sobatgaming

Berbahagialah para gadis petani

Kemendag Butuh Aturan Baru Hapus 'Kecurangan' E******

Kementerian Perdagangan mengaku masih butuh aturan baru untuk menghapus 'kecurangan' die-commerce.

Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Rifan Ardianto menyebut Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tidak cukup.

"Permendag 31 tidak bisa berdiri sendiri. Ketika kita berbicara predatory pricing, ada beberapa hal perlu kita lakukan pengaturannya. Bagaimana kita memperketat arus barang impor masuk, jangan sampai ada barang impor masuk dengan harga murah," ujarnya dalam media briefing di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (12/10).

Permainan algoritma e-commerce

Rifan lantas menjelaskan soal pengaturan permainan algoritma e-commerce. Menurutnya, ini sudah diatur dalam pasal 13 Permendag Nomor 31 Tahun 2023.

Dalam beleid tersebut, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) alias e-commercediminta berperan aktif dalam mengatasi persaingan usaha tidak sehat. Rifan menyebut aturan main algoritma e-commercediatur dalam pasal tersebut.

"Jangan sampai data-data PPMSE itu hanya mengarah pada promosi terhadap barang tertentu atau pelaku usaha tertentu. Jadi, kesetaraan pedagang atau merchantsehingga dari sisi persaingan usaha dapat terwujud," jelasnya.

"Tetapi dalam prosesnya memang kita terus mencari regulasi-regulasi yang kita perlu kembangkan lebih lanjut lagi supaya memastikan tidak terjadi persaingan usaha tak sehat dan monopoli. Ini kami terus melakukan penyempurnaan," tandas Rifan.

Soal algoritma e-commerceatau social commerceturut dikeluhkan Kementerian Perindustrian. Mereka mengklaim tokoonlinelebih sering menawarkan barang-barang impor ketimbang produk lokal.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan algoritma toko onlinejuga harus diatur. Jika tidak, industri tanah air bisa terancam.

"Banyak di media sosial, kita bisa lihat algoritmanya itu banyak menayangkan produk-produk impor kepada netizen-netizen Indonesia. Kan kendalinya gak di kita, itu juga bukan sepenuhnya kendali pasar, tapi kendali operator aplikasi, di algoritmanya. Itu yang kami cermati," tuturnya dalam Konferensi Pers Indeks Kepercayaan Industri (IKI) September 2023 di kantornya di bilangan Jakarta Selatan, Jumat (29/9).

"Bisa dibayangkan kalau semua netizen sering terpapar produk-produk impor, misal skincare, tekstil dan produk tekstil (TPT), dll. Itu yang perlu dicermati social media commerce, selain predatory pricingyang kewenangannya di Kemendag. Tapi kalau concernkami, algoritma di media sosial tersebut yang memprioritaskan produk-produk impor," sambung Febri.

[Gambas:Video CNN]

Raja Naga datang ke dunia

Daftar 8 Produk Impor di E******

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuanganakan mengenakan pungutan tambahan terhadap 8 produk imporyang dijual di e-commerce mulai 17 Oktober mendatang. 

Direktur Teknis Kepabeanan DJBC Kemenkeu Fadjar Donny Tjahjadi menyebut pungutan itu diberlakukan untuk melaksanakan perintah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.

Donny mengatakan beleid ini akan resmi berlaku pada 17 Oktober 2023.

Komoditas yang dipungut adalah buku sebesar 0 persen, tas 15 persen-20 persen, produk tekstil 5 persen-25 persen, dan alas kaki atau sepatu 5 persen-30 persen.

Tarif MFN dipungut DJBC di luar bea masuk flat 7,5 persen dan pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen yang berlaku untuk semua barang kiriman.

"Dengan adanya PMK Nomor 96 ini, ada 4 komoditas yang dilakukan penambahan dan dikenakan MFN. Kenapa kita perlu menambah 4 item ini? Karena kami melihat berdasarkan transaksi perdagangan melalui barang kiriman ini, khususnya misalkan komestik, impor komestik sangat tinggi sekali melalui barang kiriman," bebernya dalam media briefing di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (12/10).

"Kami juga melihat sepeda dan jam tangan, berdasarkan statistik kami melihat ini juga komoditas impor barang kiriman yang tinggi jumlahnya karena tren masyarakat kecenderungan sekarang bersepeda dan membeli jam tangan. Sepeda dimasukkan sesuai HS code dan pembebanan tarifnya 25 persen-40 persen, 40 persen untuk sepeda listrik. Sisanya sesuai HS code," imbuhnya.

Sedangkan 1 komoditas lain yang dikenakan tarif MFN dalam PMK Nomor 96 Tahun 2023 adalah besi dan baja. Tarifnya berkisar antara 0 persen hingga 20 persen.

Donny menyebut komoditas besi dan baja dimasukkan untuk mengantisipasi shifting importir dari kargo umum ke barang kiriman.

Berikut 8 barang kiriman di e-commerceyang kena tarif MFN:

1. Tas (15 persen-25 persen)
2. Buku (0 persen)
3. Produk tekstil (5 persen-25 persen)
4. Alas kaki/sepatu (5 persen-30 persen)
5. Kosmetik (10 persen-15 persen)
6. Besi dan baja (0 persen-20 persen)
7. Sepeda (25 persen-40 persen)
8. Jam tangan (10 persen)

[Gambas:Video CNN]

Menimbulkan malapetaka pada perusahaan-perusahaan Jepang

Kapan Pekerja Bisa Bergaji Rp10 Juta Hingga RI Bisa Naik Kelas 2045?******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto menyebut minimal gaji pekerja Indonesia harus mencapai Rp10 juta per bulan untuk mendukung Indonesia menjadi negara maju pada 2045.

Ia mencatat saat ini pendapatan per kapita Indonesia ada di angka US.700 atau setara Rp73 juta (asumsi kurs Rp15.693 per dolar AS). Lalu, pendapatan per kapita Indonesia ditargetkan naik ke US.500 atau Rp86 juta di 2024 dan US ribu alias Rp156 juta selepas 2030 hingga 2045.

Menurut Airlangga, Indonesia akan mengandalkan sektor manufaktur di masa mendatang, di mana saat ini kontribusinya 18 persen ke ekonomi tanah air. Pada 2030, sektor ini ditargetkan menyumbangkan 25 persen, terlebih digitalisasi dan industri 4.0.

"Artinya kita harus naik industrinya ke sofistikasi (kompleks), lebih tinggi. Atau kita lihat industri yang bisa menaikkan industri-industri dasar, seperti tekstil and footware, itu pada produk-produk yang punya nilai lebih tinggi. Kita harusmove awaydari industri yang bisa dikerjakan negara lain, seperti Bangladesh dan lain-lain," imbuhnya.

Lantas, kapan gaji pekerja Indonesia bisa minimal Rp10 juta?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai cita-cita gaji rata-rata pekerja Indonesia bisa mencapai Rp10 juta per bulan masih angan-angan.

Menurut perhitungannya, dengan pertumbuhan upah 1,8 persen per tahun, diperkirakan rata-rata upah pekerja baru mencapai Rp10 juta per bulan pada tahun 2092. Angka pertumbuhan 1,8 persen tersebut ia peroleh dari kenaikan upah Februari 2022 ke Februari 2023.

Sementara, menurut Bhima, untuk mencapai upah Rp10 juta per bulan pada 2045 maka dibutuhkan kenaikan upah rata-rata pekerja 6 persen setiap tahunnya.

Ia mengatakan negara-negara dengan pendapatan perkapita tinggi atau gaji pekerja tinggi biasanya adalah negara dengan struktur ekonomi yang kuat yang tercermin dari porsi industri pengolahan terhadap produk domestik bruto (PDB)-nya.

"Negara agraris ditunjukkan juga oleh kontribusi sektor pertaniannya yang punya nilai tambah dan juga pemanfaatan teknologinya. Itu bisa mendukung industrialisasi dan sektor pertanian. Di dua sektor itulah pertanian dan industri pengolahan tempat serapan tenaga kerja yang besar," jelas Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/10).

"Jadi kalau industrinya bisa tumbuh tinggi dan berkualitas, maka akan berpengaruh juga terhadap gaji para pekerjanya," sambungnya.

Jika sektor pertanian Indonesia meningkat, bahkan bisa menyumbang ketahanan pangan, hal ini tentu akan berkorelasi. Menurut Bhima, meningkatnya sektor pertanian bisa membuat pekerja di sektor itu berpenghasilan tinggi.

Kemudian apa tantangan bagi pemerintah dalam memperoleh penghasilan yang tinggi?

Bhima mengatakan pemerintah harus selektif memilih investasi industri yang memiliki nilai tambah, transfer teknologi, dan juga transfer skill bagi para pekerja lokal.

Lalu, ia menganjurkan pemerintah untuk tidak mengeluarkan investasi secara ugal-ugalan dan memberikan insentif pajak secara sembarangan kepada investasi yang berkualitas rendah.

"Pelajarannya adalah sekarang momentum untuk menarik relokasi investasi atau relokasi industri. Terutama sejak adanya perang Ukraina dan juga perang dagang, dan adanya gejolak di Timur Tengah ini. Jadi ini kesempatan untuk menarik ke Indonesia. Ya berarti semua perangkat regulasinya disiapkan untuk itu," jelasnya.

Selain itu, ia berpendapat bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja masih banyak yang perlu diperbaiki. Menurutnya, di dalam UU tersebut justru terdapat banyak pasal di kluster ketenagakerjaan yang berisiko menurunkan upah.

"Ini yang jadi masalah nih. Kita mau jadi negara maju, upahnya naik, tapi banyak aturan, termasuk terkait dengan outsourcing, terkait dengan formulasi upah minimum misalnya, di dalam UU Ketenagakerjaan ini yang kontradiksi dengan cita-cita tadi. Nah, berarti harus ada perubahan regulasi dimulai dari UU cipta kerja," lanjut Bhima.

Jika berfokus pada sektor pertanian, menurut Bhima, salah satu masalah dalam mengangkat upah pekerja termasuk porsi impor yang dinilai terlalu besar. Hal ini menurutnya membuat orang malas untuk masuk di sektor pertanian karena pendapatan petani dinilai tidak berkembang.

Pada saat yang sama, ia menilai tingkat korupsi di sektor pertanian masih tinggi. Sehingga bantuan-bantuan kepada para petani dianggap tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Salah satu insidennya termasuk Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang baru-baru ini terjerat kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.

"Harusnya ini kan, ada korelasi lah, ngasih subsidi pupuk, ngasih bantuan alat pertanian pendampingan petani dengan masalah ketahanan pangan produksi berasnya naik, ini kan enggak nih. Jadi kita malah mundur sekarang. Akhirnya apa? Generasi mudanya yang existing di sektor pertanian semakin sedikit," kata dia.

Sementara sektor pertanian di Indonesia tidak menjadi sektor yang menarik. Padahal, kata Bhima, negara-negara dengan upah yang cukup tinggi memiliki basis pertanian kuat, seperti Selandia Baru dan Denmark.

Selain itu, menurut dia, uang yang seharusnya digunakan untuk industri dan pertanian kini banyak terserap masuk ke kas pemerintah. Hal ini bisa terjadi karena kondisi pemerintah yang membutuhkan dana untuk pembangunan sehingga menerbitkan utang dan diserap oleh bank.

"Logikanya adalah, oke pemerintah yang akan jadi motor pertumbuhan. Proyek-proyek infrastrukturnya banyak yang bermasalah, yang tidak menyelesaikan masalah utama pertumbuhan biaya logistik kita," jelas dia lebih lanjut.

"Jadi, memang untuk mencapai Rp10 juta itu, kalau sekarang dengan kondisi struktur ekonomi yang ada, kita juga bergantung naik turunnya harga komoditas seperti batu bara, sawit, yang kita tau kapan dia akan naik, kapan dia akan turun. Ya, itu yang membuat kita susah untuk lepas dari pendapatan yang rendah seperti sekarang," sambung Bhima.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Middle Income Trap dan Tuntutan Transformasi Ekonomi

Naruto: pecinta kuliner

Ada BUMN di Bawah Holding Pangan Jualan Kondom******

Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Frans Marganda Tambunan menyebut sejumlah perusahaan pelat merah di bawah holding BUMNpangan ID Food jualan kondom.

"Kenapa, memang jadi banyak corebisnis di dalam? Memang awalnya kan RNI di bawah binaan Kementerian Keuangan. Jadi dulu gado-gado, ada alat kesehatan dan farmasi, perkebunan, bahkan kita dulu punya Phapros yang kita divestasi ke Bio Farma. Jadi macam-macam," katanya dalam Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).

"Terkait pabrik Mitra Banjaran (PT Mitra Rajawali Banjaran yang menjual kondom) di Bandung, tahun lalu kita sudah coba divestasi ke teman kita Bio Farma. Cuma memang ada ketidakcocokan harga dan sebagainya, jadi kita tunda," imbuh Frans.

"Jadi kita gunakan sementara ini Mitra Banjaran mem-backup produksi alat kesehatan farmasi untuk Rajawali Nusindo sampai nanti kita berikutnya menunggu divestasi tahap dua kita tawarkan. Karena kami mengutamakan kalau didivestasi ke sesama BUMN," tegasnya.

Selain ada BUMN yang berjualan kondom, Frans menyebut ID Food juga punya anak usaha lain yang tidak sejalan dengan urusan pangan.

Beberapa di antaranya adalah pabrik karung, perkebunan, hingga alat suntik.

Ia mengatakan anak perusahaan di bawah ID Food yang tidak terkait langsung dengan pangan juga akan didivestasi. Ia menegaskan langkah ini sebagai upaya refocusinggerak perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

gelombang bintang

Buwas Curiga Ada Upaya Jelekkan Pemerintah Lewat Beras Plastik China******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso alias Buwas mencium ada pihak yang ingin mendiskreditkan pemerintah lewat isu berasatau pangan dari China.

Hal ini seiring dengan kabar warga Bukittinggi, Sumatera Barat, yang menemukan beras berbahan plastik atau sintetis. Warga yang mengkonsumsi beras tersebut keracunan dan mengalami sejumlah gejala, seperti pusing hingga demam tinggi.

Menurut Buwas, tidak mungkin pemerintah mengedarkan beras sintetis. Apalagi, beras itu berasal dari China.

"Karena beras dari china itu belum saya datangkan. Mana mungkin ada berita yang mengatakan beras china beracun. Ada lagi beras plastik dari China. Beras sama plastik itu mahal plastik. Jadi tidak masuk akal. Ini upaya-upaya kelompok-kelompok tertentu yang mau mendiskreditkan pemerintah melalui pangan," ucap Buwas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (12/10).

Buwas curiga pihak tersebut ingin menciptakan keresahan di masyarakat. Khususnya masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial (bansos) beras dari pemerintah.

Oleh karena itu, ia mengingatkan masyarakat yang menemukan hal-hal ganjil pada beras bisa mengkonfirmasi langsung ke Bulog.

Buwas mengatakan pihak yang mengedarkan beras sintetis dan membuat keresahan di masyarakat merupakan tindakan melanggar hukum.

"Saya sudah sudah sampaikan dengan Satgas Pangan dan Kepolisian, hal seperti ini jangan hanya minta maaf, lalu selesai. Tidak. Harus ada tindak lanjut secara hukum. Jangan dibiarkan," ucap Buwas.

Beberapa waktu lalu, warga Bukittinggi, Sumatera Barat, menemukan beras berbahan plastik atau sintetis.

Salah satu warga bernama Dessi mengatakan beras tersebut terlalu putih, cepat mengeras dan basi, serta berderai. Ia pun mengalami sejumlah gejala usai mengonsumsi beras yang dijual Rp5.000 per kg itu.

"Radang tenggorokan, pusing, dan demam tinggi. Itu yang saya rasakan selama dua pekan setelah memakan beras ini," kata Dessi, dikutip dari Antara, Rabu (4/10).

Pemerintah Kota (Pemkot) Bukittinggi lantas meminta warga untuk melaporkan informasi peredaran beras itu ke Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi untuk nantinya dilaksanakan uji laboratorium.

[Gambas:Video CNN]

Warga juga diminta untuk tidak panik dan membeli beras hanya dari agen resmi.

"Kami mengimbau agar masyarakat membeli beras di tempat langganan dan terpercaya, serta jangan tergiur dengan beras yang murah, selain dari program pemerintah dan lembaga resmi," kata Walikota Bukittinggi Erman Safar.

Yaozei

Kementan Beber Nasib Lahan 500 Ribu Ha Hadapi El Nino di Era SYL******

Kementerian Pertanian (Kementan) membeberkan progres Program Gerakan Nasional El Nino di lahan 500 hektare yang mereka siapkan sejak era eks mentan Syahrul Yasin Limpo.

Plt Mentan Arief Prasetyo Adi sejatinya berharap gerakan dilakukan di lokasi berbeda dari yang sudah ditetapkan.

"Saya pengin gernas harusnya di lokasi berbeda, sehingga menambah area lain. Kalau area sama kan hanya mempercepat produksi, tetapi tidak apa-apa kita teruskan. Yang jelas tadi musim tanam 1 targetnya bagus, gernas tetap," katanya usai memimpin rapat pimpinan (rapim) di Gedung A Kementan, Jakarta Selatan, Senin (9/10).

Ia mengatakan izin importasi tersebut sudah siap dan disetujui Kementan, Kemenko Perekonomian, hingga Kementerian Perdagangan. Arief menyebut saat ini pemerintah tinggal melakukan percepatan bidding di Bulog.

Sementara itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Suwandi menyebut gernas El Nino dilakukan bukan di lahan baru, melainkan luas tambah tanam. Ia menegaskan program ini menambah luas tanam padi.

"Targetnya 500 ribuan hektare, progres sampai malam Minggu (8/10) kemarin 310 ribu hektare sudah ditanam. Yang ditanam di Agustus akan dipanen di November, ditanam September kemarin akan dipanen Desember. Kita bantu terus pertanaman itu, sisanya dari 500 ribu hektare sekarang akan ditanam bulan ini," jelas Suwandi.

"Jadi, ini luas tambah tanam. Kalau lahan baru cetak sawah, ini bukan cetak sawah. Luas tambah tanam yang biasanya gak ditanam jadi ditanam. Terus yang biasanya ditanam sekali jadi dua kali. Jadi, menambah luas tanamnya dalam setahun akan menambah 500 ribu hektare," imbuhnya.

Soal keinginan Arief bahwa gernas El Nino dilakukan di lahan baru, Suwandi menyebut memang ada. Menurutnya, langkah ini umumnya menyasar lahan-lahan terlantar.

[Gambas:Video CNN]

Ia menegaskan penanaman di 10 provinsi ini dilakukan di Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Sebelumnya, soal lahan 500 hektare ini diungkap Syahrul Yasin Limpo pada Juli 2023 lalu. Namun, SYL mengundurkan diri sebagai mentan pada Kamis (5/10) karena sedang tersandung kasus hukum dugaan korupsi yang dilakukannya di Kementan.

Tepat sehari setelahnya, Presiden Jokowi menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjadi Plt Menteri Pertanian