petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

slot maxwin jackpot

situs slot gacor terkini 442Jutaan kata 893861Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot maxwin jackpot》

Airlangga: Golkar tolak usulan hak angket DPR soal kecurangan Pemilu******

Airlangga: Golkar tolak usulan hak angket DPR soal kecurangan Pemilu
Arsip foto - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menunjukan jarinya yang telah dicelupkan ke dalam tinta tanda telah berpatisipasi dalam Pemilu 2024 di TPS 005 Melawai, Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Uyu Septiyati Liman/aa.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memastikan bahwa Golkar akan menolak hak angket DPR yang diusulkan oleh salah satu calon presiden untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

“Hak angket kan hak politikus DPR. Tetapi Partai Golkar dan partai koalisinya pasti akan menolak,” kata Airlangga ketika ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu.

Penolakan atas hak angket semakin ditegaskan dengan bergabungnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai salah satu menteri dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga makin memperkuat koalisi partai pengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Dengan Mas AHY masuk (ke pemerintahan), jadi (partai) yang di luar pemerintah semakin sedikit,” ujar Airlangga.

Selain Golkar dan Demokrat, dua partai pengusung Prabowo-Gibran yang masuk parlemen yaitu Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Usulan untuk menggulirkan hak angket disampaikan oleh capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, kepada dua partai pengusungnya yang berada di DPR saat ini yaitu PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan menggunakan hak ini, menurut Ganjar, DPR bisa meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu tahun ini.

Ganjar juga mendorong kubu capres dan cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar untuk ikut menggunakan hak angket tersebut.

Menurut dia, dengan keterlibatan PDI Perjuangan, PPP, serta beberapa partai pengusung Anies-Muhaimin di DPR yakni NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat diloloskan oleh lebih dari 50 persen anggota DPR.
Baca juga: Airlangga: Pemilu damai buktikan Indonesia negara yang besar
Baca juga: Jokowi sebut usul gunakan hak angket DPR adalah hak demokrasi
Baca juga: Pengamat sebut Golkar paling totalitas mendukung program Joko Widodo 

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintah diskusikan anggaran program makan siang gratis pekan depan******

Pemerintah diskusikan anggaran program makan siang gratis pekan depan
Arsip foto - Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan terkait Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2023 di Menko Perekonomian, Jakarta, Senin (5/2/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/tom.
Anggarannya ada bertahap, nanti hari Senin kita lihat. Ada skalanya
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mulai mendiskusikan anggaran program makan siang gratis pada pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 pada rapat kabinet Senin (26/2) depan.

“Anggarannya ada bertahap, nanti hari Senin kita lihat. Ada skalanya,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat.

Airlangga mengatakan belum ada keputusan lebih lanjut mengenai skema anggaran program makan siang gratis yang diusulkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hingga sejauh ini, pemerintah baru memutuskan untuk membahas program tersebut dalam KEM-PPKF 2025.

“Kita baru bahas judulnya, PPKF,” ujar Airlangga. “(Pembahasan program makan siang gratis) sudah pasti masuk,” lanjut dia.

Program makan siang gratis merupakan salah satu program yang diusung oleh pasangan calon (paslon) Prabowo-Gibran. Berdasarkan hasil perhitungan cepat yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tercantum dalam laman https://pemilu2024.kpu.go.id, pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan suara 58,89 persen per 22 Februari 2024 pukul 23.00.15 WIB.

Baca juga: Bapanas: Program makan dan susu gratis geliatkan ekonomi perdesaan

Baca juga: Menko: Aksesi OECD bantu Indonesia keluar dari 'middle-income trap'

Dalam dokumen visi-misinya, paslon tersebut menjelaskan program makan siang gratis bertujuan untuk mengatasi masalah stunting dan bakal menyasar siswa pra-sekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren.

Bantuan gizi juga akan diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga.

Program tersebut menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100 persen pada tahun 2029.

Untuk diketahui, KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang menjadi acuan penyusunan Nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Perancangan APBN 2025 menjadi yang terakhir pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sementara pelaksanaan APBN 2025 akan dijalankan oleh pemerintahan berikutnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar perancangan APBN kali ini makin dipertajam, sehingga APBN mampu menjawab berbagai masalah struktural maupun fundamental. Selain itu juga menjawab harapan-harapan dari masyarakat Indonesia.

“APBN akan terus dioptimalkan sebagai instrumen andalan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan Indonesia,” ujar Sri Mulyani, Selasa (13/2).

Baca juga: Maksimalkan mesin ekonomi, pemerintah dorong efisiensi biaya logistik

Baca juga: Airlangga: Resesi Jepang berpotensi mendongkrak investasi ke RI

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Wapres: Kemiskinan tersisa 2,5 persen dari target di tahun ini******

Wapres: Kemiskinan tersisa 2,5 persen dari target di tahun ini
Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kedua kiri) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua kanan) dan Menteri Sosial Tri Rismaharini (kanan) menggelar rapat terbatas membahas perkembangan pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (22/2/2024). Wapres menyampaikan berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan nasional mencapai 9,36 persen, sementara dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024 itu angka kemiskinan ditargetkan berada di angka 6,5 sampai 7,5 persen. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc/pri.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan perkembangan pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia masih menyisakan sekitar 2,5 persen dari target yang ditetapkan berakhir di tahun ini.   

"Berdasarkan perhitungan Badan Statistik Nasional pada 2023 angka kemiskinan nasional mencapai 9,36 persen, sementara target Rencana Jangka Menengah Nasional 2020-2024 6,5 sampai 7,5 persen," kata Wapres Ma'ruf saat memimpin rapat tingkat menteri terkait perkembangan program percepatan penanggulangan kemiskinan di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis. 

Dikatakan Ma'ruf, Indonesia masih perlu mengejar ketertinggalan capaian target pengentasan kemiskinan di tahun ini sekitar 2,5 persen.

Untuk itu, Wapres meminta adanya masukan serta gambaran riil perencanaan melalui rapat tersebut mengingat sisa waktu yang tinggal 7 hingga delapan bulan lagi menuju tenggat capaian target.  

"Jadi waktunya tak panjang lagi," katanya. 

Ia mengatakan pemerintah perlu menghadirkan serangkaian kebijakan khusus melalui program di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan dukungan nonpemerintah untuk mencapai 7,5 persen angka kemiskinan di 2024.  

"Untuk kemiskinan ekstrem kita harus mengupayakan target mencapai 0 persen, apakah kita 0 bulan atau 0 koma, nanti saya minta laporan dari Pak Menko," katanya.

Dalam kesempatan itu, Wapres Ma'ruf juga melaporkan berbagai capaian kinerja pemerintah dalam lima tahun terakhir untuk menanggulangi masalah kemiskinan, mulai dari perluasan bantuan sosial, inovasi program pendapatan masyarakat melalui kebijakan pasar tenaga kerja, hingga memobilisasi perlindungan sosial di saat pandemi COVID-19.

"Sampai akhirnya kita sampai mampu mempertahankan angka kemiskinan di bawah 10 persen," katanya.

Sejumlah tantangan yang mengemuka dalam rapat tersebut, di antaranya ketepatan sasaran program bantuan, ketepatan jumlah dan waktu penyaluran, serta bergulirnya program bantuan bagi keluarga prioritas yang berada di tingkat terendah strata kesejahteraan.  

Sejumlah menteri yang hadir dalam agenda rapat tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki.

Baca juga: Pemerintah genjot percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem

Baca juga: Menkeu: Alokasi transfer ke daerah naik tangani kemiskinan ekstrem

Baca juga: Wapres: Kepala daerah berperan krusial capai target kemiskinan ekstrem

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:matahari88 slot

Perbarui waktu:2024-06-28

Daftar bab terbaru
cara memakai kredivo
slot dunia
link slot gacor sekarang
cara dapetin uang di dana
kumpulan situs web terpercaya
cara pinjam di aladin bank
vava4d
hoki99
rtp deltabet88
Daftar isi semua bab
Bab 1 jackpot108
Bab 2 yerevan paito
Bab 3 situs online slot gacor
Bab 4 situs 88 slot login
Bab 5 roket 288 slot login
Bab 6 cara pasang togel besar kecil
Bab 7 erek erek04
Bab 8 bunga adakami
Bab 9 togel result
Bab 10 slot gacor jam 5 sore
Bab 11 prediksi sidney jp paus hari ini
Bab 12 barak4d
Bab 13 cara dapat uang 1 juta dengan cepat
Bab 14 prohongkong
Bab 15 slot228
Bab 16 bima88 slot
Bab 17 n88 slot
Bab 18 prada 138 slot
Bab 19 mediaslot88
Bab 20 pinjaman uang di lazada
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5809bab
sejarahBacaan TerkaitMore+

Guru Surgawi yang Tersembunyi

uang hoki pinjaman online
Hakim tolak praperadilan MAKI terhadap KPK terkait Harun Masiku
Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) memasang seni instalasi memperingati empat tahun menghilangnya buronan KPK Harun Masiku di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa/aa.
Jakarta (ANTARA) - Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Abu Hanifah menolak seluruh ​​​​​​permohonan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap KPK terkait penanganan kasus Harun Masiku.

"Ditolak seluruhnya dan semua biaya dibebankan kepada para pemohon," kata Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Abu Hanifah di Jakarta, Rabu, ketika membacakan putusan permohonan praperadilan yang diajukan MAKI.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengaku kecewa dengan putusan hakim yang menolak permohonan praperadilan terkait kasus Harun Masiku.

Menurut dia, alasan Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan (Jaksel) menolak karena tidak ada bukti surat perintah penghentian penyidikan terhadap Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga yang dimohonkan oleh MAKI belum memiliki dasar.

"Bahwa memang betul belum ditemukan bukti adanya surat perintah penghentian penyidikan artinya secara formil. Saya menyayangkan hakim hanya bicara soal hitam di atas putih alias kertas," tuturnya.

Baca juga: MAKI gugat KPK agar sidangkan Harun Masiku secara "in absentia"
Baca juga: Nawawi tegaskan KPK tak akan berhenti kejar Harun Masiku

MAKI menyatakan permohonan praperadilan terhadap KPK dengan tuntutan agar tersangka kasus dugaan korupsi Harun Masiku disidang secara "in absentia" merupakan sebuah ikhtiar dalam pemberantasan korupsi.

Sidang "in absensia" yaitu proses suatu persidangan yang tidak dihadiri oleh pihak terdakwa dalam perkara acara pidana.

"Jadi gugatan saya ini merupakan ikhtiar, jika nanti sidang 'in absensia' bisa dilaksanakan kalau tidak bisa ditangkap," kata Boyamin.

Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di KPU RI.

Meski demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.
 

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Abadi yang Tak Tertandingi

nusawin88
Presiden Jokowi: Pengelolaan air harus jadi konsentrasi kerja
Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Sulut Olly Dondokambey, sejumlah menteri dan pejabat terkait menjawab pertanyaan wartawan usai melepas benih ikan di Bendungan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, Jumat (23/2/2024). ANTARA/Karel A Polakitan/aa.
Manado (ANTARA) - Presiden Joko Widodo saat meresmikan Bendungan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara mengatakan pengelolaan air harus menjadi konsentrasi kerja. "Ke depan urusan air, urusan energi ini akan menjadi sebuah persoalan besar kalau kita tidak siapkan sekarang," katanya di Bolaang Mongondow, Jumat. Indonesia, kata dia, memiliki 4.400-an sungai, akan tetapi baru 292 sungai yang memiliki bendungan. Sebagai ilustrasi, China memiliki sebanyak 98.000 bendungan, Korea Selatan memiliki kurang lebih 20.000 bendungan, sementara Indonesia memiliki 292 bendungan.

Baca juga: Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Lolak Presiden menyebutkan Bendungan Lolak bisa menampung sebesar 16 juta meter kubik yang mampu mengairi sawah kurang lebih 2.200 hektare. "Jadi kalau di provinsi yang lain, di kabupaten yang lain juga kita memiliki bendungan dengan kapasitas yang kurang lebih sama, air yang ada di negara kita akan bisa kita kelola dengan baik sehingga bermanfaat," katanya. Bendungan Lolak juga bisa menyediakan air baku bagi masyarakat Bolaang Mongondow yang mereduksi banjir hingga 29 persen. "Kalau sebelumnya banjir, banjir kemudian ada bendungan, banjir menjadi terkurangi 29 persen. Begitu juga untuk listrik mini hidro," kata Presiden. Apalagi, kata dia, berdasarkan informasi dari Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Kabupaten Bolaang Mongondow lumbung padinya Sulawesi Utara. "Betul-betul kita mengharapkan Bendungan Lolak bisa bermanfaat bagi kita semuanya," kata dia.

Baca juga: Pelabuhan lama Soekarno Hatta bakal jadi pusat Kota Makassar
Baca juga: Presiden Jokowi kunjungi mal di Manado
Baca juga: Selepas Makassar, Presiden Jokowi lanjutkan kunjungan kerja ke Manado

Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Penjara Naga Segala Alam

trik main slot jin ji
KPK umumkan penyidikan korupsi di Setjen DPR RI
Ilustrasi - Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan telah memulai penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.

"Melalui sebuah gelar perkara disepakati naik pada proses penyidikan, terkait dengan dugaan korupsi untuk pengadaan kelengkapan rumah jabatan di DPR RI," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Ali mengatakan peningkatan status perkara dugaan korupsi tersebut ke tahap penyidikan sudah disepakati oleh pimpinan KPK, pejabat struktural Kedeputian Penindakan KPK serta, disepakati oleh penyidik dan penuntut KPK.

Berdasarkan Undang-Undang KPK, setiap perkara yang telah naik ke tahap penyidikan pasti turut disertai dengan penetapan tersangka.

Meski demikian pengumuman siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka beserta pasal yang disangkakan dan konstruksi perkara akan dilakukan pada saat konferensi pers penahanan.

"Pasti kami sampaikan ya, pada prinsipnya KPK pasti terbuka menyampaikan seluruh kegiatan dari penindakan ini, tetapi tentu ada batasan-batasan," ujarnya.

Lebih lanjut Ali mengatakan seluruh detail perkara tersebut akan dibuka seluas-luasnya kepada publik dalam proses persidangan, sehingga seluruh masyarakat bisa menilai hasil kerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

"Tapi nanti ketika proses persidangan pasti dibuka seluas-luasnya, seluruh alat bukti yang diperoleh dari proses penyelidikan, ataupun keterangan dari para saksi yang sudah dipanggil, pasti dibuka dalam sebuah berita acara pemeriksaan, dan itu juga diserahkan secara resmi kepada penasihat hukumnya, kepada terdakwa, untuk sama-sama kemudian dibuktikan di depan majelis hakim secara terbuka," tuturnya.

Baca juga: Dua unit kerja Setjen DPR raih penghargaan wilayah bebas dari korupsi

Baca juga: Waka Komisi III DPR harap Jamintel semakin tajam ungkap korupsi kakap

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Dewi yang sombong, serangan balik!

angpaohoki
Menlu Retno terima penghargaan Medali Emas Kemerdekaan Pers dari PWI
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/2/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati/am.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menerima penghargaan Medali Emas Kemerdekaan Pers dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada puncak peringatan Hari Pers Nasional di Jakarta, Selasa (20/2).

Penghargaan itu diperoleh atas peran Retno Marsudi, sebagai pimpinan Kementerian Luar Negeri, dalam terus mendorong peningkatan kualitas jurnalisme Indonesia, termasuk melalui penyelenggaraan Adam Malik Awards (AMA).

“Selain itu, menurut Ketua Umum PWI Hendri CH Bangun, penghargaan diberikan kepada Menlu Retno atas kontribusi besar sebagai ‘Srikandi’ diplomasi Indonesia,” kata Kemlu RI melalui keterangan tertulisnya.

Menlu Retno juga dinilai berhasil membawa diplomasi Indonesia menjadi semakin bermartabat dan mendunia, seperti melalui keberhasilan Indonesia dalam menjalankan Presidensi G20 pada 2022, serta saat memegang Keketuaan ASEAN pada 2023, dan aktif menyuarakan isu Palestina.

Baca juga: Menlu Retno raih penghargaan agen perubahan dunia

Medali Emas Kemerdekaan Pers diterima oleh Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansury, mengingat Menlu Retno sedang berada dalam perjalanan dari Doha menuju Rio De Janeiro, Brazil, untuk menghadiri Pertemuan para Menteri Luar Negeri G20, selepas kehadirannya di Pertemuan dengan Sekjen PBB membahas situasi di Afghanistan.

“Menlu Retno menyampaikan apresiasi tinggi atas penghargaan ini. Penghargaan ini dipersembahkan Retno untuk seluruh tim Kementerian Luar Negeri,” kata Kemlu.

Medali Emas Kemerdekaan Pers juga pernah diberikan kepada sejumlah tokoh nasional seperti Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Panglima TNI Djoko Santoso, dan Ketua BNPB Letjen Dony Monardo.

Adam Malik Awards (AMA) adalah bentuk penghargaan dan apresiasi Kementerian Luar Negeri atas kualitas jurnalisme dalam isu-isu terkait pelaksanaan politik luar negeri.

Penilaian penghargaan AMA dilakukan secara independen oleh para juri profesional. Penganugerahan AMA dilakukan setiap tahun.

Baca juga: Retno Marsudi terima penghargaan dari Pemerintah Peru

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024

Pedang melawan langit

server thailand demo
KAI: Okupansi sejumlah KA untuk sepekan jelang Lebaran capai 90 persen
Ilustrasi - Suasana keberangkatan penumpang di Stasiun Gambir. ANTARA/HO-KAI/pri.
Dari data pemesanan tiket untuk masa angkutan pra Lebaran, mayoritas pemesanan dilakukan untuk jadwal keberangkatan tanggal 5 sampai dengan 9 April
Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat okupansi di beberapa kereta api untuk keberangkatan ke berbagai jurusan sepekan menjelang Lebaran, yakni tanggal 5–9 April, sudah mencapai 90 persen per kereta api yang bertolak dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen.

“Dari data pemesanan tiket untuk masa angkutan pra Lebaran, mayoritas pemesanan dilakukan untuk jadwal keberangkatan tanggal 5 sampai dengan 9 April,” ujar Kepala Humas Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko di Jakarta, Jumat.

Sampai dengan saat ini, kata dia, untuk jadwal keberangkatan 8 hari pra Lebaran, yakni tanggal 31 Maret–8 April (H-10 s.d H-2) terdapat ketersediaan tempat duduk sekitar 443.046 seats.

Dari jumlah tersebut, Ixfan mengungkapkan sekitar 62 ribu tiket di antaranya telah terjual. Ia berpesan bahwa jumlah pemesanan tiket dan ketersediaan tempat duduk masih dapat berubah mengingat penjualan masih berlangsung dan masih ada program KA tambahan yang akan dijalankan.

Ixfan memaparkan sejumlah tujuan favorit untuk kereta api yang berangkat dari area Daop 1 Jakarta, yakni Yogyakarta, Kutoarjo, Purwokerto, Surabaya Pasar Turi, Semarang, Tegal, Kebumen, dan Kroya.

Secara keseluruhan, kata dia, ketersediaan tempat duduk untuk pemberangkatan pra lebaran, yakni tanggal 31 Maret–9 April masih cukup tersedia.

“Masyarakat dapat menyesuaikan kembali pilihan tanggal dan jam keberangkatan jika ketersediaan tiket pada jadwal favorit seperti H-5 s.d H-2 sudah terjual,” kata Ixfan.

Adapun terkait program pemberangkatan KA tambahan, Ixfan mengatakan bahwa Daop 1 Jakarta akan melakukan sosialisasi kembali terkait jumlah KA tambahan yang akan dijalankan pada masa angkutan Lebaran.

“Masyarakat juga dapat melakukan pengecekan berkala melalui Aplikasi Access by KAI, mengingat saat ini sistem penjualan tiket onlinedan dapat langsung terlihat jika ada KA tambahan yang sudah dapat dipesan tiketnya,” ucap dia.

Ixfan mengatakan bahwa KAI berharap agar masyarakat dapat merencanakan perjalanannya dengan baik dan memesan tiket dari jauh hari sebelum keberangkatan, karena tiket sudah dapat dipesan mulai 45 hari sebelum jadwal keberangkatan yang dipilih.

Baca juga: KAI sebut 1.579 tiket mudik Lebaran 2024 sudah terjual
Baca juga: KAI catat 210.944 tiket telah terjual untuk periode Lebaran 2024

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Dewa agung palsu

slot terpercaya dan tergacor
Ketua Bawaslu persilakan DPR gulirkan hak angket
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menjawab pertanyaan awak media di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (16/2/2024). ANTARA/Nadia Putri Rahmani/am.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mempersilakan apabila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia akan menggulirkan hak angket terkait pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Adapun usulan hak angket disampaikan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo untuk mengungkap indikasi kecurangan pada Pemilu 2024.

“Ya, silahkan saja. Dalam mekanisme sistem politik, kami tidak bisa menilai hal tersebut. Kami tidak dalam kerangka itu. Partai politik pasti punya perspektifnya sendiri,” kata Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Sebagai salah satu penyelenggara Pemilu, dia menyebutkan fungsi Bawaslu hanya menindak-lanjuti pelanggaran sesuai Undang Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahkan, berdasarkan UU itu, Bawaslu tidak berhak mengomentari inisiatif pengajuan hak angket.

“Menindaklanjuti pelanggaran iya, tapi jika kemudian ini dibawa ke dalam mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat, ya itu kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat, bukan ada di Bawaslu,” jelasnya.

Menurut Bagja, saat ini Bawaslu fokus untuk menyiapkan dan mengawasi proses rekapitulasi penghitungan suara.

“Dan, juga sedang menyiapkan jika nanti ada masalah masuk ke Mahkamah Konstitusi. Sekarang kami sedang menghimpun hasil pengawasan teman-teman di tingkat kabupaten dan kota,” ujarnya.

Bawaslu telah menerima 962 laporan dan 465 temuan selama pelaksanaan Pemilihan Umum 2024. Saat ini, lanjutnya, Bawaslu telah mendaftarkan 387 laporan dan 396 temuan.

“Saat ini, 100 kasus masih dalam proses penanganan pelanggaran. Kemudian, 408 kasus telah ditetapkan sebagai pelanggaran dan 278 kasus dinyatakan bukan sebagai pelanggaran,” ucap Bagja.

Kemudian, ada 26 pelanggaran administrasi, 14 dugaan tindak pidana Pemilu, 232 pelanggaran kode etik, dan 95 pelanggaran hukum lainnya.

Sementara itu, terkait pelanggaran pada tahapan kampanye, Bagja mengaku telah menerima 297 laporan dan 165 temuan. Sedangkan untuk penanganan pelanggaran tahapan kampanye, sebanyak 84 kasus masih dalam proses penanganan, 75 kasus telah dinyatakan sebagai pelanggaran, dan 86 kasus dinyatakan bukan sebagai pelanggaran.

Pelanggaran pada tahapan kampanye, terdiri atas 1 pelanggaran administrasi, 17 dugaan tindak pidana Pemilu, 20 pelanggaran kode etik, dan 38 pelanggaran hukum lainnya.

Baca juga: Sekjen NasDem: PDIP tak bisa ajukan hak angket tanpa Koalisi Perubahan

Baca juga: KPU soal Ganjar dorong hak angket: Sudah diatur dalam UU Pemilu

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024