cara pinjam uang lewat shopee

lagu sebenarnya

Pemerintah Masih Utang Pupuk Subsidi Rp1 T******

Pemerintah masih memiliki utang sekitar Rp1 triliun kepada PTPupuk Indonesia(Persero). Uang tersebut untuk pembayaran pupuk subsidiyang ditugaskan kepada perseroan.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengatakan tagihan kurang bayar pemerintah sekitar Rp17 triliun. Namun, baru dibayar Rp16 triliun pada akhir tahun lalu.

"Alhamdulillah pada 28 Desember 2023 sudah dibayar pemerintah sebesar Rp16,6 triliun. Artinya ini sudah hampir seluruh tagihan kurang bayar pupuk subsidi sudah dibayar. Masih ada sekitar hampir Rp1 triliun itu adalah sisa tagihan tahun 2020 dan 2022," ujarnya dalam Acara Buka Puasa Bersama PT Pupuk Indonesia di Hotel Alila SCBD, Senin (18/3).

"Bukan karena pemerintah tidak mau bayar tapi ada penjelasan atau dokumen tambahan yang diminta dan itu sedang kami proses. Kami tidak pernah khawatir terhadap kemampuan dan kemauan bayar pemerintah. Pemerintah pasti bayar. Kurang bayar subsidi tertunda lebih kepada karena masalah administratif," jelasnya.

Dengan demikian, meski pemerintah kurang bayar, PT Pupuk Indonesia tetap mendukung rencana pemerintah untuk menambah kuota subsidi pupuk sebanyak 9,5 juta ton di tahun ini.

"Buat kami yang paling penting Pupuk Indonesia memastikan Indonesia bisa punya ketahanan pangan yang baik," imbuhnya.

Pada kesempatan sama, Rahmad mengungkapkan rencana perusahaan untuk membuka pabrik di Kawasan Industri Terpadu Fakfak, Papua Barat. Saat ini sedang dilakukan persiapan pelaksanaan infrastruktur dasar di kawasan tersebut.

"Pada hari ini yang sedang dilakukan adalah persiapan pelaksanaan infrastruktur karena di sana itu greeenfield,tidak ada apa-apa, tidak ada fasilitas apa-apa," ucap Rahmad.

Lanjutnya, setelah infrastruktur dasar terbangun dan ditargetkan selesai tahun ini, maka proses pembangunan pabrik bisa langsung dilaksanakan di 2025.

"Kita akan bangun dulu pelabuhannya, ratakan tanahnya, tahun depan kita akan bangun pabriknya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Petualangan dimulai dari reruntuhan Kota Raksasa

Wamenaker Imbau Perusahaan Beri Mudik Gratis ke Pekerja******

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengimbau setiap perusahaan untuk memberikan fasilitas mudik gratis kepada pekerja menjelang lebaran.

Pasalnya, penyelenggaraan mudik bersama pekerja merupakan wujud hubungan industrial Pancasila telah berjalan dengan baik di perusahaan.

"Kita akan bangun imbauan di seluruh perusahaan yang ada di Indonesia, kalau ada karyawannya yang mau mudik agar difasilitasi oleh perusahaan," kata dia saat melepas mudik gratis yang digelar PT Kayaba Indonesia di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (4/4).

Ia menjelaskan pelaksanaan mudik gratis yang digelar perusahaan merupakan bukti perusahaan memiliki kepedulian yang tinggi kepada pekerja.

Afriansyah menegaskan Kementerian Ketenagakerjaan sangat menghargai peran serta perusahaan yang telah mendukung dan bersinergi dengan pemerintah melalui kegiatan mudik bersama ini.

"Mudah-mudahan manajemen, serikat pekerja dengan kementerian yang mewakili pemerintah bisa membangun hubungan industrial tetap harmonis," tutur Afriansyah lebih lanjut.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah juga mengimbau hal serupa dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI beberapa waktu silam.

"Selain mengoptimalkan pembayaran THR (tunjangan hari raya) kepada pekerja, Kemnaker juga mendorong perusahaan-perusahaan untuk menyelenggarakan mudik gratis tahun 2024 bagi para pekerja," ucap Ida.

Hanya saja, skema pemberian mudik gratis dalam hal ini belum dijelaskan lebih lanjut oleh dirinya. Kendati, sifat dari dorongan pemberian mudik gratis oleh perusahaan hanya sekadar imbauan.

[Gambas:Video CNN]

Selir gila tidak mudah untuk diculik

Laba Perusahaan Batu Bara Bakrie Anjlok 97 Persen******

PT Bumi Resources Tbk (BUMI) milik Group Bakrie membukukan laba bersih sebesar US,9 juta atau Rp173,33 miliar (kurs Rp15.901 per dolar AS) pada 2023. Angka itu anjlok 97,9 persen dibanding laba tahun sebelumnya yang sebesar US5,27 juta.

Mengutip laporan keuangan perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (1/4), penurunan laba terjadi seiring pendapatan bruto yang turun 22,9 persen ke US,54 miliar dari US$ 8,53 miliar pada tahun sebelumnya.

Penurunan terjadi karena kondisi pasar dan harga batu bara yang turun 33 persen (yoy). Harga rata-rata batu bara turun menjadi US,3 per ton dari US1 per ton pada 2022. Tak hanya itu, tingginya harga bahan bakar juga turun menekan kinerja BUMI.

"Sekitar 40 persen pendapatan dibayarkan untuk royalti, pajak dan subsidi yang secara signifikan mempengaruhi likuiditas dan marjin," bunyi laporan keuangan perusahaan.

Di lain sisi, BUMI telah melakukan efisiensi biaya di mana beban usaha turun 30,8 persen menjadi US4 juta pada 2023 menjadi US8,3 juta pada 2022.

"BUMI berhasil melakukan kemajuan pada proyek hilirisasi dengan menggandeng mitra dari luar negeri dan dalam tahap diskusi dengan pemerintah untuk mencapai kesepakatan dalam proyek ini dan proyek non-batu bara lainnya," bunyi laporan keuangan BUMI.

[Gambas:Video CNN]

Ahli Senjata

Anggaran Makan Siang Gratis Dihitung Usai KPU Umumkan Pemenang Pilpres******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto menyebutkan anggaran program makan siang gratis Prabowo-Gibran akan dimasukkan secara resmi ke APBN setelah hasil perhitungan Pilpres 2024 resmi keluar.

Menurutnya, saat ini hanya sampai tahap pembahasan rencana untuk dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024. Namun, keputusan final setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan pemenang Pilpres.

"Sekali lagi kita baru bahas di dalam APBN sesudah ada keputusan daripada KPU siapa pemerintah yang akan datang," ujarnya dalam media briefing Kemenko Perekonomian, Jumat (8/3).

Ia menyebutkan bahkan simulasi yang sudah dilakukan tidak menggunakan APBN. Namun, pemerintah tetap ikut andil melaksanakan sembari menghitung perkiraan kebutuhan anggaran.

Menurutnya, simulasi program adalah inisiatif pemerintah daerah, di mana Kemenko Perekonomian hanya hadir sebagai tamu undangan.

"Jadi simulasi itu ya masing-masing daerah yang melakukan. Tadi saya menerima Bupati daripada Merauke dan juga mengirimkan undangan, kalau di sana namanya tadi gerakan makan ikan," kata dia.

Airlangga menekankan pemerintah hadir dalam simulasi untuk mempelajari dan melihat apa saja yang perlu diperbaiki dari makan siang gratis yang sudah dilaksanakan oleh pemda.

"Jadi beda lagi itu semua inisiatifnya adalah dari daerah dan kami di sini hanya belanja masalah aja. Jadi bagaimana nanti membuat kebijakan yang bisa dilakukan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan bisa dimanfaatkan oleh para pelajar," pungkasnya.

Sebelumnya, Airlangga hadir dalam simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten pada Kamis (29/2) lalu. Ia mengatakan dirinya hadir memenuhi undangan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Ia menegaskan Pemkab Tangerang yang menginisiasi program tersebut menggunakan dana Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, hadir pula Bupati Tangerang 2013-2023 sekaligus Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar yang memaparkan program makan siang tersebut dengan sebutan Gerakan Aksara alias Anak Sehat dan Sejahtera. Pria yang juga ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran DKI Jakarta itu yang mengusulkan kepada Menko Airlangga terkait penggunaan dana BOS.

"Pola pendanaannya, nah ini Pak (Airlangga), kita mengusulkan melalui BOS Spesifik atau BOS Afirmatif untuk khusus penyediaan makan siang bagi siswa. Ini bisa dengan rekening yang terpisah untuk setiap sekolah, dari BOS Reguler dipisah dengan BOS Afirmatif atau Spesifik ini," usul Zaki kepada Airlangga di SMPN 2 Curug, Tangerang.

"Penyalurannya melalui rekening sekolah langsung. Untuk kegiatan pendampingan dan organisasi perangkat daerah (OPD) ini didanai oleh APBD, ketersediaan dana sekolah dan pemantauan oleh pemerintah daerah ini semua dari APBD kabupaten/kota," imbuhnya.

Menko Airlangga tidak mengamini langsung usul tersebut. Namun, ia mengindikasikan bahwa dana BOS memang dimungkinkan untuk mendanai program yang identik dengan Prabowo-Gibran tersebut.

"Karena kalau model untuk SD-SMP kita relatif punya sistem, punya pipeline anggaran, salah satunya melalui BOS, dan secara spesifik itu bisa dibuat," balas Airlangga usai paparan Zaki.

[Gambas:Video CNN]

Aliansi mitos saya

Bos KAI Respons Rencana Brunei Garap Kereta Cepat ke IKN******

Bos PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAIDidiek Hartantyo merespons rencana Brunei Darussalam yang mau menggarap kereta cepathingga Kalimantan, bahkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Didiek menegaskan belum ada komunikasi KAI dengan pihak yang mencetuskan isu tersebut. Meski begitu, ia tak menutup diri adanya pembicaraan dengan Brunei soal Trans Borneo.

"Kalau baik bagi Indonesia, ya kita buka (komunikasi)," ucapnya usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (3/4).

Perusahaan asal Brunei, Brunergy Utama, menggembar-gemborkan rencana pembangunan kereta cepat menembus IKN ini. Megaproyek tersebut diperkirakan menelan biaya sekitar US miliar atau Rp1.115 triliun.

Pada tahap pertama, proyek kereta cepat akan menghubungkan Pontianak yang merupakan ibu kota Kalimantan Barat dengan Kuching dan Kinabalu di Malaysia hingga distrik Tutong, Brunei. Lalu, di tahap kedua Trans Borneo akan mencakup daerah selatan dan timur Kalimantan, termasuk Samarinda dan Balikpapan.

Rencananya, bakal ada 4 terminal dengan total 24 stasiun yang berfungsi sebagai hub utama jaringan kereta berkecepatan tinggi ini. Kereta cepat yang menghubungkan tiga negara ini direncanakan melaju dengan kecepatan hingga 350 km per jam.

Senada dengan KAI, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal mengatakan gagasan itu muncul dari perusahaan Brunei. Namun, konsep jalur kereta lebih dari 1.600 km itu belum menjadi kesepakatan resmi antarnegara.

"Belum ada pemikiran sama sekali. Itu (Trans Borneo) hanya orang punya konsep, dia perusahaan kereta api, ingin bangun (jalur) kereta api. Itu saja," jelas Risal di sela-sela Rapat Kerja Kemenhub dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (2/4).

Presiden Joko Widodo sampai turun tangan untuk menjernihkan isu liar ini.

Jokowi menegaskan belum ada komunikasi soal rencana pembangunan proyek Trans Borneo. Ia menekankan hingga saat ini tak ada obrolan proyek yang melintasi tiga negara tersebut.

"Belum (ada komunikasi). Tetapi saya tahu itu sudah ada. Itu perencanaan lama," jelas Jokowi hari ini di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Api Es

Menaker Kaji Aturan Perlindungan Kemitraan Ojol hingga Kurir Paket******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah bakal mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan hari raya (THR).

Hal ini ia ungkapkan setelah menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," tutur Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah crossya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," imbuhnya.

Dalam rapat tersebut, Edy Wuryanto menilai revisi Permenaker 6/2016 perlu dilakukan agar tidak ada bias antara pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dengan pekerja kemitraan.

"Saya kira hal yang baik yang dilakukan oleh Bu Dirjen PHI (Indah Anggoro Putri), tapi sebetulnya akan lebih bagus lagi kalau permenaker direvisi untuk melindungi itu," ujar Edy.

[Gambas:Video CNN]