championqq

Berjalan-jalan dalam kiamat

AP I Siapkan Sembilan Bandara Hadapi Puncak KTT G20******

PT Angkasa Pura I (AP I) menyiapkan sembilan bandara untuk mendukung puncak KTT G20di Bali pada 15-16 November 2022.

Direktur Utama AP I Faik Fahmi mengungkapkan kesiapan operasional untuk KTT G20 tidak hanya di Bandara I Gusti Ngurah Rai saja, tetapi juga pada bandara yang dikelola perusahaan lainnya.

Hal itu sesuai Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengaturan Operasional Penerbangan Selama Penyelenggaraan KTT Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022.

Delapan bandara pendukung tersebut adalah Bandara Internasional Lombok, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, Bandara Adi Soemarmo Surakarta, Bandara Internasional Yogyakarta, Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, Bandara SAMS Sepinggan, Balikpapan, dan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

Selain itu, guna memastikan kesiapan infrastruktur dan fasilitas, AP I membuka operasional Posko Terpadu Monitoring KTT G20 di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Posko tersebut mulai beroperasi pada 10 hingga 22 November mendatang.

"(Kami) sangat fokus dengan telah mempersiapkan banyak hal untuk mendukung kelancaran kegiatan KTT G20, yaitu dari sisi infrastruktur bandara, penerapan standar layanan, dan penerapan rekayasa operasional bandara baik di sisi udara dan sisi darat untuk memastikan kelancaran operasional penanganan penerbangan dan delegasi," kata Faik saat peresmian Posko Terpadu, Kamis (10/11).

Untuk mendukung kelancaran penanganan penempatan pesawat VIP dan pesawat pendamping delegasi KTT G20, perusahaan menyiapkan 66 parking stand pesawat di sembilan bandara tersebut.

Rinciannya, 27 parking stand yang diperuntukkan untuk pesawat berbadan lebar atau wide body dan 39 parking stand untuk pesawat berbadan sempit atau narrow body.

Khusus di Bandara I Gusti Ngurah Rai, perusahaan telah menyiapkan sebanyak 16 parking stand pesawat, dengan rincian 13 parking stand untuk pesawat berbadan lebar dan 3 parking stand untuk pesawat berbadan sempit.

Selama periode operasional, Posko Terpadu Monitoring KTT G20 akan diawaki sebanyak 4.498 personel yang berasal dari internal Angkasa Pura I serta dari instansi stakeholder terkait, di antaranya dari TNI AU, TNI AL, TNI AD, Basarnas, Kepolisian, otoritas bandara, Airnav Indonesia, imigrasi, bea cukai, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Balai Karantina, maskapai penerbangan, ground handling, serta anak usaha Angkasa Pura I.

Selain itu, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan KTT G20, perusahaan akan menjalankan sejumlah langkah.

Beberapa di antaranya memastikan kelancaran operasional bandara, melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait, mengoptimalkan kapasitas bandara untuk melayani pesawat utama, pendamping, dan komersial, serta mengatur slot penerbangan komersial untuk menyesuaikan dengan penerbangan VVIP delegasi KTT G20.

Terkait keamanan, perusahaan telah melaksanakan koordinasi dengan berbagai instansi yaitu Kepolisian Daerah Provinsi Bali, TNI, Paspampres, serta Desa Adat penyangga Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Sesuai dengan SE 12 Tahun 2022, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali akan memberlakukan pembatasan operasional penerbangan atau limited operation untuk penerbangan reguler pada tanggal 13 hingga 17 November 2022.

Terkait dengan penerbangan komersial pada masa limited operation ini dan akan dilakukan penataan ulang jadwal penerbangan.

"Konsepnya bukan pengurangan, tetapi menata ulang. Kami mengupayakan penerbangan komersial tidak akan terdampak secara signifikan. Yang sebelumnya Bandara I Gusti Ngurah Rai tidak beroperasi selama 24 jam, kini kami operasikan 24 jam," ujarnya.

Kemudian, ground time pesawat reguler domestik untukwide bodyadalah 105 menit, sedangkan untuk narrow body45 menit.

"Kami telah mempersiapkan pengaturan dengan baik, termasuk berkoordinasi dengan ground handlingdan airlineuntuk memastikan kesiapan dan untuk menyesuaikan dengan situasi saat ini," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Peningkatan tak terbatas dari panggilan terkuat

Menaker Sebut Rumus UMP 2023 Pakai PP 36/2021 yang Diusung Pengusaha******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan penetapan upahminimum provinsi (UMP) masih tetap mengacu pada PP Nomor 36/2021.

Padahal, belum lama ini buruh menuntut agar besaran UMP kembali disesuaikan dengan PP 78/2015.

"Iya dong (PP 36/2021). (PP 78/2015) kan sudah tidak berlaku karena ada UU Cipta Kerja," kata Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari usai acara penandatangan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Menaker Ida Fauziyah sebetulnya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama tersebut. Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Kendati, Ida sudah memastikan UMP 2023 bakal lebih tinggi dari tahun ini. Ia tengah mempertimbangkan tuntutan kenaikan 13 persen yang disampaikan buruh.

"Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Ida menjelaskan sudah melakukan koordinasi dengan dewan pengupahan daerah sejak 1 November. Ia juga mengaku sudah mendengarkan pandangan Apindo dan Kadin selaku perwakilan pengusaha serta pandangan dari pekerja dan serikat buruh.

"Nanti kita lihat (potensi kenaikan 13 persen). Kita sedang memfinalisasi aspirasi dan pandangan dari semua stakeholder. Kami tidak akan mempercepat atau memperlambat proses penetapan itu," ujar Ida kepada wartawan selepas rapat dengan Komisi IX DPR RI.

Buruh dan pengusaha memang berselisih paham soal penetapan upah minimum. Unsur pengusaha tetap menginginkan penentuan upah minimum menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 karena dianggap lebih realistis.

Sementara, buruh memberi masukan yang bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha. Buruh tetap berpegang teguh bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum dan mendesak penggunaan PP Nomor 78 Tahun 2015.

[Gambas:Video CNN]

Laporan Investigasi pada Sekte Budidaya Abadi yang Terancam Punah

Harap Maklum Kalau Penerbangan dari dan ke Bali 'Delay'******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaporkan tingkat keterlambatan (delay) penerbangandari dan ke Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, tempat penyelenggaraan KTT G20, di bawah 45 menit.

Tetapi Kemenhub memastikan penerbangan reguler, baik domestik maupun internasional, berjalan baik dengan slot yang sudah diatur pada masa penyelenggaraan G20 tanpa ada pembatalan atau pengalihan.

"Dilaporkan tingkat keterlambatan (delay) di bawah 45 menit dan maskapai penerbangan telah melakukan penanganan dengan menyediakan makanan ringan sebagai kompensasi," tutur Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati, dilansir Antara, Senin (14/11).

Hal itu merupakan bagian dari prosedur penanganan untuk memastikan kelancaran penerbangan VVIP dan reguler, serta agar terpenuhinya aspek keselamatan dan keamanan penerbangan.

Diketahui, sejumlah pemimpin negara G20 dan tamu undangan tiba sejak Minggu (13/11). Salah satunya, pesawat kepresidenan AS Air Force One yang membawa Presiden Joe Biden telah tiba pada pukul 21.46 WITA.

Sebelumnya, Menhub Budi Karya Sumadi juga menyambut Menteri Luar Negeri Meksiko Marcelo Ebrard Casaubon yang tiba pukul 19.49 WITA menggunakan penerbangan Qatar Airways.

Kemudian, berdasarkan informasi Direktorat Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara, pesawat VVIP dan reguler para tamu negara yang tiba hingga tadi malam, yakni Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada pukul 00.16 WITA dini hari menggunakan pesawat kepresidenan.

Lalu, Perdana Menteri Fiji Ratu Inoke Kubuabola yang tiba pukul 23.47 WITA menggunakan Qantas Airways. Selanjutnya, Presiden Korea Yoon Suk-yeol tiba pukul 22.27 WITA menggunakan pesawat Emirates.

Adita menyampaikan pada hari ini masih akan ada sejumlah pemimpin dan tamu negara yang akan mendarat di Bandara Bali. Antara lain, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni.

Selanjutnya, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, Menteri Luar Negeri Brasil Carlos Alberto Franco Franca, dan Menteri Luar Negeri Suriname Albert E Ramdin.

Kemenhub telah berkoordinasi dengan pengelola bandara dan maskapai untuk mempersiapkan penanganan terhadap pengguna jasa penerbangan, seperti permintaan perubahan jadwal (reschedule) hingga pengembalian dana (refund) tiket pesawat.

[Gambas:Video CNN]

Buku Ajaib Aegea

Tingkatkan Ekonomi, Sulbar Percepat Konektivitas ke Pelabuhan Malaysia******

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bakal mempercepat realisasi pembukaan konektivitas Pelabuhan Tanjung Silopo di Polewali Mandar dengan Lahad Datu Port di Sabah, Malaysia. Sebab jika konektivitas dua pelabuhan ini dibuka, maka perdagangan langsung dapat dilakukan antarkedua negara.

"Saya sangat mengapresiasi gagasan hebat dari Bupati Polewali Mandar. Konektivitas ini sudah di bangun bupati dengan Lahad Datu Malaysia yang mana ekonominya bagus," kata Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik usai rapat virtual dengan perwakilan Lahad Datu Port, Jumat (11/11).

Akmal mengatakan, ekonomi suatu daerah dapat hidup jika konektivitas dengan daerah lain dibuka. Dengan membuka konektivitas dengan Lahad Datu Port tentunya barang dan jasa asal Sulbar yang dibutuhkan Malaysia dapat dengan mudah disalurkan, begitu pula sebaliknya.

"Kalau seandainya dari Polewali Mandar, Sulteng langsung ke Lahad Datu ada perdagangan barang dan jasa, itu ekonomi kita akan tumbuh lebih baik," jelas Akmal Malik

Akmal menambahkan, agar pemasukan perdagangan barang dan jasa melalui konektivitas ini bisa lebih maksimal, dia akan menemui Menteri Keuangan untuk dapat mendirikan kantor bea cukai di Polewali Mandar.

Sedangkan, Bupati Polewali Mandar, Andi Ibrahim Masdar sangat berharap PJ Gubernur Sulbar dapat membantu maksimal agar konektivitas dua pelabuhan ini bisa benar-benar dibuka. Karena dia mengaku, usaha membuka konektivitas itu sudah dilakukan Pemkab Polewali Mandar dalam lima tahun terakhir, namun belum membuahkan hasil.

"Sebenarnya Polewali Mandar itu hanya merintis saja, karena yang memiliki kewenangan kerjasama itu adalah Sulawesi Barat. Jadi saya sangat bermohon kepada pj gubernur mudah-mudahan bisa membantu percepatan kerjasama ini," harap Andi Ibrahim.

Menurut Andi, jika konektivitas itu dibuka, maka Polewali Mandar dan Sulbar bisa mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit. Karena selama ini, cukai perdagangan barang dan jasa yang daerahnya lakukan mencapai Rp9 triliun melalui provinsi lain.

"Kalau kita buka jalur ini, kita akan menikmati kekayaan kita sendiri. Jangan rakyat kita di peras, orang lain yang dapat minyaknya (hasilnya)," ucap Andi.

Teknik Tubuh Hegemon Bintang Sembilan

Penerima Bantuan Bedah Rumah BSPS dan Kriterianya******

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program dana bantuan renovasi rumah yang diberikan oleh pemerintah. Terdapat kriteria penerima BSPS yang telah ditetapkan.

Lantas, siapa yang berhak menjadi penerima bantuan BSPS dari pemerintah?

Lihat Juga : Kisah dari Kampung Bambu, Warga Gusuran yang Kembali Digusur untuk JIS

Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, Program BSPS merupakan dukungan dana dari pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk peningkatan kualitas rumah swadaya berasaskan kegotong-royongan.

Tujuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 2022 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar bisa memiliki rumah yang layak huni, baik dari sisi prasarana, sarana, dan utilitas umumnya.

Selain itu, program bantuan renovasi rumah 2022 ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di berbagai daerah di Indonesia.

Lihat Juga : 6 Hotel Jadi Posko Urus STB Warga Miskin Jabodetabek Jelang ASO

Kriteria Penerima Bantuan BSPS

Mengacu pada UU No.1 Tahun 2011, berikut ini adalah kriteria penerima bantuan BSPS.

1. Subjek adalah pemilik dan penghuni rumah harus memenuhi kriteria berikut:

• Warga Negara Indonesia (WNI), sudah berkeluarga
• Masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR)
• Bersedia membentuk kelompok
• Belum pernah atau sedang menerima bantuan sejenis dari pemerintah
• Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun/meningkatkan kualitas rumahnya

2. Objek adalah bangunan rumahnya memenuhi kriteria berikut:

• Rumah milik sendiri, satu-satunya dan dihuni
• Kerusakan pada komponen utama bangunan rumah (atap, lantai, dinding)
• Kelengkapan komponen struktural bangunan
• Kepemilikan lahan tempat bangunan rumah berada atau akan dibangun
• Lokasi sesuai dengan rencana tata ruang

Lihat Juga : PLN Hadir, Warga Yarweser Raja Ampat Kini Tak Perlu Hidupkan Genset

Demikian penjelasan mengenai bantuan BSPS dan kriteria penerima bantuan tersebut. Semoga bermanfaat. 

kejahatan

Bahlil Akui Pemerintah Punya Masalah Ciptakan Lapangan Kerja******

MenteriInvestasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Bahlil Lahadalia mengungkapkan pembukaan lapangan kerjamasih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah di tengah tingginya investasi yang masuk.

Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi RI cukup baik. Tapi di sisi lain dunia tengah menghadapi kesulitan ekonomi. Karenanya, untuk tahun depan, atau menjelang pemilu, ia mewanti-wanti stabilitas politik harus terjaga demi merawat keberlangsungan investasi ke dalam negeri.

Bahlil menyebut itu harus dilakukan karena jika investasi terus mengalir, pembukaan lapangan kerja pun akan meningkat. Di sisi lain, ia mengakui pembukaan lapangan kerja menjadi perhatian pemerintah.

Tercatat investasi mengalir ke Indonesia pada kuartal III 2022 kemarin mencapai Rp307,08 triliun. Tapi investasi sebesar itu hanya mampu menyerap 325.570 tenaga kerja.

Nilai investasi ini tumbuh 42,1 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Terkait serapan tenaga kerja, Bahlil mengklaim angkanya meningkat sejak awal tahun. Pasalnya, berdasarkan data BKPM pada kuartal I, investasi hanya bisa menyerap 319.013 tenaga kerja dan kuartal II hanya 320.534.

Jika dijumlahkan, pembukaan lapangan kerja dari investasi yang masuk dari Januari hingga September 2022 telah mencapai 965.117. Dengan realisasi itu, Bahlil pun menargetkan pembukaan lapangan kerja sepanjang tahun ini mencapai 1,3 juta.

Lebih lanjut, ia mengakui Foreign Direct Investment (FDI)atau penanaman modal asing yang masuk mayoritas dengan teknologi tinggi dan padat modal.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan skillpara pekerja Indonesia agar bisa bersaing.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi memang tugas kami sekarang adalah menciptakan generasi yang ada, mempunyai skillyang sesuai dengan kebutuhan pasar," kata Bahlil.

Ia juga mengklaim pihaknya sangat selektif memberikan rekomendasi tenaga kerja, khususnya tenaga kerja asing. Bahlil menyebut pemerintah hanya memberikan rekomendasi untuk pekerja yang spesifikasinya tidak dimiliki di dalam negeri, seperti tingkat manajer tertentu.

"Itu sebagai bentuk keberpihakan negara dalam memproteksi peluang-peluang lapangan pekerjaan dan kehadiran sebuah investasi," tandasnya.