petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

bgowin

paten4d 427Jutaan kata 696036Orang-orang telah membaca serialisasi

《bgowin》

Ulama ajak masyarakat berzakat sambut Ramadhan******

Ulama ajak masyarakat berzakat sambut Ramadhan
Ulama Prof Dr M Quraish Shihab (kiri) dalam acara Tarhib Ramadhan di Jakarta, Sabtu (2/3/2024). (ANTARA/Anita Permata Dewi)
Jakarta (ANTARA) - Ulama Prof Dr M Quraish Shihab mengatakan pentingnya umat Islam mengeluarkan zakat dari penghasilan dalam menyambut bulan suci Ramadhan.

"Ketika Allah memerintahkan untuk memberi, ada dua, ada pemberian zakat, ada pemberian selain zakat. Berikan itu (zakat) dari upahmu, kecil atau besar," kata dia dalam acara Tarhib Ramadhan di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan Tuhan tidak meminta semua harta benda umatnya, melainkan hanya 2,5 persen.

"Dalam firman-Nya, Tuhan tidak meminta semua hartamu, Tuhan juga tahu kamu bakal kikir kalau diminta semua hartamu, tetapi Tuhan hanya minta sedikit, itu 2,5 persen," katanya.

Baca juga: Quraish Shihab: Kemanusiaan tidak selalu tertuju pada manusia

Meski demikian, pihaknya meminta umat agar jangan merasa kecil atas secuil harta yang diamalkan.

"Boleh jadi sedikit yang anda beri, lebih bernilai dari yang banyak. Jangan pernah merasa yang sedikit itu tidak bisa menjadi besar," kata mantan Menteri Agama RI ini.

Ia mendorong umat Islam agar menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat dalam menyambut bulan suci Ramadhan.

"Cara kita menyambut Ramadhan, kita cari siapa yang wajar diberi," kata Quraish Shihab yang juga cendekiawan Islam Indonesia itu.

Menurut Quraish Shihab, ada dua penyaluran zakat, yakni pemberian ke penerima secara langsung dan melalui amil atau organisasi zakat.

"Saya katakan dua-duanya bagus, kalau memberi langsung ada risikonya, seandainya zakat yang anda berikan dicuri orang, maka wajib anda untuk membayar zakat lagi. Kalau diberikan ke amil, maka amil itu telah mewakili fakir miskin, sehingga kalau (zakat) tidak sampai, tugas anda sudah selesai. Itu keistimewaannya," katanya.

Baca juga: Quraish Shihab ajak tokoh agama serukan pesan persaudaraan manusia
Baca juga: MUI ajak umat Islam isi Ramadhan dengan berbagai kebaikan
Baca juga: Cara kuat berpuasa Ramadhan dan turunkan berat badan
 

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Klub Struick kalahkan JONG Ajax, klub Jenner kembali kalah******

Klub Struick kalahkan JONG Ajax, klub Jenner kembali kalah
Pemain timnas Indonesia Ivar Jenner ketika membela JONG FC Utrecht dalam kekalahan pada pekan ke-28 Eerste Divisie dengan skor 1-3 dari tim tuan rumah NAC Breda di Stadion Rat Verlegh, Breda, Belanda, Sabtu WIB (2/3/2024). ANTARA/FC Utrecht.
Jakarta (ANTARA) - Klub pemain timnas Indonesia Rafael Struick, ADO Den Haag, memenangkan laga ke-15-nya di Eerste Divisie Belanda atau kasta kedua dengan mengalahkan JONG Ajax Amsterdam dengan skor 2-1 pada pekan ke-28 di Stadion Bingoal, Den Haag, Belanda, Sabtu WIB.

Pada laga itu, Den Haag merebut tiga poin melalui gol Timothy Derijck (41’) dan Alex Schalk (61’) setelah sebelumnya tertinggal satu gol melalui Kian Fitz-Jim (25’). Struick hanya menghangatkan bangku cadangan pada laga tersebut.

Kemenangan itu membuat Den Haag berada di peringkat tiga klasemen sementara dengan 53 poin, selisih empat poin dari sang pemuncak klasemen Willem II.

Di laga lainnya, klub pemain timnas Indonesia Ivar Jenner JONG FC Utrecht kembali menelan kekalahan ke-15-nya pada pekan ke-28 Eerste Divisie ketika menyerah 1-3 dari tim tuan rumah NAC Breda di Stadion Rat Verlegh, Breda, Belanda, Sabtu WIB.

Breda mencetak dua gol lebih dahulu melalui Boyd Lucassen (42’) dan Patriot Sejdiu (59’). JONG Utrecht sempat memperkecil kedudukan lewat Lynden Edhart (64’) sebelum kemudian terpaksa menelan kekalahan ketika gol Fredrik Jensen (66’) menjadi penentu kemenangan.

Ivar tampil penuh pada laga itu dengan catatan 61 sentuhan, 85 persen akurasi passing, tiga key passes, dua crosses sukses dari tiga kesempatan, dua dribble attempt sukses dari tiga, dua blocked shots, lima interceptions, dan tiga tackles, demikian dari catatan Sofascore.

Kemenangan ini membuat JONG Utrecht kesulitan keluar dari papan bawah dengan berada di peringkat 19 klasemen sementara dengan 23 poin.

Baca juga: Jay Idzes hingga Ivar Jenner, berikut rekap pemain abroad Indonesia
Baca juga: Rekap pemain abroad Indonesia: Ivar dan Sandy persembahkan kemenangan
 

Pewarta: Zaro Ezza Syachniar
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

Pemohon: Jangan sampai pileg jadi ajang "test the water"******

Pemohon: Jangan sampai pileg jadi ajang "test the water"
Nur Fauzi Ramadhan (kiri) dan Ahmad Al Farizy (kanan), keduanya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, selaku pemohon uji materi UU Pilkada terhadap UUD NRI Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor perkara: 12/PUU-XXII/2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
"Bisa jadi mereka yang ikut pileg sebagai ajang cek ombak kekuatan dalam perolehan suara di daerah pemilihan (dapil) mereka untuk ikut pilkada,"
Semarang (ANTARA) - Pemohon Nur Fauzi Ramadhan mengungkap latar belakang mengajukan permohonan uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah terhadap UUD NRI Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi, salah satunya pemilu anggota legislatif (pileg) jangan sampai menjadi ajang test the water(cek ombak).

"Untuk mencari kepastian, saya bersama Ahmad Al Farizy mengajukan permohonan uji materi ke MK agar memperoleh jawaban apakah calon terpilih pada pileg bisa maju pada pemilihan kepala daerah atau tidak," kata Nur Fauzi Ramadhan, mahasiswa Semester VIII Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Sabtu.

Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) menyebutkan calon kepala daerah menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.

Nur Fauzi mengemukakan bahwa mereka yang menjadi calon terpilih pada Pemilu Anggota DPR RI dan Pemilu Anggota DPD RI jadwal pelantikan pada tanggal 1 Oktober 2024. Apabila ada di antara mereka yang akan ikut bursa pemilihan kepala daerah (pilkada), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, masih calon terpilih atau belum menjadi anggota legislatif.

Sementara itu, pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mulai 27 hingga 29 Agustus 2024. Ketentuan ini termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

"Bisa jadi mereka yang ikut pileg sebagai ajang cek ombak kekuatan dalam perolehan suara di daerah pemilihan (dapil) mereka untuk ikut pilkada," kata Nur Fauzi, salah satu pemohon uji materi UU Pilkada terhadap UUD NRI Tahun 1945 ke MK dengan nomor perkara: 12/PUU-XXII/2024.

Karena belum ada aturan yang jelas, Nur Fauzi bersama Ahmad Al Farizy mengajukan pengujian konstitusionalitas UU No. 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap UUD NRI 1945.

Ketika dihubungi secara terpisah, dikatakan oleh anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, "Kalau dia dilantik di tengah tahapan pilkada atau sebelum 27 November 2024, yang bersangkutan wajib mundur. Ini terikat dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU No. 10/2016."

Pakar kepemiluan ini lantas menegaskan,"Sudah pasti kalau sudah calon tetap pada pilkada, dia harus mundur dan tidak bisa dilantik sebagai anggota DPR RI, DPD RI, atau DPRD provinsi/kabupaten/kota."

Dalam UU Pilkada, lanjut dia, diatur bahwa pasangan calon yang sudah ditetapkan KPU dilarang mengundurkan diri. Sementara itu, anggota DPR, DPD, atau DPRD harus mengundurkan diri jika berstatus sebagai paslon tetap pada pilkada.

"Konfigurasi aturan tersebut membuat caleg terpilih memang harus mengundurkan diri dan diganti dengan suara terbanyak berikutnya," kata dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum UI ini.

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:judi slot gacor terpercaya

Perbarui waktu:2024-07-04

Daftar bab terbaru
gampang maxwin slot
slot gacor 2003
ratu303 demo
slotmania89
judi slot menang besar
cara daftar voucher telkomsel
erek erek 2d 08
link aplikasi slot gacor
idola77
Daftar isi semua bab
Bab 1 indoslot
Bab 2 cicilan pertama kredivo
Bab 3 destiny303
Bab 4 ngebet88
Bab 5 pinjol langsung cair bunga rendah
Bab 6 situs slot yang aman
Bab 7 pinjaman online non ojk
Bab 8 maju123
Bab 9 slot gampang menang terpercaya
Bab 10 kredit hp iphone tanpa kartu kredit
Bab 11 mafia slot88
Bab 12 slot16
Bab 13 dapat uang gratis dari internet
Bab 14 via4d
Bab 15 situs slot yang gacor hari ini
Bab 16 jepe138
Bab 17 tafsir mimpi bergambar lengkap
Bab 18 gacor 268
Bab 19 main slot asli
Bab 20 mpoxo
Klik untuk melihattersembunyi di tengah212bab
takutBacaan TerkaitMore+

Kelahiran Kembali Kegilaan Perkotaan

voucher zalora 75 ribu
Gubernur Kaltim: Panen raya di Kukar penuhi ketahanan pangan
Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik didampingi jajaran Kodam IV/Mulawarman serta jajaran Pemkab Kutai Kartanegara, saat menghadiri panen raya padi di Desa Buana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sabtu (2/3/2024). (ANTARA/HO-Adpimprov Kaltim)
Kutai Kartanegara (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menyebutkan panen raya padi bersama Kodam VI/Mulawarman di Desa Buana Jaya, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sabtu, adalah upaya untuk memenuhi ketahanan pangan nasional di tengah melambungnya harga beras saat ini. "Panen raya padi ini melibatkan empat kelompok tani yang menggarap lahan seluas 200 hektar dengan estimasi produksi mencapai 1.000 ton," kata Akmal Malik di Kutai Kartanegara, Sabtu. Ia mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi nyata TNI dan pemerintah daerah dalam upaya kedaulatan ketahanan pangan nasional dan pemenuhan beras lokal di pasaran. "Kami mengucapkan terima kasih ke jajaran Kodam VI/Mulawarman dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang merespons cepat tantangan kita, yaitu tingginya harga beras. Mudah-mudahan produksi ini bisa sedikit menekan harga beras dan membantu masyarakat, khususnya menjelang bulan puasa," paparnya.

Baca juga: Gubernur NTB panen raya padi untuk jaga persediaan beras Ia berharap, ke depan tidak ada lagi kendala yang menghambat produksi padi di daerah ini, seperti kekurangan air atau kerusakan irigasi. Pemprov Kaltim terus membangun kolaborasi dan bersinergi bersama Kodam VI/Mulawarman dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. "Kuncinya ialah fokus dan bersama-sama mengatasi masalah ini," imbuh Akmal Malik. Sementara, perwakilan Kodam VI/Mulawarman, Kasrem 091/Asn Kolonel Inf Priyanto Eko Widodo mengatakan, panen raya ini merupakan salah satu tugas pokok TNI dalam membantu mensejahterakan masyarakat. "Ini merupakan komitmen kami bekerjasama dengan Kementerian Pertanian," ucapnya. Pihaknya turut membantu pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan ketahanan pangan di wilayahnya, khususnya di Kutai Kartanegara. Ia menambahkan, panen raya ini merupakan hasil kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah memberikan bantuan berupa pompa air. "Sebagaimana disampaikan pj gubernur, sudah ada empat pompa air yang diserahkan kepada kelompok tani di sini. Ini tentunya sangat membantu mereka dalam mengairi sawah mereka," tutur Priyanto.

Baca juga: Kementan sebut potensi panen raya Maret-April capai 8,46 juta ton

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Kelahiran Naga Apokaliptik

best 188 slot
Polisi amankan tujuh terduga provokator saat rekapituasi di KPU Sinjai
Tangkapan layar - Kapolres Sinjai AKBP Fery Nur Abdulah (tengah) menjawab pertanyaan wartawan usai mengamankan tujuh orang terduga provokator saat aksi disela rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 di Kantor KPU Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Sabtu (2/3/2024). ANTARA/Darwin Fatir. 
"Tujuh orang kita amankan, barang buktinya kita kumpulkan ada 10 senjata tajam baik yang tersimpan melekat pada badan, dan juga ada disimpan di kendaraan. Mereka sudah menyiapkan secara sistematis,"
Makassar (ANTARA) - Sebanyak tujuh orang di duga provokator diamankan polisi dalam aksi demonstrasi yang berlangsung tegang saat proses rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.

"Tujuh orang kita amankan, barang buktinya kita kumpulkan ada 10 senjata tajam baik yang tersimpan melekat pada badan, dan juga ada disimpan di kendaraan. Mereka sudah menyiapkan secara sistematis," kata Kapolres Sinjai AKBP Fery Nur Abdulah saat dikonfirmasi, Sabtu.

Selain mengamankan tujuh orang diduga provokator serta 10 unit senjata tajam, petugas juga menemukan bom molotov yang diduga akan disiapkan terduga apabila terjadi kericuhan.

"Kami juga temukan tiga bom molotov yang mereka siapkan untuk kemudian terjadi gesekan. Saya lihat memang ada gerakan secara sistematis dan menghendaki kegiatan ini mereka akan ricuh," tuturnya.

Dalam aksi itu, kata dia, sempat terlihat ada yang memprovokasi kemudian mengambil barang senjata tajam dan mengajak untuk melakukan kekerasan. Bahkan saat terjadi aksi anarkis ada pemukulan terhadap anggota kepolisian dan ada membawa senjata tajam sehingga langsung diamankan.

"Kami amankan sekitar tujuh orang. Kita amankan terdiri dari mereka yang melakukan provokasi, mereka yang melakukan anarkis, melakukan pemukulan terhadap korban, anggota, kemudian mereka yang membawa senjata tajam," paparnya menekankan.

Kapolres mengemukakan awalnya sejumlah warga dari Kecamatan Sinjai Borong ingin menyampaikan pendapat dengan menggelar unjukrasa diduga kuat akan menghentikan proses rekapitulasi suara yang sedang berlangsung di Kantor KPU Kabupaten Sinjai untuk suara tingkat PPK Sinjai Borong.

Selain itu aksi mereka, kata Fery, tidak ada ijin pemberitahuan ke kantor polisi melakukan unjukrasa. Namun demikian, pihak Polsek Sinjai Borong tetap melakukan pengawalan dari titik kumpul sampai di Kantor KPU setempat. Pihaknya pun memfasilitasi untuk penyampaian aspirasinya.

"Saya lihat ini sepertinya ada gerakan sistematis yang memang digerakkan. Kemudian mereka menyampaikan pendapatnya, kami fasilitasi, kami sampaikan kepada Ketua KPUD. Namun saat kami berkomunikasi dengan komisioner KPUD, mereka sudah terprovokasi melakukan hal anarkis" ungkapnya.

Meski sempat mengamankan terduga provokator beserta barang buktinya, kericuhan berhasil diredam. Ia bahkan menghimbau masyarakat yang ikut aksi untuk kembali ke rumah masing-masing sembari tetap dilaksanakan pengawalan.

Kericuhan itu bermula ketika ada orang yang memaksa masuk diduga akan menghentikan proses penghitungan. Pihaknya pun memfasilitasi dengan mengutus Kasat Intelkam untuk menyampaikan kepada Komisioner KPUD terkait aspirasinya. Belum selesai komunikasi untuk ditemui, terjadi kericuhan dan aksi anarkis.

Sedangkan untuk tindaklanjutnya terkait dengan tujuh orang tersebut, kata Fery, pihaknya akan memeriksa mereka termasuk barang bukti yang diperoleh petugas saat kejadian tersebut.

"Apabila ada pelanggar hukum, dan kami masih melakukan pemeriksaan barang bukti dan juga dokumen video kami analisa, bila ada pelanggaran hukum mereka lakukan maka proses hukum yang berjalan. Proses hukum harus ditegakkan, mengingat kabupaten Sinjai tahun 2024 akan melaksanakan Pilkada," katanya menegaskan.

Oleh karena itu, kata Fery menambahkan, tidak ada tindakan premanisme yang tumbuh di Kabupaten Sinjai yang kemudian bisa merusak alam demokrasi yang ada di kabupaten ini yang sekarang dalam keadaan aman dan kondusif.

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Kecintaan pada hiburan Korea

transaksi kredivo
USAID menuntut pengakhiran serangan Israel di Tepi Barat
Tentara Israel menangkap warga dan melanjutkan penggerebekan di Tepi Barat, Palestina, Kamis (15/2/2024). (ANTARA/ANADOLU)
Washington (ANTARA) - Kepala Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) Samantha Power menuntut pengakhiran kekerasan yang tidak dapat ditoleransi oleh pemukim Israel yang menduduki wilayah Tepi Barat.

“Pusat pemuda di Tepi Barat ini pernah menjadi tempat berkumpulnya ribuan warga Palestina. Serangan berulang kali oleh pemukim ekstremis Israel telah memaksa pintu-pintu tersebut ditutup dan mengirimkan gelombang ketakutan yang mengejutkan di masyarakat,” kata Samantha Power seperti dilaporkan Anadolu, Sabtu.

Sebelumnya, Power pada awal pekan ini mengumumkan tambahan bantuan kemanusiaan dari USAID senilai 53 juta dolar Amerika Sserikat (Rp832 miliar) yang akan disalurkan kepada masyarakat Gaza dan Tepi Barat guna membantu meningkatkan jumlah makanan, air, tempat tinggal, dan barang-barang kebersihan.

Kemudian pada Kamis (29/2), ia bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk membahas bantuan kemanusiaan kepada warga sipil di Jalur Gaza.

“Masih banyak yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pekerja bantuan dalam menyalurkan bantuan yang bisa menyelamatkan nyawa ini,” ucapnya.

Baca juga: Menlu Palestina: Genosida Gaza terus terjadi jika tidak ada gencatan

Adapun Israel telah melancarkan serangan militer mematikan di Jalur Gaza sejak serangan kelompok perlawanan Palestina, Hamas, pada 7 Oktober 2023 yang menurut Tel Aviv menewaskan hampir 1.200 orang.

Setidaknya 30.035 warga Palestina telah terbunuh dan 70.457 lainnya terluka di tengah kehancuran massal dan kekurangan kebutuhan pokok.

Israel juga memberlakukan blokade yang melumpuhkan Jalur Gaza yang menyebabkan penduduk di sana, khususnya penduduk Gaza utara, berada di ambang kelaparan.

Sementara itu, Mahkamah Internasional (ICJ) menuduh Israel melakukan genosida. Keputusan sementara pada Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida dan mengambil tindakan untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza.

Sumber : Anadolu

Baca juga: Presiden Abbas kecam rencana Netanyahu terhadap Jalur Gaza pascaperang

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024

Kejahatan mempunyai caranya sendiri

slot promo gacor
Unit terakhir PLTN buatan Korsel beroperasi di Uni Emirat Arab
Ilustrasi - Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). (ANTARA/HO-Istimewa/pri.)
Seoul, Korsel (ANTARA) - Unit keempat dan terakhir dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Barakah yang dibangun Korea Selatan di Uni Emirat Arab (UEA) mulai beroperasi secara komersial, kata perusahaan utilitas milik negara Korea Selatan pada Jumat (1/3).

Reaktor Unit 4 mulai menghasilkan panas  secara stabil melalui fisi nuklir, yang digunakan untuk menghasilkan listrik, serta operasi komersialnya diperkirakan dimulai pada paruh pertama tahun ini, menurut Korea Electric Power Corp. (KEPCO).

Ini adalah reaktor nuklir terakhir dari empat reaktor nuklir yang dibangun di Barakah, 270 kilometer barat Abu Dhabi, berdasarkan kontrak senilai 20 miliar dolar AS (sekitar Rp314 miliar) yang dimenangkan oleh konsorsium dipimpin KEPCO pada 2009.

Proyek tersebut menandai ekspor pertama pembangkit listrik tenaga atom komersial buatan dalam negeri Korea Selatan.

Unit Barakah pertama mulai beroperasi secara komersial pada April 2021, unit kedua pada Maret 2022, dan unit ketiga pada Februari 2023.

Pembangkit tersebut merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir multi-unit pertama yang beroperasi di wilayah Arab, menggunakan empat reaktor air bertekanan APR-1400 yang masing-masing mampu menghasilkan hingga 1.400 megawatt listrik bersih.

Baca juga: PLTN Jepang kembali lepaskan air olahan radioaktif
Baca juga: BRIN lirik teknologi perangkat lunak simulasi PLTN dari Jepang
Baca juga: Operator PLTN Fukushima didesak jamin keselamatan nuklir

Sumber: Yonhap

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Permaisuri Pangeran Pertama di Alam Semesta

togel 4d
Pemohon: Jangan sampai pileg jadi ajang "test the water"
Nur Fauzi Ramadhan (kiri) dan Ahmad Al Farizy (kanan), keduanya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, selaku pemohon uji materi UU Pilkada terhadap UUD NRI Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor perkara: 12/PUU-XXII/2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
"Bisa jadi mereka yang ikut pileg sebagai ajang cek ombak kekuatan dalam perolehan suara di daerah pemilihan (dapil) mereka untuk ikut pilkada,"
Semarang (ANTARA) - Pemohon Nur Fauzi Ramadhan mengungkap latar belakang mengajukan permohonan uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah terhadap UUD NRI Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi, salah satunya pemilu anggota legislatif (pileg) jangan sampai menjadi ajang test the water(cek ombak).

"Untuk mencari kepastian, saya bersama Ahmad Al Farizy mengajukan permohonan uji materi ke MK agar memperoleh jawaban apakah calon terpilih pada pileg bisa maju pada pemilihan kepala daerah atau tidak," kata Nur Fauzi Ramadhan, mahasiswa Semester VIII Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Sabtu.

Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) menyebutkan calon kepala daerah menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.

Nur Fauzi mengemukakan bahwa mereka yang menjadi calon terpilih pada Pemilu Anggota DPR RI dan Pemilu Anggota DPD RI jadwal pelantikan pada tanggal 1 Oktober 2024. Apabila ada di antara mereka yang akan ikut bursa pemilihan kepala daerah (pilkada), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, masih calon terpilih atau belum menjadi anggota legislatif.

Sementara itu, pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mulai 27 hingga 29 Agustus 2024. Ketentuan ini termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

"Bisa jadi mereka yang ikut pileg sebagai ajang cek ombak kekuatan dalam perolehan suara di daerah pemilihan (dapil) mereka untuk ikut pilkada," kata Nur Fauzi, salah satu pemohon uji materi UU Pilkada terhadap UUD NRI Tahun 1945 ke MK dengan nomor perkara: 12/PUU-XXII/2024.

Karena belum ada aturan yang jelas, Nur Fauzi bersama Ahmad Al Farizy mengajukan pengujian konstitusionalitas UU No. 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap UUD NRI 1945.

Ketika dihubungi secara terpisah, dikatakan oleh anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, "Kalau dia dilantik di tengah tahapan pilkada atau sebelum 27 November 2024, yang bersangkutan wajib mundur. Ini terikat dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU No. 10/2016."

Pakar kepemiluan ini lantas menegaskan,"Sudah pasti kalau sudah calon tetap pada pilkada, dia harus mundur dan tidak bisa dilantik sebagai anggota DPR RI, DPD RI, atau DPRD provinsi/kabupaten/kota."

Dalam UU Pilkada, lanjut dia, diatur bahwa pasangan calon yang sudah ditetapkan KPU dilarang mengundurkan diri. Sementara itu, anggota DPR, DPD, atau DPRD harus mengundurkan diri jika berstatus sebagai paslon tetap pada pilkada.

"Konfigurasi aturan tersebut membuat caleg terpilih memang harus mengundurkan diri dan diganti dengan suara terbanyak berikutnya," kata dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum UI ini.

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Panggil pahlawan dari dunia lain

ratujudi
Ulama ajak masyarakat berzakat sambut Ramadhan
Ulama Prof Dr M Quraish Shihab (kiri) dalam acara Tarhib Ramadhan di Jakarta, Sabtu (2/3/2024). (ANTARA/Anita Permata Dewi)
Jakarta (ANTARA) - Ulama Prof Dr M Quraish Shihab mengatakan pentingnya umat Islam mengeluarkan zakat dari penghasilan dalam menyambut bulan suci Ramadhan.

"Ketika Allah memerintahkan untuk memberi, ada dua, ada pemberian zakat, ada pemberian selain zakat. Berikan itu (zakat) dari upahmu, kecil atau besar," kata dia dalam acara Tarhib Ramadhan di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan Tuhan tidak meminta semua harta benda umatnya, melainkan hanya 2,5 persen.

"Dalam firman-Nya, Tuhan tidak meminta semua hartamu, Tuhan juga tahu kamu bakal kikir kalau diminta semua hartamu, tetapi Tuhan hanya minta sedikit, itu 2,5 persen," katanya.

Baca juga: Quraish Shihab: Kemanusiaan tidak selalu tertuju pada manusia

Meski demikian, pihaknya meminta umat agar jangan merasa kecil atas secuil harta yang diamalkan.

"Boleh jadi sedikit yang anda beri, lebih bernilai dari yang banyak. Jangan pernah merasa yang sedikit itu tidak bisa menjadi besar," kata mantan Menteri Agama RI ini.

Ia mendorong umat Islam agar menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat dalam menyambut bulan suci Ramadhan.

"Cara kita menyambut Ramadhan, kita cari siapa yang wajar diberi," kata Quraish Shihab yang juga cendekiawan Islam Indonesia itu.

Menurut Quraish Shihab, ada dua penyaluran zakat, yakni pemberian ke penerima secara langsung dan melalui amil atau organisasi zakat.

"Saya katakan dua-duanya bagus, kalau memberi langsung ada risikonya, seandainya zakat yang anda berikan dicuri orang, maka wajib anda untuk membayar zakat lagi. Kalau diberikan ke amil, maka amil itu telah mewakili fakir miskin, sehingga kalau (zakat) tidak sampai, tugas anda sudah selesai. Itu keistimewaannya," katanya.

Baca juga: Quraish Shihab ajak tokoh agama serukan pesan persaudaraan manusia
Baca juga: MUI ajak umat Islam isi Ramadhan dengan berbagai kebaikan
Baca juga: Cara kuat berpuasa Ramadhan dan turunkan berat badan
 

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024