bigslot288

Orang-orang menghormati

Pengusaha Heran PHK 919 Ribu, Tapi Catatan Pemerintah 10 Ribu******

Asosiasi PengusahaIndonesia (Apindo) mengatakan data pemerintah terkait pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak sesuai dengan dataBPJS Ketenagakerjaan.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit mengatakan data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan pekerja yang mengalami PHK mencapai 919 ribu orang sepanjang Januari-November 2022.

Sedangkan pemerintah mencatat PHK baru mencapai 10 ribu pekerja.

Anton menjelaskan data PHK mencapai 919 ribu orang milik BPJS Ketenagakerjaan dilihat dari pekerja yang mencairkan jaminan hari tua (JHT) dengan alasan PHK. Sedangkan total pekerja yang mencairkan dana JHT secara keseluruhan mencapai 2,7 juta orang dengan berbagai alasan.

Anton mengatakan data PHK tersebut adalah yang paling minimal karena tidak semua pekerja yang terkena PHK mencairkan dana JHT. Ada juga pekerja terkena PHK yang tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Melihat data tersebut, Anton meminta pemerintah untuk bersinergi dengan berbagai pihak untuk tidak mengabaikan gelombang PHK. Ia pun membantah bahwa isu PHK sengaja didengungkan karena penetapan UMP 2023.

"Kita bawa masalah ini (PHK) ke pemerintah jauh sebelum penentuan UMP (2023)," ujar Anton.

[Gambas:Video CNN]

1970-an, agak manis

Pupuk Subsidi Langka, Kebutuhan 25 Juta Ton Alokasi Cuma 9,1 Juta Ton******

Kelangkaan pupuk bersubsidi masih saja terjadi di tingkat petani di sejumlah daerah, termasuk di Sumatera Utara (Sumut). Pasalnya, pupuk subsidiyang dipasok pemerintah masih jauh dari total kebutuhan petani.

SVP PSO Wilayah Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto mengatakan secara nasional, kebutuhan pupuk subsidi tahun ini sesuai dengan usulan petani mencapai 25 juta ton. Namun, alokasi yang disediakan pemerintah hanya berkisar 9,1 juta ton.

"Ini yang perlu diketahui bahwa kelangkaan itu karena kekurangan alokasi dari jumlah pupuk yang dibutuhkan petani," kata Agus di Medan, Jumat (23/12).

Sementara, untuk pupuk NPK sudah tersalur sebanyak 122.644 ton atau 97 persen dari alokasi 126.693 ton.

"Dalam menyalurkan pupuk bersubsidi, kami tidak hanya mengikuti aturan dalam peraturan menteri pertanian, tetapi juga peraturan menteri perdagangan. Di mana kami diwajibkan untuk menyiapkan stok dalam gudang," ujarnya.

Agus menambahkan stok pupuk urea yang tersedia saat ini di gudang sebanyak 18.154 ton dan NPK 15.180 ton. Namun, stok itu tidak bisa dikeluarkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah.

"Karena ini terkait dengan pembayaran ke produsen. Jadi, meski stok pupuk kita banyak kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah untuk mengeluarkan atau menyalurkannya, kami tidak akan keluarkan," jelasnya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2022, tambah Agus, stok pupuk subsidi yang tersedia saat ini juga untuk kebutuhan penyaluran pupuk di tahun 2023.

Terkait dengan serapan pupuk yang tidak sampai 100 persen hingga akhir tahun, Agus mengungkapkan ada beberapa daerah yang memang serapannya rendah, tetapi ada juga yang serapannya tinggi.

Namun, Pupuk Indonesia tidak bisa melakukan intervensi dengan melakukan realokasi pupuk dari serapan rendah ke daerah yang serapannya tinggi tanpa ada persetujuan dari pemerintah ataupun kementerian terkait.

"Tetapi ada juga daerah yang kebutuhan pupuknya rendah namun meminta tinggi. Akibatnya, serapannya tidak habis atau tidak mencapai seratus persen. Untuk kasus seperti ini, biasanya ada sanksi yang diberikan," jelas Agus.

Agus juga menjelaskan, pupuk subsidi dari yang tadinya dialokasikan lima jenis yakni, Urea, NPK, Za, SP-36 dan Urea namun saat ini menjadi dua jenis saja, yakni Urea dan NPK.

"Begitu juga terhadap komoditas tanaman yang dibolehkan menggunakan pupuk subsidi dikurangi dari 70 jenis komoditas menjadi 9 komoditas, yakni padi, jagung, kedelai, tebu, kakao, kopi, cabai merah, bawang dan bawang putih. Dan, itupun luasannya hanya 2 hektare saja per petani per musim tanam," papar Agus.

[Gambas:Video CNN]

Invasi Tao

Profil Pemilik Hotel Bintang Lima Pertama yang Akan Dibangun di Toba******

Hotel bintang lima pertama, Labersa Kaldera Resort, akan dibangun di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara dan ditargetkan rampung pada Juli 2024.

Peletakan batu pertama (groundbreaking) hotel yang dibangun di dalam lokasi The Kaldera, Sumut itu telah dilakukan pada Rabu (21/12), dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas.

Sebelumnya, Danau Toba tidak memiliki hotel bintang lima, hanya terdapat hotel bintang empat di kawasan tersebut, salah satunya Labersa Toba Hotel & Convention Centre di Balige, Kabupaten Toba Samosir.

PT Labersa Hutahaean merupakan perusahaan yang berfokus pada manajemen hotel, properti, tempat rekreasi. Perusahaan ini merupakan bagian dari Hutahaean Group yang berpusat di Pekanbaru, Riau.

PT Labersa Hutahaean telah memiliki sejumlah bisnis, di antaranya Labersa Toba Hotel & Convention Centre, Water Park & Theme Park Toba Fantasi, Water Park & Theme Park, dan Golf & Coountry Club Riau.

Pemilik Hutahaean Group adalah Harangan Wilmar Hutahaean. Ia berasal dari Toba Samosir, Sumatera Utara dan kini menjadi pengusaha sukses di Riau.

Meski memiliki bisnis hotel, Hutahaean Group berfokus pada perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit. Perkebunan tersebut terletak di Kecamatan Dalu-Dalu Kecamatan Tambusai Rokan Hulu, Riau serta di Sumatera Utara.

Hutahaean Group menjadi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit hulu yang paling berpengalaman di Provinsi Riau. Perusahaan memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman industri perkebunan dan pengalaman manajemen perkebunan kelapa sawit.

[Gambas:Video CNN]

Rumah pertanian pastoral dalam perjalanan waktu

Pengusaha Was******

Asosiasi Pengusaha Bauksitdan Bijih Besi Indonesia (APB3I) khawatir puluhan juta ton produksi bauksit tidak terserap oleh industri jika ekspor dilarang.

Pelaksana Harian Ketua Umum APB3I Ronald Sulistianto mengungkapkan 2 smelter yang beroperasi saat ini hanya mampu menyerap 12 juta ton bauksit untuk proses pengolahan dalam satu tahun.

Padahal, rata-rata tiap perusahaan memiliki rencana kerja dan acuan belanja (RKAB) produksi hingga 2 juta ton bauksit tiap tahun. Artinya, produksi bauksit dari 28 perusahaan setidaknya 56 juta ton.

Konsekuensinya, sekitar 44 juta ton tidak bisa diolah di dalam negeri.

"Dari produksi total per tahun, hanya bisa diserap 12 juta dari 2 smelter yang ada. Sehingga masih ada sisa bauksit yang tidak bisa dijual atau tidak bisa diapa-apakan setelah diproduksi," kata Ronald.

Menurutnya, saat ini sangat sulit untuk perusahaan bauksit memiliki smelter masing-masing. Salah satunya, karena tidak mudah mendapat kepercayaan dari investor.

Selain itu, pengusaha smelter sulit mendapat pendanaan dari bank dalam negeri. Ia mengaku selama ini pengajuan pendanaan kepada himpunan bank milik negara (Himbara) selalu ditolak.

"Bank kita aja yang tahu persis di dalam rumah kita sendiri gimana, kendala kita apa, nggak mau (investasi untuk smelter), apalagi kita meyakinkan bank asing," tuturnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya memutuskan untuk melarang ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Kebijakan ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, Jokowi ingin meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri.

Kedua, meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru. Ketiga, meningkatkan penerimaan devisa. Keempat, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia.

Jokowi mengatakan larangan ekspor itu dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat kebijakan larangan ekspor nikel terhadap ekonomi domestik sejak diberlakukan Januari 2020.

[Gambas:Video CNN]

Yi Feng Luo Lanxue

Luhut Sebut E******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menyebut proyek e-Katalogsebagai salah satu sarang korupsi.

"Jadi kita enggak usah cari yang mana macam korupsi, itu salah satu tempat korupsi, sarangnya," tegas Luhut di acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024, Jakarta, Selasa (20/12).

Menurut Luhut, perputaran yang di sana sangatlah besar mencapai Rp1,6 triliun.

Menurutnya, perlu ada perbaikan dalam proyek e-Katalog agar keuangan segera membaik.

"Jadi bapak ibu sekalian, dampaknya itu super besar. Jadi kalau negara ini mau maju, itu aja kita beresin" tegas Luhut.

Selain itu, penerapan digitalisasi di Indonesia yang optimal juga bisa meminimalisir korupsi. Sehingga KPK tidak perlu lagi melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Luhut menuturkan tidak akan ada yang bisa melakukan kecurangan dalam sistem yang dilakukan secara digital.

Salah satu yang dibanggakan oleh Luhut adalah integrasi sebanyak 14 pelabuhan yang kini sudah menerapkan sistem digital.

"Sekarang 14 pelabuhan di tanah air itu sudah terintegrasi dengan digital," tutur Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Ratapan Ksatria

Harga Telur hingga Cabai Kian Mahal Jelang Tahun Baru******

Jelang natal dantahun baru, harga sejumlah bahan pokok naik secara merata di seluruh pasar tradisional. Harga telur ayam, daging ayam, gula hingga terigu mulai merangkak.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), Senin (26/12), harga rata-rata telur ayam ras sebesar Rp31.200 per kg atau naik 0,16 persen dibandingkan sebelumnya.

Begitu juga dengan daging ayam yang harganya melonjak. Bahkan, di Provinsi Nusa Tenggara Timur harganya tembus Rp48.800 per kg. Lalu di Sumatera Barat Rp47.350 per kg dan Kalimantan Selatan Rp44.500 per kg.

Lalu, minyak goreng curah naik 0,33 persen menjadi Rp15.150 per kg. Sedangkan, harga bawang putih dan cabai merah besar terpantau turun masing-masing menjadi Rp28.750 per kg dan Rp38.100 per kg.

Kemudian, harga beras kualitas super dan gula pasir kualitas premium dan lokal stagnan masing-masing Rp13.550 per kg, Rp15.900 per kg, dan Rp14.400 per kg.

Sementara itu, beberapa harga bahan pokok di DKI Jakarta juga terpantau kian mahal. Ayam ras tercatat naik Rp25 menjadi Rp40.139 per ekor dan telur ayam ras naik Rp50 menjadi Rp30.170 per kg.

Harga daging sapi has (paha belakang) juga naik Rp3.047 menjadi Rp146.547 per kg, dan cabai rawit merah naik Rp722 menjadi Rp53.613 per kg.

[Gambas:Video CNN]