bayar cicilan kredivo

Pemecahan

Pemerintah Akan Larang E******

Pemerintah akan melarang platform perdagangan digital, seperti e-commerce, menjual produk di bawah harga pokok penjualan (HPP). Hal itu dilakukan untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengungkapkan barang impor banyak yang dijual sangat murah di Indonesia, misalnya berbagai produk dari China. Hal itu memukul UMKM dalam negeri.

"Karenanya nanti juga kita akan atur di platform digital tidak boleh dijual di bawah harga pokok penjualan (hpp) dalam negeri. Selain itu mereka juga harus ngurus standardisasi dalam negeri," ujar Teten di Gedung Sabuga Bandung, Rabu (11/10), seperti dikutip Antara.

"Itu tidak tepat, tapi kita bisa merasakan, itu kan ekspresi kemarahan mereka karena produk-produk UMKM dalam negeri yang dijual, tidak bisa bersaing dengan masuknya barang dari luar jadi bukan soal offlinedan online," ujarnya.

Karenanya, selain larangan platform daring menjual produk di bawah HPP, pemerintah akan melakukan tiga hal lain. Pertama,mengatur platform digital dengan melakukan pemisahan antara e-commercedan sosial commerce.

"Kita melihat di banyak negara, pengaturan sudah masuk kepada teknologinya. Jangan sampai ada monopoli ini akan dilanjutkan. Saya kira Pak Presiden sudah memerintahkan itu dalam rapat kabinet yang lalu pada beberapa kementerian," ucapnya.

Kedua,pemerintah akan mengatur arus barang impor, terutama consumer goods, agar jangan sampai memukul produk dalam negeri.

Ketiga,pengaturan perdagangan secara daring, dengan tujuan mencegah adanya aksi bakar uang (burning money) yang dilakukan oleh platform untuk memperbesar valuasi bisnis mereka yang disebut Teten merupakan bisnis model yang tidak berkelanjutan (sustain).

"Karena nanti hanya akan ada platform yang dengan kekuatan kapital yang besar, raksasa, dan global yang akan menguasai platform di dunia ini. Enggak boleh juga bakar uang untuk menaikkan market share," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Tim bayi lucu dari kiamat

Pontjo Sutowo Gugat Pratikno Cs Buntut Kisruh Hotel Sultan******

Pontjo Sutowo kembali menggugat pemerintah terkait sengketa Hotel Sultan. Gugatan ia layangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (9/10) kemarin dengan nomor perkara 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Gugatan diajukan atas nama PT Indobuildco yang merupakan perusahaan milik Pontjo Sutowo.

Kedua, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno. Ketiga, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto.

Keempat, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kuasa Hukum Pontjo Sutowo Hamdan Zoelva mengatakan gugatan diajukan dengan tuduhan pemerintah telah melakukan pelanggaran hukum terkait sengketa Hotel Sultan.

Pelanggaran hukum dilakukan terkait penutupan jalan, akses masuk ke Hotel Sultan dan pemasangan spanduk oleh BPGBK di area Hotel Sultan.

"Karena PT Indobulico adalah penghuni dan pemilik sah atas persil tersebut berdasarkan HGB 26-27/Senayan. PT Indobuilco juga menggunggat BPN karena yang berhak atas persil tersebut adalah PT Indobuilco, bukan BPGBK, sesuai hukum pertanahan menganai pemberian HGB," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/10).

CNNIndonesia.com berupaya meminta tanggapan ke Kementerian ATR/BPN melalui Staf Ahli Menteri ATR/BPN dan Selaku Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat Yulia Jaya Nirmawati terkait gugatan tersebut. Namun, sampai dengan saat ini, konfirmasi belum berbalas. 

Direktur Umum PPKGBK Hadi Sulistia yang mewakili Mensesneg Pratikno mengatakan bahwa masalah gugatan itu sedang dilihat kuasa hukum pemerintah.

"Terkait legal formal sedang direview oleh kuasa hukum kita. Tapi yang pasti, lahan Blok 15 sudah clean dan clear aset milik negara," katanya.

"Apa yang kami lakukan kemarin adalah deklarasi atas lahan/tanah. Operasional hotel masih menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak Indobuildco," katanya.

Pontjo Sutowo dan pemerintah memang tengah ribut soal pengelolaan Hotel Sultan. Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006.
Kala itu, ia lewat perusahaannya melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Legenda Luar Biasa

Zulhas Beberkan 2 Strategi Pemerintah Bantu UMKM Berkembang******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasanalias Zulhas mengungkap dua langkah yang akan ditempuh pemerintah dalam membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar terus maju dan berkembang.

Pertama,dengan mengembalikan pengawasan barang impor yang semula dilakukan di luar kawasan pabean (post border) ke pabean (border). Langkah ini dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri dari tekanan arus deras produk impor.

"Agar jangan sampai di sini barang-barang dari impor banjir. Kalau impornya banjir, UMKM, produksi dalam negeri tertekan, kalah. Kita atur agar impornya tidak membanjiri pasar kita. Apa yang dilakukan? Kemarin dari post borderkembali keborder," kata dia saat mengunjungi ITC Cempaka Mas, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).

Kedua, dengan mengatur sistem penjualan onlineyang dinilai mengkhawatirkan. Terutama setelah munculnya platform social commerce, yang algoritmanya mengarah pada produk luar negeri dan diduga melakukan praktik predatory pricing.

"Online-onlineyang ngobral-ngobral itu, kita atur. Masa di sini modalnya sama-sama Rp100 ribu? Dia jualnya Rp20 ribu, di sini Rp100 ribu, mati dong. Orang enggak belanja kemari kan? Nah ini diatur," tegas dia.

Langkah ini dilakukan agar pelaku UMKM serta industri dalam negeri tidak terganggu, namun tetap bisa berjualan secara online.

Dalam kesempatan yang sama, Zulhas juga berterima kasih kepada pihak TikTok Shop yang sudah mematuhi peraturan pemerintah. Diketahui per Rabu (4/10) silam, Pemerintah resmi melarang TikTok Shop untuk berjualan dan melayani transaksi lewat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 31 Tahun 2023.

Ia juga berharap para pedagang toko offlinebisa mulai berjualan secara online.

"Digital itu satu keniscayaan, memang lama-lama akan digital. Makanya harus diatur. Nah, yang belum mengerti, yang belum belajar, kita nanti ajari biar tokonya selain disini, juga bisa jualan secara online," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Memasak Satu Pukulan

BUMN Tunggak Utang Rp300 M ke Perusahaan Jusuf Kalla 3 Tahun******

Pendiri Kalla Group, Jusuf Kalla (JK) menyebut ada BUMN yang memiliki tunggakan utang kepada salah satu perusahaannya.

Utang sudah menunggak selama 3 tahun belakangan ini dengan total Rp300 Miliar.

"Perusahaan kami malah sudah tiga tahun senilai Rp300 miliar belum dibayar-bayar," sebut JK dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh Jubirnya Husain Abdullah kepada CNNIndonesia.com.

Cuma, mengutip CNBCIndonesia.com, Direktur Keuangan Bukaka Teknik Utama (BUKK), salah satu anak usaha Kalla Group Afifuddin Kalla pernah menyebut Waskita punya utang ke perusahaannya.

Utang Waskita Kepada Bukaka sekitar Rp 200 miliar. Utang salah satunya untuk proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated atau Tol MBZ.

Afifuddin mengatakan sebelum Lebaran 2023 lalu, pihaknya sudah bertemu dengan Waskita untuk menagih utang tersebut. Namun, pucuk pimpinan Waskita ditahan terkait tindak pidana korupsi.

"Tetapi setelah lebaran kemarin kita mendengar kabar dirutnya ditahan. Jadi kami juga bingung sekarang kelanjutannya tetapi mudah-mudahan komitmen bisnisnya tidak berubah," katanya.

Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengakui BUMN nya memang punya utang ke perusahaan JK. Utang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan Tol MBZ. 

Tapi katanya, angka final mengenai besaran utang masih dalam proses persiapan penghitungan/verifikasi.

"Hubungan kontraktual yang terjalin adalah antara Waskita-Acset KSO dengan KSO Bukaka-KS. Kedua belah pihak telah bersepakat untuk menunjuk auditor eksternal yang independen dalam rangka meminta pendapat/reviu. Hasil reviu tersebut yang akan dijadikan dasar pembayaran Waskita-Acset KSO kepada KSO Bukaka-KS," katanya.

Selain itu katanya, Waskita-Acset KSO telah melakukan kewajiban pembayaran kepada KSO Bukaka-KS yang sudah ditagihkan sesuai dengan jumlah pembayaran yang diatur dalam kontrak.

[Gambas:Video CNN]

Hatiku beracun

Bahas Inflasi, Mendagri Tito Soroti Harga Bawang Putih Naik******

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti kenaikanharga bawang putih yang masih terjadi.

Padahal, terang Tito, realisasi impor bawang putih telah mencapai 81,89 persen dari izin impor yang telah dikeluarkan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Persoalannya adalah harusnya harganya turun, kenapa masih harga naik," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023 seperti dikutip Detik, Senin (9/10).

"Kedua adalah distribusinya, yaitu sudah masuk, tapi sudah disalurkan enggak sampai dengan pasar-pasar tradisional itu persoalan kuncinya," ujarnya.

Menurut Tito, perlu dukungan berbagai pihak untuk mengecek bawang putih ini.

Ia menyebut Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional hingga Satgas Pangan memastikan sekitar 82 persen bawang impor ini sudah masuk ke pasar tradisional.

Namun, kata Tito, baru 11 provinsi yang harga bawang putihnya relatif stabil. Artinya, kenaikan harga bawang putih masih terjadi di 27 provinsi.

Mengutip Info Pangan DKI Jakarta, harga bawang putih per Senin (9/10) tercatat naik Rp127 ke Rp40.777 per kg.

Namun, secara nasional, Pusat Informasi Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) melaporkan penurunan harga bawang putih ukuran sedang dari Rp38.450 menjadi Rp38.400 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Undian Berhadiah Amplop Merah Tiga Alam

Arief Setor Nama Plt Sekjen Kementan ke Jokowi usai Pimpin Rapat******

Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi langsung bergegas ke Istana Negara selepas memimpin rapat pimpinan (rapim) di Kementerian Pertanian (Kementan). Ia akan menyerahkan nama plt sekretaris jenderal Kementan.

Arief hadir di Kementan sekitar pukul 11.57 WIB, lalu memberikan pernyataan kepada wartawan dan beranjak masuk ke Gedung A Kementan untuk memimpin rapim. Kemudian, sekitar pukul 13.40 WIB Arief menyebut harus segera menemui Presiden Joko Widodo.

"Adaquick win(di rapim) dari seluruh direktorat jenderal, kecuali 2 badan, karena tadi waktunya gak cukup saya harus ke Istana... Saya akan menemui Pak Presiden (Jokowi), saya akan tunjuk plt untuk sekretaris jenderal," ujarnya usai rapim di Gedung A Kementan, Jakarta Selatan, Senin (9/10).

Syahrul bersama-sama dengan KSD (sekjen Kementan 2021 s/d sekarang) dan HTA (direktur pupuk pestisida 2020-2022/direktur alat mesin pertanian 2023) disebut sudah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi (TPK). Penyelidikan terhadap Syahrul dkk disebut sudah dimulai sejak 16 Januari 2023.

"Belum (rencana pergantian direktur jenderal Kementan), tapi kita mau review semua. Saya rasa ini waktunya kita melakukan perubahan dan percepatan," tegas Arief.

Selain itu, Arief menegaskan bakal menindak tegas pejabat Kementan yang tidak berintegritas. Ini juga bagian dari kesepakatan rapim pertama yang dipimpinnya.

Arief juga menegaskan pejabat di lingkup Kementan akan menandatangani pakta integritas baru pada Rabu (11/10) atau Kamis (12/10) mendatang. Ia menyebut ini sengaja dilakukan demi mengembalikan marwah Kementan.

"Ini saya sama Pak Wamentan (Harvick Hasnul Qolbi) barusan mengumpulkan eselon 1 dan 2 yang ada di Kementan. Nomor satu saya sampaikan zero tolerant score integrity, jadi sudah gak ada main-main lagi. Per 6 Oktober siapapun yang melanggar, yang tidak punya integritas kita akan selesaikan," jelas Arief.

"Berikutnya lagi, Rabu atau Kamis, kami akan buat dan tanda tangani pakta integritas. Saya mau buat baru, supaya Kementerian Pertanian ini kembali marwahnya, gak boleh terlalu lama terpuruk. Karena ini urusannya dengan 270 juta masyarakat Indonesia," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]