pokeridn 670Jutaan kata 827586Orang-orang telah membaca serialisasi
《rtp ligamansion2》
Beli AC di Transmart Full Day Sale Harga Rp2 Jutaan Banyak Bonusnya******
Transmart Full Day Sale balik lagi akhir pekan ini selama dua hari, pada Sabtu (17/2) dan Minggu (18/2) dengan diskon gede-gedean buat sejumlah produk terpilih, salah satunya AC.
Produk AC yang didiskon hadir dengan berbagai merek ternama mulai LG, Polytron, Panasonic, Sharp, sampai Samsung dengan harga spesial mulai dari Rp2 jutaan saja di Transmart!
Lihat Juga :![]() |
Pesta diskon ini berlangsung dari jam toko buka hingga tutup pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.
Penawaran dengan harga spesial ini bisa didapatkan dengan pembelian menggunakan Allo Prime, Bank Mega, atau Bank Mega Syariah.
Kalau belum memiliki salah satu bank yang direkomendasikan, bisa downloadAllo Bank di hp melalui App Store atau Google Play Store.
Setelah itu, kamu bisa upgradeakunnya ke Allo Prime supaya bisa mengklaim diskon di Transmart Full Day Sale.
Bisa juga mengajukan pembukaan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah secara instan di setiap booth yang ada di gerai Transmart.
Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik. Selamat berbelanja!
![]() |
Sederet Fasilitas dan Tunjangan untuk Komeng Jika Jadi Anggota DPD******
Komedian AlfiansyahKomeng tengah menjadi perbincangan karena meraup suara tertinggi dalam pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Barat.
Berdasarkan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) per Jumat (16/2) pukul 06.00 WIB, Komeng berada di posisi pertama dengan 615.267 suara atau 9,75 persen dari 38,69 persen data yang masuk ke KPU.
Jika Komeng kelak terpilih menjadi anggota DPD Jawa Barat, maka ia tentu akan mendapat fasilitas berupa gaji pokok dan sejumlah tunjangan.
Gaji dan tunjangan anggota DPD diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2008 tentang Hak Keuangan Administrasi Bagi Ketua Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta Mantan Ketua Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Beserta Janda/Dudanya.
Dalam Pasal 3 disebut bahwa gaji pokok tunjangan jabatan bagi ketua, wakil ketua, dan anggota DPD sama dengan gaji pokok dan tunjangan jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Adapun rincian gaji serta tunjangan para anggota DPR diatur dalam Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR RI dan dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015.
Besaran gaji juga sudah diatur dalam PP Nomor 75 tahun 2000 tentang Gaji Pokok Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tinggi Negara.
Gaji anggota DPR ada tiga kategori, yakni gaji anggota DPR, gaji anggota DPR merangkap wakil ketua, dan gaji anggota DPR merangkap ketua.
Untuk anggota DPR saja, mereka menerima gaji pokok sebesar Rp4,2 juta. Kemudian gaji wakil ketua DPR sebesar Rp4,6 juta dan gaji ketua DPR sebesar Rp5,04 juta.
Lihat Juga :ANALISISBahaya APBN dan Peringatan Pakar soal Makan Siang Gratis Ala Prabowo |
Gaji ini belum termasuk beragam tunjangan. Adapun tunjangan yang bakal diterima Komeng di antaranya:
- Uang sidang/paket sebesar Rp2.000.000.
- Asisten anggota Rp2.250.000.
- Tunjangan beras Rp 30.090 per jiwa, setiap bulan.
- Tunjangan PPh Rp 2.699.813.
- Tunjangan istri sebesar 10 persen dari gaji pokok.
- Tunjangan dua anak sebesar 2 persen dari gaji pokok.
- Tunjangan jabatan anggota Rp9.700.000 per bulan.
- Tunjangan kehormatan anggota DPR Rp5.580.000 per bulan.
- Tunjangan komunikasi anggota DPR Rp15.554.000 per bulan.
- Bantuan listrik dan telepon Rp7.700.000.
[Gambas:Video CNN]
Titi: MK tekankan Pilkada 2024 sesuai jadwal pada November 2024******
"Meski menolak permohonan pemohon, Mahkamah Konstitusi menekankan dua substansi penting," kata Titi Anggraini melalui percakapan WhatsApp kepada ANTARA di Semarang, Sabtu pagi, ketika merespons putusan MK terkait dengan uji materi Undang-Undang Pilkada terhadap UUD NRI Tahun 1945.
Sebelumnya, Ahmad Al Farizy dan Nur Fauzi Ramadhan, kedua pemohon ini mahasiswa Universitas Indonesia, mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap UUD NRI Tahun 1945.
Kendati Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis (29/2) 2024 pukul 16.02 WIB menolak permohonan pemohon, lanjut Titi, MK menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.
Pasal tersebut menyatakan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilaksanakan pada bulan November 2024.
Oleh karena itu, kata Titi, pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten untuk menghindari adanya tumpang-tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada Serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai.
"Artinya mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada serentak," kata Titi yang pernah sebagai Direktur Eksekutif Perludem.
Substansi penting lainnya, lanjut pakar kepemiluan ini, melalui pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, MK menekankan dan menegaskan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
Baca juga: KPU: Pilkada Serentak tetap 27 November 2024
Baca juga: KPU soal percepatan jadwal pilkada: Itu domain pembentuk UU
Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
Label:dewagacor89、mandalatoto、brunei paito
Terkait:maincuy、kodokland、gacor slot138 login、ego777、jam305 slot、slot rakyat 5000、asiahoki77、novaslot88、erek orang meninggal、jarum77
bab terbaru:daftar situs gacor 2023(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
Pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah dilakukan pada Rabu (14/2). Saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih melakukan penghitungan.
Sejumlah nama turut masuk sebagai calon anggota DPR, termasuk komedian Alfiansyah Komeng.
Berdasarkan data sementara real count KPU per Kamis (15/2) pukul 08.00 WIB, Komeng telah mengantongi 8,16 persen atau 180.817 suara. Dari data sementarareal countdi situs resmi KPU, Komeng menempati perolehan suara tertinggi dari 53 calon lainnya.
Gaji dan tunjangan anggota DPD diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2008 tentang Hak Keuangan Administrasi Bagi Ketua Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta Mantan Ketua Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Beserta Janda/Dudanya.
Dalam Pasal 3 disebut bahwa gaji pokok tunjangan jabatan bagi ketua, wakil ketua, dan anggota DPD sama dengan gaji pokok dan tunjangan jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sementara itu, rincian gaji serta tunjangan para anggota DPR diatur dalam Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR RI dan dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015.
Besaran gaji juga sudah diatur dalam PP Nomor 75 tahun 2000 tentang Gaji Pokok Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tinggi Negara.
Gaji anggota DPR ada tiga kategori, yakni gaji anggota DPR, gaji anggota DPR merangkap wakil ketua, dan gaji anggota DPR merangkap ketua.
Untuk anggota DPR saja, mereka menerima gaji pokok sebesar Rp4,2 juta. Kemudian gaji wakil ketua DPR sebesar Rp4,6 juta dan gaji ketua DPR sebesar Rp5,04 juta.
Gaji ini belum termasuk beragam tunjangan, di antaranya:
- Uang sidang/paket sebesar Rp2.000.000
- Asisten anggota Rp2.250.000.
- Tunjangan beras Rp 30.090 per jiwa, setiap bulan.
- Tunjangan PPh Rp 2.699.813.
- Tunjangan istri sebesar 10 persen dari gaji pokok
- Tunjangan dua anak sebesar 2 persen dari gaji pokok
- Tunjangan jabatan anggota Rp9.700.000 per bulan
- Tunjangan kehormatan anggota DPR Rp5.580.000 per bulan.
- Tunjangan komunikasi anggota DPR Rp15.554.000 per bulan.
- Bantuan listrik dan telepon Rp7.700.000
[Gambas:Video CNN]
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengatakan pejalan kaki akan menjadi kasta tertinggi di antara mobilisasi lainnya di IKN.
"Kita memiliki kota yang kasta paling tertinggi di kota itu adalah pejalan kaki. Kita ingin pejalan kaki itu asyik gitu ya. Dan juga bisa secara efisien memberikan kita layanan untuk menuju satu tempat-tempat yang kita inginkan sehari-hari," kata Bambang dalam konferensi pers di Hotel The Ritz Carlton Jakarta, Jakarta Selatan, Jumat (16/2).
Mobilitas di IKN dalam hal ini harus mengutamakan pada pejalan kaki, kendaraan non-bermotor seperti sepeda, transportasi publik harus lebih utama.
Bambang menyebut ia dan timnya akan mengembangkan satu sistem transportasi yang sustainable atau berkelanjutan di IKN. Hal ini tentu juga akan mencakup tak hanya transportasi yang berhubungan dengan penumpang, tapi juga barang.
Ia juga ingin menunjang aktivitas dari mobilitas para penghuni kota IKN dengan multimoda, yang berada di darat, laut, hingga udara.
"Bagaimana ketiga moda nanti akan mewujudkan satu sistem jaringan yang efisien, yang akan menunjang aktivitas dari mobilitas para penghuni Ibu Kota Nusantara ini," sambung dia.
"Juga kita ingin melihat bahwa kota ini nanti benar-benar memanjakan para penghuni dan warganya. Dalam arti bahwa kita memiliki konsep kota 10 menit," jelas dia lebih lanjut.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Silvia Halim juga menyampaikan aksesibilitas untuk pejalan kaki akan tersedia.
"Supaya semua pergerakan bisa jadi secara seamless, secara aman dan secara nyaman," kata Silvia.
Adapun sistem transportasi yang akan dikembangkan di IKN, terkait sektor transportasi darat akan dikembangkan fasilitas pejalan kaki, sepeda, kendaraan listrik berbasis baterai, dan kendaraan autonomous untuk angkutan bus.
[Gambas:Video CNN]
Ketertarikan investor dalam beberapa tahun terakhir meningkat di kawasan Danau Toba, sehingga berdampak positif untuk pembangunan daerahKabupaten Toba, Sumatera Utara (ANTARA) - Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Odo Manuhutu, mengatakan bahwa dampak pelaksanaan F1 Powerboat Danau Toba 2024 adalah untuk pemerintah daerah (pemda), bukan pemerintah pusat. Odo membeberkan, penyelenggaraan lomba balap perahu motor internasional itu mampu menggerakkan roda perekonomian daerah, khususnya warga lokal sehingga harus didukung penuh oleh pemda. "Penyelenggaraan itu akan menarik minat investor. Ketertarikan investor dalam beberapa tahun terakhir meningkat di kawasan Danau Toba, sehingga berdampak positif untuk pembangunan daerah," kata Odo dalam konferensi pers penyelenggaraan F1 Powerboat Danau Toba 2024 di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Sabtu.
Pewarta: Donny Aditra
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Indra Setiawan/Naufal
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menyebut otorita telah menerima 344 surat pernyataan minat investasi atau letter of intent(LoI) di IKN baik dari investor dalam maupun luar negeri.
Bambang menambahkan hingga Januari 2024, total investasi yang masuk IKN dari non-APBN adalah Rp42,5 triliun. Kemudian ada 33 perusahaan swasta dan lembaga non-pemerintah yang sudah memulai pembangunan di IKN.
"Pertanyaan sejuta umat nih, 'bener nih laku?' katanya gitu. 'Ada yang mau nih? bener ada yang mau masuk?'," kata Bambang dalam seminar Masa Depan Pasca IKN yang disiarkan melalui kanal Youtube Pemprov DKI Jakarta, Sabtu (17/2).
Selain itu, Bambang menilai IKN mendapatkan dukungan global sebab membawa tiga kampanye global. Yakni perubahan iklim, biodiversitas, dan sustainable development goals.
"Masyarakat internasionalsupport-nya luar biasa ke IKN," kata Bambang.
"Nusantara adalah kota pertama dan satu-satunya di Indonesia yang punya peta jalan untuk climate change, untuk mengatasi dampak-dampak perubahan iklim," imbuhnya.
Lebih lanjut, Bambang juga memastikan IKN akan menjadi kota 10 menit. Masyarakat di IKN ditargetkan mampu pulang-pergi dengan berjalan kaki dengan waktu tempuh 10 menit.
Pun menurutnya jalan tol juga akan dibangun di IKN. Jalan tol ini akan memberikan estimasi waktu perjalanan dari pemukiman ke bandara hanya sekitar 45 menit.
[Gambas:Video CNN]
《rtp ligamansion2》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,mini airbet88Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《rtp ligamansion2》bab terbaru。