situs resmi slot terpercaya

kaisar kuno

pinjol ditolak terus

Kemenkes pastikan nyamuk ber******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Imran Pambudi memastikan bahwa nyamuk ber-Wolbachia tidak akan menyerang lebih ganas kepada manusia. "Sebelum kita melakukan penyebaran nyamuk ber-Wolbachia, sudah ada kajian risikonya yang dilakukan oleh 25 ahli multidisipliner. Dari kajian yang dilakukan bahwa beberapa risiko yang muncul bisa diabaikan, dan dari kajian tersebut, diprediksi tidak lebih ganas," kata Imran dalam bincang akhir tahun bersama Kemenkes di Jakarta, Selasa. Imran memaparkan berdasarkan hasil studi yang dilakukan pada tahun 2021 oleh Peneliti dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Adi Utarini disebutkan  teknologi nyamuk ber-Wolbachia telah terbukti menurunkan insiden infeksi demam berdarah dengue 77,1 persen dan angka rawat inap 82,6 persen.

Baca juga: Revolusi dan rahasia Wolbachia yang mengubah dunia

Imran menjelaskan penerapan metode Wolbachia di Indonesia juga berbeda dengan Singapura yang lebih dulu melakukannya. "Bedanya dengan Singapura, mereka melakukan sterilisasi, jadi semua nyamuknya laki-laki. Yang dilakukan di Indonesia, sama-sama nyamuk, hanya saja metode kita berbeda, jadi kita tidak mensterilkan (nyamuk). Mereka tetap beranak pinak dan anaknya bisa mengandung Wolbachia," ujar dia. Namun, ia memastikan bahwa pemerintah akan menjaga agar nyamuk ber-Wolbachia tidak beradaptasi. "Mereka (nyamuk ber-Wolbachia) kan selalu punya mekanisme untuk bertahan, jadi kalau dilihat secara ilmu mungkin tiap lima tahun akan ada lagi nyamuk yang beradaptasi, kalau dia bermutasi, itu adalah mekanisme alami untuk mempertahankan diri, itu harus kita jaga dan lihat agar tidak terjadi," ucapnya. Menyinggung penolakan yang terjadi di beberapa daerah terkait nyamuk ber-Wolbachia ini, ia mengemukakan bahwa Kemenkes akan melakukan pendekatan-pendekatan kepada pemerintah daerah dan tokoh-tokoh yang bersangkutan.

Baca juga: Guru Besar UI paparkan bakteri Wolbachia tak menginfeksi manusia

Baca juga: Akademisi Udayana: Metode Wolbachia aman bagi manusia dan lingkungan "Kami prinsipnya, selama masyarakat masih ada yang belum setuju, kita pasti akan melakukan pendekatan dulu sampai kondisinya kondusif," tuturnya. Ia mengutarakan penyebaran nyamuk ber-Wolbachia ini berpotensi menihilkan kematian akibat demam berdarah dengue. "Kalau menihilkan kasus enggak ya, karena kan kita enggak bisa 100 persen nyamuk ada Wolbachia, tetapi kalau mencoba menihilkan kematian, mungkin iya. Jadi, beda ya, kasus sakit sama kasus kematian, karena semakin kita bisa menurunkan jumlah kasusnya, yang perlu perawatan kan lebih sedikit, artinya penanganannya bisa lebih baik," kata Imran Pambudi.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2023

Kekuatan istri

slot terbaik gampang menang

KPK tegaskan penetapan mantan Wamenkumham sudah sah menurut hukum******

Penetapan pemohon sebagai tersangka sah berdasarkan hukum dan serta mempunyai kekuatan mengikat

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penetapan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej sudah sah menurut hukum dan memiliki kekuatan mengikat.

"Kami memberikan jawaban atas permohonan yang disampaikan pihak Edward Omar Sharif Hiariej pada sidang lanjutan praperadilan Senin (18/12)," kata Anggota Biro Hukum KPK Togi Sirait di Jakarta, Selasa.

Togi menyatakan penyidikan yang dilakukan KPK kepada pemohon berdasarkan surat Perintah Penyidikan Sprin.Dik/147/DIK.00/01/11/2023, atas nama Edward Omar Sharif, selanjutnya Sprin.Dik/149/DIK.00/01/11/2023, atas nama Yogie Arie Rukmana dan Sprin.Dik/148/DIK.00/01/11/2023, atas nama Yosi Andika Mulyadi pada 24 November 2023 adalah sah.

"Penetapan pemohon sebagai tersangka sah berdasarkan hukum dan serta mempunyai kekuatan mengikat," ucapnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan tindakan KPK dalam melakukan pemblokiran rekening, penggeledahan, penyitaan, dan larangan bepergian ke luar negeri terhadap pemohon juga sah.

"Seluruh tindakan KPK dalam penyelidikan dan penyidikan perkara a quo berdasarkan hukum sah serta mempunyai kekuatan mengikat," katanya.

Togi menjelaskan Penetapan tersangka oleh KPK yang dianggap pemohon tidak sah karena tidak didahului proses pemanggilan serta permintaan keterangan kepada ketiga klien mereka itu tidak benar dan keliru.

"Kami memohon kepada hakim praperadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara praperadilan ini dengan seadil-adilnya," tutur Togi.

Sebelumnya, pihak kuasa hukum mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej, Muhammad Luthfie meminta hakim membatalkan penetapan tersangka klien mereka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (18/12).​​​​​​​

Luthfie mengatakan alasan pengajuan permohonan pemeriksaan praperadilan tersebut berkaitan dengan pelanggaran terhadap penetapan status sebagai tersangka yang tidak sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Penetapan tersangka oleh KPK tidak sah karena tidak didahului proses pemanggilan serta permintaan keterangan kepada ketiga kliennya," katanya.Baca juga: KPK panggil Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo Rahardian
Baca juga: Kuasa hukum minta hakim batalkan penetapan tersangka eks Wamenkumham
Baca juga: Jokowi belum putuskan wamenkumham baru pengganti Eddy Hiariej
 

Pewarta: Bayu Pratama Syahputra
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2023

Karier

kingdomto

Liga 2 2023/2024 akan kembali bergulir pada 6 Januari 2024******

Jakarta (ANTARA) - PT LIB menyatakan bahwa Liga 2 2023/2024 akan kembali bergulir pada 6 Januari 2024, dengan memasuki putaran 12 besar yang dibarengi dengan pelaksanaan playoff degradasi.

Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus menggunakan istilah 12 besar dan 16 besar untuk menyebut dua fase lanjutan dari kompetisi Liga 2. Istilah 12 besar digunakan Ferry untuk menyebut persaingan memperebutkan tiket promosi ke Liga 1, sedangkan 16 besar dipakai untuk menyebut lanjutan kompetisi yang bertujuan mencari tim-tim yang terdegradasi ke Liga 3.

“16 besar itu dimulai bersamaan dengan 12 besar. Itu mulai 6 Januari, kemudian berakhir sampai dengan 3 Februari. Itu yang untuk 12 besar. Kemudian lanjut setelah Pemilu (Pemilihan Umum) itu lanjut ke empat terbaik, jadi juara yang 12 besar itu, juara dari tiga grup ditambah satu runner upterbaik untuk memperebutkan tiga tim ya itu sistemnya round robin, kemudian home and away,” kata Ferry pada konferensi pers setelah pertemuan para pemilik klub Liga 2 di Hotel Century Park, Jakarta, Selasa.

“Kalau yang 16 besar, itu mulai dari tanggal 6 sampai dengan 3 Februari. Kemudian dua tim terbawah dari masing-masing grup akan terdegradasi dan rangking 1 dan 2 dari masing-masing grup itu yang bertahan di Liga 2,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Ferry juga menyampaikan bahwa terdapat tiga klub Liga 2 yang masih belum memiliki stadion untuk memainkan pertandingan-pertandingan fase lanjutan. Ketiga klub tersebut adalah Deltras Sidoarjo, Malut United, dan Persiraja Banda Aceh.

Untuk itu, Ferry memberikan tenggat waktu selama maksimal lima hari ke depan, agar ketiga klub tersebut bisa mendapatkan stadion untuk dijadikan sebagai kandang klub dalam menjalani fase 12 besar.

Ia pun menegaskan bahwa Liga 2 2023/2024 sama sekali tidak mengalami masalah hambatan perizinan dari kepolisian, dan PT LIB pada Selasa (20/12) akan mengunjungi Mabes Polri untuk memberikan jadwal, calon lokasi pertandingan, serta nama-nama klub peserta fase lanjutan.

“Secara prinsip itu tidak ada perubahan. Kalau selama ini barangkali ada beberapa gonjang-ganjing, dilarang atau tidak bisa, tapi tadi kami sudah konfirmasi, tidak ada perubahan dan jalan seperti jadwal yang sudah kita tetapkan,” tegas mantan Direktur Olahraga Persija Jakarta itu.

Baca juga: PSSI: Sumber daya wasit Indonesia belum siap untuk VAR

Perihal peluang penggunaan wasit asing di Liga 2, Ferry mengatakan pihaknya sebagai operator liga tidak memiliki wewenang apapun terkait wasit, selain hanya mengurusi masalah-masalah teknis seperti transportasi, akomodasi, dan honor saja. Ia menegaskan wewenang seputar wasit merupakan ranah PSSI.

“Saya masih belum yakin apakah Liga 2 ada peluang untuk pakai wasit asing atau tidak, karena memang konsumsi atau kebutuhan wasit itu datangnya bukan dari liga tapi dari PSSI. Jadi kita tunggu saja, Kalau dirasa perlu mungkin PSSI akan melakukan itu semua,” ucap Ferry.

Berikut adalah nama-nama klub peserta putaran 12 besar:

Grup X

Semen Padang

Persiraja Banda Aceh

PSMS Medan

PSIM Yogyakarta

Grup Y

Bekasi City

Persela Lamongan

Malut United

Deltras Sidoarjo

Grup Z

PSBS Biak

Persewar Waropen

Persipal Babel United

Gresik United

Nama-nama klub peserta 16 besar (playoff degradasi)

Grup A

Sriwijaya FC

Perserang Serang

Sada Sumut

PSKC Cimahi

Grup B

Nusantara United

PSPS Riau

Persikab Kabupaten Bandung

PSDS Deli Serdang

Grup C

Persijap Jepara

Sulut United

Persipa Pati

Persiba Balikpapan

Grup D

Persipura Jayapura

PSCS Cilacap

Kalteng Putra

Persekat Tegal

Baca juga: PT LIB luncurkan aplikasi Fan ID untuk permudah aktivitas suporter

Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2023

Masuk ke filmnya

mild88

OJK Resmi Cabut Sanksi Pembatasan Paylater Akulaku******

Jakarta, CNN Indonesia--

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut sanksi pembatasan penyaluran pinjaman dari PTAkulaku Finance Indonesia dengan skema buy now pay later (BNPL).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Lainnya (PMVL) OJK Agusman mengatakan Akulaku sudah memenuhi tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan OJK beberapa waktu lalu.

"Oleh karena itu, OJK telah mencabut sanksi terkait pembatasan pembiayaan kegiatan usaha dari BNPL Akulaku pada 29 Februari (2024) kemarin," ucap Agusman dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Februari 2024 secara virtual, Senin (4/3).

Agusman lantas mewanti-wanti Akulaku agar lebih meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik di masa depan. Selain itu, OJK berharap perusahaan bisa melaksanakan manajemen risiko dalam menjalankan kegiatan usaha BNPL sesuai peraturan berlaku.

Sebelumnya, OJK membatasi penyaluran pembiayaan Akulaku yang tertuang dalam SR-1/PL.1/2023 tanggal 05 Oktober 2023. Akulaku dianggap lalai karena tidak melaksanakan tindakan pengawasan yang diminta oleh wasit industri jasa keuangan tersebut.

OJK awasi ketat Investree

Agusman juga memberikan perkembangan teranyar soal pengawasan terhadap kasus kredit macet dan sengkarut masalah PT Investree Radhika Jaya (Investree).

Ia mengatakan OJK memeriksa dan memonitor perkembangan serta langkah-langkah penyelesaian yang diambil Investree, mulai dari penanganan kredit macet maupun dugaan fraud. Agusman menegaskan pihaknya terus memantau perkembangan progres pemenuhan ekuitas Investree, termasuk melalui pertemuan yang dilakukan dengan perwakilan pemegang saham.

"Dapat kami informasikan, dari hasil pertemuan dengan pihak Investree, diketahui pemegang saham sejauh ini masih berkomitmen menjaga going concern perusahaan, di antaranya dengan mencari tambahan modal, meningkatkan efisiensi bisnis, dan membantu penyelesaian kredit macet melalui upaya penagihan," jelas Agusman.

"OJK akan terus melakukan tindakan pengawasan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang ada dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum sekirannya di kemudian hari ditemukan indikasi pelanggaran pidana," tutupnya.

Investree tersandung kasus tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) yang mencapai 16,44 persen. Pada 13 Januari 2024 lalu, OJK juga sudah menjatuhkan sanksi administratif kepada Investree yang melanggar ketentuan berlaku.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

Xianchi

situs terpercaya 2023

Kemendagri Sindir Kerja Pemimpin Baby Boomer: Kapan Perubahannya?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro menyindir cara kerja pemimpin dari generasi baby boomer yang lahir pada era 1946-1964

Ia mengatakan saat ini banyak aparatur sipil negara (ASN) muda. Abdi negara muda itu juga sudah banyak yang mewakili pemilih di pemilihan umum (pemilu) 2024.

Akan tetapi, Suhajar menyebut para pemimpin yang akan berkuasa masih sebagian besar masih berasal dari generasi X. Bahkan, banyak pimpinan puncak kementerian/lembaga (K/L) yang berasal dari generasi baby boomer.

"Karena itu saya selalu berpesan kepada generasi saya baby boomerdan X agar memberi ruang yang luas kepada generasi milenial dan Z untuk memainkan peran dalam menciptakan upaya-upaya inovasi pelayanan dan sebagainya dalam pemerintahan. Jangan sampai terjebak generasi baby boomerdan X nyaman dengan cara dia memimpin, tak ada perubahan," tambahnya.

Tak hanya mewanti-wanti pemimpin yang punya pemikiran kolot, Suhajar memperingatkan para pegawai negeri sipil (PNS) muda agar tak terjebak. Menurutnya, akan lebih parah jika generasi milenial dan Z terjebak dalam cara kepemimpinan generasi baby boomerdan X.

"Lalu, kapan perubahannya? Gak ada. Di situlah nanti kita akan terperangkap, generasi milenial dan Z kalau tidak hati-hati akan terperangkap dengan cara-cara generasi di atasmu sehingga perubahan nanti akan terlambat," tegasnya.

Ia kemudian mencontohkan 'virus' dari generasi baby boomer yang tertular ke PNS muda, yakni nego jabatan. Padahal, sekarang sudah ada reformasi birokrasi yang lebih mengutamakan keahlian.

Selain itu, 'virus' tersebut juga imbas masih melekatnya paham birokrasi ala Max Weber yang terkenal dengan sistem hierarki vertikal.

"Saya menyadari adik-adik yang sekarang sudah pindah ke fungsional, itu di dalam hatinya masih ada sedikit rasa gundah, 'Kok aku tak jadi kabag (kepala bagian) ya, tak jadi kepala biro, aku kan ingin jabatan struktural'," tutur Suhajar.

"Tapi sebagian adik-adik (PNS muda) ada yang terjebak, 'Pak saya jadikanlah kabag, kurang keren di fungsional'," tandasnya.

Belakangan, lini masa X menyoroti kelakuan pemimpin boomer. Tampak suatu seremoni suatu sistem yang dilakukan oleh pejabat daerah tertentu dengan menempelkan jari tangan ke layar.

Sayang, operator yang menampilkan tersebut terlihat tak profesional. Alih-alih tampak kekinian dan canggih dengan peresmian secara touch screen, yang terjadi malah cuma sekadar menekan layar televisi yang menampilkan video.

Meski begitu, aksi tersebut tetap saja mendapat tepuk tangan dari para peserta yang hadir. Di situlah lini masa membanjiri kritikan dengan julukan 'aksi boomer'.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

Bertarung di langit

saldo awal kredivo

KPK panggil Sekretaris Utama Basarnas Max Ruland Boseke******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Max Ruland Boseke sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan truk angkut personel dan rescue carrier vehicletahun 2014.

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Sekretaris Utama Basarnas Max Ruland Boseke," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Selain itu, penyidik lembaga antirasuah hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap beberapa saksi lainnya, yakni Kabag Perlengkapan dan Rumah Tangga Biro Umum Basarnas 2014 Kamil dan Direktur Sarpras Basarnas 2014 Rudy Hendro Satmoko.

Kemudian, Karo Perencanaan Basarnas 2014 Dadang Arkuni, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1 Basarnas Anjar Sulistiyono, serta dua pihak swasta Tedy Karuci dan William Widarta.

Baca juga: Penyuap mantan Kabasarnas minta dibebaskan dari dakwaan

Meski demikian, Ali belum mengungkapkan keterangan apa saja yang akan didalami tim penyidik dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Pada Kamis, 10 Agustus 2023, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan baru terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Basarnas tahun 2014.

"Betul, saat ini KPK telah membuka penyidikan baru adanya dugaan korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara di lingkungan Basarnas RI tahun 2012 hingga 2018 berupa pengadaan truk angkut personel dan rescue carrier vehicletahun 2014," kata Ali Fikri.

Baca juga: Marilya, penyuap mantan Kabasarnas minta diadili seringan-ringannya

Ali juga menambahkan bahwa kasus ini adalah kasus yang berbeda dengan perkara dugaan korupsi yang melibatkan mantan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi.

Penyidik lembaga antirasuah telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tersebut.

"Kami sudah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka di Basarnas yang merupakan institusi sipil dan saat ini pengumpulan alat bukti masih kami lakukan dengan pemeriksaan saksi-saksi," ujarnya.

Baca juga: Penyuap eks Kabasarnas Roni Aidil minta dihukum seringan-ringannya

Meski demikian, Ali Fikri belum bisa memberikan keterangan lebih jauh mengenai profil lengkap para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Dia mengatakan profil tersangka, uraian perkara, perbuatan hukum, dan pasal yang disangkakan akan disampaikan setelah proses penyidikan rampung.

Mengenai penyidikan tersebut, lembaga antirasuah ini telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan cegah ke luar negeri terhadap tiga orang terkait penyidikan dugaan korupsi tersebut.

Pemberlakuan cegah terhadap tiga orang tersebut berlaku hingga Desember 2023 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan.

Baca juga: KPK periksa Koordinator Teller Bank Mandiri saksi korupsi di Basarnas
Baca juga: KPK dalami dugaan perintah pejabat Basarnas untuk rekayasa lelang

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2023