seribu mimpi 07 313Jutaan kata 112528Orang-orang telah membaca serialisasi
《murniqq》
Melihat Denyut Hotel Sultan di Tengah Ribut Negara Vs Pontjo Sutowo******
Hotel Sultan masih beroperasi seperti biasa di tengah polemik pengelolanya, Pontjo Sutowo dengan pemerintah.
Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Jumat (6/10) pukul 10.00 WIB, sejumlah karyawan hotel, seperti para satpam maupun resepsionis bekerja seperti biasa di depan hotel.
Dua orang satpam tampak sigap membukakan pintu mobil tamu yang datang. Seorang resepsionis juga terlihat sibuk mengurus data para tamu.
Sementara para tamu, tampak silih berganti masuk dan keluar ke hotel. Mayoritas yang datang menggunakan mobil pribadi, ada juga yang menggunakan taksi.
Aktivitas hotel tampak tidak terganggu, meski sejumlah spanduk bertuliskan 'Tanah ini aset negara milik Pemerintah Republik Indonesia' terpajang di depan hotel.
Sengketa antara negara dengan Pontjo Sutowo soal kepemilikan Hotel Sultan memasuki babak baru setelah pada Rabu (4/10) kemarin, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) memasang spanduk sebagai bagian dari upaya pengosongan lahan Hotel Sultan yang dikelola oleh PT Indobuildco.
Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengatakan pemasangan spanduk ini merupakan langkah persuasif yang diambil pemerintah.
Salah satu pertimbangan upaya persuasif ini adalah konsumen atau para tamu yang menginap maupun sudah memesan kamar di Hotel Sultan.
"Ada konsumen, ada hak konsumen, ada hak konstitusional. Itulah menjadi konsen kami. Makanya, kami sudah imbau kepada manajemen, karena kami komitmen, manajemen komitmen. Setiap warga yang sempat, apakah menginap itu betul-betul dilindungi," ujarnya.
Sementara itu, Chandra Hamzah selaku kuasa hukum PPKGBK menyampaikan sudah enam kali mengirimkan surat kepada PT Indobuildco untuk segera mengosongkan lahan.
Surat itu dikirimkan pada 15 Juni, 7 Juli, 7 Agustus, 22 Agustus, 11 September, dan terakhir 13 September. Namun, surat tak pernah direspons oleh PT Indobuildco hingga akhirnya dilakukan proses pemasangan spanduk di lahan Hotel Sultan.
Kendati demikian, kata Chandra, pihaknya masih berharap PT Indobuildco mau menyelesaikan persoalan ini secara baik, termasuk soal pengosongan lahan.
"Tidak ada yang tidak bisa kita bicarakan tapi filosofinya bahwasanya tanah ini milik barang milik negara, itu no negotiable, tidak perlu diperdebatkan," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Transmart Full Day Sale Balik Lagi Kasih Diskon Gede, Cek Tanggalnya******
Transmart Full Day Sale kembali lagi dengan diskon gede-gedean. Catat tanggalnya ya, pesta diskon ini berlangsung hanya satu hari pada Minggu (8/10).
Promo ini berlaku di gerai-gerai Transmart seluruh Indonesia. Mulai dari jam toko buka hingga pukul 22.00 waktu setempat.
Lihat Juga :![]() |
Jangan lupa bayarnya pakai Allo Bank, kartu kredit Bank Mega, dan Bank Mega Syariah biar diskonnya makin gede.
Nah, bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega tidak usah khawatir. Bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.
Kalau belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Tinggal downloadaplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, laluupgradeakunnya ke Allo Prime.
Siapkan daftar belanjaan dan ajak seluruh anggota keluarga buat nikmati beragam diskon yang tersedia di Transmart Full Day Sale besok, ya!
![]() |
Pendiri Kripto FTX Akui Lakukan Penipuan Bersama Sam Bankman******
Gary Wang, salah satu pendiri FTX, mengaku melakukan penipuan bersama Sam Bankman-Fried, mantan bos bursa pertukaran kripto tersebut.
Wang mengklaim penipuan itu atas arahan Bankman-Fried.
Melansir CNN Business, Kamis (6/10), pengakuan itu Wang sampaikan dalam persidangan kasus penipuan yang melibatkan Bankman-Fried.
Wang memberikan penjelasan yang sesuai dengan klaim pemerintah dan menguatkan laporan media tentang berbagai keuntungan khusus yang diciptakan FTX dan kemudian disembunyikan untuk Alameda Research.
Jaksa berpendapat bahwa FTX mengalihkan rekening pelanggan langsung ke rekening bank yang dikendalikan oleh Alameda yang secara resmi tidak terhubung ke FTX. Namun, kedua perusahaan memang sama-sama didirikan oleh Bankman-Fried.
Dengan melakukan hal tersebut, pemerintah AS mengatakan FTX menipu pelanggan tentang keberadaan dana mereka dan bagaimana dana tersebut digunakan.
Sementara itu, Wang mengatakan Alameda diizinkan untuk melakukan 'penarikan tanpa batas' dari pelanggan FTX.
Ketika ditanya oleh Asisten Jaksa AS Nicolas Roos apakah keuntungan tersebut pernah diungkapkan kepada pelanggan atau investor, Wang menjawab tidak pernah.
Sementara itu, Bankman-Fried merasa tidak bersalah terkait sejumlah tuduhan penipuan yang ditujukan kepadanya.
Bankman-Fried, yang pernah dipuji sebagai wajah publik industri kripto, didakwa atas dua tuduhan penipuan secara elektronik (wire fraud) dan enam tuduhan tuduhan terkait konspirasi atas perannya dalam apa yang disebut oleh seorang jaksa federal sebagai penipuan terbesar.
Selain untuk Alameda Research, ia dituding mencuri dana pelanggan FTX untuk kampanye politisi dari kedua partai untuk mempengaruhi kebijakan publik.
[Gambas:Video CNN]
Label:cara pinjam di bank bni、slot garuda999、slot gacor malam ini maxwin
Terkait:suhu slot login、cicil hp、5unsur1、situs slot gacor terkini、pinjaman online 10 juta langsung cair、slot demo tambang888、situs slot kakek x500、kilat365、hore55、bahasa slot
bab terbaru:bosku123(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanalias Zulhas menyebut ada "badai" yang menerpa kementeriannya. Badai itu ia ungkap usai Kementerian Perdagangan digeledah Kejaksaan Agungterkait dugaan korupsiimpor gula pada Selasa (3/10) kemarin.
"Kemendag itu kan memang saya masuk badai yang sampai sekarang belum kelar," kata dia di Istana Kepresidenan, Selasa (3/10).
Zulhas tak mengungkap badai yang dimaksudnya tersebut. Cuma katanya, badai sudah melanda Kemendag sebelum ia ditunjuk menjadi menteri perdagangan.
Berikut rinciannya.
Kejagung tengah menyelidiki perkara dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya yang diberikan pada periode 2021-2022. Kasus ini tengah masuk dalam babak baru, yakni menetapkan korporasi sebagai tersangka.
Pada Jumat (16/6) silam, Kejagung telah menetapkan raksasa grup bisnis sawit, Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group sebagai tersangka korporasi yang terlibat dalam kasus itu.
Mereka diduga merugikan keuangan negara hingga Rp6 triliun dan merugikan perekonomian negara senilai Rp12,3 triliun akibat perkara ini.
Kasus ini berawal sejak 2022 silam sebagai efek domino kisruh minyak goreng di dalam negeri.
Pada tahun itu, terjadi lonjakan hingga kelangkaan minyak goreng. Di saat bersamaan, pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi kisruh tersebut.
Salah satunya, menerapkan wajib pemenuhan domestik (domestic market obligation/DMO) bagi eksportir minyak sawit.
Kasus ini menyeret pejabat eselon I Kemendag kala itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana.
Bersama empat orang lainnya, ia ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya periode Januari 2021-Maret 2022.
Menurut Kejagung, penetapan status tersangka tak lepas dari kebijakan Kemendag menetapkan DMO dan DPO (domestic price obligation) bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya.
Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan eksportir tak memenuhi DPO dan tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah.
Dalam putusan perkara, majelis hakim PN Tipikor memandang perbuatan terpidana merupakan aksi korporasi, dan yang memperoleh keuntungan ilegal adalah korporasi (tempat para terpidana bekerja) sehingga korporasi harus bertanggung jawab.
Putusan PN Tipikor ini kemudian dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah terhadap terdakwa, sehingga Kejagung kemudian memproses hukum korporasi.
Terbaru, pada Senin (17/7) kemarin, penyidik kembali memeriksa dua orang saksi terkait kasus tersebut. Salah salah satu saksi yang diperiksa merupakan Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan Sri Hariyati.
Selain memeriksa Kepala Biro Hukum, penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus juga turut memeriksa satu orang pegawai Kemendag.
Kejagung juga memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk diperiksa terkait perkara CPO. Namun pihaknya tak merinci lebih jauh soal Airlangga di kasus ini.
Lihat Juga :Kontak Terakhir SYL dengan Wamentan Sebelum Dikabarkan 'Hilang' |
Kejagung pada Selasa (3/10) menggeledah Kemendag terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi impor gula.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan dari hasil penyidikan, diduga tindak pidana korupsi itu terjadi di Kemendag dalam periode impor gula 2015-2023.
Penyidik, kata dia, menduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan importasi gula terkait pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga.
"Kemendag diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi kristal gula kepada pihak-pihak yang tidak berwenang," tuturnya dalam konferensi pers.
Kemendag juga diduga telah memberikan izin impor melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan pemerintah.
Lihat Juga :ANALISIS3 Bahaya Mengintai Usai UU Izinkan Investor Kuasai Lahan IKN 190 Tahun |
Kejagung juga sempat mengusut kasus dugaan korupsi dalam program impor garam industri periode 2016-2022.
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan Kemendag menerbitkan persetujuan impor garam industri pada PT MTS, PT SM dan PT UI tanpa melakukan verifikasi sehingga menyebabkan kelebihan impor garam industri.
Burhanuddin menyebut terdapat total 21 perusahaan importir yang mendapat izin Kemendag pada 2018. Total ada 3.770.346 ton atau setara dengan Rp2,05 triliun garam impor. Namun, proses tersebut dilakukan tanpa menghitung stok garam lokal dan garam industri yang tersedia sehingga mengakibatkan garam industri melimpah di Indonesia.
Kejagung juga telah menangkap satu tersangka berinisial YN terkait kasus tersebut. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan tersangka ditangkap karena tak memenuhi panggilan yang telah disampaikan secara sah dan patut sebanyak dua kali.
YN yang merupakan Direktur Utama PT Sumatraco Langgeng Makmur itu ditahan selama 20 hari.
Dalam kasus ini, YN mempunyai peran yaitu mengalihkan garam impor yang peruntukannya untuk didistribusikan kepada Industri Aneka Pangan sesuai dengan rencana distribusi yang diajukan dalam permohonan rekomendasi kepada Kementerian Perindustrian RI menjadi garam konsumsi.
Lihat Juga :UU IKN Baru: Investor Bisa 'Kuasai' Lahan di IKN Sampai 190 Tahun |
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau Holding PanganID FOOD akan mengimporgulasebanyak 125 ribu ton. Jumlah tersebut merupakan bagian dari penugasan impor tahun ini sebanyak 250 ribu.
Direktur Utama ID FOOD Frans Marganda Tambunan mengatakan dari kuota gula impor 250 ribu ton, yang masuk sudah 50 persen atau 125 ribu ton.
Sehingga masih tersisa 125 ribu ton. Gula impor akan digunakan untuk menstabilkan harga gula.
"Itu akan kita pakai pengamanan harga gula dan stok gula yang setiap akhir tahun awal tahun selalu naik," katanya.
Frans mengatakan gula rencananya diimpor dari Brasil. Namun, masih menunggu keputusan dari pemerintah.
Ia menjelaskan biasanya gula impor berasal dari India, tetapi negara tersebut telah menutup keran impor gula hingga semester I tahun depan.
Sementara itu, gula impor nantinya akan dijual sesuai Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat konsumen sebesar Rp14.500 per kg.
Di sisi lain, ia menanggapi kasus impor gula yang membuat Kementerian Perdagangan (Kemendag) digeledah oleh Kejaksaan Agung. Ia mengatakan kasus itu tidak akan mempengaruhi impor gula oleh ID Food tahun ini.
"Yang saya tahu penggeledahan kemarin terkait importasi gula di masa lampau, 2015 sampai 2018. Harusnya tidak (berpengaruh ke impor tahun ini)," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanalias Zulhas menyebut ada "badai" yang menerpa kementeriannya. Badai itu ia ungkap usai Kementerian Perdagangan digeledah Kejaksaan Agungterkait dugaan korupsiimpor gula pada Selasa (3/10) kemarin.
"Kemendag itu kan memang saya masuk badai yang sampai sekarang belum kelar," kata dia di Istana Kepresidenan, Selasa (3/10).
Zulhas tak mengungkap badai yang dimaksudnya tersebut. Cuma katanya, badai sudah melanda Kemendag sebelum ia ditunjuk menjadi menteri perdagangan.
Berikut rinciannya.
Kejagung tengah menyelidiki perkara dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya yang diberikan pada periode 2021-2022. Kasus ini tengah masuk dalam babak baru, yakni menetapkan korporasi sebagai tersangka.
Pada Jumat (16/6) silam, Kejagung telah menetapkan raksasa grup bisnis sawit, Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group sebagai tersangka korporasi yang terlibat dalam kasus itu.
Mereka diduga merugikan keuangan negara hingga Rp6 triliun dan merugikan perekonomian negara senilai Rp12,3 triliun akibat perkara ini.
Kasus ini berawal sejak 2022 silam sebagai efek domino kisruh minyak goreng di dalam negeri.
Pada tahun itu, terjadi lonjakan hingga kelangkaan minyak goreng. Di saat bersamaan, pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi kisruh tersebut.
Salah satunya, menerapkan wajib pemenuhan domestik (domestic market obligation/DMO) bagi eksportir minyak sawit.
Kasus ini menyeret pejabat eselon I Kemendag kala itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana.
Bersama empat orang lainnya, ia ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya periode Januari 2021-Maret 2022.
Menurut Kejagung, penetapan status tersangka tak lepas dari kebijakan Kemendag menetapkan DMO dan DPO (domestic price obligation) bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya.
Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan eksportir tak memenuhi DPO dan tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah.
Dalam putusan perkara, majelis hakim PN Tipikor memandang perbuatan terpidana merupakan aksi korporasi, dan yang memperoleh keuntungan ilegal adalah korporasi (tempat para terpidana bekerja) sehingga korporasi harus bertanggung jawab.
Putusan PN Tipikor ini kemudian dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah terhadap terdakwa, sehingga Kejagung kemudian memproses hukum korporasi.
Terbaru, pada Senin (17/7) kemarin, penyidik kembali memeriksa dua orang saksi terkait kasus tersebut. Salah salah satu saksi yang diperiksa merupakan Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan Sri Hariyati.
Selain memeriksa Kepala Biro Hukum, penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus juga turut memeriksa satu orang pegawai Kemendag.
Kejagung juga memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk diperiksa terkait perkara CPO. Namun pihaknya tak merinci lebih jauh soal Airlangga di kasus ini.
Lihat Juga :Kontak Terakhir SYL dengan Wamentan Sebelum Dikabarkan 'Hilang' |
Kejagung pada Selasa (3/10) menggeledah Kemendag terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi impor gula.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan dari hasil penyidikan, diduga tindak pidana korupsi itu terjadi di Kemendag dalam periode impor gula 2015-2023.
Penyidik, kata dia, menduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan importasi gula terkait pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga.
"Kemendag diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi kristal gula kepada pihak-pihak yang tidak berwenang," tuturnya dalam konferensi pers.
Kemendag juga diduga telah memberikan izin impor melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan pemerintah.
Lihat Juga :ANALISIS3 Bahaya Mengintai Usai UU Izinkan Investor Kuasai Lahan IKN 190 Tahun |
Kejagung juga sempat mengusut kasus dugaan korupsi dalam program impor garam industri periode 2016-2022.
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan Kemendag menerbitkan persetujuan impor garam industri pada PT MTS, PT SM dan PT UI tanpa melakukan verifikasi sehingga menyebabkan kelebihan impor garam industri.
Burhanuddin menyebut terdapat total 21 perusahaan importir yang mendapat izin Kemendag pada 2018. Total ada 3.770.346 ton atau setara dengan Rp2,05 triliun garam impor. Namun, proses tersebut dilakukan tanpa menghitung stok garam lokal dan garam industri yang tersedia sehingga mengakibatkan garam industri melimpah di Indonesia.
Kejagung juga telah menangkap satu tersangka berinisial YN terkait kasus tersebut. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan tersangka ditangkap karena tak memenuhi panggilan yang telah disampaikan secara sah dan patut sebanyak dua kali.
YN yang merupakan Direktur Utama PT Sumatraco Langgeng Makmur itu ditahan selama 20 hari.
Dalam kasus ini, YN mempunyai peran yaitu mengalihkan garam impor yang peruntukannya untuk didistribusikan kepada Industri Aneka Pangan sesuai dengan rencana distribusi yang diajukan dalam permohonan rekomendasi kepada Kementerian Perindustrian RI menjadi garam konsumsi.
Lihat Juga :UU IKN Baru: Investor Bisa 'Kuasai' Lahan di IKN Sampai 190 Tahun |
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanalias Zulhas menyebut ada "badai" yang menerpa kementeriannya. Badai itu ia ungkap usai Kementerian Perdagangan digeledah Kejaksaan Agungterkait dugaan korupsiimpor gula pada Selasa (3/10) kemarin.
"Kemendag itu kan memang saya masuk badai yang sampai sekarang belum kelar," kata dia di Istana Kepresidenan, Selasa (3/10).
Zulhas tak mengungkap badai yang dimaksudnya tersebut. Cuma katanya, badai sudah melanda Kemendag sebelum ia ditunjuk menjadi menteri perdagangan.
Berikut rinciannya.
Kejagung tengah menyelidiki perkara dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya yang diberikan pada periode 2021-2022. Kasus ini tengah masuk dalam babak baru, yakni menetapkan korporasi sebagai tersangka.
Pada Jumat (16/6) silam, Kejagung telah menetapkan raksasa grup bisnis sawit, Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group sebagai tersangka korporasi yang terlibat dalam kasus itu.
Mereka diduga merugikan keuangan negara hingga Rp6 triliun dan merugikan perekonomian negara senilai Rp12,3 triliun akibat perkara ini.
Kasus ini berawal sejak 2022 silam sebagai efek domino kisruh minyak goreng di dalam negeri.
Pada tahun itu, terjadi lonjakan hingga kelangkaan minyak goreng. Di saat bersamaan, pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi kisruh tersebut.
Salah satunya, menerapkan wajib pemenuhan domestik (domestic market obligation/DMO) bagi eksportir minyak sawit.
Kasus ini menyeret pejabat eselon I Kemendag kala itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana.
Bersama empat orang lainnya, ia ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya periode Januari 2021-Maret 2022.
Menurut Kejagung, penetapan status tersangka tak lepas dari kebijakan Kemendag menetapkan DMO dan DPO (domestic price obligation) bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya.
Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan eksportir tak memenuhi DPO dan tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah.
Dalam putusan perkara, majelis hakim PN Tipikor memandang perbuatan terpidana merupakan aksi korporasi, dan yang memperoleh keuntungan ilegal adalah korporasi (tempat para terpidana bekerja) sehingga korporasi harus bertanggung jawab.
Putusan PN Tipikor ini kemudian dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah terhadap terdakwa, sehingga Kejagung kemudian memproses hukum korporasi.
Terbaru, pada Senin (17/7) kemarin, penyidik kembali memeriksa dua orang saksi terkait kasus tersebut. Salah salah satu saksi yang diperiksa merupakan Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan Sri Hariyati.
Selain memeriksa Kepala Biro Hukum, penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus juga turut memeriksa satu orang pegawai Kemendag.
Kejagung juga memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk diperiksa terkait perkara CPO. Namun pihaknya tak merinci lebih jauh soal Airlangga di kasus ini.
Lihat Juga :Kontak Terakhir SYL dengan Wamentan Sebelum Dikabarkan 'Hilang' |
Kejagung pada Selasa (3/10) menggeledah Kemendag terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi impor gula.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan dari hasil penyidikan, diduga tindak pidana korupsi itu terjadi di Kemendag dalam periode impor gula 2015-2023.
Penyidik, kata dia, menduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan importasi gula terkait pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga.
"Kemendag diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi kristal gula kepada pihak-pihak yang tidak berwenang," tuturnya dalam konferensi pers.
Kemendag juga diduga telah memberikan izin impor melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan pemerintah.
Lihat Juga :ANALISIS3 Bahaya Mengintai Usai UU Izinkan Investor Kuasai Lahan IKN 190 Tahun |
Kejagung juga sempat mengusut kasus dugaan korupsi dalam program impor garam industri periode 2016-2022.
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan Kemendag menerbitkan persetujuan impor garam industri pada PT MTS, PT SM dan PT UI tanpa melakukan verifikasi sehingga menyebabkan kelebihan impor garam industri.
Burhanuddin menyebut terdapat total 21 perusahaan importir yang mendapat izin Kemendag pada 2018. Total ada 3.770.346 ton atau setara dengan Rp2,05 triliun garam impor. Namun, proses tersebut dilakukan tanpa menghitung stok garam lokal dan garam industri yang tersedia sehingga mengakibatkan garam industri melimpah di Indonesia.
Kejagung juga telah menangkap satu tersangka berinisial YN terkait kasus tersebut. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan tersangka ditangkap karena tak memenuhi panggilan yang telah disampaikan secara sah dan patut sebanyak dua kali.
YN yang merupakan Direktur Utama PT Sumatraco Langgeng Makmur itu ditahan selama 20 hari.
Dalam kasus ini, YN mempunyai peran yaitu mengalihkan garam impor yang peruntukannya untuk didistribusikan kepada Industri Aneka Pangan sesuai dengan rencana distribusi yang diajukan dalam permohonan rekomendasi kepada Kementerian Perindustrian RI menjadi garam konsumsi.
Lihat Juga :UU IKN Baru: Investor Bisa 'Kuasai' Lahan di IKN Sampai 190 Tahun |
Kalau akhir pekan ini kamu enggak ada acara, mending kamu ajak seluruh anggota keluarga buat belanja di Transmart Full Day Sale.
Soalnya Transmart Full Day Sale balik lagi pada Minggu (8/10). Di pesta diskon ini, Transmart kasih diskon gede-gedean, loh!
Lihat Juga :![]() |
Ada banyak produk yang didiskon, loh. Mulai dari daging, buah-buahan, fesyen, furnitur, hingga produk elektronik, seperti TV, AC, kulkas, sampai sepeda listrik!
Pelanggan juga bisa mendapat diskon tambahan 20 persen khusus untuk pembayaran menggunakan Kartu Kredit Bank Mega, Bank Mega Syariah, atau Allo Prime dari Allo Bank.
Nah, bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega tidak usah khawatir. Bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.
Kalau belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Tinggal downloadaplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgradeakunnya ke Allo Prime.
Saatnya ajak keluarga besok ke Transmart terdekat dan borong belanjaan yang banyak dengan diskon di akhir pekan cuma di Transmart Full Day Sale.
Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank supaya bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!
![]() |
Kementerian Pertanian kehilangan kontak dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) usai ia dikabarkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsidi kementerian tersebut.
Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi mengatakan belum tahu keberadaan Syahrul hingga saat ini. Ia mengatakan kabar terakhir dari Syahrul adalah saat kunjungan kerja di Spanyol.
"Sampai hari ini kita terus mencari keberadaan Pak Menteri karena memang sampai detik ini kita belum ada kabar mengenai keberadaan Pak Menteri sampai hari ini," kata Harvick di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/10).
Saat rombongan hendak pulang, Syahrul berpisah. Harvick menyebut hal itu terjadi karena tiket pesawat rombongan terpisah-pisah.
Harvick menyebut hilangnya Syahrul bukan karena kasus di KPK. Dia berharap keberadaan Syahrul segera diketahui.
"Wah insyaallah sih enggak ya (kabur karena kasus korupsi). Mudah-mudahan Kita doakan bersama-sama agar bisa selesai. Insyaallah," ujarnya.
Harvick mengatakan Kementan belum melapor ke pihak berwajib tentang hilangnya Syahrul tersebut. Dia yakin pihak berwajib telah bergerak melakukan pencarian.
"Kelihatannya pemerintah, tentu instansi yang bertanggung jawab sama hal ini sudah mungkin sudah mulai mencari posisi keberadaan Pak Menteri kita," ujarnya.
KPK dikabarkan menetapkan Syahrul sebagai tersangka. Penetapan itu dilakukan setelah KPK menggelar sejumlah pemeriksa terhadap Syahrul.
"Yang bersangkutan [SYL] sudah jadi tersangka," ungkap sumber CNNIndonesia.com lewat pesan tertulis, Jumat (29/9).
Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pernah menyampaikan bahwa ada tiga klaster dugaan korupsi yang tengah didalami di lingkungan Kementan.
[Gambas:Video CNN]
《murniqq》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,slot77Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《murniqq》bab terbaru。