venus4d

Loli lich-ku luar biasa

Buruh Kecam Heru Budi soal UMP DKI 2023 Naik 5,6 Persen******

Partai buruhbersama organisasi serikat buruh menolak upah minimumprovinsi (UMP) DKI Jakarta 2023 yang hanya naik 5,6 persen. Mereka mengecam Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono karena hanya menetapkan UMP tahun depan sebesar Rp4,9 juta.

"Tidak punya hati pada buruh. Tidak punya rasa empati pada buruh. Kami mengecam keras kebijakan Pj Gubernur DKI," ujar Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, dalam keterangan resmi, Rabu (30/11).

Dalam hal ini, Said menyebut ada beberapa alasan penolakan kenaikan UMP DKI.

Pertama, kenaikan 5,6 persen atau Rp259.944 akan membuat buruh semakin miskin. Apalagi tidak ada kenaikan upah di masa pandemi covid-19, padahal harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) naik. Kondisi itu disebut membuat daya beli buruh turun 30 persen.

Ia menyebut kenaikan UMP 2023 DKI sebesar 5,6 persen berada di bawah tingkat inflasi 2022.

"Kenaikan UMP tersebut menggunakan inflasi year to year, September 2021 - September 2022. Sehingga hal itu tidak bisa mendeteksi kenaikan harga BBM yang yang diputuskan Oktober (2022)," ujarnya.

Kedua, kenaikan UMP DKI lebih kecil dibandingkan dengan daerah sekitar. Misalnya Bogor di mana bupati wilayah tersebut merekomendasikan kenaikan upah sebesar 10 persen, serta daerah lainnya termasuk Subang, Majalengka, dan Cirebon.

Said menilai Heru Budi tidak berhasil meningkatkan daya beli kaum buruh dan masyarakat kecil. Namun justru berpihak pada kelas menengah atas dan pengusaha.

Menurutnya, kebijakan Heru Budi jauh lebih buruk dibandingkan dengan Gubernur DKI sebelumnya, Anies Baswedan terutama terkait upah minimum dan beberapa kebijakan bagi masyarakat kelas bawah.

Atas dasar itu, buruh akan melakukan aksi besar-besaran di berbagai daerah mulai 1-7 Desember 2022 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Setan cinta tidak terkalahkan

Susi Singgung Program Bagi******

Mantan Menteri Kelalutan dan Perikanan Kabinet Kerja 2014-2019 Susi Pudjiastuti menyinggung soal rencana Kementerian ESDM dalam program bagi-bagi rice cookergratis untuk masyarakat yang membutuhkan anggaran dana Rp300 miliar.

Dalam akun Twitternya, Susi menilai alih-alih digunakan untuk bagi-bagi rice cooker, sebaiknya alokasi anggaran tersebut bisa digunakan untuk membangun 30 gedung sekolah dengan 6 ruang kelas baru, atau menggratiskan tagihan listrik masyarakat kurang mampu selama satu tahun.

"Dearest Ibu, Please ask them to change it into building 30 school with 6 new classroom. There are many school building in very bad condition. Or free thousand from one year electricity bill. So they can use their money for something else," tulis Susi dalam akun Twitter resminya @susipudjiastuti, Rabu (30/11).

[Gambas:Twitter]

Sebelumnya, Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan anggaran program bagi-bagi rice cooker senilai Rp300 miliar masih belum disetujui oleh Kementerian Keuangan.

Dadan mengatakan hal itu menjadi salah satu kendala dalam rencana program bagi-bagi penanak nasi listrik (PNL) atau rice cooker.

"Rp300 miliar pengadaannya, tapi sampai sekarang belum ada itu anggarannya masih usulan dibahas di Komisi VII DPR RI," kata Dadan kepada wartawan di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat, dikutip dari detikfinance, Selasa (29/11).

Wacana bagi-bagi rice cooker pertama kali terungkap dalam Forum Diskusi Publik yang digelar Jumat (25/11) lalu. Ternyata kebijakan ini masih sebatas pembahasan di Komisi VII DPR RI dan belum disetujui anggarannya.

[Gambas:Video CNN]

kejahatan

Sandiaga Ungkap Strategi Pemulihan Pariwisata Indonesia di WTTC******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memaparkan sejumlah strategi memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pasca pandemi di World Travel & Tourism Council (WTTC), Rabu (30/11). Pada kegiatan yang digelar di Riyadh, Arab Saudi itu, Sandiaga menjadi pembicara kunci.

Sandiaga mengatakan, pariwisata berkelanjutan menjadi salah satu kunci pemulihan.

"Pertama, kami harus mengubah pola pikir, Bali khususnya, harus menjadi pariwisata yang berkelanjutan. Jadi kami harus mengubah pola pikir untuk menjadikan pariwisata yang ramah dan berkelanjutan," katanya.

Tak hanya meningkatkan pendapatan, strategi tersebut juga mampu menciptakan peluang usaha dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Menurut Sandiaga, peluang usaha dan lapangan kerja itu berasal dari pergerakan 800 juta wisatawan lokal.

"Tahun ini, saat kita berbicara tentang pekerjaan, Indonesia sudah dalam jalur yang tepat untuk menciptakan 1,1 juta lapangan kerja dalam sektor pariwisata, dan kekuatannya berasal dari wisatawan lokal," ujar Sandiaga.

Diskusi bertajuk 'Travel for Better Future' tersebut dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kerajaan Arab Saudi Abdulla bin Touq Al Morri, Penasehat Khusus Kementerian Pariwisata Kerajaan Arab Saudi Gloria Guevara, Chairman and CEO Accor Hotel Sebastien Bazin, dan CEO The Hertsz Corporation Stephen Scherr.

Selain itu, sejumlah menteri pariwisata dari negara sahabat seperti Bahrain, Bahama, Barbados, Costa Rica, Yunani, Guatemala, Jamaika, Jordan, Seychelles, serta Spanyol juga turut hadir.

Tanda Naga di Langit Berbintang

Kadin Sebut UMP Berlebihan 'Ancam' Iklim Investasi dan Picu PHK******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebutkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan yang berlebihan bisa berdampak buruk bagi iklim investasi, serta memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih besar pada tahun depan.

Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang mengungkapkan kenaikan UMP 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tidak mencerminkan kondisi pelaku usaha yang akan menanggung beban atas kebijakan pemerintah.

"Kalau kita bicara UMP ya kan bicara antara pengusaha dan pekerja. Jangan sampai siapa yang menetapkan, siapa yang bayar. Yang netapin pemerintah, yang bayar siapa? Pemerintah? Tidak, kita yang bayar. Jadi yang mengetahui kemampuan pengusaha itu kan kita sendiri, makanya kita sangat sayangkan," terang Sarman dalam diskusi media di Menara Kadin, Selasa (29/11).

Sebab, pelaku usaha yang belum seutuhnya pulih dipaksa mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk membayar gaji, sehingga cashflow (arus kas) bisa kembali terganggu dan investasi yang direncanakan jadi batal.

Selain itu, gelombang PHK lebih besar bisa terjadi. Tidak menutup kemungkinan, bisa lebih besar dari tahun ini.

"Yang kita takutkan kalau UMP di luar kemampuan, maka pengusaha yang rencananya tahun depan mau merekrut karyawan baru itu bisa tertunda atau bisa dihilangkan. Bisa saja pengusaha melakukan rasionalisasi yaitu pengurangan karyawan atau bahkan PHK dalam hal ini," imbuhnya.

Tak hanya itu, kenaikan UMP yang terlalu tinggi bagi pelaku usaha juga bisa membuat relokasi pabrik ke upah lebih murah makin banyak.

Apalagi dalam satu provinsi, UMK bisa berbeda jauh. Misalnya, Tangerang, Bekasi, dan Garut serta Banten upahnya jauh berbeda padahal sama-sama di Jawa Barat.

"Jadi, kita sangat berharap supaya angka dari pada kenaikan UMP ini betul-betul memang sesuai dengan kemampuan dunia usaha," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan setelah kematian dimulai dari awal

PUPR Pastikan Infrastruktur Lintas Jawa Siap Dilalui saat Libur Nataru******

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PUPR memastikan kesiapan infrastruktur jalan dan jembatan nasional di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk menghadapi arus kendaraan pada libur Natal dan tahun baru (Nataru) 2023.

Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Akhmad Cahyadi mengatakan di Jawa ada tiga lintas utama, yaitu lintas pantai utara (Pantura) sepanjang 1.430 kilometer (km), lalu jalan Tol Trans Jawa sepanjang 1.403 km, dan lintas pantai selatan (Pansela) yang telah terbangun dari Banten-Jawa Barat-Jawa Tengah- DIY, dan Jawa Timur dengan panjang 1.167 km.

"Ketiga lintas itu kita siapkan sebaik mungkin untuk menghadapi arus mudik Natal dan tahun baru ini," ungkapnya melalui keterangan resmi, Kamis (1/12).

Seperti misalnya dari Pantura ke Selatan itu ada dari Pejagan, Prupuk, dan Purwokerto. Kemudian, yang di Timur ada dari Rembang, Blora, Cepu, dan Ngawi.

"Rata-rata kemantapan jalan nasional kita adalah 92 persen. Memang masih ada beberapa ruas yang belum mantap di lintas selatan seperti Jladri, kemudian di Purwokerto ada beberapa km yang masih perlu kita tingkatkan," ujar Cahyadi.

Lebih lanjut, ia mengatakan ada beberapa kegiatan yang masih berlangsung sampai Nataru nanti, salah satunya kegiatan penggantian jembatan Callender Hamilton (CH).

Cahyadi menyebut ada 38 unit jembatan di Jawa, yang sedang dalam proses pelaksanaan konstruksi.

"Memang ada beberapa yang mengganggu dan mengurangi kapasitas jalan kita sehingga menimbulkan antrian yang cukup panjang diantaranya di Jawa Tengah ini ada Jembatan CH Juana. Namun nanti pada saat arus Nataru akan kita siapkan jalur-jalur detour / Jalur pengganti nya," imbuhnya.

Pihaknya juga tengah menyiapkan penambahan kapasitas di bahu jalan, sehingga pembangunan Jembatan CH Juana ini tidak terlalu mengganggu arus Nataru.

Karena saat ini musim hujan, kata dia, beberapa tempat yang terjadi longsoran seperti arah ke Wonosari sedang ditangani. Sedangkan, longsor-longsor lain Cilacap, Purwokerto, dan perbatasan Jawa Barat sudah tertangani.

Ditjen Bina Marga juga akan menyiapkan alat berat (Disaster Relief Unit/DRU) untuk antisipasi jika terjadi bencana alam seperti longsor, gempa, dan lain sebagainya.

Menurut Cahyadi jalur Pansela bisa menjadi alternatif apabila jalur-jalur lainnya dalam kondisi yang cukup padat. Namun, ia menyarankan untuk melintas di waktu siang hari karena penerangannya cukup.

Sedangkan untuk malam hari, ia menyarankan pengendara tetap melintas melalui jalur Pantura maupun jalan tol.

[Gambas:Video CNN]

Raja Sembilan Matahari

Buruh di Jatim Pilih Kawal UMK Ketimbang Protes Hasil UMP 2023******

Buruh Jawa Timur (Jatim) memilih fokus mengawal kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) yang bakal ditetapkan 7 Desember 2022 ketimbang memprotes hasil kenaikan UMP2023.

"Kalau soal UMP kami tidak terlalu mempermasalahkan," kata Wakil Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim, Nuruddin Hidayat, Selasa (29/11).

Nuruddin mengatakan UMP tidak terlalu berpengaruh pada upah yang diperoleh buruh. Hal itu lantaran pemerintah bakal menggunakan UMK dalam kebijakan pengupahan.

Karena itu, buruh di Jatim akan mengawal penetapan UMK, pekan depan. Mereka khawatir UMK 2023 bakal jauh dibawah dari yang diinginkan para pekerja.

"Formulasinya yang kami kritisi, karena bisa jadi Gubernur (Khofifah Indar Parawansa), ketika menetapkan UMK menggunakan formulasi yang sama ketika menetapkan UMP," ucapnya.

Diketahui, dalam Pasal 6 Permenaker 18 Tahun 2022 dijelaskan rumus formula penghitungan Upah Minimum sebagai berikut: UM(t+1) = UM(t) + (Penyesuaian Nilai UM x UM(t)).

UM(t+1) sendiri adalah Upah Minimum yang akan ditetapkan, sedangkan UM (t) berati Upah Minimum Tahun Berjalan. Selain itu, Penyesuaian Nilai UM merupakan penjumlahan antara inflasi dengan perkalian pertumbuhan ekonomi dan α (alpha).

"Semisal UMP angka alpha yang digunakan adalah 0,2, Ini mungkin pada saat penetapan UMK, Gubernur menetapkan alpha 0,2 bukan 0,3," ujar dia.

Sebelumnya, Pemprov Jatim akhirnya menetapkan kenaikan UMP 2023. Dalam suratnya, Pemprov menyebut kenaikan UMP menjadi Rp2.040.244.

Penetapan tersebut terlampir dalam Keputusan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dengan nomor surat 188/860/KPTS 013/2022 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

"Upah Minimum Provinsi Tahun Tahun 2023 sebesar Rp2.040.244,30. Dalam hal Upah Minimum Kabupaten/Kota telah ditetapkan, yang berlaku adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota," tulis surat tersebut.

[Gambas:Video CNN]