakukan Aguan Cs di IKN. Menurutnya, kucuran duit dari para miliarder tanah air membuka mata banyak orang bahwa investasi di IKN memang cuan.

Ia paham betul bahwa kedatangan konsorsium dengan investasi Rp20 triliun ke IKN bukan cuma-cuma. Jokowi tahu kalau Aguan Cs juga mengincar keuntungan.

"Tidak mungkin beliau mau mulai dengan Rp20 triliun kalau tidak ada cuan, dipikir beliau-beliau ini lembaga sosial? Bukan. Mereka datang menanamkan modalnya pasti mencari keuntungan sebesar-besarnya. Itu wajar," jelas Jokowi saat ground breakingkemarin.

[Gambas:Video CNN]

Evolusi super kelahiran kembali

Tak Penuhi Standar Laik Fungsi, Stadion Kanjuruhan Akan Direnovasi******

Pemerintah akan merenovasi Stadion Kanjuruhan di Malang. Total anggaran yang dibutuhkan untuk keperluan tersebut mencapai Rp322 miliar.

Pemerintah sudah menunjuk PT Waskita Karya (Persero) untuk melaksanakan kegiatan tersebut. 

Director Of Operation I & QSHE Waskita I Ketut Pasek Senjaya Putra mengatakan renovasi diputuskan setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengevaluasi bangunan Stadion Kanjuruhan.

Pasek menyebut renovasi Stadion Kanjuruhan berfokus pada pondasi bangunan. Renovasi membutuhkan waktu 16 bulan dan ditargetkan selesai 2024 mendatang.

Dengan renovasi, Stadion Kanjuruhan yang memiliki lahan sebesar 21,5 hektar dan luas bangunan 3,4 hektar nantinya akan didesain untuk menampung 21.734 orang yang terbagi menjadi VVIP Sofa untuk delapan orang dan 100 kursi lainnya, VIP sebanyak 2.560 orang, dan 18.918 penonton untuk kelas Ekonomi.

Kemudian penambahan tribun media tanpa meja untuk 88 orang da tribun dengan meja untuk 54 orang.

"Selain itu nantinya akan dibangun trackatletik dan gym serta stadion ini juga dapat difungsikan untuk acara non olahraga seperti konser musik dan pertunjukan komersial lainnya," tambah Pasek.

Pasek menyebut prioritas dalam renovasi Stadion Kanjuruhan yaitu mendesain pagar perieter, struktur memenuhi SLF, pintu dan tangga untuk fasilitas penonton, fasilitas pemain dan FOP, renovasi atap eksisting, fasade dan MEP.

Dalam mengerjakan setiap proyek termasuk Stadion Kanjuruhan, Waskita akan mengimplementasikan building information modeling atau BIM yang dapat membuat pekerjaan selesai lebih cepat dengan kualitas yang baik. Selain itu, Waskita juga memberdayakan pekerja lokal.

"Perseroan berkomitmen untuk menyelesaikan proyek renovasi Stadion Kanjuruhan dengan standar QSHE tinggi dan mutu terbaik serta terus melakukan tata kelola yang baik" kata Pasek.

[Gambas:Video CNN]

Guru Besar Wuji

Kereta Cepat Jakarta******

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) resmi ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnas).

Penetapan ini berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Nomor KP-DJKA 133 Tahun 2023 tentang Penetapan Objek Vital Transportasi Bidang Perkeretaapian PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengungkapkan perusahaan menyambut positif penetapan kereta cepat sebagai Obvitnas.

"Sebagai moda transportasi kereta api cepat pertama di Indonesia, KA Cepat memiliki peran dan dampak yang strategis di masyarakat. Peningkatan keamanan di layanan KA Cepat merupakan hal yang utama karena kunci utama transportasi umum adalah keselamatan," ujar Eva dalam keterangan resmi, Senin (28/8).

Proses penetapan kereta cepat sebagai Objek Vital Nasional dimulai sejak Maret 2023. Penetapan ini melalui berbagai tahapan yang ketat mulai dari pengecekan dokumen, pembahasan, hingga verifikasi lapangan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian DJKA Kemenhub.

Kereta cepat memiliki berbagai dampak bagi negara dan masyarakat dalam hal ekonomi, sosial, dan budaya.

Selain itu, kereta cepat dinilai sebagai aset penting bagi negara, sehingga diperlukan kepastian keamanan dalam melaksanakan fungsinya sebagai sistem transportasi kereta cepat modern di Indonesia.

Dengan ditetapkannya kereta cepat sebagai Objek Vital Nasional, maka penyelenggaraan pengamanan akan dilakukan berdasarkan prinsip pengamanan internal dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian dan pedoman pengamanan objek vital nasional.

[Gambas:Video CNN]

"Sebagai sistem transportasi kereta api cepat modern di Indonesia, diperlukan pengamanan terhadap jalur, stasiun, depo, dan fasilitas operasi lainnya agar kereta api cepat bisa beroperasi dengan baik. Penetapan sebagai objek vital nasional ini menjadi penting dan sebagai tanggung jawab kami terhadap negara untuk melindungi aset bangsa," ujar Eva.

Lebih lanjut, Eva mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjaga kereta cepat sebagai salah satu aset bangsa.

Pasalnya, masyarakat memiliki peran penting dalam keberlangsungan kereta cepat, termasuk ikut menjaga keamanan dengan tidak melakukan aksi vandalisme dan melaporkan jika mengetahui terkait hal yang berpotensi mengganggu keamanan di sekitar area operasional KA Cepat.

Anda harus memanggil saya dewi

Usai Ditolak, Pemohon Akan Kembali Ajukan PKPU Waskita Karya******

Kuasa Hukum Pemohon PKPU PT Waskita Karya (Persero) Tbk Agusto Naur kecewa dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menolak gugatan permohonan kliennya, Donny Hartarto Lasmana.

"Menolak permohonan pemohon PKPU. Dua menghukum Para Pemohon PKPU membayar biaya perkara," kata hakim dalam putusan pengadilan, Kamis (24/8).

Donny adalah salah satu pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018.

Pada kesempatan itu, Agusto menyatakan akan kembali mengajukan permohonan PKPU melalui skema yang berbeda.

"Iya, pokoknya pantang mundur lah. Sampai dia diputus PKPU oleh kreditur lain, kita pantang mundur," kata Agus ditemui usai Sidang Pembacaan Putusan PKPU Waskita di PN Jakarta Pusat, Kamis (24/8).

"Sebenarnya ada niatan kami dari kreditur lain yang ngajuin. Kreditur kami kan kemarin supplier, kami bond holder. Sekarang mau kita balik, kreditur lain sebagai pemohon, kami sebagai kreditur lain," imbuhnya.

Lihat Juga : Harga Beras Kompak Melonjak di Pasar Tradisional Jakarta

Adapun salah satu poin yang membuat permohonan ditolak lantaran tidak adanya peran serta Wali Amanat dalam permohonan ini. Sementara menurut Majelis Hakim, permohonan pemegang obligasi harus oleh Wali Amanat.

"Sebenarnya kami kecewa. Karena kan ini alasannya harus oleh Wali Amanat. Sebenarnya sudah ada dua atau tiga putusan sebelumnya yang mengabulkan tanpa perlu Wali Amanat. Dan ini kan kalau ada disparitas seharusnya hakim memilih yang paling adil. Sementara dari Waskita ini yang paling adil lewat PKPU terlepas ini dengan Wali Amanat," jelasnya.

Waskita Karya memiliki utang pokok sebesar Rp 5 miliar kepada pemohon yakni Donny Hartarto Lasmana yang merupakan salah satu pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018.

Dalam hal ini, Agusto ragu akan ada penjadwalan yang jelas terkait pembayaran utang kliennya.

"Itulah ini kan skemanya enggak jelas, jadi ya masih nunggu arahan dari Wali Amanat, tapi kita sih ragu akan dibayar sesuai schedul. Saya curiga ini akan diketok PKPU. Ujung-ujungnya kesana, dischedullewat PKPU," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali: Hari-hari Anjing E-commerce

Usai Ditolak, Pemohon Akan Kembali Ajukan PKPU Waskita Karya******

Kuasa Hukum Pemohon PKPU PT Waskita Karya (Persero) Tbk Agusto Naur kecewa dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menolak gugatan permohonan kliennya, Donny Hartarto Lasmana.

"Menolak permohonan pemohon PKPU. Dua menghukum Para Pemohon PKPU membayar biaya perkara," kata hakim dalam putusan pengadilan, Kamis (24/8).

Donny adalah salah satu pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018.

Pada kesempatan itu, Agusto menyatakan akan kembali mengajukan permohonan PKPU melalui skema yang berbeda.

"Iya, pokoknya pantang mundur lah. Sampai dia diputus PKPU oleh kreditur lain, kita pantang mundur," kata Agus ditemui usai Sidang Pembacaan Putusan PKPU Waskita di PN Jakarta Pusat, Kamis (24/8).

"Sebenarnya ada niatan kami dari kreditur lain yang ngajuin. Kreditur kami kan kemarin supplier, kami bond holder. Sekarang mau kita balik, kreditur lain sebagai pemohon, kami sebagai kreditur lain," imbuhnya.

Lihat Juga : Harga Beras Kompak Melonjak di Pasar Tradisional Jakarta

Adapun salah satu poin yang membuat permohonan ditolak lantaran tidak adanya peran serta Wali Amanat dalam permohonan ini. Sementara menurut Majelis Hakim, permohonan pemegang obligasi harus oleh Wali Amanat.

"Sebenarnya kami kecewa. Karena kan ini alasannya harus oleh Wali Amanat. Sebenarnya sudah ada dua atau tiga putusan sebelumnya yang mengabulkan tanpa perlu Wali Amanat. Dan ini kan kalau ada disparitas seharusnya hakim memilih yang paling adil. Sementara dari Waskita ini yang paling adil lewat PKPU terlepas ini dengan Wali Amanat," jelasnya.

Waskita Karya memiliki utang pokok sebesar Rp 5 miliar kepada pemohon yakni Donny Hartarto Lasmana yang merupakan salah satu pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018.

Dalam hal ini, Agusto ragu akan ada penjadwalan yang jelas terkait pembayaran utang kliennya.

"Itulah ini kan skemanya enggak jelas, jadi ya masih nunggu arahan dari Wali Amanat, tapi kita sih ragu akan dibayar sesuai schedul. Saya curiga ini akan diketok PKPU. Ujung-ujungnya kesana, dischedullewat PKPU," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Senin ajaib

DPR Sindir Kepala BP Batam Rangkap Jabatan Wali Kota: Anggaran Dobel******

Komisi VI DPRRI menyentil rangkap jabatan kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dirangkap oleh wali kota daerah tersebut.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Khilmi mengatakan BP Batam dulunya badan terpisah dengan pemerintah setempat. Namun, akhirnya wali kota juga merangkap jabatan kepala BP Batam yang mengurus pengembangan wilayah tersebut.

"Jadi di situ terjadi anggaran dobel, di samping Bapak (Wali Kota dan Kepala BP Batam Muhammad Rudi) dapat pendapatan asli daerah (PAD) dari (jabatan) wali kota, juga dapat tiap tahun anggaran belanja dari APBN," katanya dalam rapat kerja dengan BP Batam di DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

Ia tak menampik adanya kemajuan infrastruktur dan pembangunan Batam dalam beberapa tahun terakhir. Namun, Khilmi menyayangkan terjadinya konflik belakangan ini imbas proyek strategi nasional (PSN) Rempang Eco City.

Menurutnya, Muhammad Rudi selaku Wali Kota dan Kepala BP Batam harus paham betul bagaimana keinginan masyarakat Rempang. Khilmi mengatakan Rudi kudu bisa melakukan pendekatan yang cermat kepada warga lokal, bukan berujung demo.

"Orang itu kan mata pencahariannya dan kultur sosial sudah melekat di situ. Kalau misal dipindah ke tempat lain, tapi kultur dan mata pencahariannya mati, itu kan penghasilannya berhenti," kritik Khilmi.

Membalas hal tersebut, Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan relokasi bakal diutamakan kepada 700 kepala keluarga (KK) dari 3 kampung adat di Rempang untuk kepentingan PT Makmur Elok Graha (MEG) membangun pabrik kaca dan solar panel hasil investasi Xinyi Group. Lalu, ada 1 kampung lain di luar Rempang yang akan dibangun tower PT MEG.

Ia menegaskan tidak semua warga terdampak di kawasan 17.600 hektare Rempang Eco City akan direlokasi. Kendati, Rudi menyebut ada provokator yang menyulut emosi warga hingga terjadi bentrokan.

"Jadi pimpinan Komisi VI, sebetulnya sosialisasi sudah berjalan. Saya kira ini ada internal pemerintah dan mungkin ada eksternal. Karena awalnya bagus-bagus saja, tapi setelah ketika kita mau masuk kembali sepertinya banyak sekali provokator dari luar sehingga masyarakat sudah mulai berpikiran lain," ungkap Rudi.

"Karena dari luar banyak pengusaha menguasai lahan di atas 17.600 hektare, ada 100 hektare, 200 hektare. Karena statusnya hutan lindung dan hak pengelolaan atas tanah (HPL), dia tidak akan diganti rugi, maka kita mau ambil kembali. Ini jadi pro kontra sehingga mereka gunakan alasan masyarakat 16 kampung di atas 17 ribu. Sehingga mereka mengumpulkan kekuatan untuk meminta agar kampung tua tidak dipindahkan," imbuhnya.

Ia juga membedah soal dua demonstrasi di Rempang belakangan ini. Rudi mengakui demo pertama memang dilakukan oleh 80 persen warga Rempang terdampak, tetapi tidak dengan demo kedua.

Menurutnya, demo kedua yang pecah di Rempang bukan dilakukan warga lokal. Rudi mengatakan mungkin hanya 10 persen warga Rempang yang berdemo, di mana sisanya orang dari luar wilayah tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Dari koordinator umum sampai ke bawah, mereka bukan orang Rempang. Ini menjadi masalah. Pengalaman (demo) pertama mungkin agak bereaksi para aparatnya, tapi tidak ada sampai luka. Yang dikirim berita hoaks terjadi di tempat lain," tandasnya.

Terlepas dari itu, rangkap jabatan kepala BP Batam dan wali kota ditetapkan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan dualisme di wilayah tersebut. Ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Berdasarkan beleid tersebut jabatan kepala BP Batam dirangkap secara ex-officio oleh wali kota Batam.