gacor slot138

999 kali sistem pelatihan

Kubu Pontjo Sutowo Klaim Berhak Kuasai Hotel Sultan hingga 2053******

Pihak Pontjo Sutowo melalui PT Indobuildco bersikukuh masih menguasai hak guna bangunan (HGB) atas Hotel Sultan hingga 2053.

Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva menyebut perusahaan milik Pontjo Sutowo itu seharusnya diberikan prioritas untuk memperbaharui HGB Hotel Sultan hingga 30 tahun lagi. Terlebih, hak mereka sudah habis pada Maret 2023-April 2023 lalu.

"Pasal 37 (ayat 1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021, diberikan (HGB) 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, dan diperbaharui 30 tahun. Iya, betul (masih bisa berlaku sampai 2053)," kata Hamdan kepada CNNIndonesia.com, Kamis (12/10).

Selain itu, Hamdan mengklaim pemilik HGB yang sudah menghabiskan masa 80 tahun masih memiliki hak prioritas baru, asalkan lokasi tersebut masih digunakan.

Ia lantas membandingkan perlakuan kepada pihak Pontjo Sutowo dengan investor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hamdan merasa tak adil karena pemerintah memberikan kuasa atas lahan di IKN hingga 190 tahun lamanya dalam bentuk hak guna usaha (HGU).

Berdasarkan revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN yang baru disahkan pada Selasa (3/10), hak kelolaan atas lahan dalam bentuk HGU di IKN terbagi menjadi dua siklus.

Pertama,jangka waktu paling lama 95 tahun. Setelah siklus ini selesai dan investor mau melanjutkannya, hak itu bisa diperpanjang ke siklus keduadengan masa penguasaan yang sama.

Sedangkan pelaku usaha diberikan HGB dengan jangka waktu paling lama 80 tahun di IKN dalam satu siklus.

Hak ini juga bisa diperpanjang ke siklus kedua dengan waktu yang identik atau jika ditotal HGB di IKN mencapai 160 tahun lamanya.

Di lain sisi, Juru Bicara Menteri Investasi/Kepala BKPM Tina Talisa mengatakan pihaknya bersiap mencabut izin usaha PT Indobuildco di dalam online single submission(OSS). Ini dilakukan usai Bahlil Cs ikut mereviu ulang izin usaha Pontjo Sutowo yang tengah berkonflik dengan negara soal HGB Hotel Sultan.

Tina mengatakan reviu sudah dilakukan antara Kementerian Investasi/BKPM bersama Kementerian Sekretariat Negara yang diwakili Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK). Hasilnya, beberapa perizinan usaha memang mengharuskan kejelasan HGB.

"Jika HGB-nya sudah tidak aktif, maka kalau persyaratan tidak ada, kira-kira prosedurnya bagaimana? Tentu kan tidak berlaku lagi juga... Jadi, hubungannya sangat erat, artinya pemerintah satu suara dalam apa yang dilakukan terhadap yang kita sama-sama saksikan dalam beberapa pekan ini," ujar Tina usai menghadiri HSBC Summit 2023 di The St Regis, Jakarta Selatan, Rabu (11/10).

"Kalau misalnya kita harus masuk ke sebuah arena pertandingan, syaratnya tiket, tiketnya syaratnya usia 17 tahun. Kita sudah punya tiket dan tiket kita kasih ke yang umur 13 tahun, kira-kira boleh masuk enggak? Tiketnya jadi enggak berlaku kan? Kira-kira seperti itu (apakah izin PT Indobuildco akan dicabut)," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Naruto Uzumaki Lima Daun

Jokowi Ungkap 21 Investor Siap Investasi di IKN Senilai Rp31,45 T******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan 21 investor dalam dan luar negeri siap berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan nilai mencapai US miliar atau setara Rp31,45 triliun (asumsi kurs Rp15,728 per dolar AS).

Kabar ini ia sampaikan dalam Forum Bisnis Indonesia-Republik Rakyat China (RRC) yang digelar di China World Hotel, Beijing, China, Senin (16/10).

"Sampai awal November ini sudah ada 21 investor dari dalam dan luar negeri yang sudah dan akan segera melakukan groundbreakingdi IKN dengan total nilai US miliar," ucap Jokowi melalui akun Instagram resminya, Selasa (18/10).

Dalam pidato yang sama, Jokowi juga menyebut IKN tengah dibangun dengan konsep hijau dalam rimba, di mana 60 persen wilayahnya merupakan hutan. Hal ini membuat IKN menjadi kota netral karbon pertama di Indonesia.

"Pembangunan infrastruktur dasar dan pusat pemerintahan di IKN diperkirakan bisa diselesaikan tahun depan," sambung dia.

Ia juga mengatakan Indonesia juga tengah fokus melakukan hilirisasi industri terhadap berbagai komoditas seperti nikel, tembaga, timah, dan minerba lainnya. Indonesia juga tengah fokus membangun ekosistem kendaraan listrik terintegrasi untuk menjadi bagian penting dari rantai pasok dunia.

"Semua ini butuh alih teknologi tinggi serta investasi, apalagi jika dipadukan dengan penggunaan sumber energi hijau yang sangat melimpah di Indonesia," kata Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Raja Seni Bela Diri

Kapan Pekerja Bisa Bergaji Rp10 Juta Hingga RI Bisa Naik Kelas 2045?******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto menyebut minimal gaji pekerja Indonesia harus mencapai Rp10 juta per bulan untuk mendukung Indonesia menjadi negara maju pada 2045.

Ia mencatat saat ini pendapatan per kapita Indonesia ada di angka US.700 atau setara Rp73 juta (asumsi kurs Rp15.693 per dolar AS). Lalu, pendapatan per kapita Indonesia ditargetkan naik ke US.500 atau Rp86 juta di 2024 dan US ribu alias Rp156 juta selepas 2030 hingga 2045.

Menurut Airlangga, Indonesia akan mengandalkan sektor manufaktur di masa mendatang, di mana saat ini kontribusinya 18 persen ke ekonomi tanah air. Pada 2030, sektor ini ditargetkan menyumbangkan 25 persen, terlebih digitalisasi dan industri 4.0.

"Artinya kita harus naik industrinya ke sofistikasi (kompleks), lebih tinggi. Atau kita lihat industri yang bisa menaikkan industri-industri dasar, seperti tekstil and footware, itu pada produk-produk yang punya nilai lebih tinggi. Kita harusmove awaydari industri yang bisa dikerjakan negara lain, seperti Bangladesh dan lain-lain," imbuhnya.

Lantas, kapan gaji pekerja Indonesia bisa minimal Rp10 juta?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai cita-cita gaji rata-rata pekerja Indonesia bisa mencapai Rp10 juta per bulan masih angan-angan.

Menurut perhitungannya, dengan pertumbuhan upah 1,8 persen per tahun, diperkirakan rata-rata upah pekerja baru mencapai Rp10 juta per bulan pada tahun 2092. Angka pertumbuhan 1,8 persen tersebut ia peroleh dari kenaikan upah Februari 2022 ke Februari 2023.

Sementara, menurut Bhima, untuk mencapai upah Rp10 juta per bulan pada 2045 maka dibutuhkan kenaikan upah rata-rata pekerja 6 persen setiap tahunnya.

Ia mengatakan negara-negara dengan pendapatan perkapita tinggi atau gaji pekerja tinggi biasanya adalah negara dengan struktur ekonomi yang kuat yang tercermin dari porsi industri pengolahan terhadap produk domestik bruto (PDB)-nya.

"Negara agraris ditunjukkan juga oleh kontribusi sektor pertaniannya yang punya nilai tambah dan juga pemanfaatan teknologinya. Itu bisa mendukung industrialisasi dan sektor pertanian. Di dua sektor itulah pertanian dan industri pengolahan tempat serapan tenaga kerja yang besar," jelas Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/10).

"Jadi kalau industrinya bisa tumbuh tinggi dan berkualitas, maka akan berpengaruh juga terhadap gaji para pekerjanya," sambungnya.

Jika sektor pertanian Indonesia meningkat, bahkan bisa menyumbang ketahanan pangan, hal ini tentu akan berkorelasi. Menurut Bhima, meningkatnya sektor pertanian bisa membuat pekerja di sektor itu berpenghasilan tinggi.

Kemudian apa tantangan bagi pemerintah dalam memperoleh penghasilan yang tinggi?

Bhima mengatakan pemerintah harus selektif memilih investasi industri yang memiliki nilai tambah, transfer teknologi, dan juga transfer skill bagi para pekerja lokal.

Lalu, ia menganjurkan pemerintah untuk tidak mengeluarkan investasi secara ugal-ugalan dan memberikan insentif pajak secara sembarangan kepada investasi yang berkualitas rendah.

"Pelajarannya adalah sekarang momentum untuk menarik relokasi investasi atau relokasi industri. Terutama sejak adanya perang Ukraina dan juga perang dagang, dan adanya gejolak di Timur Tengah ini. Jadi ini kesempatan untuk menarik ke Indonesia. Ya berarti semua perangkat regulasinya disiapkan untuk itu," jelasnya.

Selain itu, ia berpendapat bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja masih banyak yang perlu diperbaiki. Menurutnya, di dalam UU tersebut justru terdapat banyak pasal di kluster ketenagakerjaan yang berisiko menurunkan upah.

"Ini yang jadi masalah nih. Kita mau jadi negara maju, upahnya naik, tapi banyak aturan, termasuk terkait dengan outsourcing, terkait dengan formulasi upah minimum misalnya, di dalam UU Ketenagakerjaan ini yang kontradiksi dengan cita-cita tadi. Nah, berarti harus ada perubahan regulasi dimulai dari UU cipta kerja," lanjut Bhima.

Jika berfokus pada sektor pertanian, menurut Bhima, salah satu masalah dalam mengangkat upah pekerja termasuk porsi impor yang dinilai terlalu besar. Hal ini menurutnya membuat orang malas untuk masuk di sektor pertanian karena pendapatan petani dinilai tidak berkembang.

Pada saat yang sama, ia menilai tingkat korupsi di sektor pertanian masih tinggi. Sehingga bantuan-bantuan kepada para petani dianggap tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Salah satu insidennya termasuk Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang baru-baru ini terjerat kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.

"Harusnya ini kan, ada korelasi lah, ngasih subsidi pupuk, ngasih bantuan alat pertanian pendampingan petani dengan masalah ketahanan pangan produksi berasnya naik, ini kan enggak nih. Jadi kita malah mundur sekarang. Akhirnya apa? Generasi mudanya yang existing di sektor pertanian semakin sedikit," kata dia.

Sementara sektor pertanian di Indonesia tidak menjadi sektor yang menarik. Padahal, kata Bhima, negara-negara dengan upah yang cukup tinggi memiliki basis pertanian kuat, seperti Selandia Baru dan Denmark.

Selain itu, menurut dia, uang yang seharusnya digunakan untuk industri dan pertanian kini banyak terserap masuk ke kas pemerintah. Hal ini bisa terjadi karena kondisi pemerintah yang membutuhkan dana untuk pembangunan sehingga menerbitkan utang dan diserap oleh bank.

"Logikanya adalah, oke pemerintah yang akan jadi motor pertumbuhan. Proyek-proyek infrastrukturnya banyak yang bermasalah, yang tidak menyelesaikan masalah utama pertumbuhan biaya logistik kita," jelas dia lebih lanjut.

"Jadi, memang untuk mencapai Rp10 juta itu, kalau sekarang dengan kondisi struktur ekonomi yang ada, kita juga bergantung naik turunnya harga komoditas seperti batu bara, sawit, yang kita tau kapan dia akan naik, kapan dia akan turun. Ya, itu yang membuat kita susah untuk lepas dari pendapatan yang rendah seperti sekarang," sambung Bhima.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Middle Income Trap dan Tuntutan Transformasi Ekonomi

Ada hantu di hatiku

Jokowi Resmikan Infrastruktur 'Langka' Bernilai Rp1,23 T di Palembang******

Presiden Jokowi meresmikan pengoperasian Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Sei Selayur, Kota Palembangbernilai Rp1,23 triliun pada Kamis (25/10) ini.

Infrastruktur jenis ini terbilang 'langka' alias jarang di era Jokowi. Pasalnya, selama 9 tahun jadi presiden, Jokowi biasanya hanya meresmikan bendungan, bandara, jalan tol dan tempat pembuangan akhir.

"Tetapi baru kali ini yang pertama kalinya dalam 9 tahun saya meresmikan sistem pengelolaan air limbah domestik yang terpusat," katanya seperti dikutip dari akun Youtube Sekretariat Presiden.

Termasuk bagi lingkungan di sekitar Sungai Musi yang selama ini airnya sudah banyak tercemar limbah.

Ia percaya diri kehadiran sistem pengolahan air ini bisa mengurangi pencemaran di Sungai Musi sehingga airnya bisa aman untuk digunakan dalam mendukung kegiatan rumah tangga masyarakat di sekitar Sungai Musi.

"Kita tahu Sungai Musi ini sangat penting bagi masyarakat di Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang karena banyak memanfaatkannya untuk mandi dan mendukung kegiatan rumah tangga lainnya. Karena itu saya menyambut baik pengoperasian sistem ini," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Murid legalis

Pasokan Defisit, Harga Jagung Naik******

Harga jagung melesat belakangan ini dan membebani peternak ayam.

Informasi kenaikan tercermin dari data Panel Harga Pangan. Berdasarkan data itu, harga rata-rata nasional jagung tingkat peternak yang pada 1 Oktober tercatat di Rp 6.840 per kg dan mengalami kenaikan jadi Rp 7.000 pada 10 Oktober 2023.

"Memang jika berdasarkan neraca kumulatif tahunan, komoditas jagung mengalami surplus. Namun di kuartal empat ini, neraca komoditas jagung menunjukkan angka defisit," ujar Arief dalam keterangannya pada Rabu (11/10) lalu.

Arief mengatakan lonjakan harga jagung itu berdampak ke peternak ayam dan kalau dibiarkan bisa berimbas ke masyarakat luas. Pasalnya, kenaikan harga jagung di tingkat peternak akan berdampak pada lonjakan harga telur dan daging ayam.

Untuk mencegah itu, pemerintah akan impor  500 ribu ton jagung secara bertahap mulai Oktober ini. Impor akan ditugaskan kepada Bulog.

"Tahap pertamanya 250 ribu ton. Ini akan kita atur kedatangannya dan diupayakan sebelum panen, sehingga kepentingan petani jagung nasional tetap terjaga. Bulog pun dipastikan telah ada standby buyer dari teman-teman peternak unggas. Tidak seperti yang dahulu. Selanjutnya akan kita atur dalam suatu komitmen yang disepakati bersama," tutur Arief.

[Gambas:Video CNN]

Jalan menuju kebangkitan

Mentan Amran Targetkan RI Bisa Swasembada Beras Lagi di 2026******

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menargetkan Indonesia kembali swasembada berasdalam tiga tahun ke depan atau 2026.

Ia lantas menyinggung RI pernah swasembada beras, jagung, dan bawang merah selama empat tahun sejak 2017 lalu. Swasembada itu terjadi di masa kepemimpinan Amran di Kementan atau periode pertama Jokowi.

Lihat Juga : 8 Janji 'Cepat' Prabowo-Gibran: Arahkan UMP ke Gaji Tinggi-Susu Gratis

Meski demikian, ia kana berusaha membuat kebijakan yang tepat, sehingga menjadi pondasi bagi pemimpin selanjutnya.

[Gambas:Video CNN]

"Kami letakkan pondasinya satu tahun. Mudah-mudahan yang melanjutkan sudah tinggal jalan. Ini yang berganti kan cuma menterinya," tutur Amran.

Amran juga optimis Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia pada 2045. Iya yakin sebab pada 2017 pun RI mampu swasembada.

"Waktu itu (2017) 260 juta penduduk, kurang lebih. Itu bisa swasembada tanpa impor beras medium," katanya.

Presiden Jokowi kembali menunjuk Amran Sulaiman sebagai menteri pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang beberapa waktu lalu mengundurkan diri karena terseret kasus korupsi penempatan pegawai Kementerian Pertanian.

Penunjukan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan Jokowi. Pasalnya, Amran sebelumnya juga pernah menempati posisi menteri pertanian pada periode 2014-2019.