koin303

shop gacor 365Jutaan kata 331306Orang-orang telah membaca serialisasi

《koin303》

BPS: Emas dan harga rumah penyumbang utama inflasi Januari 2024******

Komoditas yang dominan memberikan andil adalah emas perhiasan, biaya sewa rumah dan biaya kontrak rumah

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan emas perhiasan, biaya sewa rumah dan biaya kontrak rumah menjadi penyumbang utama inflasi Januari 2024 yang sebesar 0,04 persen (month-to-month/mtm).

“Inflasi pada Januari 2024 secara dominan didorong oleh inflasi komponen inti yang mengalami inflasi 0,20 persen dan andil 0,13 persen terhadap inflasi. Komoditas yang dominan memberikan andil adalah emas perhiasan, biaya sewa rumah dan biaya kontrak rumah,” kata Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Kamis.

Sementara itu, inflasi komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi 0,48 persen dengan andil deflasi 0,09 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi adalah tarif angkutan udara dan bensin.

Sedangkan inflasi komponen harga bergejolak mengalami inflasi 0,01 persen dengan andil yang sangat kecil. Komoditas yang berkontribusi adalah tomat, bawang merah dan beras.

Menurut Amalia, data historis menunjukkan selalu terjadi inflasi pada Januari selama lima tahun terakhir. Komoditas utama penyebab inflasi Januari cenderung didominasi oleh sejumlah komoditas pangan bergejolak.

Baca juga: BPS: Ekonomi RI alami inflasi 0,04 persen pada Januari 2024

Baca juga: BPS Jambi tambah Kerinci jadi daerah penghitungan inflasi

Namun, inflasi secara umum dapat diredam oleh beberapa komoditas yang mengalami deflasi cukup dalam, seperti cabai rawit, cabai merah, serta tarif angkutan udara.

Adapun bila ditinjau berdasarkan wilayah,sebanyak 25 provinsi mengalami inflasi dan 13 provinsi mencatatkan deflasi.

Provinsi dengan inflasi tertinggi adalah Papua Pegunungan dengan inflasi 1,01 persen. Provinsi lainnya yang juga mengalami inflasi tinggi adalah Nusa Tenggara Timur (0,97 persen), Jambi (0,83 persen), Kalimantan Selatan (0,55 persen), Sulawesi Selatan (0,36 persen), dan Jawa Barat (0,15 persen.

Sementara provinsi dengan deflasi terdalam adalah Gorontalo (0,91 persen), diikuti oleh Sumatera Barat (0,32 persen), DKI Jakarta (0,19 persen), Bali (0,09 persen), Kalimantan Utara (0,05 persen), dan Maluku Utara (0,02 persen).

Baca juga: BPS dan OJK lakukan SNLIK di Yogyakarta

Baca juga: BPS ungkap perubahan pola konsumsi masyarakat Sumbar saat COVID-19

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

KPK dalami dugaan aliran uang korupsi BPPD Sidoarjo ke Bupati******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pihaknya tengah mendalami dugaan aliran uang hasil korupsi Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) ke Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.

Hal tersebut didalami KPK dalam pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Ali menerangkan awalnya Ari diperiksa soal pemotongan insentif pegawai BPPD Sidoarjo oleh Siska Wati.

"Saksi Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono hadir dan dikonfirmasi antara lain kaitan dugaan ihwal dilakukannya pemotongan dana insentif di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta.

Ali kemudian mengungkapkan salah satu materi lainnya yang didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap Ari Suryono adalah soal dugaan penggunaan uang hasil korupsi tersebut untuk kebutuhan Bupati Sidoarjo.

"Pelibatan tersangka SW sebagai bendahara pengumpul dan penerima uang potongan dana insentif dari para ASN, termasuk didalami dugaan penyerahan potongan uang tersebut untuk kebutuhan Bupati Sidoarjo," ujar Ali.

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan tim penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan terhadap tersebut.

Baca juga: KPK panggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Baca juga: Bupati Sidoarjo kooperatif dengan petugas KPK

Untuk diketahui, Penyidik KPK pada Senin (29/1/2024) telah menetapkan tersangka dan menahan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menerangkan penetapan tersangka terhadap Siska Wati berawal dari laporan masyarakat soal dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Laporan tersebut kemudian dipelajari oleh tim KPK dan pada Kamis (25/1) diperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara tunai pada SW.

Atas dasar informasi tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Dalam OTT tersebut ini diamankan uang tunai ini sejumlah sekitar Rp69,9 juta dari dugaan pemotongan dan penerimaan uang sejumlah sekitar Rp2,7 miliar di tahun 2023.

Para pihak tersebut berikut barang buktinya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan hingga akhirnya dilakukan penetapan status tersangka terhadap Siska Wati.

Ghufron menjelaskan kasus tersebut berawal pada tahun 2023. Saat itu besaran pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp1,3 triliun dan atas perolehan tersebut ASN yang bertugas di BPPD akan mendapatkan dana insentif.

Namun, Siska Wati selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD sekaligus bendahara secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari para ASN tersebut.

Pemotongan dan penerimaan dari dana insentif dimaksud di antaranya untuk kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo.

Baca juga: Mantan Bupati Sidoarjo divonis 5 tahun penjara

Permintaan potongan dana insentif ini disampaikan secara lisan oleh SW pada para ASN di beberapa kesempatan dan adanya larangan untuk tidak membahas potongan dimaksud melalui alat komunikasi di antaranya melalui percakapan WhatsApp.

Besaran potongan yang dikenakan mencapai 10-30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima.

Penyerahan uang tersebut dilakukan secara tunai dan dikoordinasi oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

Khusus di tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp2,7 miliar.

Sebagai bukti permulaan awal, besaran uang Rp69,9 juta yang diterima SW akan. dijadikan pintu masuk untuk penelusuran dan pendalaman lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka SW dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kemenag: Perubahan nomenklatur Yesus Kristus perkuat moderasi beragama******

Perubahan itu tentunya tidak mempengaruhi cara dan pola pikir dalam hidup bermoderasi, tetapi menjadi momentum untuk terus merajut kebersamaan dan memperkuat Moderasi Beragama

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama menyebut perubahan nomenklatur Isa Al Masih menjadi Yesus Kristus dalam penanggalan kalender mempertegas penguatan nilai-nilai moderasi beragama. "Perubahan itu tentunya tidak mempengaruhi cara dan pola pikir dalam hidup bermoderasi, tetapi menjadi momentum untuk terus merajut kebersamaan dan memperkuat Moderasi Beragama," ujar Dirjen Bimas Kristen Jeane Marie Tulung di Jakarta, Sabtu. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) yang mengubah nomenklatur istilah Isa Al Masih menjadi Yesus Kristus untuk penamaan hari libur nasional. Berdasarkan dokumen salinan dari Sekretariat Presiden (Keppres) di Jakarta, Selasa, menginformasikan bahwa keputusan itu tertuang dalam Keppres Nomor 8 Tahun 2024 tentang Hari-Hari Libur yang ditandatangani Presiden Jokowi per 29 Januari 2024.

Baca juga: Presiden Jokowi ubah nomenklatur libur Isa Al Masih jadi Yesus Kristus
Baca juga: Kenaikan Yesus Kristus buka pintu iman hadapi tantangan Jeane mengatakan perubahan nomenklatur pada Keppres 8/2024 tentunya itu adalah sebuah ide dan gagasan yang telah lama dipikirkan umat Kristen. Bagi umat Kristen, kata dia, perubahan nomenklatur itu merupakan bagian dari menghargai kebersamaan dan keyakinan yang ada di Indonesia. Perubahan itu juga menegaskan bahwa Kementerian Agama menerima semua aspirasi umat beragama yang ada di Indonesia, supaya Moderasi Beragama terus dikuatkan serta meneguhkan keberagaman dalam beragama menjadi penguat bangsa. "Kementerian Agama hari ini juga merupakan lembaga yang telah berhasil menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Moderasi beragama adalah jalan tengah yang sehat bagi pemeluk agama di Indonesia," kata dia. Ia mengatakan perubahan nomenklatur bukan hanya sebatas perubahan istilah belaka. Perubahan tersebut diperjuangkan atas usulan umat Kristen untuk sebuah hasil yang baik. "Perubahan tersebut sesungguhnya menempatkan kekariban nama atau istilah menjadi penting, sebagai ekspresi umat dalam meyakini apa yang dijalani," katanya.

Baca juga: KWI sambut perubahan nomenklatur Yesus Kristus
Baca juga: Nama Isa Al Masih diusulkan jadi Yesus Kristus di hari libur nasional

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：rajawali988、pinjaman online cicilan 12 bulan 2021、naga51

Terkait：19 buku mimpi、ayo gacor、vegas388、gacor 138、totobet slot、shopee bisa pinjam uang、jika tidak membayar pinjol ojk、slot simba、cara mengajukan kredivo、jasaqq

---

---

bab terbaru：asia9 slot（2024-07-02）

Perbarui waktu：2024-07-02