dapat duit cepat dan mudah 840Jutaan kata 457576Orang-orang telah membaca serialisasi
《cuan99》
Mengenal Veteran Gojek, Calon Wadirut GoTo******
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk mengumumkan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Luar Biasa (RUPST & LB) yang akan digelar pada akhir Juni mendatang, dengan salah satu pengajuan agenda berupa perubahan susunan dewan direksi dan komisaris.
Pada dewan direksi, GoTo menominasikan Thomas Husted untuk menduduki jabatan Wakil Direktur Utama, sekaligus sebagai Chief Operating Officer.
Sebelumnya, Thomas adalah Chief Financial Officer Gojek pada 2017-2021. Selain memiliki peran penting dalam proses merger Gojek dan Tokopedia, Thomas juga turut membangun sistem internal saat bersiap melantai di bursa.
Selain menominasikan Thomas Husted, GoTo juga akan mengubah jajaran dewan direksi dan dewan komisaris. Andre Soelistyo, CEO GoTo saat ini, dinominasikan mendapatkan persetujuan pemegang saham untuk menjadi Komisaris Perseroan.
Sementara Komisaris GoTo, Sugito Walujo yang lebih dikenal sebagai Patrick Walujo, dinominasikan untuk menjadi Direktur Utama Perseroan. Baik Andre maupun Patrick telah sama-sama mengundurkan diri dari posisi masing-masing.
Selanjutnya, GoTo juga mengajukan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris, di mana Agus D.W Martowardojo akan beralih tugas menjadi Komisaris Utama, dan Garibaldi Thohir beralih tugas untuk menjadi Komisaris Perseroan.
(rea/rea)Netizen Ngeluh Layanan Error dan Tak Bisa Jajan, Gopay Minta Maaf******
Sejumlah warganet mengeluhkan errorpada layanan dompet elektronik Gopay. Karena gangguan itu, pengguna tidak bisa melakukan transaksi pembayaran.
"Gabisa mamam, gopay error," cuit akun Twitter @zv** seperti dikutip Detik, Senin (12/6).
Cuitan tersebut mendapatkan banyak balasan yang mengeluhkan kendala serupa.
Tak hanya di platform Twitter, sejumlah pengguna di Instagram juga mengeluhkan soal gangguan layanan pembayaran di akun resmi @gopayindonesia.
Terkait keluhan itu, admin Gopay meminta maaf dan menjelaskan aplikasi sedang mengalami optimalisasi sistem.
"Dapat kami informasikan bahwa saat ini aplikasi kami sedang dalam optimalisasi sistem yang menyebabkan Kakak tidak dapat menggunakan aplikasi gojek dengan metode pembayaran GoPay," tulis balasan resmi akun Instagram @gopayindonesia kepada salah satu pengguna.
Perusahaan masih menindaklanjuti gangguan tersebut dan sedang dalam proses penyelesaian sesegera mungkin.
"Kami sarankan Kakak untuk mencoba kembali secara berkala," tulis admin @gopayindonesia.
[Gambas:Video CNN]
Label:pinjol verifikasi cepat、qq36bet、cara pinjam uang di dana syariah
Terkait:kakek zeus real、qq sport slot、link slot x500、abadicash、agb99 slot、slot aman、slot yang paling gacor malam ini、link slot internasional、daftar slot gacor gampang menang、pinjol ojk 2022
bab terbaru:rtp live jarwo(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) terseret sengkarututangantara pemerintahdengan pebisnis jalan tol, Jusuf Hamka.
Pengusaha jalan tol itu menagih utang sebesar Rp800 miliar kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Utang bermula dari deposito milik CMNP di Bank Yakin Makmur (Bank Yama), yang tak kunjung diganti selepas likuidasi pada krisis moneter 1998. Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.
Berdirinya CMNP membuka era baru kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengusahaan jalan tol, melalui pengerjaan proyek jalan tol ruas Cawang-Tanjung Priok (North South Link/NSL) sepanjang 19,03 kilometer (km).
Lihat Juga :![]() |
Kala itu, proyek dianggap sukses sehingga pemerintah mempercayakan pembangunan jalan tol ruas Tanjung Priok-Jembatan Tiga/Pluit (Harbour Road/HBR) sepanjang 13,93 km kepada perusahaan Jusuf Hamka.
Pada 10 Januari 1995, Citra Marga Nusaphala Persada berubah menjadi perusahaan terbuka. Sebagian besar sahamnya dimiliki publik.
Saat ini CMNP memiliki empat anak usaha, yakni PT Citra Margatama Surabaya, PT Citra Waspputowa, PT Citra Persada Infrastruktur, PT Citra Marga Nusantara Propertindo dan PT Girder Indonesia.
Beberapa entitas anak itu bergerak dalam bidang usaha yang masih sejalan dengan bidang usaha CMNP, yaitu pengusahaan jalan tol dan usaha terkait lainnya.
Berdasarkan data perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia, dua anak Jusuf Hamka menduduki jabatan penting di CMNP. Putrinya yang bernama Fitria Yusuf menjabat sebagai direktur utama, sementara putranya yang bernama Feisal Hamka menduduki posisi komisaris utama di perusahaan tersebut.
Pemegang saham utama CMNP adalah BNP Paribas Wealth Management Singapore Branch, dengan kepemilikan 58,95 persen saham, lalu masyarakat sebesar 41 persen.
Fitria Yusuf yang menjabat dirut juga memiliki 4,4 persen saham, sementara Feisal Hamka mengusai 4,93 persen saham CMNP.
[Gambas:Video CNN]
(pta/agt)Sinar Mas Land selaku pengembangproperti di Indonesia mengungkapkan butuh biaya lebih untuk membangun properti hijau.
Chief Risk & Sustainability Officer Sinar Mas Land Muhammad Reza Abdulmajid mengakui properti adalah salah satu sektor penyumbang karbon emisi terbesar. Oleh karena itu, ia mengklaim pihaknya melirik properti hijau.
"Sebenarnya justru green buildingada additional cost(biaya tambahan) di depan. Dari sisi pembangunan, developer, ada additional costyang harus kita tampung," katanya dalam Green Economy Forum 2023 yang disiarkan di kanal YouTube Bisnis Indonesia, Selasa (6/6).
Pernyataan tersebut diamini Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah. Ia mengingatkan pembangunan properti tidak hanya sebatas rumah atau bangunan kantor, tetapi juga lingkungannya.
Ia mengatakan pengembang harus bisa memanfaatkan energi hijau, yakni energi baru terbarukan (EBT) dalam mengembangkan properti dan lingkungannya.
"Awalnya yang mahal, tapi proses pemanfaatannya banyak memberikan efisiensi, lebih murah. Kalau para pengembang benar-benar secara aktif ikut mengembangkan properti seperti ini, memanfaatkan sumber EBT, akan sangat membantu kita," ungkapnya.
Piter lantas meminta pemerintah menciptakan ekosistem agar ekonomi hijau bisa terselenggara. Ia juga menyinggung soal bursa karbon yang bakal diluncurkan pemerintah bisa memberikan pembiayaan lebih murah untuk properti hijau.
"Dengan mengembangkan ekonomi yang ramah lingkungan, termasuk pasar atau bursa karbon, ini menjadi peluang besar kita bisa melanjutkan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan juga sumber pembiayaan yang murah," jelasnya.
"Masa depan kita ada di sana (bursa karbon). Saya kira dengan ekosistem pembiayaan yang baik dan murah untuk pembangunan infrastruktur, termasuk juga properti yang lebih hijau itu bisa kita wujudkan," tutup Piter.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Sejak beroperasi di Indonesia, tepatnya di Jakarta, PT Mass Rapid Transit (MRT) tak hanya fokus mengembangkan sistemtransportasi untuk masyarakat. Perusahaan berpelat merah itu juga terus mengembangkan bisnis di sektor lain, sejalan dengan misinya mengembangkan transportasi yang ramah masyarakat.
Sistem Transit Oriented Development (TOD) pun dijajal untuk mengembangkan bisnis secara lebih luas. Dalam perjalanannya, perusahaan itu mencontoh sistem TOD yang telah berjalan di Hong Kong dan Singapura.
Kepala Departemen TOD Business Generation PT MRT Jakarta Raihan Kusuma mengatakan sistem TOD yang dikembangkan perusahaannya tidak hanya fokus membangun hunian, tetapi membangun kawasan yang bisa memenuhi segala aspek dan kebutuhan masyarakat di era modern yang berjalan serba cepat ini.
"Karena niat kita ingin mengembalikan orang yang pergi dan mencari hunian di luar Jakarta untuk kembali ke Jakarta," kata Raihan ditemui di kantor MRT Jakarta beberapa waktu lalu.
MRT Jakarta berkaca pada Land Transport and Authority (LTA) Singapura dan MTR Hong Kong. Raihan mengatakan keduanya benar-benar memanfaatkan kawasan yang semula tak berpenghuni di dekat stasiun MRT. Kemudian, dengan memanfaatkan sektor properti itu, mereka bisa memperoleh pendapatan yang cukup besar.
"Sumber pendapatan dari properti TOD ini bahkan memberi kontribusi hingga 60 persen," katanya.
Lihat Juga :Harga Tanah IKN Diumumkan 27 Juli, Dievaluasi Setiap 6 Bulan |
Saat ini, ada sejumlah kawasan TOD yang sudah dikembangkan di Jakarta. Ke depan, kawasan-kawasan itu akan terus bertambah sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat.
Raihan menuturkan demi mewujudkan kawasan TOD ini MRT Jakarta akan memanfaatkan sejumlah lahan milik Pemprov DKI Jakarta. Nantinya, properti atau hunian yang menjadi salah satu aspek bisnis di TOD itu akan terdiri dari dua konsep.
Pertama, konsep sewa co-living yang dinamai Alaspadu. Kedua, konsep kepemilikan atau kelas apartemen yang disebut Rumahpadu. Hunian ini ditargetkan untuk anak muda dari kelas menengah yang membutuhkan hunian di Jakarta.
"Dalam sepuluh tahun ke depan kami memproyeksikan bisnis properti yang sedang dikembangkan bisa menyumbang 60-70 persen pendapatan MRT Jakarta," kata dia.
Raihan juga memastikan, ketika ibu kota resmi dipindah ke Kalimantan konsep TOD ini tetap berjalan dan tak akan mati meskipun pusat pemerintahan tak lagi di Jakarta. Lagi pula Jakarta ke depannya memang dibentuk sebagai pusat bisnis yang tentunya membutuhkan alat transportasi dengan hunian yang modern.
"Tidak usah khawatir, karena ke depan kami tetap optimis TOD tetap berjalan meskipun ibu kotanya sudah pindah," katanya.
Catatan Redaksi:Artikel ini merupakan rangkaian tulisan dari kegiatan Fellowship MRT Jakarta
[Gambas:Video CNN]
(tst/pta)Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyebut bakal maju terus, meski digugat PT Salim Ivomas Pratama Tbk selaku produsen Bimoli dan 4 perusahaan lain yang terbukti bersalah menimbun minyak gorengpada 2022 lalu.
Ketua KPPU M. Afif Hasbullah mengatakan gugatan tersebut adalah hak dari para pelaku usaha. Namun, ia menegaskan bakal menghadapi gugatan dari para pelaku usaha yang keberatan atas putusan KPPU tersebut.
"Itu sudah kami sampaikan di DPR. Jadi di rapat dengar pendapat (RDP) DPR kemarin kan sudah ada. Keberatan itu haknya terlapor toh. Ya, kami tetap fight dengan keputusan kami," kata Afif di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (11/6).
Sebelumnya, Afif mengatakan di DPR bahwa KPPU akan menyiapkan tim kuasa hukum untuk menghadapi gugatan tersebut. Ia menyebut akan tetap menghormati dan menghargai sikap para perusahaan yang terbukti menimbun minyak goreng tersebut.
"Akan kami ikuti dan siapkan tim hukum proses keberatan di pengadilan niaga maupun jika mereka lanjut ke kasasi di MA," tegas Afif dalam RDP dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/6).
Sementara itu, PT Salim Ivomas Pratama Tbk selaku produsen Bimoli tercatat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat (9/6). Perkara tersebut didaftarkan dengan nomor 2/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Jkt.Pst.
Selain PT Salim Ivomas Pratama Tbk, ada 4 perusahaan lain yang turut menggugat di hari yang sama. Mereka adalah PT Asianagro Agungjaya, PT Batara Elok Semesta Terpadu, PT Budi Nabati Perkasa, dan PT Incasi Raya.
Kelimanya adalah bagian dari 7 perusahaan yang ditetapkan bersalah oleh KPPU dan didenda dengan total Rp71,28 miliar. Berikut rinciannya:
1. PT Asianagro Agungjaya (Terlapor I) didenda Rp1 miliar
2. PT Batara Elok Semesta Terpadu (Terlapor II) didenda Rp15,24 miliar
3. PT Incasi Raya (Terlapor V) didenda Rp1 miliar
4. PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Terlapor XVIII) didenda Rp40,88 miliar
5. PT Budi Nabati Perkasa (Terlapor XX) didenda Rp1,76 miliar
6. PT Multimas Nabati Asahan (Terlapor XXIII) didenda Rp8,01 miliar
7. PT Sinar Alam Permai (Terlapor XXIV) didenda Rp3,36 miliar
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono buka-bukaan soal alasan Presiden Jokowi menerbitkan aturan pengelolaan dan pembukaan kembali ekspor pasir laut hasil sedimentasi.
Adapun aturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dalam Pasal 6 beleid tersebut, pemerintah memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk menyedot pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.
Sakti menjelaskan alasan pertama, maraknya reklamasi di Tanah Air. Ia mencontoh reklamasi itu seperti yang terjadi di Jawa Timur, dekat IKN, Batam, Jakarta, hingga Banten.
"Dari mana nih barang, jangan-jangan satu- dua pulau hilang. Itu lah filosofi kemudian diterbitkannya (PP Nomor 26 tahun 2023) di kami," ujarnya dalam Rapat Kerja Bersama Komisi IV DPR RI, Senin (12/6).
Menurut Sakti, PP Nomor 26 Tahun 2023 itu dapat mengatur penggunaan pasir untuk reklamasi. Dalam beleid itu, pasir laut yang digunakan harus dari hasil sedimentasi.
Adapun penentuan apakah pasir laut hasil sedimentasi atau bukan, akan ditetapkan oleh tim riset khusus.
Alasankedua, posisi Indonesia yang berada di tempat berputarnya arus. Sakti menyebut peristiwa oseanografi itu mengakibatkan sedimentasi.
Dengan kata lain, sedimentasi di Indonesia kerap terjadi, sehingga terjadi pendangkalan. Selain itu, sedimentasi juga terjadi di muara sungai.
Dengan begitu, pendangkalan pun terjadi di muara sungai hingga pelabuhan-pelabuhan. Menurutnya, pendangkalan itu berbahaya bagi alur pelayaran dan merusak lingkungan.
Oleh karena itu, pasir laut dari hasil sedimentasi harus dibersihkan.
"Filosofi pp ini adalah salah satunya ini barang yang merusak lingkungan karena kalau dia menutupi terumbu karang, menutupi padang lamun, ya itu sudah pasti merusak lingkungan," kata Sakti.
Nah, untuk mendetailkan mekanisme pemanfaatan pasir laut sedimentasi itu, Sakti mengatakan pihaknya akan menerbitkan peraturan menteri (Permen) kelautan dan perikanan.
Aturan ia targetkan selesai tahun ini.
[Gambas:Video CNN]
"Harus (selesai tahun ini), kami harapkan begitu," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (12/6).
Sakti menuturkan peraturan teknis itu akan sangat detil karena menyangkut pelaksanaan. Karenanya, pihaknya pun akan melibatkan banyak pemangku kepentingan.
"Dalam hal ini mitra kerja, para pakar dan ahli, untuk kemudian supaya tidak ada keliru, karena itu kan menyangkut pelaksanaannya tidak boleh salah," imbuhnya.
Sakti menegaskan PP Nomor 26 tahun 2023 tadi tidak bisa dijalankan kalau peraturan menteri kelautan dan perikanan belum keluar. Ia menambahkan kelak dalam peraturan menteri yang sedang ia susun, pihaknya juga akan mengatur harga ekspor dari pasir laut hasil sedimentasi.
Lihat Juga :Jusuf Hamka Akan Denda Negara 2 Persen per Bulan Buntut Utang Rp800 M |
MenteriPUPR Basuki Hadimuljono buka suara terkait kabar penggabungan dua BUMN konstruksi, Waskita Karyadan Hutama Karya (HK). Menurutnya, hal tersebut memang tengah jadi perbincangan pemerintah.
Basuki mengakui para menteri kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mempertimbangkan apakah ada kemungkinan kedua BUMN tersebut menjadi satu. Tujuannya, agar mengurangi jumlah perusahaan negara yang memiliki tugas dan fungsi yang sama.
"Itu lagi wacana-wacana, kan sekarang ada 8 atau 9 (BUMN) karya, itu kita evaluasi bisa enggak itu kita gabung-gabungkan. Ini masih wacana, belum (diputuskan)," katanya di Gedung DPR yang dikutip dari CNBCIndonesia, Rabu (7/6).
Jika opsi tersebut mau diambil, Tiko menyebut Waskita Karya harus menyelesaikan terlebih dahulu proses restrukturisasi keuangannya. Pasalnya Hutama Karya itu sendiri sudah memiliki tugas berat, yaitu menyelesaikan Trans Sumatera.
"Cuma untuk opsi itu kita memastikan restrukturisasi selesai dulu, karena kan Hutama Karya itu tugasnya berat, harus selesaikan Trans Sumatera. Kita make surerestrukturisasi selesai dulu baru dilakukan itu (inbreng saham)," kata Tiko.
Tiko menyebut dengan inbreng saham pemerintah tersebut, Waskita akan diuntungkan karena akan lebih mudah memperoleh proyek konstruksi. Hutama Karya akan memberikan proyek ke Waskita.
"Jadi tujuannya itu ke depan itu dia ada proyek yang steady dari atas gitu. Kalau sekarang kan dia ikut nge-biddi mana-mana tapi kalah bersaing. Nanti malah bukan untung malah boncos terus, dapat projectrugi terus," papar Tiko.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)《cuan99》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,kredit hp shopee tanpa kartu kreditHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《cuan99》bab terbaru。