slot 100 new member to kecil

Saya ingin merasuki iblis

Bos Bea Cukai Bongkar Modus Penyelundupan Produk Impor dari Malaysia******

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani membongkar sederet modus penyelundupan barang imporyang didominasi dari Malaysia.

Askolani mengatakan pihaknya bersama Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan serta Bareskrim Polri berhasil menyita 638 bal pakaian bekas dari Pasar Senen, Jakarta Pusat hingga Pasar Gedebage, Bandung. Penindakan ini dilakukan pada 10 Oktober-15 Oktober 2023.

Lihat Juga : Dugaan Staf Erick soal Senjata Buatan BUMN Bisa Jatuh ke Junta Myanmar

"Tapi di perbatasan juga dimungkinkan, kami lakukan tegahan. Modusnya tentu selain pelabuhan tikus, pelabuhan besar juga bisa terjadi. Motifnya undervoicing dan underdeclare dokumen," rinci Askolani.

Usai konferensi pers, ia menyebut ada sekitar 500 pelabuhan tikus di pesisir Sumatra. Bahkan, Askolani mengklaim bisa lebih dari 1.000 pelabuhan tikus di seluruh Indonesia.

Lihat Juga : ANALISISMempertanyakan BLT-Gratis PPN Rumah Rp2 M Keluar Jelang Pemilu 2024

[Gambas:Video CNN]

Askolani menegaskan tidak mudah menutup celah masuknya barang impor dari pelabuhan tikus. Ia mengatakan perlu ada koordinasi dengan pemerintah daerah, bahkan tak jarang perlu berhadapan dengan masyarakat yang memohon tak dilakukan penindakan.

"Pelabuhan besar juga kita awasi, tapi pelabuhan tikus yang susah. Aparat (petugas Bea Cukai) kita gak akan sanggup. Jadi, kadang kita harus kerja sama dengan aparat penegak hukum (APH), seperti kepolisian," jelasnya.

"Kadang-kadang juga kita harus menghadapi masyarakat, masalah ekonomi. Itu yang dihadapi di lapangan. Kadang-kadang mereka juga mohon jangan ditindak dengan berbagai alasan, tapi kita tetap lakukan apa yang harus kita push," tandas Askolani.

Hari ini pemerintah secara simbolis memusnahkan sejumlah barang impor ilegal. Pemusnahan dilakukan di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Bea dan Cukai Cikarang.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan barang sitaan yang dimusnahkan bernilai sekitar Rp40 miliar. Bahkan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengklaim nominal barang tegahan itu hampir mendekati Rp50 miliar.

Barang-barang impor ilegal yang dimusnahkan itu, antara lain tekstil dan produk tekstil (TPT), elektronik, sepeda, hingga mainan anak.

Hutan belantara fantasi

Profil dan Sepak Terjang Bahlil, Wakil Ketua TKN Prabowo******

Bahlil Lahadalia resmi ditunjuk sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

Bahlil yang juga berstatus koordinator relawan mendampingi RosanRoeslani yang menjadi ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran. Informasi penunjukan disampaikan oleh Kepala Bappilu Partai Golkar Maman Abdurrahman.

"Sepengetahuan saya Pak Bahlil ditaruh sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran," kata Maman usai mendampingi Prabowo-Gibran mendaftar ke KPU, Rabu (25/10).

"Menanggapi pemberitaan yang menyebutkan Bapak Bahlil Lahadalia sebagai Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dengan ini kami perlu mengklarifikasi bahwa Bapak Bahlil Lahadalia tidak menjabat seperti yang dimaksud dan beliau juga tidak bersedia untuk terlibat secara resmi dalam TKN," katanya.

Tina mengatakan kalau belakangan ini Bahlil sering terlihat di kubu Prabowo-Gibran, itu semua dilakukan karena mantan ketua HIPMI itu merupakan dewan pembina di beberapa komunitas relawan Prabowo-Gibran.

Tina menambahkan keputusan Bahlil itu dilakukan karena ia ingin fokus pada tugasnya sebagai menteri investasi/kepala BKPM.

Lantas, siapa Bahlil dan bagaimana sepak terjangnya sehingga ia dipercaya menduduki posisi itu?

Bahlil merupakan Menteri Investasi/ Kepala BKPM di kabinet Jokowi jilid II. Meski sekarang punya jabatan mentereng jangan disangka Bahlil pada masa kecilnya hidup enak.

Lahir dari keluarga kurang berkecukupan, Bahlil cukup hidup prihatin di waktu kecil. Karena kondisi ekonomi keluarga itu, ia sudah harus berjualan kue sejak kecil.

Tak hanya menjajakan kue, ia juga pernah bekerja sebagai kondektur angkot sejak masih duduk di SD hingga SMP. Setelah SMA, ia naik pangkat menjadi supir angkot.

Meski menjalani hidup yang penuh perjuangan, pria kelahiran Maluku itu tak melupakan pendidikan. Usai lulus SMA, ia lantas memutuskan pergi ke Jayapura untuk kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay.

Semasa berkuliah, Bahlil dikenal sebagai pentolan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Bahkan, ia pernah dipercaya menjadi bendahara umum PB HMI.

Usai karier di bangku kuliah, Bahlil terjun ke dunia usaha dan dipercaya sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2015-2019. Semasa menjabat, ia pernah memimpin delegasi perdagangan pengusaha muda ke Jepang di 2016 dan ke Eropa pada 2018 lalu.

Kepada CNNIndonesia.com, ia bercerita bahwa melalui organisasi dirinya mengenal Jokowi. Pria kelahiran 1976 ini mengaku hubungannya dengan sang kepala negara cukup baik, bahkan Jokowi dianggapnya seperti abang sendiri.

Kedekatan Bahlil dengan eks wali kota Solo itu juga terlihat kala dirinya tergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf saat Pilpres 2019.

Lalu, Bahlil ditunjuk Jokowi sebagai kepala BKPM pada 23 Oktober 2019 untuk mengurus segala kepentingan investasi. Ia kemudian berstatus menteri usai Jokowi meresmikan Kementerian Investasi pada April 2021.

Di luar itu, Bahlil tercatat memiliki bisnis di bawah bendera PT Rifa Capital Holding Company. Perusahaan ini bergerak di berbagai lini usaha, mulai dari perkebunan, properti, transportasi, pertambangan, hingga konstruksi.

[Gambas:Video CNN]

CEO bertemu dengan gadis malang itu

Amran Minta Pegawai KPK Berkantor di Kementan******

Menteri Pertanian Amran Sulaiman meminta sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkantor di Kementerian Pertanian(Kementan).

Hal tersebut dilakukan guna memperkuat integritas dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Kementan.

"Saya minta besok ada jajaran KPK yang berkantor di Kementan untuk mengawasi jalannya pembangunan pertanian," ujar Amran melalui keterangan resmi, Kamis (26/10).

Amran sendiri pernah menempatkan KPK di kantor Kementan ketika dirinya menjabat menteri pertanian pada periode 2014-2019.

Ia mengatakan pengawasan KPK sangat penting agar tidak ada lagi pegawai Kementan yang terjerat tindak pidana dan merugikan banyak orang terutama para petani Indonesia.

Amran ingin Kementan kembali menjadi institusi bermartabat dan mendapat kepercayaan publik.

"Saya kira ini penting sekali karena publik harus memahami tugas membangun pertanian. Karena itu sekali lagi saya berharap besok sudah ada KPK yang berkantor di Kementan," katanya.

Lebih lanjut, Amran memastikan kordinasi antar unit di lingkup Kementan berjalan dengan baik. Terbaru, ia meminta agar jajaran kerjanya bekerja maksimal dalam meningkatkan produksi padi dan jagung sebagai komoditas strategis nasional.

"Karena itu saya minta agar membuat akselerasi sehingga dalam waktu dekat kita bisa swasembada," imbuhnya.

Amran mengatakan yang terpenting saat ini adalah membangun kekompakan dan meletakan pondasi kuat agar ke depan Indonesia mampu mempercepat pembangunan pertanian. Ia berharap swasembada bisa dilakukan pada semua komoditas termasuk peternakan, gula, padi, jagung, dan komoditas strategis lainnya.

"Hari ini kita letakkan pondasinya agar tahun-tahun mendatang tiga potensi yang ada bisa kita maksimalkan. Jadi sekali lagi kita harus meletakkan pondasinya dengan baik untuk memudahkan kerja-kerja menteri berikutnya," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

uap baja dan api

Curhat Pengusaha Babak Belur Tertimpa Pelemahan Rupiah******

Ketua Umum Asosiasi PengusahaIndonesia (APINDO) Shinta Kamdani mengungkap depresiasi kurs rupiahdalam tiga bulan terakhir sudah sangat mengganggu pelaku usaha.

Pasalnya, pelemahan itu telah meningkatkan beban para pengusaha, terutama yang bahan bakunya masih mengandalkan impor. Padahal, di tengah kondisi itu dunia usaha sedang dihadapkan pada penurunan kinerja usaha dan ekspor.

"Khususnya dalam bentuk penggelembungan overhead costusaha sehingga pertumbuhan produktivitas atau kinerja usaha dan daya saing ekspor menurun," kata Shinta saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (24/10).

Ia mengakui potensi pelemahan rupiah masih sangat tinggi hingga akhir tahun. Potensi kemungkinan datang dari kebijakan agresif The Fed menaikkan suku bunga acuannya untuk mengendalikan inflasi di AS.

Potensi pelemahan juga muncul dari konflik di Timur Tengah yang berpotensi meluas."Sangat penting bagi kami agar pelemahan nilai tukar bisa segera dihentikan atau rupiah bisa kembali menguat dalam waktu dekat secara sustainable, meskipun harus dilakukan dengan cara menaikkan suku bunga acuan," lanjut dia.

Meskipun demikian, ia berharap kenaikan suku bunga yang dilakukan BI tetap terkontrol.  Pasalnya, kalau terlalu agresif dilakukan, itu semua justru bisa memperparah sakit yang diderita pengusaha.

"Kami memahami dan mendukung langkah antisipatif BI dengan meningkatkan suku bunga acuan karena risiko pelemahannya semakin besar. Semoga saja dengan langkah kebijakan ini, pelemahan nilai tukar bisa diminimalisir, bahkan rupiah bisa menguat," katanya.

"(Tapi) Kami sangat berharap sektor perbankan bisa mempertahankan suku bunga pinjaman di level yang sama atau setidaknya menciptakan kenaikan yang sama besarnya dengan kebaikan suku bunga BI (maksimal 25 bps) sehingga kenaikan bebanoverheaddi sisi pelaku usaha menjadi minimal," jelas Shinta.

Rupiah melemah dalam terhadap dolar AS belakangan ini. Akibat pelemahan itu, nilai tukar rupiah kini sudah hampir mendekati Rp16 ribu per dolar AS.

[Gambas:Video CNN]

Apakah Anda suka bermain game?

Mentan Amran Surati KPK agar Staf Berkantor di Kementan Secepatnya******

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim sudah mengirim surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar ada karyawannya yang kembali berkantor di Kementerian Pertanian (Kementan).

"Saya tadi sudah proses suratnya. Insya Allahitu kami minta dengan hormat," ucap Amran di Kantor Kementan, Jumat (27/10).

Lihat Juga : 8 Janji 'Cepat' Prabowo-Gibran: Arahkan UMP ke Gaji Tinggi-Susu Gratis

"Sumpah saya, sumpah KPK, sumpah kita semua sama, ini kita bernegara ini negara milik bersama. Kita harus jaga bersama," imbuh Amran.

Ia pun berharap KPK bisa segera merespons permintaan tersebut. Dengan begitu, secepatnya KPK bisa berkantor di Kementan.

[Gambas:Video CNN]

"Lebih cepat lebih baik dan bagus," kata Amran.

Amran sendiri pernah menempatkan KPK di kantor Kementan ketika dirinya menjabat menteri pertanian pada periode 2014-2019.

Di lain kesempatan, ia mengatakan pengawasan KPK sangat penting agar tidak ada lagi pegawai Kementan yang terjerat tindak pidana dan merugikan banyak orang terutama para petani Indonesia.

Amran ingin Kementan kembali menjadi institusi bermartabat dan mendapat kepercayaan publik.

"Saya kira ini penting sekali karena publik harus memahami tugas membangun pertanian. Karena itu sekali lagi saya berharap besok sudah ada KPK yang berkantor di Kementan," katanya.

Lebih lanjut, Amran memastikan koordinasi antar unit di lingkup Kementan berjalan dengan baik. Terbaru, ia meminta agar jajaran kerjanya bekerja maksimal dalam meningkatkan produksi padi dan jagung sebagai komoditas strategis nasional.

"Karena itu saya minta agar membuat akselerasi sehingga dalam waktu dekat kita bisa swasembada," imbuhnya.

Amran mengatakan yang terpenting saat ini adalah membangun kekompakan dan meletakan pondasi kuat agar ke depan Indonesia mampu mempercepat pembangunan pertanian.

Ia berharap swasembada bisa dilakukan pada semua komoditas termasuk peternakan, gula, padi, jagung, dan komoditas strategis lainnya.

"Hari ini kita letakkan pondasinya agar tahun-tahun mendatang tiga potensi yang ada bisa kita maksimalkan. Jadi sekali lagi kita harus meletakkan pondasinya dengan baik untuk memudahkan kerja-kerja menteri berikutnya," jelasnya.

Sistem Kebangkitan Jiwa Tanpa Batas

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.