mporatu 53Jutaan kata 70169Orang-orang telah membaca serialisasi
《cara biar dapat uang》
Transmart Full Day Sale Hari Ini, Cek Daftar Produk yang Didiskon******Daftar Isi
Transmart Full Day Sale hari ini mulai digelar, Sabtu (10/2) sejak toko dibuka sampai pukul 22.00 waktu setempat.
Periode Transmart Full Day Sale ini bakal berlangsung sampai dengan Minggu (11/2) dan diskonnya berlaku di seluruh gerai se-Indonesia.
Lihat Juga :![]() |
Apalagi kalau bayar belanjaannya pakai Allo Prime, kartu kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah. Setiap pelanggan bakal otomatis daftar diskon tambahan hingga 20 persen. Berikut daftar produk yang didiskon.
Jangan sampai lewatkan kesempatan Full Day Sale hari ini ya! Kunjungi gerai Transmart terdekat dan borong belanjaan yang banyak!
Pastikan juga bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank ya, biar bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!
![]() |
Transaksi TikTok Shop Ditargetkan Pindah ke Tokopedia pada April******
Transaksi TikTok Shop ditargetkan rampung dipindahkan ke Tokopediapada April mendatang.
Head of Communications Tokopedia Aditia Grasio Nelwan mengatakan pihaknya akan menaati aturan pemerintah yang memisahkansocial commercedan e-commerce.
"Perkembangan (merger) sudah sangat positif. Kami berfokus untuk terus sampai full transaksinya selesai dan terus mengikuti petunjuk pemerintah. Iya (April selesai)," katanya di Yogyakarta, Rabu (5/3).
"Jadi dari sisi UMKM mereka bisa mengekspansi pasar lebih luas dengan pasar yang berbeda," katanya.
Ia menambahkan saat ini sistem penjualan masih sama seperti sebelumnya. Penjual Tokopedia bisa membuat secara manual akun TikTok Shop. Begitu juga penjual di TikTok Shop bisa membuat akun Tokopedia.
"Kalau sekarang memang masih sama kayak dulu. Yang sudah punya akun Tokopedia, silahkan buka di TikTok. Begitu juga sebaliknya," katanya.
"Mungkin bedanya kayak misalnya sekarang Ramadan Extra yang sudah kami luncurkan, pedang-pedagang di dua platform mendapatkan manfaat yang sama dan promosi yang sama," imbuhnya.
TikTok Shop resmi kembali buka pada Desember lalu setelah resmi bermitra dengan Tokopedia.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memberikan waktu selama empat bulan bagi TikTok dan Tokopedia untuk uji coba kerja sama. Setelah itu, Kementerian Perdagangan akan melakukan audit.
"Ini kan teknologinya tinggi, perlu tiga sampai empat bulan mereka semacam percobaan, trial and error. Dan diminta juga utamakan produk-produk lokal. Nanti hasil kerja sama itu seperti apa, kita nilai," kata Zulhas dalam konferensi pers di Tokopedia Tower, Jakarta, Selasa (12/12).
"Nanti kita audit, kita lihat nanti seperti apa," imbuhnya.
Zulhas mengatakan dengan kerja sama ini, TikTok tidak akan serta merta menjadi e-commerce. Namun, TikTok berkongsi dengan Tokopedia yang merupakan e-commerce.
"E-commerce-nya itu Tokopedia, kerja sama dengan TikTok. Jadi TikTok tidak e-commerce. Yang jualannya itu Tokopedia," imbuhnya.
[Gambas:Video CNN]
Label:info kredivo、pola spin mahjong ways、cicilan kredivo shopee
Terkait:pinjol ada modal、ide777 rtp、slotter99、ina togel、nama slot yang gacor、prediksi togel nusantara、mpo700 slot、link slot minimal deposit 5000、asiabet33、flexi88
bab terbaru:intan123(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masdukimengatakan pihaknya masih akan berkoordinasi dengan Menteri PerdaganganZulkifli Hasan untuk menindak TikTok.
Maklum, TikTok masih kembali melakukan transaksi online melalui platform mereka sendiri. Padahal, hal tersebut sudah dilarang oleh pemerintah.
"Ya kami nanti tunggu Pak Mendag," ucap Teten di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Senin (19/2).
Teten pun menegaskan pihaknya tidak mempermasalahkan TikTok saat ini sudah bekerja sama dengan Tokopedia. Namun, ia menyayangkan TikTok Shop masih beroperasi dengan cara yang sama sebelum dilarang beroperasi, di mana transaksinya masih berada di platform itu sendiri.
"Kami gak permasalahkan TikTok investasi di Tokopedia-nya, yang kami permasalahkan TikTok dalam praktiknya masih menggunakan TikTok Shop itu terintegrasi dengan media sosial," ujar Teten.
Di sisi lain, Tokopedia memberikan pandangan tersendiri soal praktik TikTok Shop tersebut.
Head of Communication Tokopedia Aditia Nelwan mengatakan meskipun telah melewati masa proses uji coba, transaksinya masih belum berpindah lantaran hal itu membuat pengguna tak nyaman saat melakukan pembayaran.
"Kita sangat mengutamakan kenyamanan pengguna. Kita menghindari pengguna itu berpindah aplikasi atau jump app ketika mau bayar, tiba-tiba ada aplikasi lain masuk. Jadi check out-nya masih akan di situ (TikTok) juga sama," kata Aditia dalam acara ngobrol santai dengan seller TikTok dan Tokopedia terkait program Beli Lokal di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, akhir tahun lalu.
Namun, Aditia memastikan setelah proses transisi ini rampung, Tokopedia bakal terlibat dalam semua pembayaran transaksi di TikTok Shop secara seamless atau di belakang layar, serta tidak akan disadari oleh pembeli.
"Tapi nantinya memang sistemnya yang memproses pembayarannya, yang transaksinya itu ada di kami (di Tokopedia) walaupun pelanggan merasa tidak ada perpindahan. Memang itu tujuannya, untuk orang tetap nyaman untuk belanja. Tapi di back end-nya (atau) di sistem belakangnya itu akan di Tokopedia. Ini juga butuh waktu," katanya.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/pta)Hotman Paris menitipkan pesan khusus ke Menteri KeuanganSri Mulyani soal kenaikan pajak hiburan sebesar 40 persen-75 persen.
Pesan ini disampaikan usai Hotman, Inul Daratista, dan pengusaha jasa hiburan lainnya menggeruduk kantor Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Mereka keberatan dengan aturan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
"Haiii," ucap Hotman di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Jumat (26/1).
Lihat Juga :ANALISISBenarkah Hilirisasi Ala Jokowi Ugal-ugalan Seperti Tuduhan Cak Imin? |
"Saya pesankan, saya mohon kepada Bapak Presiden (Jokowi) agar memeriksa pejabat terkait yang dulu ikut di DPR untuk menyetujui uu ini. Kenapa tidak lapor secara detail ke presiden? Karena Pak Jokowi saya tahu juga marah adanya pasal ini," tuturnya.
"Ya saya gak tahu (oknum pejabat terkait). Karena setiap uu kan pasti ada pejabat dari pemerintah. Anda audah tahu lah kalau uu (HKPD) menyangkut ini siapa ya, sudahlah sudah tahu. Dan kebetulan sekarang berbeda haluan," tandas Hotman.
Meski tak menegaskan menteri mana yang dimaksud, tetapi ucapan Hotman ini diduga mengarah ke Kemenkeu pimpinan Sri Mulyani. Terlebih, UU HKPD ini disusun dan disahkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu bersama DPR RI.
Hotman lantas mendesak para pejabat pemerintah daerah kembali menetapkan tarif pajak hiburan kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dengan aturan lama. Ia mengacu pada pasal 101 UU HKPD yang memperkanankan pemberian insentif fiskal.
Selain itu, Hotman mengacu pada Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.
Pemerintah menaikkan pajak hiburan minimal 40 persen dan maksimal 75 persen. Hal ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan mulai berlaku 5 Januari 2024.
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kementerian Keuangan Lydia Kurniawati mengatakan tujuan pemerintah menetapkan pajak hiburan minimal 40 persen adalah untuk kemandirian fiskal daerah yang selama ini banyak masih bergantung kepada pemerintah pusat.
"Tujuannya akhirnya apa sih? sekali lagi highlight-nya ini pajak daerah, ini dukungan daerah semakin mandiri, semakin ketemu balancefiskalnya," ujarnya dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Selasa (16/1).
Menurutnya, selama ini pemerintah daerah masih mengandalkan transferan anggaran dari pemerintah pusat. Oleh karena itu perlu dicari cara agar penerimaan daerah lebih besar untuk membiayai programnya sendiri.
Lihat Juga :KCIC Buka Kemungkinan Kereta Cepat Jakarta-Yogyakarta Dibangun Dulu |
"Maka kita perlu berfikir, assigment-nya tidak hanya memberikan transfer ke daerah, tapi bagaimana mendukung daerah meningkatkan pendapatan daerah," jelasnya.
Namun, ia menekankan tidak semua sektor hiburan dikenakan tarif pajak 40 persen-75 persen. Hanya lima sektor yang penikmatnya orang tertentu saja.
Adapun kelima sektor yang dimaksud adalah diskotik, karaoke, bar dan spa. Sektor hiburan lainnya seperti bioskop, pagelaran musik, sirkus, pacuan kuda, wahana air atau kolam renang, peragaan busana dan lainnya justru turun dari 35 persen menjadi maksimal 10 persen.
"Jadi orang jawa bilang jangan gebyah uyah, jangan digeneralisasi bahwa pajak hiburan batas bawah 40 persen batas atas 75 persen. Yang umum A-K tadi turun, nggak boleh tinggi. Jadi ini bukan jenis yang baru, sudah ada di uu sebelumnya," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
Tol Simpang Indralaya-Muara Enim Seksi Indralaya-Prabumulih akan dikenakan tarif mulai Selasa (20/2) pukul 12.00 WIB. Tol tersebut sebelumnya dioperasikan gratis sejak 30 Agustus 2023.
PT Hutama Karya (Persero) mengatakan penetapan tarif tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 194/KPTS/M/2024 tentang Penetapan Tarif Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim Seksi Indralaya-Prabumulih.
Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo mengatakan sosialisasi kepada pengguna jalan telah dilakukan selama lima bulan saat tol beroperasi gratis. Sosialisasi, katanya, dilakukan melalui media sosial, media luar ruang (spanduk, baliho, VMS), siaran pers perusahaan, hingga iklan radio.
"Dikarenakan tol ini merupakan sambungan dari Tol Palembang-Indralaya, pengguna jalan diimbau untuk memastikan terlebih dahulu kecukupan saldo uang elektronik sebelum melintasi jalan tol untuk menghindari penumpukan antrian di gerbang tol," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulis, dikutip detikcom, Senin (19/2).
Berdasarkan, SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 194/KPTS/M/2024 berikut tarif pada Tol Simpang Indralaya - Prabumulih:
Golongab I: Rp85.000
Golongan II: Rp127.500
Golongan III: Rp170.000
Golongan I : Rp85.000
Golongan II: Rp127.500
Golongan III: Rp170.000
Sementara itu, akumulasi tarif Golongan I dari Palembang menuju Prabumulih dan sebaliknya sebesar Rp105.500 yang akan dilakukan transaksi di Gerbang Tol (GT) di Tol Palembang-Indralaya dan Tol Indralaya-Prabumulih.
[Gambas:Video CNN]
Stok berasmendadak langka di toko ritelmodern. Di sejumlah ritel modern di Jakarta, stok beras terpantau habis dalam beberapa terakhir.
Sementara ritel lainnya masih memiliki stok tetapi tipis dan karena itu pembelian dibatasi maksimal 1 pack isi 5 kilogram (kg).
Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey mengatakan ada tiga jenis beras yang selama ini tersedia di ritel modern. Pertama,beras komersial swasta yang sekarang stoknya menipis.
Roy mengatakan peritel saat ini kesulitan mendapatkan suplai beras premium kemasan 5 kg. Kesulitan ini dipicu masa panen yang belum datang. Pasalnya, masa panen diperkirakan baru terjadi pada pertengahan Maret 2024.
Selain itu, kesulitan juga terjadi akibat beras SPHP yang diimpor pemerintah belum masuk hingga saat ini.
Kesulitan itu menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga beras.
"Situasi dan kondisi yang tidak seimbang antara suplai dan demand inilah yang mengakibatkan kenaikan HET beras pada pasar ritel modern dan pasar rakyat," kata Roy.
Lihat Juga :Seperti Sri Mulyani, Menteri Basuki Juga Berbaju Hitam saat Mencoblos |
Kelangkaan beras juga diakui oleh Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi. Namun, kelangkaan itu penuh misteri.
Ia mengatakan Bulog sudah menyuplai beras ke ritel modern lebih banyak 160 persen dibandingkan Januari 2023-Februari 2023.
Namun hanya dalam 30 menit, beras sebanyak 1 ton menghilang.
"Banyak sekali informasi yang datang ke kami, kita taruh 1 ton, itu kan 1.000 kg. Kalau 5 kg (satu pack) berarti ada 200 sak, masa hanya dalam setengah jam habis terjual?" ungkap Bayu keheranan saat mengecek stok beras SPHP di Ramayana Klender, Jakarta Timur, Senin (12/2).
Ia menduga ludesnya pasokan beras itu bukan dibeli oleh konsumen rumah tangga. Ia mengatakan kalau misteri itu tak segera diungkap, Bulog akan berat dalam menjalankan tugasnya.
"Jadi, kalau Bulog terus begini kan berat, kalau terus menerus yang dihadapi bukan rumah tangga sebenarnya. Jadi, orang yang beli satu sak, 5 kg, itu (seharusnya) bisa sampai dua minggu," sambungnya.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan beras 1 ton bisa habis dalam 30 menit bisa saja terjadi karena terbatasnya stok dan tingginya permintaan.
Lihat Juga :Menteri PUPR Tahajud Sebelum Mencoblos: Agar Allah Beri Pemimpin Baik |
"Jadi ketika pasokan dalam jumlah terbatas memasuki pasaran, tentu akan terserap dengan sangat cepat," katanya.
Namun, ia juga tidak menutup kemungkinan bahwa beras dibeli banyak oleh ritel tetapi tidak disalurkan. Jika hal itu memang terjadi, sambungnya, maka diperlukan penelusuran lebih lanjut oleh otoritas terkait karena berpotensi mengarah ke penimbunan pasokan untuk tujuan buruk.
Tujuan buruk itu bisa ada dua. Pertama, sengaja mengerek harga demi mendapatkan selisih keuntungan yang besar. Kedua,demi aktivis politik seperti bagi-bagi sembako.
Apapun tujuannya, kata Rhonny, tindakan tersebut berisiko mengeringkan pasokan di pasaran yang ujungnya akan mengerek harga secara signifikan.
Untuk mengatasi masalah ini Ronny mengatakan ada sejumlah cara yang bisa dilakukan. Di antaranya; Bulog harus melakukan monitoring ketat atas distribusi beras yang digelontorkannya ke pasar.
Lihat Juga :Basuki Akui Ikuti Sri Mulyani Pakai Baju Hitam saat Mencoblos |
Beras harus dipastikan terdistribusi ke pelaku pasar yang akan menjualnya ke konsumen, bukan kepada pelaku penimbunan.
Kemudian, sebaiknya ada early warning systemjika ada sinyal pembelian yang mencurigakan.
"Jika sinyal tersebut menyala seperti yang dikatakan Dirut Bulog, maka pihak berwenang semestinya langsung turun tangan menelusurinya," katanya.
Rhonny mengatakan saat ini harga beras memang semakin tinggi. Bahkan, tingginya sudah melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Sehingga secara ekonomis peritel berpeluang rugi jika memaksa menjual di bawah harga HET.
Wewenang HET, katanya, memang ada pada pemerintah. Namun penetapannya tetap berpatokan kepada perkembangan yang terjadi di pasaran.
Lihat Juga :Sri Mulyani Rayakan Valentine Lihat Pohon Jodoh di Kebun Raya Bogor |
Misalnya jika pasokan semakin langka, maka harga di pasaran semakin naik melebihi HET. Sedangkan HET tak naik-naik. Maka, berkemungkinan besar HET sudah tak efektif lagi.
Karenanya, penentuan HET bukan hanya soal penentuan harga secara sepihak oleh pemerintah. Namun juga soal kemampuan pemerintah dalam mengelola pasokan dan permintaan agar HET bisa berjalan efektif.
Rhonny mengatakan pemerintah bisa saja menambah pasokan, agar harga segera turun dan penjual ritel tidak merugi.
Namun, jika pemerintah gagal menyeimbangkan pasokan dan permintaan, maka HET mau tidak mau harus naik agar peritel tidak rugi.
"Sayangnya keputusan tersebut sama dengan memindahkan risiko kerugian ke konsumen, di mana inflasi harga beras pada akhirnya ditanggung oleh masyarakat," katanya.
Lihat Juga :Menteri Basuki Akhirnya Bersuara soal Isu Mundur dari Kabinet Jokowi |
Transmart Full Day Sale kembali lagi hadir pada Minggu (21/1). Khusus untuk pembelian sofa di hari ini, ada diskon sampai Rp2,3 juta!
Pesta diskon ini hanya berlangsung selama satu hari, dari jam toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat. Jadi jangan sampai lewatkan promo Transmartini, ya!
Lihat Juga :![]() |
Murah-murah banget kan? Apalagi kalau bayarnya pakai Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah.
Soalnya, ada diskon tambahan sebesar 20 persen untuk pembayaran menggunakan metode tersebut. Belanja jadi makin murah.
Jangan sampai lewatkan kesempatan ini ya. Langsung kunjungi gerai Transmart terdekat sekarang juga.
Supaya bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik, bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank. Selamat berbelanja!
![]() |
Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.
Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.
Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.
"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.
Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.
Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.
Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.
"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.
"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.
Lihat Juga :Blak-blakan Menteri KKP soal Wacana Ekspor Benih Lobster Mau Dibuka |
Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.
"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).
"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.
Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).
"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.
Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.
Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.
Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.
Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.
Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.
[Gambas:Video CNN]
Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.
Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.
Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.
"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).
Lihat Juga :PNS Ini Terima THR Rp123 Juta, Lebih Besar dari yang Didapat Jokowi |
Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.
Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.
Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.
Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.
"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.
Lihat Juga :Berapa THR yang Diterima Sri Mulyani sebagai Bendahara Negara? |
Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.
Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.
"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.
Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.
"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.
Lihat Juga :Bank Mandiri Rombak Direksi-Komisaris, Eks Menpora Jadi Wakomut |
《cara biar dapat uang》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,melihat youtube dapat uangHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《cara biar dapat uang》bab terbaru。