erek erek 85 2d

Penyihir Dewa Terlarang

BEI Pantau Ketat Saham Amman Mineral usai Melonjak Drastis******

Saham PT Amman MineralInternasional Tbk (AMMN) masuk dalam radar pantauan Bursa Efek Indonesia(BEI).

Mengutip surat pengumuman yang tertera di website resmi keterbukaan, Senin (11/9), BEI mengeluarkan peringatan ke AMMN karena harga saham yang naik di luar kebiasaan atau unusual market activity (UMA).

"Dengan ini kami menginformasikan bahwa telah terjadi peningkatan harga saham AMMN yang di luar kebiasaan (Unusual Market Activity). Pengumuman UMA tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan di bidang pasar modal," ungkap BEI.

"Sehubungan dengan terjadinya Unusual Market Activity atas saham AMMN tersebut, perlu kami sampaikan bahwa Bursa saat ini sedang mencermati perkembangan pola transaksi saham ini."

Dengan pengumuman itu, maka para investor diharapkan untuk memperhatikan jawaban perusahaan tercatat atas permintaan konfirmasi bursa.

Selain itu, investor juga perlu mencermati kinerja perusahaan tercatat dan keterbukaan informasinya.

Kemudian, mengkaji kembali rencana corporate action perusahaan tercatat apabila rencana tersebut belum mendapatkan persetujuan RUPS, dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat timbul di kemudian hari sebelum melakukan pengambilan keputusan investasi.

Adapun pada 11 Agustus 2023 saham Amman berada di level 3.000, sedangkan per 11 September 2023 saham perusahaan tersebut berada di level 5.625.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Era Kapur

Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi BP Batam di Kasus Rempang******

Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) pada rencana relokasi warga Kampung Tua di Pulau Rempang.

Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro pada Senin (18/9) dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di website Ombudsman RI, Senin (18/9).

Ia menambahkan potensi maladministrasi itu disimpulkan usai lembaganya meminta keterangan kepada kepada pihak yang terdampak, serta pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan Kampung Tua dengan merujuk Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 Tentang Penetapan Perkampungan Tua di Kota Batam.

Ombudsman memperoleh informasi bahwa BP Batam telah mencadangkan alokasi lahan Pulau Rempang sekitar 16.500 hektar. Lahan ini akan dikembangkan sebagai proyek Strategis Nasional 2023 menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata dengan nama Rempang Eco Park Pulau Rempang.

Terhadap pencadangan alokasi lahan atau rencana pengalokasian tersebut, menurut Johanes hal ini tidak sesuai ketentuan. Pasalnya, lahan belum dikeluarkannya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam.

"Penerbitan HPL harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, salah satunya adalah tidak adanya penguasaan dan bangunan di atas lahan yang dimohonkan (clear and clean). Sepanjang belum didapatkannya sertifikat HPL atas Pulau Rempang maka relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," ujar Johanes.

Karena masalah itu, Ombudsman kata Johanes  dengan tegas menentang segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan di Pulau Rempang.

Ia menambahkan turunnya ribuan aparat disertai penggunaan gas air mata dalam merespons penolakan masyarakat justru akan menambah konflik menjadi semakin besar.

"Masyarakat di Pulau Rempang sangat terdampak dengan konflik yang terjadi akibat upaya relokasi masyarakat karena merasa terintimidasi. Ketakutan untuk melakukan pekerjaan sebagai nelayan maupun anak-anak yang takut bersekolah karena adanya aparat di perkampungan mereka," katanya.

Ia mengatakan berdasarkan penelusuran Ombudsman, masyarakat di 10 Kampung Tua yang ada di Pulau Rempang sejatinya mendukung investasi di Pulau Rempang.

Namun, mereka menolak dilakukan relokasi. Mereka lebih mendukung apabila investasi dilakukan melalui penataan Kampung Tua.

"Sosialisasi yang dilakukan BP Batam masih tergolong belum masif dan butuh waktu yang lebih lama untuk berupaya meyakinkan masyarakat mau direlokasi atau berdialog untuk mencari jalan tengah," jelas Johanes.

Ombudsman akan meminta klarifikasi kepada BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Kementerian Investasi/BKPM, Tim Percepatan Pengembangan Pulau Rempang serta pihak terkait lainnya untuk mengatasi masalah itu.

Selanjutnya, Ombudsman akan menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) berupa Tindakan Korektif untuk dilaksanakan pihak terlapor.

[Gambas:Video CNN]

"Proyek Strategis Nasional perlu memperhatikan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Untuk itu Ombudsman akan melakukan proses pemeriksaan apakah pembangunan Rempang Eco City sudah dilakukan sesuai dengan tahapan pada aturan tersebut atau tidak," ujar Johanes.

Ombudsman juga akan mendalami penguasaan fisik bidang tanah masyarakat yang sudah puluhan tahun berada di Pulau Rempang, apakah ada unsur kelalaian negara yang tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan hak milik di tanah yang sudah turun temurun ditempati.

Kawasan Repang akan dikembangkan menjadi Rempang Eco City. Namun, belakangan ini pengembangan terganjal oleh konflik agraria yang timbul karena masyarakat di sana menolak untuk direlokasi.

Tauren tercela

RPH Surabaya Temukan 500 Kg Daging Gelonggongan Dijual di Pasar******

Tim monitoring PD Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya menemukan daging sapi diduga dari praktik gelonggongan seberat 500 kilogram (kg) dijual di pasar Jalan Pegirian Surabaya.

Direktur RPH Surabaya Fajar A Isnugroho mengatakan kecurigaan ini bermula saat pihaknya menemukan pikap yang menurunkan daging sapi whole ke penjual di Jalan Pegirian. Daging itu terlihat dalam kondisi berair.

"Daging bukan berasal dari pemotongan di RPH Pegirian, tim monitoring RPH curiga melihat daging sapi dari luar RPH kondisinya berair seperti tanda-tanda daging sapi gelonggongan," kata Fajar, Senin (28/8).

Karena kecurigaan itu, dokter hewan RPH pun mengambil sampel daging dari luar Surabaya tersebut, untuk diuji di laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya.

"Dugaan daging sapi gelonggongan yang dikirim ke penjual daging di Pegirian, masih perlu dibuktikan dengan hasil uji laboratorium," ujar dia.

Dengan temuan ini, Fajar pun meminta penjual daging sapi di Jalan Pegirian dan Arimbi yang sudah memiliki Papan Mitra RPH Surabaya, berkomitmen mengambil daging sapi hasil pemotongan di RPH Pegirian , bukan dari tempat lain yang belum jelas asal dan kualitasnya.

"Bila ada penjual daging sapi Mitra RPH yang tidak mengambil daging dari hasil pemotongan RPH, atau mencampur daging sapi RPH dengan daging sapi yang berasal dari luar RPH, penjual daging sapi akan dicabut Kartu Tanda Mitra RPH sekaligus Papan Mitra RPH Surabaya," ucapnya.

Untuk melindungi konsumen, RPH Surabaya telah membagikan secara gratis Papan Mitra RPH Surabaya kepada 122 penjual daging sapi, diantaranya untuk 40 penjual daging sapi di jalan Pegirian dan Arimbi, serta 82 penjual daging sapi di pasar-pasar tradisional.

Masyarakat diimbau membeli daging dari penjual yang telah memiliki Papan Mitra RPH Surabaya, karena dipastikan daging yang dijual berasal dari hasil pemotongan RPH Surabaya yang telah memiliki sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.

[Gambas:Video CNN]

Sistem aliansi terkuat

Kunjungan Turis Asing Melesat 74 Persen pada Juli 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 1,12 juta wisatawan mancanegara (wisman) atau turis asing masuk ke Indonesia pada periode Juli 2023.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini mengatakan jika dibandingkan dengan Juni 2023 jumlah ini naik 5,66 persen dan naik 74,07 dibandingkan Juli 2022.

"Jumlah kunjungan wisman pada Juli 2023 sebanyak 1,12 juta kunjungan," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (1/9).

Sementara, secara kumulatif (Januari-Juli), jumlah kunjungan wisman ke dalam negeri mencapai 6,31 juta kunjungan atau naik 107,19 persen dibandingkan periode yang sama 2022.

Berdasarkan asal negaranya, wisman paling banyak berkunjung ke Indonesia pada Januari-Juli berasal dari Malaysia 1,033 juta kunjungan. Lalu disusul oleh Australia sebanyak 779,5 ribu kunjungan, dan Singapura sebanyak 777,9 ribu kunjungan.

[Gambas:Video CNN]

Jiuhuang Yantianlu

Menimbang Untung Rugi Gaji Tunggal PNS Bagi APBN, Mana Paling Besar?******

Wacana penerapan skema gajitunggal aliassingle salarybagi Pegawai Negeri Sipil(PNS) kembali mencuat.

Hal tersebut terjadi usai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut skema gaji tunggal PNS menjadi salah satu agenda prioritas dalam rencana kerja pemerintah di 2024.

Jika skema itu diterapkan, maka seluruh tunjangan yang melekat, baik untuk PNS maupun Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan dihapus dan digantikan dengan satu penghasilan yang sudah mencakup keseluruhan.

Single salary systemyang diterapkan terdiri atas unsur jabatan (gaji) dan tunjangan (kinerja dan kemahalan).

Sistem gradingakan ditetapkan dalam menentukan besaran gaji di beberapa jenis jabatan PNS. Gaji merupakan imbalan yang diberikan kepada PNS sebagai bentuk balas jasa atas pekerjaannya.

Selanjutnya, sistem gradingakan ditetapkan dalam menentukan besaran gaji di beberapa jenis jabatan PNS. Gradingadalah level atau peringkat nilai/harga jabatan yang menunjukkan posisi, beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan.

Sementara itu, setiap gradingakan dibagi menjadi beberapa stepsdengan nilai rupiah yang berbeda. Dengan kata lain, ada kemungkinan PNS yang mempunyai jabatan sama bisa mendapatkan gaji yang berbeda tergantung penilaian harga jabatan yang dilihat dari beban kerja, tanggungjawab, dan risiko pekerjaan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas menegaskan single salary systemPNS saat ini sudah dilaksanakan dalam bentuk pilot projectdi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Single salaryini barupilot projectdi KPK dan PPATK. Ini juga ada komplain orang yang kerja dengan yang tidak kok salary-nya sama. Nah, itulah yang jadi hitungan evaluasi kita," kata Anas di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (12/9).

Meski demikian, Anas menekankan pihaknya masih perlu mengkaji wacana tersebut. Ia menyebut evaluasi penerapan single salary systemdi KPK dan PPATK bakal menjadi acuan penerapan aturan ini ke depan.

Ia mengungkapkan skema gaji tunggal ini bakal dimuat dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN). Namun, Anas tidak memastikan apakah gaji tunggal ini akan diterapkan merata pada seluruh kementerian/lembaga (K/L) di 2024 mendatang.

Anas hanya menjelaskan bahwa tunjangan kinerja alias tukin saat ini masih menjadi prioritas pemerintah untuk membedakan mana PNS yang kerja dan tidak. Akan tetapi, ia menyinggung soal kemampuan daerah yang berbeda.

"Tapi negatifnya kadang orang mengatur perjalanan dinas rapat di luar kota hanya untuk dapat (uang) perjalanan dinas. Jadi, plus minus lah antara kinerja dan efisiensi," tuturnya.

Lantas, apakah skema gaji tunggal tepat dijalankan sebagai upaya reformasi birokrasi dan menekan anggaran?

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai untuk saat ini skema tersebut malah bakal bikin APBN tekor. Pasalnya, besaran gaji antara PNS di semua daerah bisa sama.

Apalagi, skema gaji tunggal besarannya akan disesuaikan dengan kinerja. Padahal, saat ini besaran gaji dan tunjangan PNS di pusat dan daerah berbeda-beda.

Artinya, kelak gaji PNS di daerah pun bisa naik meski APBD besarannya terbatas.

"Sekarang APBD-nya berapa? Kan itu tidak akan mampu (bayar gaji tunggal PNS) terus ujung-ujungnya mengambil dari APBN juga," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/9).

Menurut Trubus, skema gaji tunggal memang lebih praktis. Namun, untuk mencapai itu semua butuh tahap dan waktu yang panjang.

Ia juga mengatakan sebenarnya skema gaji tunggal adalah wacana lama. Tapi, memasuki 2024 alias tahun terakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat, wacana itu kembali didengungkan.

Alasannya, agar ada kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah sekarang.

"Tapi persoalannya sebenarnya ini selalu perdebatannya itu apakah di daerah dengan di DKI Jakarta akan disamakan? kalau kinerja bisa dihitung, kinerja nanti dianggap sama saja (DKI dan daerah), gajinya sama, masalahnya kita punya sumber dananya tidak? duitnya ada tidak? tegas Trubus.

Ia pun berpendapat sebaiknya skema tepat untuk gaji PNS yang berkeadilan adalah besaran gajinya saja disamakan di setiap daerah.

Sedangkan, untuk tunjangannya bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing. Kemudian, besaran tunjangan juga disesuaikan dengan kinerja individu sang abdi negara.

Maklum, tunjangan kinerja PNS memang telah menelan banyak uang negara. Data Kementerian Keuangan mencatat belanja kementerian/lembaga mencapai Rp134,2 triliun untuk belanja pegawai pada semester I 2023.

Angka ini naik 11,1 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Kenaikan belanja pegawai ini terbagi ke dalam gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp90,4 triliun atau naik 12,5 persen dari realisasi 2022 sebesar Rp80,4 triliun. Ada juga tukin, honorarium, hingga uang lembur Rp43,8 triliun atau naik 8,4 persen dari Rp40,4 triliun.

Trubus mengingatkan skema gaji tunggal PNS belum tepat untuk diterapkan dalam jangka pendek ini. Ia mengatakan skema tersebut baru bisa diaplikasikan untuk jangka panjang saja.

"Jangka panjang bagus. Cuma dari anggaran harus disiapkan. Nanti APBN-nya habis untuk biaya birokrasi (kalau diterapkan sekarang)," kata Trubus.

Berbeda dengan Trubus, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan Skema gaji tunggal bisa menjadi langkah awal untuk memperbaiki sistem penggajian PNS.

Namun, kurang tepat tujuan utamanya jika untuk menghemat anggaran. Ia menilai gaji tunggal lebih tepat tujuan utamanya untuk menyesuaikan kinerja dan pendapatan PNS, atau antara efisiensi dan efektifitas kerja.

"Bisa jadi akhirnya nanti anggarannya menjadi lebih besar, karena tujuannya yang ingin dicapai juga besar toh," kata Ronny.

Berhasil atau Tidak, Sistem Gaji Tunggal PNS Tetap Perlu Dicoba

Sistem Vampir di Kota Berbeda

Membangun Ekonomi dan Selamatkan Rugi Rp100 T dengan LRT******

Masyarakat ibu kota mendapatkan pilihan transportasimassal baru yang nyaman, aman dan cepat; LRT Jabodebek.

Setelah menunggu hampir 8 tahun, proyek bernilai Rp32 triliun itu akhirnya selesai juga. Jika tidak ada aral melintang, proyek sedianya akan diresmikan pada 28 Agustus mendatang.

Presiden Jokowi menggadang-gadang proyek ini. Usai menjajal LRT beberapa kali, ia mengatakan sarana transportasi massal baru ini cukup nyaman dan cepat. 

Hal itu tentunya akan berbeda jauh jika ditempuh dengan mobil. Bila macet, jarak 9 km bisa ditempuh berjam-jam bergantung dengan keparahan tingkat kemacetannya. 

Nah, berkaitan dengan macet ini, Jokowi memang mengatakan bahwa masalah ini sudah sangat serius dan karena itu perlu segera diatasi.

Pasalnya, berdasarkan perhitungan yang ia dapat, kemacetan lalu lintas menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar; Rp100 triliun per tahun. Kerugian itu akibat macet di Jabodetabek dan Bandung.

Dari jumlah itu, Rp71,4 triliun kerugian ekonomi terjadi di Jakarta. Kerugian didapat dari lumpuhnya aktivitas ekonomi, pemborosan pemakaian BBM serta kerusakan lingkungan akibat polusi udara yang ditimbulkan.

Data Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek saja menyebut, pemborosan BBM yang diakibatkan kemacetan lalu lintas di Jakarta dan daerah penyangganya tembus 2,2 juta liter per hari.

Sementara itu, waktu yang hilang akibat kemacetan 6 juta orang-jam per hari.  

Makanya, ia berharap hadirnya LRT bisa memberikan pilihan baru kepada masyarakat untuk menjalankan aktivitas atau pekerjaan mereka sehari-hari. Ia berharap setelah ada LRT, masyarakat mau pindah dari sarana transportasi pribadi seperti mobil dan motor ke alat transportasi massal.

 "Perpindahan dari moda transportasi dari mobil pribadi ke moda transportasi massal itu yang kita harapkan. Karena kerugian kita per tahun itu hampir Rp100 triliun karena kemacetan di Jabodetabek dan Bandung, setiap tahun merugikan hampir Rp100 triliun dan ini memang harus diatasi karena secara makro ekonomi merugikan negara besar sekali," ujarnya.

Lalu berapa besar kapasitas angkut LRT?

LRT Jabodetabek akan melayani masyarakat di lintasan sepanjang 44,3 kilometer yang membentang dari Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi. 

PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAI menyatakan moda transportasi ini bisa mengangkut 137 ribu orang per hari pada tahap awal beroperasi. Jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah 5 persen setiap tahunnya.

Untuk memenuhi kebutuhan penumpang itu, LRT Jabodebek akan mengoperasikan 27 trainset dengan kapasitas maksimal 1.300 penumpang. Kemudian frekuensi kereta per hari mencapai 434 perjalan pulang-pergi. Dengan begitu, LRT Jabodebek bisa menampung 137 ribu orang per hari.

"Semua peningkatan (penumpang) itu sudah kami antisipasi. Secara kondisi per rangkaian kereta LRT ini bisa menampung 740 penumpang. Namun maksimalnya 1.380 pengguna jasa Dari hitungan itu kami sudah menghitung bahwa jumlah trainset yang ada mencukupi menampung pengguna jasa," kata Kuswardoyo di kantor pusat KAI, Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/6).

"Jadi 1.380 (penumpang) dikali 434 perjalanan per hari. Targetnya sekitar 10 tahun ke depan 500 ribu penumpang. Kalau saat ini baru 137 ribu per hari," lanjutnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap dengan kapasitas angkut itu, sekitar 140 ribu orang yang selama ini menjejali jalanan ibu kota dengan kendaraan pribadi bisa beralih menggunakan LRT.

Dengan hal itu, ia berharap kemacetan lalu lintas yang selama ini membebani gerak ekonomi di Jakarta dan daerah penyangganya bisa dikurangi.

Nah, agar hal itu terwujud Kementerian Perhubungan secara intensif terus melakukan serangkaian pengujian LRT Jabodebek. Pengujian dilakukan baik dari sisi kesiapan sarana, prasarana maupun Sumber Daya Manusia (SDM).

Untuk prasarana, pengujian dilakukan terhadap stasiun, rel, persinyalan, dan lain-lain. Pengujian sarana juga dilakukan terhadap rangkaian kereta api.

Sementara terkait sumber daya manusia (SDM), pengujian dilakukan terhadap train attendant, penyelia, pengawas stasiun, pengendali operasi terpusat kereta otomatis, petugas pemeriksaan, dan petugas perawatan sarana dan prasarana. 

Pengujian dilakukan untuk memastikan kesiapan operasi dan aspek keselamatan dan kenyamanan telah terpenuhi ketika nantinya LRT Jabodebek dioperasikan.

Seorang karyawan swasta di Jakarta bernama Akbar merespons positif hadirnya LRT Jabodebek tersebut. Ia mengatakan memang bukan pengguna angkutan umum sejati.

Pasalnya, mobilitas kerjaannya yang cukup tinggi menyulitkannya untuk memanfaatkan sarana transportasi publik seperti LRT. Maklum, mobilitasnya ke daerah yang memang jarang dilewati angkutan umum. 

Dan pergerakan itu tidak hanya dua sampai tiga titik, tapi lebih dari itu

" Kalau untuk sehari-hari mungkin saya tetap pakai motor. Tapi untuk perjalanan jauh seperti ke Bekasi atau Depok dengan tujuan satu titik saja, mungkin saya tertarik mencoba," katanya. 

Akbar mengatakan agar orang-orang seperti dia ke depan bisa beralih ke transportasi massal seperti LRT, ia berharap pemerintah ke depan bisa mengkombinasikannya dengan integrasi ke sarana transportasi publik lain. 

"Harus diperhatikan juga transportasi penyanggahnya apa sudah tersedia apa belum. Kalau ada itu akan menarik," katanya. 

[Gambas:Video CNN]