erek erek anjing beranak

Taojun

IHSG Berjaya ke 6.923 Berkat Sektor Energi******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.923 pada Selasa (27/12). Indeks saham perlahan menguat 82,21 poin atau bertambah 1,28 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp16.758 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 8.471 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 261 saham menguat, 263 terkoreksi, dan 181 lainnya stagnan.

Nilai tukar rupiah pada pukul 15.10 WIB ikut menguat 0,44 persen di level Rp15.652 per dolar AS.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Amerika mayoritas menguat. Indeks S&P 500 naik 0,59 persen dan indeks NYSE Composite bertambah 0,71 persen. Kemudian disusul indeks NASDAQ Composite menguat 0,21 persen.

Serupa, bursa saham Asia yang mayoritas menguat. Nikkei 225 di Jepang yang tercatat bertambah 0,16 persen disusul indeks Kospi di Korea Selatan pun menguat sebesar 0,68 persen. Hanya indeks Hang Seng Composite di Hong Kong yang melemah 0,46 persen.

Kemudian, bursa saham Eropa juga terpantau menguat. Tampak indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,05 persen disusul indeks DAX di Jerman menguat sebesar 0,19 persen. Hanya indeks CAC 40 di Prancis menurun dengan persentase 0,20 persen.

[Gambas:Video CNN]

Istri saya adalah seorang kepala suku

Anker Protes Tarif KRL Si Kaya Bakal Naik: Mending Saya Ngisi Bensin******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan mencabut subsidi tarif KRL untuk orang kaya. Sistem subsidi baru akan diberlakukan untuk memastikan yang menikmati tarif KRL murah saat ini adalah penerima yang tepat.

Menurutnya, saat ini tarif KRL hanya sekitar Rp4 ribuan untuk jarak minimal karena subsidi jenis Public Service Obligation(PSO) yang diberikan pemerintah. Padahal, tarif asli harusnya sekitar Rp10 ribu-Rp15 ribu. 

Dengan pemberlakuan sistem subsidi ini, kemungkinan tarif KRL bagi masyarakat mampu akan mendekati tarif asli atau tanpa subsidi.

Ia berhitung, dengan asumsi tarif dasar Rp15 ribu, maka dari rumah Awan ke tempat kerjanya di Kemayoran, Jakarta Pusat, bisa mencapai tarif Rp20 ribu sekali jalan. Jika pulang pergi, maka Awan harus menghabiskan Rp40 ribu dalam sehari.

"Apalagi bisa berapa kali transit. Misal saya dari Bogor ke Tanah Abang, itu transit dan sekali jalan jangan-jangan jadi Rp20 ribu sampai Rp30 ribu. Mending saya ngisibensin daripada naik KRL," kata Awan kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/12).

Awan menilai kebijakan ini justru membuka peluang untuk pengguna KRL beralih kembali ke kendaraan pribadi. Padahal, menurutnya, setiap warga berhak mendapatkan akses pelayanan transportasi umum, terlepas dari pengelompokan kaya atau miskin.

"Ketika dia bisa naik motor atau mobil, (alih-alih naik KRL) mungkin mereka jadi naik kendaraan pribadi, eh malah jadi macet. Harusnya yang dimahalinpajak mobil tuh, bukan malah cabut subsidi," ujarnya.

Awan pun mempertanyakan kategori kaya yang dimaksud oleh Menhub Budi Karya Sumadi. Ia menilai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pun bisa jadi memprotes kebijakan ini sebab tak ada kategori 'orang kaya' yang jelas dari pemerintah.

"Ini kebijakannya diskriminatif ya untuk warga yang seharusnya dapat subsidi buat pelayanan publik transportasi. Karena orang-orang menengah ke atas pun ya berhak dapat akses ke transportasi publik," tegasnya.

Anker asli Bekasi Akah (29) juga mempertanyakan mekanisme penetapan kategori kaya-miskin yang dirujuk pemerintah. Menurutnya, KRL adalah moda transportasi andalan warga Jakarta dan kota penyangganya seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

"Kalau ada pembedaan harga tiket, artinya pemerintah melakukan diskriminasi dong. Padahal transportasi massal sudah selayaknya dipandang sebagai hak dan kebutuhan dasar warga megapolitan Jabodetabek," kata Akah.

Lihat Juga : Tahun Depan, Mancing Ikan di Laut Dikuota

Akah berpandangan orang kaya dengan kemampuan membeli kendaraan pribadi seperti mobil semestinya didorong untuk menggunakan transportasi publik, salah satunya lewat harga KRL yang terjangkau.

Ia juga menilai implementasi kebijakan ini akan berantakan sebab sulitnya menentukan kategori kaya dan miskin. Tak cuma itu, Akah meragukan data yang dimiliki pemerintah akan valid.

"Selain itu, pasti akan banyak orang yang main kucing-kucingan juga. Jadi sudahi saja lah rencana subsidi tepat sasaran itu," tuturnya.

Alih-alih menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran, Akah meminta agar pemerintah membenahi sistem KRL yang menurutnya masih banyak kekurangan di sana-sini. Ia mengaku masih sering harus menunggu lama dan mendapatkan jadwal kereta yang tak tepat waktu.

"Sekarang kalau memang pemerintah mau kurangi subsidi ke orang kaya, jaminan kenyamanan KRL seperti apa sih yang ditawarkan? KRL masih banyak cacatnya kok," tegasnya.

Anker lainnya, Izah (22) berpendapat jika pemerintah ngototuntuk memangkas subsidi KRL, maka pemerintah perlu menerapkan golongan untuk penetapan tarif. Menurutnya, selisih antara tarif dasar saat ini yaitu Rp3 ribu ke rencana tarif Rp10 ribu memiliki selisih terlalu jauh.

"Kayaknyaperlu diperhatikan parameternya dan gapRp3 ribu ke Rp10 ribu itu kan jauh banget. Jadi ya kalau mau dibikin sistem golongan aja biar manfaat," katanya.

Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang mewacanakan kenaikan tarif ini dengan membawa semangat subsidi silang. Namun ia berharap pemerintah melakukan pemetaan yang tepat sasaran dan penerapannya tidak memberatkan kelompok rentan.

Terlebih, menurutnya, urusan pencabutan subsidi selama ini kerap menjadi persoalan. Tak hanya subsidi tarif transportasi publik, ini berlaku juga bantuan sosial lainnya. Padahal, Izah melihat masih banyak orang yang memiliki kondisi ekonomi serupa dengan dirinya, yang miskin tidak, kaya apalagi.

"Dengan gajiku yang sekarang, aku pikir aku nggak bisa buat bayar Rp10 ribu tiap naik KRL. Bayar Rp10 ribu tuh buat orang-orang gaji dua digitlah minimal. Itu kan gede bangetbuat orang-orang yang nggak miskin-miskin amat, tapi ya rentan juga kayakaku," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi pengasuh tingkat dewa

Teten Akui Kesulitan Atasi 8 Koperasi Bermasalah yang Rugikan Rp26 T******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masdukimengaku kesulitan mengatasi delapan koperasi bermasalahyang merugikan masyarakat senilai Rp26 triliun. Pasalnya, saat ini tidak ada payung hukum terkait pengawasan koperasi.

Teten mengaku pihaknya mengambil banyak pelajaran dari kejadian koperasi bermasalah ini. Kedelapan koperasi bermasalah itu adalah KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda, dan KSP Timur Pratama Indonesia.

"Kami menarik pelajaran cukup banyak dari banyaknya koperasi bermasalah yang diketahui yang cukup besar. Ada 8 koperasi bermasalah dengan total Rp26 triliun, yang harus diakui kami kesulitan untuk menyelesaikan, memitigasi koperasi bermasalah," kata Teten di gedung Kementerian Koperasi dan UKM, Kuningan, Senin (26/12).

Selama ini, pengawasan terhadap koperasi dilakukan oleh pihak internal sendiri. Namun, metode ini sulit dilakukan jika koperasi yang dijalankan sudah mulai besar.

"Tapi dari pengalaman ini kami paham betul bahwa pada tingkat tertentu ketika koperasinya sudah mulai membesar besar, hubungan anggota dengan koperasi tidak sesolid yang kita bayangkan, tidak seideal yang diasumsikan, maka pengawasan itu tidak bisa dilakukan koperasi itu sendiri," papar Teten.

Ia mengaku sudah mencoba berbagai cara untuk menyelesaikan persoalan kedelapan koperasi tersebut. Salah satunya dengan membujuk koperasi yang masih sehat untuk bersama-sama menyelesaikan koperasi bermasalah. Namun, semua koperasi enggan.

"Termasuk juga mencari investor baru untuk masuk ke koperasi, juga tidak bisa. Oleh karena itu, yang kami tawarkan adalah solusi jangka panjang, menengah panjang, yaitu mendorong penguatan regulasi perkoperasian," katanya.

Saat ini, ia mengaku sedang menyusun revisi UU Perkoperasian agar bisa diajukan ke parlemen tahun depan.

"Progresnya hari ini kami sudah membentuk pokja untuk membuat legal drafting atau naskah akademik, kami juga melakukan diskusi publik dengan stakeholderrelevan dan koordinasi dengan parlemen," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Jiwa Pedang yang Tak Terkalahkan

Perusahaan Kripto Kraken Bakal Setop Operasi di Jepang******

Perusahaan kripto yang berbasis di AS, Kraken, bakal menghentikan operasinya di Jepang mulai bulan depan. Hal ini dikarenakan kondisi pasar kripto di Negeri Sakura yang lemah.

Dikutip Reuters, Rabu (28/12), Kraken pun telah memutuskan untuk membatalkan pendaftaran dari Badan Layanan Keuangan (JFSA) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jepang pada 31 Januari mendatang.

Meski mengambil langkah berat, Kraken memastikan bahwa semua klien yang terdampak dapat menarik aset mereka tepat waktu.

Bulan lalu, Kraken mengatakan akan mengurangi jumlah tenaga kerjanya hingga 30 persen atau sekitar 1.100 karyawan karena kondisi pasar yang sulit telah melumpuhkan permintaan aset digital.

Hal ini tercermin dari turunnya nilai Bitcoin, cryptocurrencyunggulan hingga 60 persen di tahun ini.

Sementara itu, pasar kripto yang lebih luas telah menyusut sebesar US,4 triliun, tergencet oleh runtuhnya kerajaan FTX Sam Bankman-Fried, Celcius, stablecointerra USD dan Luna.

[Gambas:Video CNN]

Pakar hebat dari dunia lain

Luhut Soal Digitalisasi Pelabuhan: Negara Maju Kalah dari Indonesia******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengklaim banyak negara maju kalah dari Indonesia dalam hal perkembangan konektivitas dan digitalisasi pelabuhan.

"Banyak negara maju pun sekarang kalah sama kita. Perkembangan konektivitas dan digitalisasi pelabuhan di Indonesia telah berada di jalur yang tepat, dan ini saya kira penting," ujarnya dalam acara Green Port Awarding 2022, Rabu (28/12).

Menurut Luhut, semua negara maju telah membangun sistem secara digital. Hal ini dilakukan demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi.

Lebih lanjut, mengapresiasi atas terbangunnya 14 green and smart port atau pelabuhan pintar yang sudah terintegrasi secara digital. Luhut pun menargetkan 149 pelabuhan sudah terdigitalisasi pada 2023.

"Tahun depan, kita harus bisa membuat, menyelesaikan 149 lagi, kita harus kerja keras untuk itu bisa dibangun," ujarnya.

Luhut mengatakan pemerintah melakukan kebijakan kelautan Indonesia untuk mewujudkan cita-cita RI sebagai poros maritim dunia.

Menurutnya, green and smart portberperan dalam mewujudkan komitmen untuk mengembangkan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, industri perkapalan, serta pariwisata bahari.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir penyakit aneh

Lewat Omnibus Permen BUMN, Erick Thohir Mau Pangkas 45 Aturan Jadi 3******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirberencana memangkas peraturan menteri (permen) BUMN dari semula 45 menjadi 3 aturan saja.

Ia ingin menyederhanakan birokrasi di lingkungan Kementerian BUMN dan BUMN lewat OmnibusPermen BUMN.

"Deregulasi ini akan mewujudkanless bureaucracymelalui penyederhanaan dan konsolidasi Peraturan Menteri BUMN," ujar Erick dalam keterangan persnya, Rabu (28/12).

"Dalam beberapa kesempatan, saya sering bertanya ke direksi mana yang baca 45 Permen, saya yakin tidak ada. Dengan hanya tiga Permen, para direksi akan lebih mudah memahami dan juga mengimplementasikannya," ucapnya.

Kementerian BUMN sedang mengadakan uji publik terkait rancangan deregulasi permennya. Masyarakat juga dapat memberikan masukan melalui jdih.bumn.go.id hingga akhir 2022.

"Uji publik yang dilakukan secara hybridtersebut merupakan bagian proses deregulasi Permen BUMN yang ditargetkan dapat dituntaskan di akhir tahun ini," kata Erick.

Asdep Bidang Peraturan Perundang-undangan Kementerian BUMN Wahyu Setyawan mengatakan OmnibusPermen BUMN akan terkait dengan tata kelola dan transaksi signifikan BUMN, organ dan sumber daya manusia BUMN, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) BUMN.

Menurutnya, banyak isu yang diperbarui dalam deregulasi Permen BUMN, mulai dari penilaian terhadap dewan komisaris, syarat pemilihan auditor eksternal, pengelolaan arsip, dan keterbukaan informasi publik.

Regulasi baru juga akan mengatur kewajiban BUMN terhadap perlindungan data pribadi, laporan keuangan gabungan BUMN, kewenangan Menteri BUMN dalam pembinaan BUMN, dan pelaksanaan sistem penanganan pengaduan (whistleblowing system).

Dengan adanya penyusunan Permen BUMN, Wahyu mengatakan semua peraturan menteri yang eksisting akan dicabut.

"Namun nantinya akan kita atur ada aturan peralihan terkait masa berlaku efektifnya Peraturan Menteri BUMN, yang disesuaikan dengan proses yang ada," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]