uang388

Dewa laki-laki Gao Xiaoleng

Luhut Ingin Lebur Seluruh Organisasi Transportasi di RI******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bakal melebur seluruh organisasi transportasidi Indonesia menjadi satu.

"Iya, kita mau lebur, kita lihatlah. Jadi besok kami akan ketemu dan nanti ahli Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) kita undang," kata Luhut usai acara ulang tahunnya ke-76 di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (28/9).

Lihat Juga : Menhub Cari Solusi Rencana Merger Garuda, Citilink, dan Pelita Air

"Sekarang bagaimana itu menjadi satu, jadi satu komandannya. Nanti kita cari CEO-nya siapa," ujarnya.

Akan tetapi, Luhut tidak merinci lebih detail bagaimana rencana peleburan organisasi transportasi tersebut. Ia juga tidak membahas dampaknya kepada badan atau lembaga yang sudah ada.

Luhut hanya menegaskan bangsa Indonesia harus guyub mengurus transportasi. Menurutnya, pemerintah akan mengakomodasi pikiran atau ide-ide cemerlang masyarakat serta para pakar.

Ia juga menyinggung soal titah Presiden Jokowi lain untuk mengintegrasikan sistem transportasi Indonesia. Luhut menyebut nantinya akan ada satu karcis untuk naik ke semua jurusan.

Lihat Juga : Mundur Sehari, Luhut Sebut Peresmian Kereta Cepat WHOOSH 2 Oktober

Sebelumnya Luhut mengatakan Presiden Jokowi ingin membentuk organisasi untuk mengatur integrasi transportasi publik di Jabodebek.

Luhut mengatakan Jokowi meminta organisasi tersebut dibentuk dalam satu bulan ke depan. Namun, organisasi tersebut tidak akan dipimpin dirinya.

"Presiden memerintahkan saya untuk melihat strukturnya dan membuat organisasi yang lebih efisien, dan saya nanti akan undang beberapa pakar-pakar untuk memberikan masukan," kata Luhut di Istana Kepresidenan, Rabu (27/9).

Jokowi meminta kolaborasi pemerintah dengan penyedia transportasi. Menurutnya, akan sangat bagus jika masyarakat cukup satu kali pesan, kemudian sistem sudah mengatur transportasi apa saja yang bisa digunakan.

"Misalnya pertama naik ojek ke stasiun, kemudian naik kereta, naik kereta naik Transjakarta sampe ke titik tujuan. sehingga tidak perlu dicari-cari, tidak perlu nunggu-nunggu karena semuanya sudah terintegrasi," katanya.

Kode Seni Bela Diri Samsara

Diskon Gede di Transmart Full Day Sale Bikin Belanja Auto Kalap!******

Transmart Full Day Sale kembali digelar hari ini (1/10) aja. Pada gelaran ini, Transmart berani kasih diskon gede sampai 50 persen untuk beragam produk unggulan.

Mulai dari produk segar seperti daging ayam dan buah-buahan, fesyen, furnitur, hingga produk elektronik, seperti TV, AC, kulkas, sampai sepeda listrik!

Lihat Juga : Siap-siap, Kejutan Transmart Full Day Sale Hadir Lagi Hari Ini!

Nah, bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega tidak usah khawatir. Bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Kalau belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Tinggal downloadaplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Langsung aja ke Transmart terdekat sekarang juga ya, jangan sampai lewatkan kesempatan belanja dengan diskon gede-gedean ini.

Saatnya borong belanjaan dengan banyak diskon di pekan gajian ini cuma di Transmart Full Day Sale.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank supaya bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Orde Langit

Murah Banget, Harga Ayam Broiler di Transmart Mulai Rp20 Ribuan******

Belanja bulanan jadi hemat kalau belinya di Transmart Full Day Sale. Soalnya ada banyak produk yang didiskon, salah satunya ayam broiler.

Pelanggan setia Transmart bisa membeli ayam broiler dengan harga salemulai dari Rp20 ribuan aja per ekor. Murah banget, kan?

Lihat Juga : Pekan Gajian, Saatnya Borong Belanjaan di Transmart Full Day Sale

• Harga saleayam broiler Rp20.720 per ekor. Harga berlaku di Palu.
• Harga saleayam broiler Rp25.520 per ekor. Harga berlaku di Kupang dan Mataram.
• Harga saleayam broiler Rp27.920 per ekor. Harga berlaku di Palembang dan Pangkalpinang.
• Harga saleayam broiler Rp28.400 per ekor. Harga berlaku di Jabodetabek.
• Harga saleayam broiler Rp28.720 per ekor. Harga berlaku di Bandung.
• Harga saleayam broiler Rp29.520 per ekor. Harga berlaku di Jawa Timur, Medan, Makassar, dan Padang.
• Harga saleayam broiler Rp31.120 per ekor. Harga berlaku di Karawang dan Manado.
• Harga saleayam broiler Rp31.920 per ekor. Harga berlaku di Jawa Tengah.
• Hargasaleayam broiler Rp32.720 per ekor. Harga berlaku di Denpasar, Jambi, dan Lampung.
• Harga saleayam broiler Rp34.000 per ekor. Harga berlaku di Pontianak.
• Harga saleayam broiler Rp35.600 per ekor. Harga berlaku di Balikpapan dan Pekanbaru.

Pastikan bayarnya menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, atau Mega Syariah biar bisa tebus murah harga ayam yang didiskon.

Pelanggan juga bisa belanja sekarang bayar belakangan dengan transaksi pakai Allo Paylater.Downloadaplikasi Allo Bank dulu, kemudian upgrade akunnya ke Allo Prime supaya bisa mengaktifkan Allo Paylater.

Selain itu, bisa juga mengajukan pembuatan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah di cabang pembukaan instan yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Yuk, langsung serbu diskonnya dan jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Sage dan Gadis

5 Temuan Sementara Hasil Survei Warga Rempang oleh Ombudsman******

Ombudsman RI mengungkapkan lima hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyek Rempang Eco City.

Pertama, Ombudsman menemukan bahwa sertifikat hak pengelolaan (HPL) atas nama BP Batam belum diterbitkan. Hal ini dikarenakan lahan yang dimohon belum jelas sebab masih dikuasai oleh masyarakat.

"Badan pertanahan akan mengeluarkan sertifikat kalau area itu sudah tidak ada penghuni lagi. Itulah kenapa, mereka sepertinya kemudian tergesa-gesa untuk mendesak warga di kampung-kampung tua itu keluar dari area itu," ucap Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/9).

"Meskipun dapat diperpanjang dengan persetujuan menteri. Kalau dalam jangka waktu ini enggak terbit, ya memang kemudian gugur kalau dia enggak mengajukan perpanjangan. Artinya sertifikat HPL tidak akan pernah terbit," jelas Johanes.

Kedua,program Rempang Eco City memang termasuk proyek strategis nasional (PSN). Dasar hukum ini baru saja keluar tahun ini dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023.

Ketiga,terdapat warga yang tetap menolak relokasi yang dilakukan oleh BP Batam. Johanes menjelaskan bahwa warga di tiga kampung tua di Rempang merasa tempat tinggalnya sudah turun temurun dan tak ada jaminan akan mendapatkan sumber mata pencaharian yang sama.

"Pada dasarnya, beberapa kampung yang kami survei, warga merasa mereka ini sudah turun-temurun, generasi ke generasi di sana. Bahkan ada yang sampai 6-7 generasi sudah di situ dan mereka merasa tidak ada jaminan bahwa mereka kalau dipindahkan akan mendapatkan sumber-sumber mata pencaharian yang sama," lanjut dia.

Selain itu, menurut temuannya, pemerintah belum melakukan sosialisasi secara masif dan menyampaikan informasi yang menyeluruh terkait apa yang direncanakan dan apa yang akan terjadi kepada warga di Pulau Rempang.

"Warga menilai belum ada kepastian, baru janji-janji. Memang secara objektif kita tahu bahwa tempat-tempat untuk memindahkan mereka juga belum siap," ungkap Johanes.

Keempat,belum ada dasar hukum terkait ketersediaan anggaran, pemberian kompensasi dan program yang dijanjikan secara keseluruhan dari BP Batam. Dalam hal ini, terkait dengan pemberian kompensasi berupa rumah pengganti, uang tunggu dan hunian sementara bagi warga terdampak.

"Itu kan tidak serta-merta uangnya ada, ya mesti harus ada dasar hukumnya juga agar program jalan," katanya.

Kelima,seluruh perkampungan tua di Batam belum ditetapkan batasnya oleh Pemkot Pemerintah Kota Batam. Johanes mengatakan hal ini secara langsung dinyatakan oleh Lembaga Adat Melayu yang mewakili komunitas kampung tua.

"Mereka sejatinya menghendaki segera ada penetapan batas-batas kampung tua itu yang pernah dimulai tahun 2004 dengan berbagai kebijakan pemerintah kota saat itu tapi tidak tuntas," ungkap dia lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

Tahun itu, jangkrik itu, pedang itu

Bahlil Bantah Ombudsman Anak Rempang Dipaksa Tanda Tangan Relokasi******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membantah temuan Ombudsman RI yang menyebut anak-anak di Rempang, Batam, Kepulauan Riau dipaksa tanda tangan persetujuan relokasi.

"Oh enggaklah (anak Rempang dipaksa tanda tangan persetujuan relokasi). Itu kan temuan Ombudsman, kan nanti kita cek," katanya usai menghadiri ulang tahun ke-76 Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (28/9).

"Namanya rekomendasi, tapi kan kita enggakboleh juga subjektif. Nanti kita lihat perkembangannya," sambung Bahlil.

Namun, Bahlil mengakui sosialisasi yang dilakukan pemerintah memang belum maksimal. Ia pun berjanji akan kembali turun ke Rempang.

"Saya kan sudah turun. Saya pemerintah atau bukan? (Sosialisasi) belum maksimal, nanti kita lihat lagi ya. Saya minggu depan mau ke sana (Rempang)," tandas Bahlil.

Sebelumnya, anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan, berdasarkan keterangan warga Kampung Pasir Panjang, mereka tidak mendapatkan penjelasan yang utuh dari pemerintah terkait Rempang Eco City.

Johanes mengatakan warga Kampung Pasir Panjang menolak untuk direlokasi. Menurutnya, mereka hanya mendukung penataan kampung dan berharap pemerintah melakukan pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang.

"Kemudian yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas, tim gabungan dari Pemerintah Kota Batam, BP Batam, TNI/Polri yang istilahnya door to door untuk bergerilya meminta persetujuan warga," kata Johanes dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (27/9).

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka bahkan ketika tidak ada di rumah formnya itu dimasukkan di pintu. Kalau tidak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya untuk mengisi form dan tanda tangan," imbuhnya.

Lihat Juga : Warga Rempang soal Relokasi: Kami Tetap Tolak Sejengkal Penggusuran

Ia menyebut hal serupa turut dirasakan warga Kampung Sembulang. Mereka merasa tertekan karena TNI/Polri turun ke rumah-rumah warga.

Menurutnya, warga Kampung Sembulang yang menolak relokasi tak diberi kesempatan untuk berdialog dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat melakukan kunjungan ke Rempang beberapa waktu lalu.

Aku benar-benar iblis

Temuan Ombudsman: Mayoritas Warga Rempang Masih Tak Mau Dipindah******

Ombudsman RI membeberkan hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyekRempang Eco City. Salah satunya, mayoritas warga di tiga kampung Pulau Rempang disebut menolak untuk dipindah.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan pihaknya mendapatkan keterangan dari tiga kampung tua di Pulau Rempang, yakni Pasir Panjang, Tanjung Banun, dan Sembulang.

Ketiga kampung ini yang nantinya menjadi target pembangunan tahap awal pada lahan sekitar 2.000 hektare.

"Mereka menilai bahwa semuanya kok serba cepat, mereka juga menyatakan bahwa apa yang mereka tangkap cenderung tidak tetap, berubah-ubah enggak jelas, enggak pasti. Yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas tim gabungan yang istilahnya memang door to dooruntuk bergerilya meminta persetujuan warga," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/8).

Johanes menegaskan pada prinsipnya warga Kampung Pasir Panjang tidak mau direlokasi dan berharap tak akan ada relokasi ke tempat mana pun.

"Mereka hanya mendukung penataan kampung saja, dan berharap pada pemerintah adanya pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang. Jadi bukan relokasi, bukan juga pergeseran dalam bahasanya terkini ya," jelas dia lebih lanjut.

Sementara di Kampung Tanjung Banun dengan total 130 KK, Johanes menyebut warga sudah mengetahui rencana pemerintah memberikan kompensasi dan ganti rugi lahan atau rumah pengganti. Namun, informasi tidak diterima secara langsung dari pemerintah.

"Mereka tidak pernah dikumpulkan, diberi informasi secara langsung itu enggak. Jadi hanya dari mulut ke mulut. Sudah ada dua kali pengecekan lahan dan pendataan kepada warga, namun tidak pernah dilakukan pertemuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pendataan tersebut," imbuh Johanes.

Ia juga menyebut belum ada dialog dan komunikasi dari pemerintah secara langsung kepada warga Tanjung Banun tentang persetujuan relokasi dari warga dan tawaran ganti rugi. Menurut dia, warga di sana juga pada dasarnya tak mau dipindahkan dari tempat asalnya.

"Belum adanya dialog dan komunikasi dari pihak pemerintah kepada warga secara langsung. Mengklarifikasi bahwa belum ada persetujuan relokasi dari warga dan menolak relokasi serta tawaran ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah," lanjutnya.

"Jadi Kampung Tanjung Banun ini sama dengan Pasir Panjang, pada dasarnya mereka tidak mau dipindahkan dari tempatnya."

Sementara di Kampung Sembulang yang terdiri dari 130 KK, Johanes mengatakan warga berada dalam tekanan setiap harinya karena desakan aparat agar mereka menyetujui relokasi. Apalagi setelah demonstrasi pada 7 dan 11 September lalu.

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka, bahkan ketika enggak ada orang di rumah, form-nya itu dimasukkan di pintu. Kalau enggak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya lah gitu untuk mengisi form dan tanda tangan," jelasnya.

Johanes juga mengungkap pada saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turun, warga berharap bisa bertemu. Hanya saja hanya tiga orang warga yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut. Sementara warga yang menolak tidak dilibatkan dalam komunikasi.

Selain itu, terdapat dampak ekonomi yang dirasakan langsung khusus warga Sembulang, seperti kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan dari distributor.

"Ini menarik karena mereka rata-rata ada yang berjualan, punya warung-warung, tapi ada ketakutan distributor untuk mensuplai barang karena status tempat itu sudah di-declare oleh pemerintah akan dikosongkan sehingga ada kekhawatiran tidak terbayar," jelas Widijantoro.

Menurut dia, konflik ini membuat distributor bahan pangan khawatir ada potensi gagal bayar dari para warga Kampung Sembulang. Hal ini tentu menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya.

"Itu berpengaruh kepada suplai, tentu mengganggu mereka, karena ketersediaan bahan pangan pokok mereka kemudian menipis, mereka hanya mengonsumsi apa yang masih ada," ungkap dia.

Kemudian, imbas peristiwa demonstrasi, beberapa warga Kampung Sembulang ditahan aparat. Hal ini kemudian berdampak pada pemasukan warga yang mayoritas nelayan akhirnya takut untuk melaut. Hal ini tentu akan memengaruhi pendapatan mereka.

Maka itu, Ombudsman RI segera memvalidasi data-data yang sebenarnya terkait berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi.

"Soal data yang mau direlokasi perlu juga memang kejujuran dari BP Batam terkait dengan data-data itu. Sebenarnya berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi, karena satu sisi ada informasi di media massa menyatakan sudah ratusan. Faktanya kemudian tersebar hanya 3 KK yang kemudian telah direlokasi. Ombudsman tentunya juga akan memvalidasi data-data ini nanti, sebenarnya data yang mana yang benar," pungkasnya.