satu 138 slot 526Jutaan kata 766150Orang-orang telah membaca serialisasi
《pinjaman bunga rendah》
Kementerian KKP Buka Suara Soal Lelang Kepulauan Widi******
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara soal lelang Kepulauan Widi, Halmahera Selatan, Maluku Utara.
Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi mengatakan pihaknya meminta PT Leadership Islands Indonesia (LII) sebagai pemegang izin pengelolaan Kepulauan Widi untuk mengurus izin pemanfaatan pengelolaan ruang laut, termasuk di antaranya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
PKKPRL merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi pemanfaat atau pengguna saat akan melakukan kegiatan menetap di ruang laut baik yang ada di kawasan pesisir maupun pulau-pulau kecil.
Padahal, sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, setiap pelaku usaha yang melakukan pemanfaatan pulau-pulau kecil di luar kawasan hutan atau areal lainnya dan pemanfaatan perairan sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing (PMA) wajib mengajukan izin kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
Selain itu, pelaku usaha juga harus mendapatkan PKKPRL dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Perizinan tersebut wajib dipenuhi oleh PMA.
Wahyu pun menegaskan Kepulauan Widi adalah milik Indonesia yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Menurutnya, regulasi RI tidak mengenal dan tidak melegalkan jual-beli pulau, termasuk pulau-pulau kecil yang merupakan hak publik dan aset negara.
Lihat Juga :Pengusaha Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh Maksimal 5,56 Persen 2023 |
"Hal ini sekaligus menjawab pemberitaan yang menyebut pulau-pulau di Kepulauan Widi akan dilelang sebagaimana tertulis pada situs lelang asing Sotheby's Concierge Auctions yang berbasis di New York, Amerika Serikat," kata dia.
Wahyu menjelaskan berdasarkan peraturan perundang-undangan, gugusan Kepulauan Widi tidak boleh dimiliki oleh orang asing dan tidak boleh diperjualbelikan. Apalagi, 83 pulau-pulau kecil di Kepulauan Widi hampir seluruhnya merupakan kawasan hutan lindung dan perairannya masuk kawasan konservasi.
Ia menyebut badan hukum asing yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia hanya dapat diberikan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Hal tersebut juga berlaku bagi PT LII yang merupakan pengembang Kepulauan Widi di Maluku Utara.
"Jadi prinsipnya hanya pemanfaatan saja dan itu pun dilaksanakan secara ketat sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak bisa diperjualbelikan," Jelas Wahyu.
Lihat Juga :Dosa Wanaartha Life Hingga Izin Dicabut OJK |
Lebih lanjut, ia menyebut KKP sudah mengkoordinasikan permasalahan ini dengan pemerintah daerah, Kemendagri dan Badan Informasi dan Geospasial serta Pushidrosal TNI AL. Hal tersebut dilakukan agar permasalahan ini dapat ditangani secara komprehensif.
Menurut Wahyu sikap tegas KKP dalam menyikapi isu pelelangan Kepulauan Widi ini menunjukkan komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.
Sebelumnya, berbagai upaya penertiban terhadap usaha pemanfaatan pesisir dan pulau kecil juga dilakukan oleh KKP di sejumlah wilayah di Indonesia.
[Gambas:Video CNN]
Sempat Hilang di Pasar, Harga Tahu akan Naik******
Pedagang akan menaikkan hargatahudemi menyiasati kenaikan hargakedelai.
Yuni selaku penjual tahu dan tempe di Pasar Kemiri Muka, Depok, Jawa Barat menjelaskan kenaikan harga tahu dalam beberapa hari mendatang sulit dihindari. Pasalnya, langkah produsen menyiasati kenaikan harga kedelai dengan mengecilkan ukuran tahu dianggap sudah tidak mempan.
"Tahu gak ada, kosong sudah dua hari. Harganya mau naik. Kalau tahu kan sistemnya bos, anak buahnya harus banyak. Bakal ada lagi Kamis (8/12), naik langsung harganya," kata Yuni kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/12).
Sementara itu, Di PD Pasar Jaya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Ipang selaku penjual tahu dan tempe tak lagi menjajakan tahu. Ia menuturkan sudah sejak Senin kemarin tahu tidak dijual.
"Tahu gak ada, dua hari demo (dari Senin). Sekarang ada demo Paguyuban Penjual Tahu se-Jabodetabek dan Banten. Mogok, semua setop produksi, jadi sama sekali (tahu) gak ada," katanya.
Menurutnya, kecil kemungkinan mengharapkan penurunan harga kedelai dari pemerintah. Oleh karena itu, langkah ini diambil untuk memberikan kesadaran kepada para pembeli bahwa tahu bakal mengalami kenaikan harga.
Lihat Juga :ANALISISSengkarut Polemik Pangan, Masalah Klasik Minim Solusi |
Ia menambahkan aksi mogok produksi ini dijadwalkan selesai pada Rabu (7/12) dan bakal dibarengi dengan kenaikan harga tahu sebesar Rp500 per bungkus.
Ipang tadinya menjual tahu isi 10 buah dengan harga Rp7.000. Ia bakal kembali menjual tahu pada Kamis (8/12) setelah aksi mogok produksi selesai. Sementara itu, ia masih menjual tempe seharga Rp7.000 per papan.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyinggung soal harga kedelai. Ia menegaskan sudah ada rapat dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Bulog mengimpor 350 ribu ton kedelai dari Amerika Serikat (AS).
"Masuknya kira-kira 45 hari, dari AS, mungkin akhir Desember 2022. Nanti belinya kira-kira Rp11 ribu per kg, jualnya antara Rp10 ribu. Kalau beli Rp12 ribu, jualnya Rp11 ribu. Jadi jualnya antara Rp10 ribu-Rp11 ribu per kg, sehingga nanti harga tempe tahu akan terjaga," kata Zulhas di The Westin Hotel Jakarta.
[Gambas:Video CNN]
Label:masterbet188 slot、cara pinjam bri、situs slot gampang jp
Terkait:janda4d、kredit tanpa aplikasi、iplaybet、kredit di lazada tanpa dp、situs slot gacor online、erek erek 2d 06、slot kami、slot terbaru 2022、5000 slot、dewicasino88
bab terbaru:uku pinjaman online ojk(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
Partai Buruh menolak sikap Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy yang menyetujui usulan pengaturan dan pengurangan jam kerja untuk mengurangi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Partai Buruh juga menyebut Muhadjir menyepakati sistem no work no pay, atau buruh hanya mendapat upah sesuai dengan jam kerja.
"Menteri PMK sebaiknya tidak berkomentar soal no work no pay, karena tidak memahami pokok persoalan," ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (3/12). Ia juga menyatakan no work no paytidak dikenal dalam perundang-undangan di Indonesia.
Pertama, menurutnya, karena bertentangan dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Kedua, upaya untuk menghindari PHK telah diatur dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan, seperti mengurangi shift kerja, merumahkan, atau mengurangi jam kerja tanpa pemotongan upah.
Ketiga, karena usulan ini merugikan buruh.
Said mengatakan upah buruh yang diterima sekarang masih kurang. Belum lagi jika dikurangi imbas sistem 'no work no pay'.
Sebelumnya usulan no work no pay ini sempat dilontarkan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker, Selasa (8/11) lalu.
"Saat ini kan undang-undang kita menyatakan 40 jam seminggu. Untuk mengurangi jumlah PHK supaya fleksibilitas itu ada dengan asas no work no pay pada saat tidak bekerja," katanya,
Kemudian pada pekan ini, Muhadjir setuju dengan usulan pengaturan jam kera jika pengusaha dan pekerja sepakat. Muhadjir juga mengaku telah berkoordinasi dengan asosiasi pengusaha, asosiasi pekerja, dan pemerintah daerah.
"Boleh dilakukan, pemotongan jam kerja, pembagian shift, waktunya harinya, silahkan, dan yang penting mereka ada kesepakatan antara pihak pekerja dengan pihak perusahaan," ungkap Muhadjir di kantornya, Kamis (1/12).
Saat itu Muhadjir tidak melontarkan istilah no work no pay.
Muhadjir mengatakan kini pihaknya tengah meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk membuat payung hukum terkait kesepakatan tersebut. Selain itu, Ia juga meminta pihak BPJS Ketenagakerjaan memastikan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bisa diberikan kepada pekerja yang terkena PHK.
(pop/vws)Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengungkapkan alasan pengusahamenggugat atau uji materi atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 ke Mahkamah Agung.
Ia menyebut pengusaha memerlukan kepastian hukum terkait formula penetapan besaran UMP 2023.
"Mengenai itu adalah kepastian hukumnya. Yang kami lakukan adalah kepastian hukumnya. Makanya kami melakukan uji materi itu untuk kepastian hukum, jangan sampai tadi adanya dualisme," ujarnya di Mandarin Oriental Jakarta, Selasa (6/12).
Di sisi lain, Arsjad mengatakan gugatan pengusaha juga semata-mata untuk mencari keadilan untuk pengusaha dan buruh. Sebab, kedua pihak ini saling membutuhkan.
"Nah kami mencari enlightendi mana kami sama-sama melangkah agar ekonomi Indonesia tetap maju," ujarnya.
Menurut Arsjad, jika keadilan antara pekerja dan pengusaha sudah terjalin, produktivitas pun akan meningkat.
Saat produktivitas meningkat, pengusaha pun tentu bisa memberikan bayaran lebih pada pekerja.
"Kuncinya produktivitas, kuncinya skill, meng-improveskilldan produktivitas karena kalau produktivitas tinggi, semua pengusaha ingin memberikan lebih," ujar Arsjad.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J. Supit mengungkapkan pengusaha akan mengajukan judicial review terkait Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023.
"Apindo yang ajukan judicial review, di dukung Kadin," kata Anton saat dihubungi CNNIndonesia.com.
[Gambas:Video CNN]
Uji materiil itu akan diajukan pada Mahkamah Agung (MA).
Kelompok pengusaha tersebut turut menggandeng Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Denny Indrayana sebagai kuasa hukum.
Anton mengatakan pihaknya juga akan meminta kepastian hukum terlebih dahulu soal penetapan UMP 2023. Di daerah-daerah akan ditempuh melalui peradilan tata usaha negara (PTUN).
"PHK tidak secara langsung berhubungan dengan UMP. Sebab tanpa kenaikan UMP, khusus industri sepatu, garmen, dan padat karya orientasi ekspor lainnya sudah ada masalah dengan turunnya order 30-50 persen karena permintaan AS dan Eropa menurun drastis," ujarnya.
Lihat Juga :Buruh Jabar Minta RK Tak Sunat UMK 2023 yang Direkomendasikan Bupati |
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali membuka lowongan kerjadi 30 perusahaan. Apabila tertarik bergabung, Anda wajib mengetahui cara daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2.
Rekrutmen BUMN Batch 2 diumumkan melalui akun Instagram resmi Forum Human Capital Indonesia (FHCI) dan Kementerian BUMN. Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2 sendiri dibuka mulai 1-7 Desember 2022 untuk lebih dari 890 posisi pekerjaan.
Lihat Juga :![]() |
![]() |
Mengutip laman Rekrutmenbersama, berikut ini cara mendaftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2:
Sementara itu, alur registrasionlineRekrutmen Bersama BUMN Batch 2 yaitu:
Lihat Juga :![]() |
Demikian cara daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2. Semoga bermanfaat.
(juh/juh)Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menyatakan pelaku praktik koperasiyang menyimpang bakal terancam sanksi pidana hingga 3 tahun. Hal itu akan diatur dalam UU Perkoperasian yang baru sebagai pengganti UU Nomor 25 Tahun 1992.
Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi mengungkapkan regulasi yang ada saat ini hanya memberi wewenang pihaknya untuk menjatuhkan sanksi administratif, seperti teguran dan pencabutan izin, yang tidak menimbulkan efek jera.
"Terkait dengan praktik-praktik koperasi yang menyimpang, pihak-pihak yang 'memakai' koperasi sebagai jubah bisnis padahal praktiknya rentenir, pinjol ilegal, dan sebagainya, bisa terjadi karena di dalam regulasi tidak ada sanksi pidana," ujar Zabadi dalam Diskusi Santai dengan Redaktur Media di Jakarta pada Rabu (7/12).
Aturan serupa juga sudah diterapkan pada sektor lain seperti perbankan dan asuransi
"Kami tentu tidak ingin mengedepankan sanksi pidana sebagai isu utama, tidak. Tapi, isu utamanya adalah jangan sampai orang yang tidak bertanggung jawab hanya menggunakan koperasi sebagai jubah padahal praktiknya bertentangan dengan prinsip koperasi," terangnya.
Dalam RUU perkoperasian, jelas Zabadi, sanksi denda bagi pelaku praktik koperasi menyimpang diusulkan berkisar Rp1 miliar hingga Rp3 miliar dan sanksi pidana berkisar 1 tahun hingga 3 tahun. Adapun hukuman terberat akan dijatuhkan pada pelaku yang menyalahgunakan nama koperasi.
Lihat Juga :Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi Dewan Komisaris Susi Air |
Pada kesempatan yang sama, Zabadi juga mengungkap usul pembentukan lembaga penjaminan simpanan (LPS) bagi koperasi simpan pinjam (KSP) dalam RUU Perkoperasian.
Menurut Zabadi, keberadaan LPS koperasi akan mencerminkan komitmen esensial dari negara untuk melindungi simpanan anggota koperasi dan menempatkan KSP setara dengan lembaga keuangan lain.
Tahun ini saja, sambung Zabadi, sudah terungkap delapan koperasi simpan pinjam (KSP) bermasalah yang menimbulkan kerugian masyarakat karena gagal bayar hingga Rp26 triliun.
Lihat Juga :Harga Minyak Dunia Anjlok ke US,25, Level Terendah Tahun Ini |
Delapan koperasi tersebut terdiri Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda dan KSP Timur Pratama Indonesia.
Dengan memiliki lembaga penjaminan, simpanan anggota bisa terlindungi. Adapun mekanisme penjaminannya saat ini masih digodok.
"Kami masih akan mematangkan kembali terkait LPS ini," ujarnya.
RUU perkoperasian sendiri merupakan kelanjutan dari putusan MK yang membatalkan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
Menurut Zabadi, ruu ini bersifat mendesak dan dibutuhkan untuk menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1992 yang sudah out of datedlantaran sudah berusia 30 tahun.
Ia menargetkan pembahasannya dengan DPR bisa dilakukan awal tahun depan. Pasalnya, meski tidak masuk Prolegnas 2023, ruu ini bersifat kumulatif terbuka alias dapat diajukan berdasarkan kebutuhan.
"Kami harapkan di awal 2023 kami sudah bisa masuk (pembahasan dengan DPR)," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
Aplikasi JAKI yang merupakan besutan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mengeluarkan inovasi. Salah satunya, JakOne Pay.
JakOne Pay adalah fitur terintegrasi dari Bank DKI yang dikembangkan guna mempermudah transaksi warga Jakarta di sejumlah merchant sebagai kolaborator Bank DKI.
Penggunaan JakOne Pay memang tak sulit. Pengguna hanya harus memiliki rekening Bank DKI, dan pastikan sudah mengunduh aplikasi JAKI di ponsel.
Adapun salah satu benefit dari penggunaan JakOne Pay adalah bertransaksi. Hal ini merupakan kolaborasi dengan Bank DKI.
Untuk mengintegrasi JakOne Pay milik Bank DKI dengan JAKI, pengguna perlu memastikan diri telah mengaktivasi JakOne Pay di aplikasi JakOne Mobile.
Lalu, lakukan verifikasi akun JAKI, dan integrasikan akun dengan menekan tulisan Integrasikan Akun.
Sebelum mengintegrasi JakOne Pay dengan JAKI, pengguna harus terlebih dahulu melakukan aktivasi JakOne Pay di aplikasi JakOne Mobile. Kemudian, lakukan verifikasi akun JAKI, dan terakhir, klik tombol Integrasikan Akun.
Pengguna juga tidak boleh lupa akan nomer PIN. PIN ini harus sesuai dengan PINK pada aplikasi JakOne Pay. Setelah memasukkan PIN, pengguna akan menerima kode OTP. Tak butuh waktu lama untuk memasukkan kode OTP, dan JakOne Pay pengguna di JAKI langsung bisa digunakan bertransaksi.
Agar dapat bertransaksi atau melakukan pembayaran dengan fitur JakOne Pay di JAKI, pengguna memulai dengan memilih tombol bayar. Lalu, arahkan kamera ke QR Code untuk membayar.
Sebelumnya, pastikan pengguna sudah membuka akses kamera ponsel untuk JAKI.
Kemudian, masukkan nominal pembayaran sesuai nilai transaksi, cek ulang agar tak ada salah pengetikan angka, lalu masukkan PIN aplikasi JakOne Mobile.
Setelah semua langkah diselesaikan, maka akan muncul status transaksi yang mencakup merek merchant, nomor invoice, serta jumlah pembayaran dan deskripsi.
Pemprov DKI mengingatkan, pengguna yang bertransaksi di atas Rp1 juta akan mendapatkan kode OTP sebagai konfirmasi pembayaran. Biaya pengiriman kode OTP akan dikenakan tarif pulsa.
Pengguna juga dapat menekan menu Riwayat guna mengecek berbagai transaksi yang pernah dilakukan memakai JakOne Pay.
(osc/osc)Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirmengunggah lowongan kerjadi akun Instagramnya @erickthohir, Selasa (6/12). Lewat unggahan itu ia mengatakan 38 BUMN siap menerima 898 calon pegawai.
"Panggilan buat kamu yang mau jadi insan BUMN! 38 BUMN kembali membuka lowongan kerja untuk kamu yang siap ambis berkontribusi untuk Indonesia," tulis Erick dalam akunnya.
Ia juga memberikan tiga tips untuk para calon pelamar. Pertama,siapkan kapabilitas dan akhlak.
"Jangan lupa siap-siap mengasah diri untuk tes dan wawancara. Bisa daftar di link yang ada di Bio saya. Good luck guys!" sambungnya.
Calon pelamar dapat melihat seluruh posisi lowongan kerja dari berbagai perusahaan negara di situs resmi Rekrutmen Bersama BUMN 2022 Batch 2 atau https://rekrutmenbersama.fhcibumn.id.
Pendaftaran hanya bisa melalui link tersebut dan dilakukan secara online. Selain itu, registrasi rekrutmen tidak dipungut biaya sama sekali.
[Gambas:Video CNN]
《pinjaman bunga rendah》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,slot gacor anti rungkadHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pinjaman bunga rendah》bab terbaru。