kilau4d

Wuhuangjing

Pengumuman UMP 2023 Diperpanjang Hingga 28 November 2022******

Kementerian Ketenagakerjaan memperpanjang pengumuman kenaikanupahminimum provinsi (UMP) 2023 dari yang seharusnya 21 November 2022 menjadi 28 November 2022.

Perpanjangan itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi, yang diteken Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada Rabu (16/11) kemarin.

"Penetapan dan pengumuman UMP 2023 saya perlu sampaikan bahwa yang sebelumnya paling lambat dilakukan 21 November 2022 diperpanjang menjadi paling lambat 28 November 2022," ungkap Ida melalui keterangan resmi yang disiarkan secara virtual dikutip pada Senin (21/11).

Ida mengatakan hal tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan dan waktu yang cukup bagi dewan pengupahan daerah untuk menghitung upah minimum 2023 sesuai formula baru.

"Upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota yang telah ditetapkan mulai berlaku 1 Januari 2023," ujar Ida.

Permenaker Nomor 18 Tahun 2023 juga berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Artinya, upah minimum 2023 harus terdiri atas;

a. Upah tanpa tunjangan atau

b. Upah pokok dan tunjangan tetap.

Kedua, rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM(tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi+ (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Ida berharap formula ini dapat membuat daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, ia juga berharap penyesuaian penghitungan upah minimum 2023 ini dapat menjadi jalan tengah atas dinamika sosial ekonomi masyarakat yang berkembang.

Ida menekankan pentingnya penciptaan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dengan pengusaha dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan.

"Saya juga meminta kepada seluruh kepala daerah untuk melaksanakan kebijakan penghitungan upah minimum 2023 sesuai dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 ini," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Api Es

Mereka yang Rela Bekerja saat Lebaran Demi Tambahan Cuan******

Mudik lebaran tak selalu dirasakan semua orang. Salah satunya Muhammad Rafli (19).

Di tengah ceria perantauan yang mudik lebaran, pemuda asal Subang, Jawa Barat itu harus tetap bekerja mencari sesuap nasi. Pasalnya, ia harus bekerja hingga hari Lebaran nanti.

Sembari menyeruput kopi panas dan sebatang rokok di sela jari tangan kanannya, ia melepas lelah sejenak usai melayani para pengunjung di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat.

"Sedihlah sebenarnya. Tapi kan dapat uang lembur kak, butuh duit kita, jadi sedih campur senang lah," kata dia saat ditemui CNNIndonesia.com, Sabtu (6/4).

Rafli mengaku dirinya akan berusaha menyempatkan untuk pulang ke Subang di tengah kesibukannya bekerja. Apalagi, jarak dari Karawang ke Subang pun tak terlalu jauh.

"Kalau bisa sih mau pulang sebentar, tergantung nanti dapat shiftkerja pagi atau malam. Kalau pagi ya malamnya pulang bentar, kalau malam ya pagi lah saya sempatin," ujarnya.

Meski begitu, Rafli menyebut orang tua dan keluarga sudah memahami kondisi dirinya yang mungkin bisa saja tak pulang untuk merayakan Lebaran.

"Ya mereka paham kok, kan saya kerja juga buat keluarga, sedih sih pasti, tapi ya mau gimana lagi," ucap Rafli.

Segendang sepenarian dengan Rafli, Fiki pun harus menjalani nasib serupa. Bahkan, ini merupakan tahun ketiga Fiki tak bisa merayakan Lebaran bersama keluarga karena harus bekerja demi meraup pundi-pundi tambahan.

Meski sudah tahun ketiga, perasaan sedih tak bisa merayakan Lebaran bersama keluarga tetap dirasakan oleh Fiki. Namun, ia mengaku mencoba mengambil hikmah dari apa yang dijalaninya ini.

"Ya ambil baiknya aja kak, saya kan dapat uang lembur kalau kerja, kan itu buat keluarga juga, jadi keluarga juga senang," ujarnya.

"Ya paling nanti salat Ied dulu sama keluarga, terus lanjut kerja, karena kita cuma dikasih waktu sampai jam 10.00," lanjutnya.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Baize

58.572 Buruh Tekstil Sudah Terkena PHK per November 2022******

Buruh industri tekstil dan produk tekstil(TPT) yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencapai 58.572 orang per November 2022.

Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengungkapkan jumlah itu mencakup seluruh pabrik TPT di seluruh Indonesia.

"Itu (PHK 58.572 karyawan) seluruh Indonesia, bukan seluruh Jawa Barat. Member Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Produsen Serta Benang Filamen Indonesia (APSyFI), dan Asosiasi Pengusaha Korea Garmen (KOGA)," terang dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (17/11).

Anne juga menjawab isu soal relokasi pabrik yang berkembang dan menjadi salah paham di masyarakat. Ia menjelaskan bahwa tidak ada relokasi pabrik TPT pada tahun

"Tidak ada relokasi di 2022, belum ada. Apindo ini luas, tapi yang jelas di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nggak ada (relokasi). TPT tidak ada relokasi," tegas Anne.

Terlepas dari isu PHK dan relokasi pabrik, Anne mengaku kesal dengan polemik data yang terjadi. Ia menganggap seharusnya pemerintah yang turun langsung mendata, bukan asosiasi pengusaha.

Menurutnya, asosiasi pengusaha tidak bisa memaksa anggotanya untuk mengisi survei terkait PHK. Beda dengan pemerintah yang bisa mewajibkan pengusaha untuk mengisi data tersebut.

"Daripada berantem soal data, kenapa gak pemerintah yang minta ke seluruh pengusaha? Kayak PeduliLindungi itu kan pemerintah. Kok bisa jadi kita yang diserang? Pemerintah kan dibayar dari pajak kita, masa sekarang pengusaha yang harus kasih data?" keluhnya.

Anne menyarankan pemerintah untuk mewajibkan pengusaha mengirim data terkait PHK secara periodik, bahkan setiap hari.

Ia menjelaskan industri selalu memberikan informasi ke pemerintah melalui PeduliLindungi ketika ada yang terinfeksi covid-19, terdampak pandemi, hingga masuk Rumah Sakit (RS). Ia berharap pendataan PHK juga bisa dilakukan serupa.

[Gambas:Video CNN]

Perdana Menteri Kiri, harap hargai diri Anda sendiri.

Ayu, Takjil dan Berkah Untung Rp1,5 Juta per Hari Imbas Ramadan******

Bulan Ramadanselalu penuh berkah. Salah satunya, dirasakan pedagang takjil.

Ayu (32) misalnya. Pedagang takjil di Cinangka, Depok mengatakan sudah berjualan takjil setiap Ramadan sejak tiga tahun lalu.

Ia memulai usaha karena kala itu berhenti bekerja akibat pandemi. Ternyata, usaha itu berlanjut sampai saat ini.

"Nah, pas 2021 kan pandemi lagi parah-parahnya. Aku ikut kena layoff. Ya sudah deh mulai usaha open PO risoles dan pas puasa juga aku buka lapak, ternyata orang-orang pada suka dan habis terus. Jadi lanjut sampai sekarang," imbuhnya.

Menurut Ayu, untuk hari biasa ia hanya menjual risoles sesuai dengan pesanan yang masuk. Namun, untuk bulan Ramadan ia menjual berbagai macam, seperti gorengan bakwan, tahu, lontong, hingga es buah.

"Kalau puasa begini jualnya banyak. Kayak ini nih, ada bakwan, tahu isi, mendoan, es buah, es cincau. Tapi menu favorit tetap risoles," jelasnya.

Ayu mengaku pada Ramadan ini, per hari bisa meraup keuntungan hingga Rp1,5 juta. Lebih besar dibandingkan hari biasa karena hanya fokus satu menu.

Adapun harga risoles nya Rp5.000-Rp7.000 per biji bergantung isiannya, ada mayonise, keju, dan daging. Untuk gorengan Rp2.000 per biji dan es buah Rp5.000 per bungkus.

"Sehari kira-kira dapat Rp1,5 juta lah. Itu kalau habis. Kalau lagi hujan suka nggak habis ya paling Rp1 jutaan itu. Kalau hari biasa kan aku memang tidak buka lapak, hanya menunggu pesanan yang masuk aja, jadi tidak menentu. Tapi dengan puasa tahun-tahun lalu sama sih hasilnya. Ramainya juga tetap," kata Ayu.

Senada, Juleha (28) pedagang takjil di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, mengatakan cuan selama Ramadan ini. Meski hanya jual gorengan, ia bisa memperoleh keuntungan hingga Rp800 ribu per hari.

"Bersih nya sih Rp600 ribu sampai Rp800 ribu bisa kalau lagi puasa gini," jelasnya.

Menurutnya, ia menjual gorengan setiap hari dan tidak pernah pindah lapak. Jenisnya beragam, ada bakwan, tahu isi, tempe, cireng, ubi hingga risol isi bihun.

"Tapi kalau lagi puasa gini, ya tambahan menunya ada es buah dan Aqua botol gini (sambil menunjuk dagangannya). Harganya sih tetap sama 3 biji Rp5.000 untuk gorengan. Es buah Rp5.000 per bungkusnya," jelasnya.

Ia mengaku selama Ramadan, penjualannya naik signifikan. Konsumen pun membeli langsung banyak sekaligus.

"Kalau hari biasa kan memang yang beli tidak banyak. Kalau puasa gini, banyak yang datang terutama dari orang kementerian yang buka puasa sama orang-orang yang nongkrong di sini. Belinya juga banyak, kadang ada yang Rp50 ribu per orang. Pernah ada yang Rp100 ribu malah. Jadi berkah sekali untuk saya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Suamiku adalah seekor rubah tua

Pengumuman UMP 2023 Diperpanjang Hingga 28 November 2022******

Kementerian Ketenagakerjaan memperpanjang pengumuman kenaikanupahminimum provinsi (UMP) 2023 dari yang seharusnya 21 November 2022 menjadi 28 November 2022.

Perpanjangan itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi, yang diteken Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada Rabu (16/11) kemarin.

"Penetapan dan pengumuman UMP 2023 saya perlu sampaikan bahwa yang sebelumnya paling lambat dilakukan 21 November 2022 diperpanjang menjadi paling lambat 28 November 2022," ungkap Ida melalui keterangan resmi yang disiarkan secara virtual dikutip pada Senin (21/11).

Ida mengatakan hal tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan dan waktu yang cukup bagi dewan pengupahan daerah untuk menghitung upah minimum 2023 sesuai formula baru.

"Upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota yang telah ditetapkan mulai berlaku 1 Januari 2023," ujar Ida.

Permenaker Nomor 18 Tahun 2023 juga berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Artinya, upah minimum 2023 harus terdiri atas;

a. Upah tanpa tunjangan atau

b. Upah pokok dan tunjangan tetap.

Kedua, rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM(tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi+ (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Ida berharap formula ini dapat membuat daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, ia juga berharap penyesuaian penghitungan upah minimum 2023 ini dapat menjadi jalan tengah atas dinamika sosial ekonomi masyarakat yang berkembang.

Ida menekankan pentingnya penciptaan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dengan pengusaha dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan.

"Saya juga meminta kepada seluruh kepala daerah untuk melaksanakan kebijakan penghitungan upah minimum 2023 sesuai dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 ini," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Gadis kelas atas

10 Ribu Tenaga Kerja Filipina di Arab Saudi Belum Dapat Gaji dari 2015******

Sebanyak 10 ribu pekerja Filipinayang kehilangan pekerjaan di Arab Saudisaat krisis ekonomi 2015 lalu hingga kini belum mendapatkan gajimereka. Informasi itu disampaikan oleh seorang pejabat Filipina.

Pejabat tersebut mengatakan Arab Saudi sebagai tempat buruh itu bekerja sudah berkomitmen untuk memberikan kompensasi terhadap 10 ribu pekerja tersebut. 

Komitmen itu katanya disampaikan setelah Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos bertemu di sela-sela KTT APEC, Bangkok, Thailand pada Jumat (18/11) kemarin.

"Dia (Pangeran Mohammed) mengatakan kepada saya bahwa ini adalah hadiah mereka untuk kami," kata Marcos seperti dikutip dari AFP, Sabtu (19/11).

Sementara itu Sekretaris Pekerja Migran Filipina Susan Ople mengatakan paket kompensasi yang harusnya dibayar sebesar 2 miliar riyal atau US2 juta.

"Kalau dibayar itu akan membantu pekerja kami yang terlantar," katanya seperti dikutip dari AFP, Sabtu (19/11).

[Gambas:Video CNN]

"Saya cukup yakin bahwa tindakan ini entah bagaimana akan memberi mereka harapan dan akan menebus kesedihan dan kekecewaan selama bertahun-tahun," kata Ople.

Tidak jelas apakah pekerja yang tidak dibayar dari negara lain juga akan menerima sebagian dari uang itu.

Arab Saudi jatuh ke dalam krisis ekonomi pada 2015 menyusul penurunan tajam harga minyak. Krisis menyebabkan perusahaan konstruksi memberhentikan puluhan ribu pekerja asing, termasuk Filipina.

Pejabat Saudi mengambil tindakan hukum atas nama karyawan yang tidak dibayar dari Filipina dan negara Asia lainnya dalam upaya untuk mendapatkan kembali gaji mereka.

AFP tidak dapat menghubungi kedutaan Saudi di Manila untuk memberikan komentar.

Filipina awal bulan ini melanjutkan pengiriman pekerja rumah tangga ke Arab Saudi setelah larangan selama setahun.

Manila telah menghentikan pengiriman pekerja rumah tangga ke kerajaan yang selama ini menjadi tujuan populer bagi warga Filipina yang bekerja di luar negeri. Penghentian dilakukan setelah muncul laporan pelecehan dan upah yang tidak dibayar.

Kedua negara telah sepakat untuk meningkatkan langkah-langkah perlindungan bagi para migran.

Antara lain, pekerja akan diizinkan untuk berhenti sebelum kontrak mereka berakhir jika majikan mereka melakukan kekerasan, dan perlindungan asuransi akan diberikan untuk upah yang belum dibayar.