situs slot 77

Fantasi: Ternyata saya adalah dewa bela diri yang tiada tara

Harno dan Cerita Perantau Tak Mau Mudik Karena Mau Mengejar Cuan******

Momen mudikselalu dirindukan oleh para perantaudi ibu kota.

Pada momen ini, mereka berbondong-bondong pulang kampung demi merayakan Lebaran dan melepas rindu bersama dengan para sanak saudara.

Macet dan harga tiket mahal, sering tidak menjadi halangan bagi mereka untuk mudik ke kampung halaman. Meski demikian, ada juga yang masih senang bertahan di Jakarta di tengah hiruk pikuk mudik itu.

Langkah itu dilakukan pria berusia 57 tahun yang menjual beragam keperluan sehari-hari seperti beras, roti, aneka minuman, sabun mandi, pewangi pakaian sejak 10 tahun lalu itu dengan satu tujuan; menambah aliran cuan ke kantongnya.

Lelaki yang membuka gerainya di Kampung Melayu sejak 2010 itu berterus terang tak memiliki niatan mudik pada Lebaran ini karena ingin tetap jualan. 

"Sekarang nggak pulang (mudik). Masih ingin jualan di sini (Jakarta) dulu aja," bincang Suharno kepada CNNIndonesia.com tengah hari.

Keputusan ini kata Harno bukan tanpa alasan. Selama Ramadan ia mengaku dagangannya laris. Jumlah omzet yang diterimanya naik dan sudah menyentuh Rp50 juta.

"Kalau itu (omzet) ya Alhamdulillahbisa dapat Rp40 juta-Rp50 juta lah," tuturnya sambil senyum tertawa.

Omzet itu katanya masih bisa melesat saat Lebaran.

"Itu membuat semangat," katanya.

Selain masalah omzet, ia juga memilih tak mudik karena memang keluarganya banyak yang tinggal di Jakarta.

"Saya tidak mudik mas, sebagian keluarga juga di sini," katanya.

Senada dengan Harno, pedagang minuman keliling bernama Iwan (29) yang berasal dari Garut memilih tak mudik dan memanfaatkan hiruk pikuk ramai mudik untuk mendulang rezeki.

Rindu kampung halaman dan handai taulan sudah pasti. Tapi itu semua, ia kesampingkan.

Ia memilih mengundur masa pulang kampungnya dan mencari cuan lebih dulu kala lebaran. Apalagi katanya, sebagian besar keluarga juga berada di Jakarta.

"Karena jualannya lumayan naik ya mas, bisa Rp1 juta (per hari) lebih kalau mangkalnya di dekat stasiun gitu," ujar Iwan.

[Gambas:Video CNN]

Bermain game online di dunia lain

Gugatan Ditolak MK, PT GKP Nilai Tambang di Pulau Kecil Diperbolehkan******

Perusahaan tambang nikel di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, PT Gema Kreasi Perdana (GKP) menilai tambangdi pulau-pulau kecil masih diperbolehkan selama memenuhi persyaratan.

Hal ini merespons gugatan mereka yang ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (21/3) lalu.

Manager Strategic Communication PT GKP Alexander Lieman mengatakan gugatan uji materi perusahaan terkait Undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K) memang ditolak.

PT GKP menurutnya terus berkomitmen mematuhi aturan dan bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Lihat Juga : MK Tolak Gugatan yang Minta Pesisir & Pulau Kecil Jadi Wilayah Tambang

"Kami untuk terus berkomitmen menjunjung tinggi syarat-syarat ini, agar pembangunan berkelanjutan di Pulau Wawonii bisa kita jalankan bersama-sama," kata Alex.

Dalam pertimbangannya di putusan tersebut, MK menurut Alex menyatakan bahwa aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia sesungguhnya diperbolehkan sepanjang tidak melanggar rambu-rambu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K).

Alex mengatakan PT GKP mengajukan permohonan Uji Materiil (judicial review) ke MK sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) pada Bulan Desember 2022 lalu yang dinilainya menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

MA saat itu menilai larangan aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bersifat absolut.

Kondisi ini mendasari permohonan Uji Materiil PT GKP ke MK yang menuntut kepastian hukum terkait pemaknaan UU PWP3K, karena hasil putusan MA lalu dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 dan 28I ayat 2 UUD Tahun 1945.

Lihat Juga : Pabrik Baterai Siap Ngegas, Hyundai Tambah Produksi Mobil Listrik

Putusan MK Bisa untuk Setop Tambang

Sementara itu Tim Advokasi Penyelamatan Pulau-pulau Kecil (TAPaK) menilai putusan Mahkamah Konstitusi justru harus dijadikan dasar pemerintah untuk menghentikan pertambangan di seluruh pulau-pulau kecil di Indonesia.

Tim advokasi terdiri dari lima lembaga swadaya masyarakat yakni Jatam, Kiara, Walhi, Trend Asia, dan YLBHI, termasuk perwakilan warga Pulau Wawonii.

Tim mencatat saat ini ada 218 izin usaha pertambangan dengan luas konsesi lebih dari 274.00 hektare di 34 pulau-pulau kecil di Indonesia. Salah satu pulau kecil yang diancam oleh aktivitas pertambangan ialah Pulau Wawonii di Sulawesi Tenggara yang menjadi tempat perusahaan tambang nikel PT GKP beroperasi.

"Putusan MK hari ini menunjukkan semangat perjuangan lingkungan khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar kelestarian ekologisnya tetap terjaga," kata kuasa hukum dari TAPaK, Fikerman Saragih dalam keterangan tertulis, Kamis (21/3).

Menurutnya putusan ini sejalan dengan semangat MK yang tercatat dalam Putusan MK Nomor 3 Tahun 2010 yang memberikan 4 hak konstitusional kepada masyarakat pesisir dan pulau kecil.

Lihat Juga : Menjaga Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dari Gerus Tambang

Beberapa di antaranya ialah hak mendapatkan perairan bersih dan sehat, hak untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan hak untuk mendapatkan manfaat dari pengelolaan tersebut.

"Kita harus tetap mengawal implementasi dari keputusan MK hari ini, sehingga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bisa bebas dari tambang mineral yang ada di Indonesia," katanya.

Tim advokasi juga menilai PT GKP tak lagi punya legitimasi aktivitas pertambangan di Wawonii yang punya luas 715 km persegi atau masuk pulau kecil seperti diatur dalam UU PWP3K.

Lihat Juga : Warga Wawonii Ngaku Lahan Diserobot Perusahaan Nikel, 40 Pohon Tumbang

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta membatalkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) milik PT GKP pada September 2023. Putusan ini menghentikan kegiatan pertambangan PT GKP di Pulau Wawonii.

Akan tetapi PT GKP mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta dan menang sehingga aktivitas pertambangan kembali dilakukan.

Aktivitas pertambangan disebut kembali mencemari sumber air yang digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sumber air yang perlahan-lahan mulai jernih setelah PT GKP berhenti beroperasi, kini kembali berwarna coklat bercampur dengan lumpur akibat limbah pertambangan nikel.

Penyihir terhebat di dunia sihir

Bandara Minangkabau Ditutup Sementara Akibat Erupsi Marapi******

Kantor Otoritas Bandara Wilayah VI menutup sementara operasional Bandara Minangkabau(BIM) akibat terdampak sebaran abu vulkanik dari erupsiGunung Marapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat.

"Ya betul. Otoritas bandara menutup operasional BIM terhitung pukul 10.30 WIB hingga 14.00 WIB," kata Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah VI Megi H. Helmiadi di Padang, Kamis (28/3) seperti dikutip dari Antara.

Megi mengatakan penutupan sementara tersebut untuk mengantisipasi berbagai hal terutama yang menyangkut aspek keselamatan penerbangan dari dan ke bandara itu.

Langkah penutupan BIM tersebut dilakukan dengan pertimbangan aspek keselamatan para penumpang pesawat terbang. Sebab, jika penerbangan tetap dilakukan maka abu vulkanik berpotensi masuk ke dalam kabin pesawat.

Kemudian dampak buruk lainnya yaitu abu vulkanik dapat menyumbat sistem pemantau kecepatan udara yang merupakan bagian penting ketika terbang dan mendarat. Selanjutnya, dapat mengganggu navigasi dan sistem elektronik lainnya.

Tidak hanya itu, sebaran abu vulkanik juga menyebabkan landasan menjadi licin sehingga membahayakan aktivitas lepas landas maupun saat pesawat akan mendarat. Terakhir, abu vulkanik bisa merusak fungsi mesin (turbine compressor) pada pesawat sehingga mengurangi efisiensi.

Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyampaikan aktivitas Marapi dari pukul 00.00 WIB hingga 06.00 WIB teramati asap kawah bertekanan sedang hingga kuat berwarna putih dan kelabu, dengan intensitas sedang hingga tebal serta tinggi 400-1000 meter di atas puncak kawah. Selain itu PVMBG juga mencatat letusan dengan tinggi 1000 meter dengan warna asap kelabu.

[Gambas:Video CNN]

Monyet kera memainkan Perjalanan ke Barat

Diskon Baju Koko di Transmart Full Day Sale, Harga Mulai Rp120 Ribu******

Bajumuslim pria atau koko banjir diskon di Transmart Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat di momen Full Day Sale, Minggu (24/3). Anda bisa mendapatkan sepotong baju koko dari harga mulai Rp120 ribu-an setelah dipotong diskon.

Transmart Full Day Sale menawarkan diskon dan harga spesial untuk baju koko dan berbagai busana muslim pria dari merek ternama.

Lihat Juga : Kasur Matras Mulai Rp200 Ribuan di Transmart, Buruan Borong

Tak cuma Emba Classic. Anda juga bisa mendapatkan baju koko dari S135 dengan promo beli 1 untuk 3, plus tambahan diskon 20 persen.

Lihat Juga : Auto Cuan Beli Kulkas SBS di Transmart Full Day Sale, Diskonnya Jutaan

Sementara baju koko dari Alisan bisa didapatkan dengan diskon 35 persen. Bisa ditambah lagi dengan diskon 20 persen jika menggunakan Allo Prime, kartu kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah.

Selain itu, ada juga baju koko dari Manzone yang hadir dengan promo beli 1 untuk 2 dengan tambahan diskon 20 persen.

Penawaran dengan harga spesial ini bisa didapatkan dengan syarat pembayaran menggunakan Allo Prime dari Allo Bank atau kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah.

api bintang

Driver Kritik Menaker Baru Mau Atur THR Ojol: Ke Mana Saja Selama Ini?******

Driver ojek online mengkritik Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang baru mau mengatur tunjangan hari raya (THR) ojol. Pasalnya, layanan ride hailingsudah eksis di Indonesia sejak 2015.

Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafariel mengatakan rentang waktu dari kemunculan transportasi online dengan pembahasan THR bagi pengemudi sangatlah lama. Ia menyindir pemerintah membiarkan eksploitasi yang berkepanjangan menimpa para mitra.

"Ke mana saja (pemerintah) selama ini? Padahal, kami yakin sanak keluarga para petinggi negara ini sudah sangat terbiasa menggunakan jasa layanan ojol dan taksi online," ucap pria yang akrab disapa Ariel itu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/3).

Ariel menegaskan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah terbukti tidak tanggap terhadap hubungan kerja ojol dengan perusahaan aplikasi, seperti Grab hingga Gojek. Teranyar, ia menyindir soal blunder Kemnaker soal THR ojol yang membuat gonjang-ganjing.

Menurutnya, Kemnaker seharusnya bisa bertanya atau berkonsultasi terhadap para pakar terkait nasib para pengemudi ojol ini. Ariel menuding kementerian pimpinan Ida Fauziyah itu malas untuk meminta pendapat ahli.

"Pada prinsipnya aturan main yang tepat antara penyelenggara teknologi, yaitu perusahaan aplikasi, dengan penyelenggara transportasi atau kurir harus di level kebijakan pemerintah. Nyatanya, pemerintah Indonesia 'enggan' mengurusi persoalan ini," kritik Ariel.

"Kalau pengusaha atau perusahaan aplikasi gak bisa memberikan THR kepada mitranya yang selama ini memberikan penghasilan besar kepada perusahaan aplikasi karena alasan kemitraan, ini kan gila namanya? Buat apa jadi pengusaha? Walaupun pola kemitraan kan perusahaan aplikasi mendapatkan hasil dari layanan yang kami lakukan," tegasnya.

Ia mengusulkan THR untuk para pengemudi transportasi online ini bisa dengan pembebasan potongan pada H-7 lebaran. Ariel mengatakan beban potongan dari aplikator selama ini sangat besar, yakni hampir 30 persen.

Akan tetapi, Ariel melihat pemerintah tampak 'abai'. Padahal, ia menyebut negara bisa dengan tegas menindak para pengusaha yang tidak memberikan hak THR untuk para mitranya tersebut.

"Melihat bahwa keberadaan perusahaan aplikasi ini sudah hampir 10 tahun lamanya dan gak sepeserpun pernah memberikan THR, seharusnya pemerintah menegur keras, diberikan sanksi, tutup sekalian kalau perlu," tandasnya.

Senada, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengkritik keras sikap Kemnaker. Ia menegaskan THR sangat penting menjelang lebaran karena dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan driver, termasuk mudik.

Lily menyoroti dalih aplikator yang mengganti THR dengan insentif. Menurutnya, bukannya menyejahterakan driver, pengusaha malah semakin memeras keringat mitranya.

"Alih-alih membayarkan THR dan memberikan hak libur, para aplikator justru berlomba agar pengemudi ojol dan kurir untuk terus bekerja saat lebaran dengan program insentif kenaikan tarif dan bekerja (on bid) di saat mudik di kampung halaman," tuturnya.

Ia mengatakan pembahasan soal pekerja transportasi online di Kemnaker tak kunjung rampung sejak tahun lalu. Imbasnya, nasib ojol dan kurir paket jadi tak menentu jika berlandaskan hubungan kemitraan, bahkan merugikan.

Lily menilai pernyataan Kemnaker selalu berubah dan terkesan hanya membela kepentingan aplikator selaku pemilik modal. Padahal, SPAI menilai kepentingan rakyat banyak yang harus didahulukan.

"Maka aturan tersebut harus melindungi dengan menetapkan hubungan aplikator dan pengemudi ojol dan kurir sebagai hubungan kerja mengacu pada UU Ketenagakerjaan. Untuk itu, DPR juga harus mengawasi proses pembuatan regulasi tersebut dengan melibatkan serikat pekerja dan komunitas pekerja ojol serta kurir," pinta Lily.

"Supaya ada kepastian soal THR ini, kami mendesak Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan aplikator untuk membayarkan THR minimal sebesar upah minimum provinsi (UMP) dalam bentuk uang dengan cara dibayarkan penuh tanpa dicicil selambatnya H-7 lebaran," desaknya.

Ketua SPAI itu bersikukuh THR harus diberikan pengusaha kepada driver ojol. Jika aplikator mangkir atau terlambat, Kemnaker diminta tegas menjatuhkan sanksi dan denda.

Sebelumnya, Menaker Ida mendapatkan masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Edy mendorong Kemnaker merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dengan memasukkan pekerja kemitraan sebagai penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi, yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," jelas Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (26/3).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai masukan untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 kurang tepat. Menurutnya, beleid itu mengatur tentang THR keagamaan secara khusus.

Akan tetapi, Putri mengklaim pihaknya sudah punya draf rancangan permenaker mengenai perlindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu (pertama) mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR, dan yang kedua adalah perlindungan Jamsosteknya," ucap Putri.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers. Ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem monster kekerasan paling kuat

Harga Gabah yang Diserap Bulog Naik, Berlaku hingga 30 Juni******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabahkering panen (GKP) dari Rp5.000 menjadi Rp6.000 per kg. Kenaikan berlaku mulai 3 April hingga 30 Juni 2024.

Hal ini tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 2024 tentang Fleksibilitas Harga Pembelian Gabah dan Beras Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah,

"Mulai hari ini Rabu (3/4/2024) sampai 30 Juni 2024, kita putuskan adanya fleksibilitas HPP bagi Bulog. Ini agar Bulog dapat meningkatkan stok CBP (cadangan beras pemerintah) yang berasal dari produksi dalam negeri, jadi tidak hanya bersumber dari importasi saja," ujar Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangan di Jakarta, seperti dikutip Antara.

Selanjutnya, HPP beras di gudang Perum Bulog dengan derajat sosoh minimal 95 persen, kadar air 14 persen, butir patah maksimal 20 persen, dan butir menir maksimal 2 persen yang sebelumnya Rp9.950 per kg di-fleksibel-kan menjadi Rp11 ribu per kg.

Arief berharap, dengan perubahan batas fleksibilitas harga, Bulog bisa menjadi jaring pengaman bagi petani dan harga terjaga dengan baik.

"Tatkala produksi kian meningkat, tentu akan mempengaruhi harga," ucap Arief.

Kebijakan ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang mengingatkan saat panen raya padi, harga di tingkat petani tidak boleh jatuh terlalu dalam, sehingga pemerintah hadir memastikan bersama Perum Bulog yang telah tugaskan untuk menyerap produksi dalam negeri sebagai stok CBP.

Menurut Arief, feksibilitas perlu diterapkan agar dapat terus menjaga harga yang baik dan wajar di tingkat produsen serta menimbang rata-rata harga di pasar telah berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras sebagaimana Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

Sebagaimana kerangka sampel area (KSA) yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sambung Arief, potensi luas panen padi Maret dapat mencapai 1,247 juta hektar atau setara dengan beras sebanyak 3,83 juta ton.

Sementara, potensi luas panen padi di April 2024, estimasi maksimal mencapai 1,587 juta hektare atau setara beras 4,90 juta ton. Pada Mei 2024 potensi luas panen padi sebesar 1,172 juta ha atau setara beras 3,35 juta ton. Dengan demikian, total produksi beras dari Maret sampai Mei dapat mencapai 12,08 juta ton.

[Gambas:Video CNN]